Kementrian Lembaga: DPR RI

Utang BBM TNI AL Sentuh Rp3,2 Triliun, Tommy Shelby Soroti Manajemen Anggaran

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti kabar utang TNI Angkatan Laut (AL) kepada PT Pertamina yang disebut mencapai Rp3,2 triliun.

Tommy mempertanyakan sistem manajemen internal dan akurasi pengajuan anggaran instansi tersebut.

“Manajemen TNI AL harus dibenerin sih kalau kayak gini,” ujar Tommy di X @TOM5helby (29/4/2025).

Ia juga menduga kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara dana yang diajukan TNI AL dengan realisasi penggunaan bahan bakar di lapangan.

“Atau mungkin dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi?” tandasnya.

Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) tercatat memiliki utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina yang mencapai Rp3,2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dalam Rapat Panitia Kerja Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI, pada Senin (28/4/2025) kemarin.

“Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas,” ujar Ali di hadapan para anggota dewan.

“Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp2,25 triliun dan saat ini kita sudah harus membayar utang lagi Rp3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa tunggakan tersebut berdampak besar terhadap kelancaran aktivitas operasional TNI AL.

Karena itu, Ali berharap ada solusi yang memungkinkan utang tersebut dihapuskan.

“Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” lanjutnya.

29/04/2025 18:08
7 Kriteria Siswa yang Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi: Tukang Tawuran, Pemabuk, Pemain "Mobile Legend" Nasional

Kriteria Siswa yang Masuk Barak Militer, Dedi Mulyadi: Tukang Tawuran, Pemabuk, Pemain “Mobile Legend”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
membeberkan kriteria siswa nakal yang akan menjalani pendidikan militer di barak.
“Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legends. Yang kalau malam kemudian bangunnya mau sore,” ujar Dedi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Selain itu, Dedi menjelaskan, anak-anak nakal yang akan masuk ke barak adalah mereka yang suka melawan orang tua dan melakukan pengancaman.
Kemudian, anak-anak itu juga kerap membuat ribut di sekolahnya masing-masing.
“Bolos terus. Dari rumah berangkat ke sekolah. Ke sekolah enggak nyampe,” ucapnya.
“Kan kita semua dulu pernah gitu ya?” imbuh Dedi sambil tertawa.
Rencana pembinaan siswa di
barak militer
ini muncul setelah
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran berat dapat digembleng dalam lingkungan militer untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab.
Dedi menjelaskan, pelaksanaan program akan dimulai secara bertahap di daerah rawan sebelum diperluas ke seluruh kabupaten/kota.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujar Dedi, dilansir dari Antara, Senin.
Dedi mengungkapkan, tiap siswa akan mengikuti program itu selama 6 bulan di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” kata Dedi.
Program ini akan dibiayai lewat kerja sama antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/04/2025 17:58
Golkar Soal Hasan Nasbi Mundur: Jubir Harus Selalu di Sekitar Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menanggapi langkah Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi yang mundur dari jabatannya.

Doli mengatakan bahwa seseorang yang menjadi juru bicara (jubir) presiden adalah memang orang yang sehari-harinya berada di dekat presiden, karena dia bertugas untuk menyampaikan hal yang diucap hingga dipikirkan presiden kepada publik.

“Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second itu berada di sekitar Pak Prabowo. Bukan menganalisanya dulu, apalagi berasumsi gitu lho. Nah, apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan,” bebernya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Doli kemudian mengatakan bahwa penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden sudah tepat. Apalagi, Prasetyo setiap hari sehari-harinya bersama Prabowo.

“Makanya waktu itu saya sarankan, dengan pak Prasetyo Hadi itu juga sebagai juru bicara, saya kira itu menjadi jembatan antara teman-teman Kantor Komunikasi Presiden dengan presiden,” jelasnya.

