Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Purnawirawan TNI Tak Mau Lihat Bangsa Ini Rusak

    Purnawirawan TNI Tak Mau Lihat Bangsa Ini Rusak

    GELORA.CO –  Desakan Forum Purnawirawan TNI, yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, harus direspons serius oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan, harus dikaji pula dari aspek konstitusi. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin ,28 April 2025.

    “Ya Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komaruddin. 

    Meski begitu, ia menilai mengenai pengangkangan konstitusi oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu saat Pilpres 2024, sudah pernah disuarakan PDIP.

    “Memang kita sudah agak lambat si kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai ini. 

    Oleh karenanya, Komaruddin menyerahkan sepenuhnya kepada Forum Purnawirawan TNI yang memiliki penilaian terhadap Gibran. 

    “Ya itu urusan para purnawirawan punya pertimbangan,” tegas dia. 

    Hanya saja, Komaruddin berpandangan bahwa para Purnawirawan TNI itu mempunyai maksud baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. 

    “Ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, oleh karena itu ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya. 

    Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. 

  • Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya Nasional 28 April 2025

    Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya Nasional 28 April 2025

    Komisi I Desak Pembentukan Coast Guard, Sebut Penegakan Hukum di Laut Tak Jelas Ujungnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR
    Elita Budiati
    mendesak pembentukan
    coast guard
    untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.
    Menurutnya, pembentukan
    coast guard
    makin penting lantaran Indonesia belum memiliki
    coast guard
    , sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.
    Terlebih, Badan
    Keamanan Laut
    (
    Bakamla
    ) yang saat ini menjaga
    keamanan laut
    tidak memiliki fungsi penegakan hukum.
    “Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai
    coast guard
    . Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan
    coast guard
    . Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum,” kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
    Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.
    Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.
    “Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan,” tuturnya.
    Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.
    Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.
    “Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali,” bebernya.
    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya
    coast guard.
    Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.
    “Memang bentuknya
    coast guard
    -nya macam-macam. Di Australia itu ada
    maritime border coast protection
    , itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga,” bebernya.
    “Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Kaltara: “Dokter Terbang” tingkatkan layanan kesehatan di 3T

    Gubernur Kaltara: “Dokter Terbang” tingkatkan layanan kesehatan di 3T

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), melalui program “dokter terbang”.

    Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menjelaskan Pemprov Kaltara telah menyiapkan beberapa dokter spesialis yang akan terbang ke kecamatan-kecamatan untuk memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat.

    “Kami biayai semua dari APBD dan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat Kaltara, terutama yang berada di daerah 3T, mendapat layanan kesehatan yang layak,” kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan program ini akan dilaksanakan secara berkala dengan rencana penerbangan dua bulan sekali untuk memberikan pemeriksaan kesehatan serta pengobatan kepada masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.

    Salah satu tantangan besar dalam pemenuhan tenaga kesehatan di Provinsi Kaltara adalah kekurangan dokter spesialis.

    Zainal mengatakan bahwa meskipun telah memprioritaskan pendidikan, seperti melalui Fakultas Kedokteran di Universitas Borneo yang baru berjalan semester ketiga, Kaltara masih membutuhkan lebih banyak tenaga medis profesional, terutama dokter spesialis.

    “Harapan kami adalah putra-putri lokal Kaltara bisa menjadi dokter karena mereka sudah lebih memahami kondisi alam dan tantangan di sini. Kami juga berharap dukungan dari Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan tenaga kesehatan untuk wilayah perbatasan ini,” ujarnya.

    Selain itu, Zainal juga menyoroti permasalahan yang dihadapi dengan beberapa dokter spesialis yang telah mendapat biaya pelatihan melalui APBD, tetapi tidak tahan dengan kondisi di Kaltara dan memilih untuk kembali ke kota besar.

    Ia berharap ke depannya lebih banyak tenaga medis yang benar-benar berkomitmen untuk mengabdi di wilayah perbatasan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    KSAL ungkap BBM TNI AL tunggak triliunan rupiah dan minta diputihkan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali hutang sebesar Rp3,2 triliun.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, hutang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    Menurut dia, penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri.

    Maka, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi.

    “Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” katanya.

    Dia pun mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.

    Menurut dia, TNI AL memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar untuk operasional kapal-kapal.