Di lain sisi, anggota Komisi II DPR RI ini mengaku tidak tahu persis alasan pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun, dia yakin keputusannya itu diambil berdasarkan keputusannya sendiri alias mandiri tanpa intervensi siapapun.

“Saya tidak tahu apakah kemudian pengunduran ini misalnya disebabkan kemarin ketika Pak Prabowo juga meminta Pak Mensesneg untuk menjadi juru bicara juga gitu, saya tidak tahu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur.

Keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

“[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April,” katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi.

29/04/2025 17:39
Ada Produk Makanan Halal Tapi Mengandung Babi, Komisi III DPR Minta Polri Ikut Investigasi

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons adanya temuan 7 produk bersertifikat atau berlabel halal dari total 9 produk makanan olahan yang ternyata mengandung unsur babi atau porcine. Ia meminta pihak kepolisian ikut melakukan investigasi untuk mengungkap alasan mengapa label halal bisa diberikan kepada produk yang mengandung babi.

“Saya mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi tuntas terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang mengeluarkan produk olahan makanan yang banyak dikonsumsi anak yakni marshmallow dengan sertifikat atau label halal namun mengandung unsur babi,” ujar Abdullah, Selasa, 29 April.

Abdullah mengatakan, investigasi kepolisian dapat membantu mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan dari peredaran produk tersebut.

“Misalnya, apakah perusahaannya yang mengubah bahan baku, atau pemasok bahan baku yang telah menipu perusahaan, atau adanya kelalaian pada bagian pemeriksaan produk halal,” katanya.

Legislator PKB dari Dapil Jawa Tengah VI itu pun menilai, kelalaian maupun kesengajaan yang ditemukan dalam kasus ini berpotensi dijerat pidana. Menurut Abdullah, terdapat 3 UU yang dapat menjerat pelaku usaha atau perusahaan yang terbukti melanggar.

“Pelaku usaha atau perusahaan yang terbukti melanggar dapat disanksi dengan UU Jaminan Produk Halal, kemudian UU Perlindungan Konsumen dan bisa juga dengan UU KUHP,” jelasnya.

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga menegaskan, pengusutan kasus ini harus dilakukan dengan adil dan transparan serta disampaikan ke publik secara berkala perkembangannya. Apalagi, kata Abdullah, permasalahan produk halal bukanlah permasalahan sepele bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas adalah muslim.

“Artinya, aparat penegak hukum seperti kepolisian harus memberikan efek jera kepada mereka yang terbukti bersalah dalam kasus produk makanan olahan makanan bersertifikat halal yang mengandung unsur babi tadi,” katanya.

“Ini agar ada efek jera dan kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” lanjut Abdullah.

Dengan adanya investigasi hingga tuntas, Abdullah menilai hal ini bisa mengembalikan kepercayaan publik. Ia juga memastikan Komisi III akan terus memantau dan memastikan proses penegakan hukum dalam pengusutan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Komisi III akan memantau secara ketat jalannya investigasi, agar penanganannya tidak berhenti hanya di permukaan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menemukan sembilan produk makanan mengandung unsur babi. Tujuh di antaranya mengantongi sertifikat halal.

Adapun 8 produk makanan yang mengandung babi ini diproduksi oleh perusahaan asal Filipina dan China yang diimpor oleh perusahaan Indonesia, sementara satu produk lainnya produksi dalam negeri. Temuan produk makanan yang mengandung babi ini terdiri dari marshmallow (8) dan gelatin (1).

Pemerintah menyatakan akan meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang memproduksi ataupun sebagai distributor. Sanksi tegas juga dipastikan akan dilayangkan.

Berdasarkan keterangan, 9 produk yang terbukti mengandung unsur babi itu mayoritas merupakan jenis makanan anak-anak. BPJPH telah memberikan sanksi berupa penarikan barang dari peredaran. Sanksi ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

29/04/2025 17:32
Komisi I DPR: Penting teladani empati hingga dialog inklusif dari Paus

Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar AS, bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menekankan pentingnya meneladani empati, dialog, hingga inklusivitas dari sosok Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian dunia, khususnya dalam konteks konflik Israel-Palestina.

“Paus ini empati dan moralnya itu sangat diutamakan dan terus mendorong nilai-nilai kemanusiaan untuk bagaimana menyelesaikannya, dan selalu mengedepankan dialog dan inklusi,” kata Dave Laksono.

Hal itu disampaikannya dalam sebuah dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Mengenang Kesederhanaan Paus Fransiskus, Gong Bapak Suci untuk Perdamaian Israel-Palestina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dave Laksono menyebutkan salah satu kunci diplomasi ialah tetap terbukanya proses dialog. Dalam hal ini, DPR RI berperan menjembatani dan mendorong forum-forum multilateral agar proses perdamaian tetap hidup.

“Kami terus berkomunikasi dan juga terus mendorong baik dari Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan untuk terus menyuarakan hal-hal perdamaian dan terus menarik para pemain internasional untuk bisa duduk bisa mencari solusinya,” ujarnya.

Namun, dia mengingatkan proses dialog tersebut harus dapat merangkul semua pihak secara inklusif sebab konflik di kawasan seperti Timur Tengah akan berdampak langsung pada kehidupan global.

“Karena setiap ada konflik di Timur Tengah, khususnya di Palestina atau Israel, akan berdampak pada perdagangan global,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menyoroti peran Paus Fransiskus yang terus mengadvokasikan perdamaian selama masa hidupnya patut dijadikan teladan oleh masyarakat dunia.

“Bagaimana advokasi yang beliau sampaikan itu semangatnya untuk bisa berjalan terus walaupun beliau sudah meninggalkan kita,” tuturnya

Wakil rakyat ini lantas menyoroti nilai kesederhanaan, keadilan, dan empati yang didorong Paus sebagai fondasi penting dalam diplomasi kemanusiaan, termasuk keteguhan Paus dalam menjaga kesederhanaannya hingga akhir hayat.

Ia mengatakan bahwa Paus hanya meninggalkan kekayaan sekitar 100 dolar Amerika Serikat (AS), bahkan selama kunjungannya ke Jakarta memilih menggunakan mobil sederhana Toyota Zenix, yang tergolong bukan kendaraan mewah.

“Di sisa-sisa terakhir hidupnya walaupun dengan keterbatasan fisiknya, beliau tetap setia terhadap sumpahnya, sumpahnya untuk tetap hidup sederhana,” ucapnya.

Untuk itu, dia menggarisbawahi bahwa hanya dengan kekuatan simboliknya yang dimilikinya, Paus mampu menyuarakan perdamaian lintas negara di dunia.

“Walaupun dengan tantangannya, dengan keterbatasan fisik, walaupun juga kekuatan politiknya sebenarnya Vatikan ‘kan kekuatan politiknya lebih daripada kekuatan agama, kekuatan simbolik,” kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

29/04/2025 17:21
Beri Contoh ASN Jakarta, Pramono Janji Berangkat Kerja Naik Transportasi Umum Setiap Hari Rabu

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji bakal memulai naik angkutan umum setiap Rabu, sesuai instruksinya yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Adapun perintah bagi ASN DKI Jakarta untuk naik angkutan umum setiap Rabu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.

“Karena saya yang merupakan bagian dari keputusan itu, apalagi besok ada rapat dengar pendapat di DPR, saya ingin memulai pagi saya besok dari rumah dinas naik transportasi umum ke acara pertama,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Pramono menyebut, hal ini dilakukannya untuk memberikan contoh kepada para ASN DKI Jakarta untuk beralih menggunakan transportasi umum.

Hal ini pun disebut Pramono juga akan dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Si Doel.

Untuk itu ia berharap, perintahnya dapat dipatuhi oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi intinya sekalipun kebijakan itu dibuat, kalau tidak dijalankan percuma, dan kalau tidak diberi contoh oleh pemimpinnya sendiri percuma,” ujarnya.