    Dia menjelaskan, mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar. Termasuk, kata dia, peralatan pendingin udara di dalam kapal harus tetap hidup.

    “Karena kalo AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Kaltara: Perkuat infrastruktur perbatasan demi kedaulatan 

    Gubernur Kaltara: Perkuat infrastruktur perbatasan demi kedaulatan 

    saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya?

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk memperkuat kemandirian dan menjaga kedaulatan bangsa.

    Dengan luas wilayah mencapai 75 ribu kilometer persegi, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berbatasan langsung sepanjang 1.038 kilometer dengan negara bagian Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak.

    “Kami memiliki lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dijaga oleh masyarakat adat dan ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai,” kata Zainal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Gubernur menyatakan Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (JKK/KK Sosek Malindo) penting untuk mempererat hubungan kedua negara, akan tetapi tetap harus diimbangi dengan penguatan pembangunan di dalam negeri.

    Zainal memaparkan masih banyak desa di perbatasan yang terisolasi. Kondisi jalan yang rusak parah membuat perjalanan sejauh 60 kilometer bisa memakan waktu hingga enam jam. Bahkan beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai deras.

    Ia mengungkap kesulitan juga turut dirasakan saat mengunjungi langsung daerahnya di perbatasan. Mereka harus menempuh jalur hutan belantara selama tiga hari.

    “Saya sangat sedih pimpinan, saya tiga hari dua malam itu makan nasi basi di tengah hutan, bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya mungkin pimpinan akan bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara,” ujarnya.

    Sulitnya alur distribusi bahan sembako ini membuat harga bahan pokok dan bahan bangunan melonjak tajam.

    Gubernur mencontohkan harga satu sak semen dapat mencapai Rp900 ribu dan masyarakat harus bergantung pada pasokan dari Malaysia. “Untung mereka masih NKRI, tetapi perutnya Malaysia pimpinan,” tambah Zainal.

    Zainal menegaskan hal ini harus menjadi refleksi bersama bahwa pembangunan perbatasan adalah wujud nyata dari keadilan sosial.

    Pemerintah Provinsi Kaltara, tambah gubernur, telah mengalokasikan subsidi angkutan orang dan barang sebesar Rp15 miliar per tahun untuk membantu masyarakat perbatasan.

    Namun, karena adanya kebijakan efisiensi, Zainal khawatir besaran anggaran juga akan menyusut.

    “Subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahun kami anggarkan Rp15 miliar, tetapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” jelasnya.

    Selain itu, Zainal juga mendorong agar kendaraan masyarakat Krayan yang berpelat nomor Malaysia mendapat status khusus, seperti pola perlakuan di Batam dan Sabang, sehingga tetap dalam pengawasan NKRI.

    Ia pun mengaku sedang mendiskusikan rencana pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk kemudahan distribusi sembako.

    “Insyaallah kami akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako sudah bisa bawa dari Samarinda,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    Purnawirawan TNI Minta Gibran Rakabuming Dilengserkan, Begini Kata MPR

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyatakan belum menerima laporan terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sejumlah purnawirawan.

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa jika laporan tersebut diterima, pihaknya akan segera membahasnya.

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno merespons soal usulan melengserkan Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.

    “Belum, sampai saat ini masih belum. Kalau pun ada, nanti pasti akan dibahas di rapat pimpinan DPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 April 2025.

    Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, MPR berpegang pada hasil Pemilu 2024-2029 yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada presiden-wakil presiden,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Saat ditanya mengenai kemungkinan pemakzulan Gibran, Eddy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum.

    “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo untuk merombak kabinet, terutama menteri-menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri Sebut Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Sudah Ditetapkan, Ingatkan Daerah Ikuti Ketentuan – Page 3

    Wamendagri Sebut Pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK Sudah Ditetapkan, Ingatkan Daerah Ikuti Ketentuan – Page 3

    Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan, ada sebanyak 1.967 orang lulusan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, mulai dari hasil optimalisasi hingga merasa gaji sebagai PNS sedikit.

    Secara nasional, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, total semustinya ada 16.167 formasi CPNS 2024 yang kosong. Namun karena langkah optimalisasi, setidaknya hanya 12 persen dari jumlah tersebut yang tidak terisi.