“Maka saya besok akan memulai, saya dan bang Doel juha akan memulai dari tempat masing-masing, kami akan pagi mengawal itu,” sambungnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Pada Hari Rabu.

Dalam aturan yang diterbitkan pada 23 April 2025 itu dijelaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan berangkat dan pulang kerja menggunakan transportasi umum.

Antara lain Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Jabodetabek (Commuteline), kereta bandara, bus/angkot reguler, kapal, dan angkutan antarjemput karyawan.

Pengecualian diberikan bagi pegawai dengan kondisi tertentu, yaitu sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

Dalam instruksi tersebut, Pramono menekankan peran para kepala perangkat daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam menggunakan angkutan umum massal sebagai moda transportasi setiap hari Rabu.

Bagi pegawai yang menggunakan angkutan umum pun wajib mendokumentasikan perjalanan mereka dengan swafoto, baik saat berangkat maupun pulang kerja.

Foto tersebut kemudian dikirim kepada admin kepegawaian di masing-masing unit kerja melalui media yang ditentukan, misalnya WhatsApp Group, Google Form, atau sistem pelaporan khusus lainnya.

Kemudian, admin tersebut bakal menyusun laporan yang memuat jumlah pegawai yang melaksanakan kewajiban, jumlah pegawai yang mendapatkan diskresi, jumlah pegawai yang melaksanakan Ingub sesuai klasifikasi moda transportasi yang dipakai, serta jumlah pegawai yang tidak melaksanakan instruksi gubernur.

Selanjutnya, rekapitulasi tersebut dilaporkan oleh kepala perangkat daerah kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tautan https://linktr.ee/RabuAngkutanUmum.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

29/04/2025 17:07
Anggota DPR minta KP2MI hati-hati buka moratorium PMI ke Arab Saudi

pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi. Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi P

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk lebih hati-hati dalam rencana membuka moratorium pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

“Membuka moratorium bukan semata menghilangkan masalah, namun akan membuka potensi masalah kembali jika pemerintah tidak matang,” kata Eem dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sejak moratorium diberlakukan pada tahun 2011, menurut dia, ada sekitar 185 ribu PMI berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Fakta itu, kata dia, menunjukkan lemahnya pengawasan dan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia yang masih memiliki celah besar.

Dia mengatakan banyak sekali kasus terjadi pada pekerja sektor domestik di luar negeri, khususnya para pekerja perempuan yang mengalami perlakuan tidak adil, seperti halnya pelecehan seksual atau tindakan kekerasan lainnya.

Dia mengatakan pekerja sektor domestik Indonesia kerap dianggap hanya menjadi budak. Jika terjadi masalah hukum, maka hukum yang berlaku adalah hukum di Arab Saudi

“Ini membuktikan negara kita tidak mampu bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia,” kata dia.

Menurut dia, pembukaan moratorium khusus untuk pekerja perempuan perlu dipertimbangkan kembali. Kecuali, kata dia, jika hukum yang akan diberlakukan adalah hukum yang disepakati atau hukum internasional.

Dia menambahkan, pemerintah perlu mengupayakan jalur diplomasi yang jelas demi menciptakan kesepakatan yang lebih melindungi para PMI. Tanpa pembenahan yang serius, menurut dia, penghapusan moratorium justru hanya akan mengulang pola lama.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

29/04/2025 16:59
Sekjen Gerindra Buka Suara soal Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani angkat suara terkait isu perombakan atau reshuffle kabinet yang santer beredar akan terjadi pada Mei 2025 di Kabinet Prabowo Subianto.

Meskipun baru saja melaksanakan makan siang bersama Presiden Prabowo Subianto, Muzani menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi apa pun mengenai hal tersebut.

“Saya belum dengar. Saya belum dengar ada rencana [perombakan kabinet],” katanya kepada usai menghadiri pertemuan di Istana Negara, Selasa (29/4/2025).