    “Setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12 persen. Alhamdulillah masih ada 88 persen yang tadinya kosong menjadi terisi,” kata Zudan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa (22/4/2025).

    Adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), untuk memitigasi agar tidak terjadi kekosongan formasi. Dengan cara menarik peserta CPNS 2024 dengan nilai tertinggi mendekati kuota kelulusan, untuk mengisi formasi yang tak terisi.

    “Misalnya, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen. Misalnya mendaftar pada dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus,” papar Zudan.

    “Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan Sosiologi, yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong,” terangnya.

  • Ketua Komisi II DPR Pastikan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah – Page 3

    Ketua Komisi II DPR Pastikan Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa Bukan dari Pemerintah – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucap Politisi Golkar itu.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.

    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.

     

  • Kunjungi Antara, Biro Pemberitaan DPR pelajari pemberitaan Parlemen

    Kunjungi Antara, Biro Pemberitaan DPR pelajari pemberitaan Parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Biro Pemberitaan Parlemen pada Sekretariat Jenderal DPR RI menyambangi kantor pusat Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk mempelajari soal pengembangan pemberitaan parlemen dan pengembangan Biro Pemberitaan DPR menjadi Kantor Berita Parlemen.

    “Kami ingin belajar juga kepada Antara, karena kami juga sedang menuju menjadi Kantor Berita Parlemen, Selain itu kami juga banyak belajar dari apa yang dilakukan oleh Antara di tengah era disrupsi teknologi informasi dan komunikasi hari ini,” kata Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi di Antara Heritage Center Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin.

    Dalam kunjungan tersebut Indra juga mendengarkan pemaparan dari Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi dan Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi LBKN Antara Jaka Sugiyanta soal perjalanan dan transformasi Antara menuju era digital.

    “Apa yang kami peroleh dari Antara ini, harapan kami bisa diterapkan juga di pemberitaan parlemen dan benar-benar nanti ke depannya bisa menjadi Kantor Berita Parlemen,” ujarnya.

    Indra juga mengatakan Biro Pemberitaan Parlemen juga telah bertransformasi mengikuti perkembangan di era digital dan memperluas pemberitaan tidak hanya melalui media konvensional, namun juga memperluas pemberitaan parlemen menggunakan media sosial.

    Penggunaan media sosial tersebut juga membuat masyarakat bisa lebih interaktif dengan menyampaikan berbagai hal kepada para wakil rakyat dan menjadi media bagi para legislator untuk langsung menanggapi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.

    “Jadi kami sampaikan dengan cara kekinian apa saja sikap anggota dan DPR secara kelembagaan terhadap suatu isu di masyarakat dan juga pembahasan-pembahasan baik fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Alhamdulillah traffic-nya, engagement-nya tinggi dan setiap pekan kami evaluasi capaian-capaian yang dicapai oleh media sosial,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi LBKN Antara Jaka Sugiyanta mengungkapkan selama ini hubungan Biro Pemberitaan DPR RI telah berjalan dengan baik.

    “Ke depan kolaborasi antar kedua institusi ini harus terus ditingkatkan untuk kemajuan bangsa dan Negara. Kunjungan Biro Pemberitaan ini menjadi momentum untuk menjaga komunikasi publik lebih baik lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat,” kata Jaka.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    KSAL akui Indonesia belum punya sensor bawah laut

    Jakarta (ANTARA) – ​​​​​Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut dan pengadaan alat tersebut baru diajukan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI.

    “Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dengan tidak adanya sensor bawah laut, dia menilai bahwa pendeteksian kapal selam asing merupakan kelemahan.

    Menurut dia, kapal selam yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak bisa termonitor.

    Dia mengatakan bahwa saat ini TNI AL tengah mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif.

    Dari Sispuskodal itu, menurut dia, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen.

    Namun, dia mengatakan bahwa pengawasan bawah laut masih 0 persen.

    Dalam pengembangan Sispuskodal, dia mengatakan TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihan.

    Menurut dia, negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling moderen.

    “Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI.

    Maka, menurut dia, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut.

    Dia mengatakan bahwa ancaman bawah laut sangat luar biasa.

    “Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak,” kata Elita kepada KSAL.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025