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menekankan bahwa pertemuan tersebut disebut berlangsung santai dan tidak membahas isu-isu politik strategis.

Muzani mengungkapkan bahwa dia dan beberapa tokoh lainnya hanya memenuhi undangan makan siang dari Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada hal khusus yang dibahas, ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, dan beberapa hal zaman kecil dulu beliau pada saat makan siang. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” jelas Muzani.

Dalam kesempatan itu, beberapa tokoh nasional juga turut hadir, antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

29/04/2025 16:50
Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden Surabaya 29 April 2025

Truk ODOL Masih Bebas Berkeliaran di Jalan Nasional di Madiun meski Jadi Perhatian Presiden
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Keberadaan truk over dimension over load (ODOL) di ruas jalan nasional Kabupaten
Madiun
, Jawa Timur, masih menjadi masalah serius meskipun telah menjadi perhatian Presiden
Prabowo Subianto
.
Truk-truk ini terlihat bebas berkeliaran, bahkan ada yang berani parkir di bahu jalan dekat pos polisi gerbang tol Madiun.
Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa
truk ODOL
yang mengangkut urugan tanah melintasi jalan nasional Madiun-Surabaya secara konvoi.
Tidak hanya satu atau dua unit, puluhan truk ODOL terlihat melintas di ruas jalan tersebut.
Beberapa warga yang ditemui Kompas.com pada Selasa (29/4/2025) mengungkapkan keresahan mereka terhadap keberadaan truk ODOL.
Mereka mengkhawatirkan bahwa selain merusak jalan, material urugan yang jatuh ke jalan dapat membahayakan pengendara lain.
“Saya kemarin terkena tumpahan material urugan hingga merusak bodi depan kendaraan saya. Saat itu saya mengemudikan mobil di belakang truk ODOL yang melintas di ruas jalan nasional Madiun-Surabaya,” ujar Prasetyo, seorang warga Desa Tiron, Kecamatan Madiun.
Prasetyo menambahkan bahwa keberadaan truk ODOL sangat membahayakan pengguna jalan.
Ia meminta agar Satlantas Polres Madiun dan Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun mengambil tindakan tegas terhadap truk-truk tersebut.
“Pekan lalu saya baca di media bahwa Pak Prabowo memerintahkan instansi terkait untuk memberantas keberadaan ODOL karena merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.”
“Tapi anehnya di Kabupaten Madiun malah seperti dibiarkan bebas berkeliaran. Ada apa ini?” tuturnya.
Senada dengan Prasetyo, Wiyono, warga Dolopo, Kabupaten Madiun, juga mengaku dirugikan oleh truk ODOL.
Ia mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraannya akibat terkena tumpahan urugan tanah bercampur kerikil.
“Keberadaan truk ODOL di Kabupaten Madiun sudah sangat membahayakan pengguna jalan lain. Namun saya merasa heran, tidak ada tindakan tegas dari aparat terkait sehingga truk ODOL masih terus nekat beroperasi di ruas jalan ini.”
“Kami minta aparat tegas
dong
. Harus dimonitor dan ditindak sesering mungkin agar tidak ada lagi truk ODOL yang beroperasi di Kabupaten Madiun,” pinta Wiyono.
Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Satlantas Polres Madiun, Iptu Nanang Setiawan, yang dikonfirmasi terpisah, membantah bahwa jajarannya membiarkan truk ODOL bebas berkeliaran.
Ia mengeklaim bahwa pihaknya telah menilang truk-truk ODOL yang beroperasi di ruas jalan tersebut.
“Tidak ada pembiaran. Kami berupaya melakukan penertiban bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polres Madiun.”
“Minggu lalu kami menilang 12 truk pada hari pertama dan sembilan truk pada hari kedua,” kata Nanang.
Nanang menambahkan bahwa saat menilang, petugas sudah mengimbau pengemudi truk ODOL untuk tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas.
Namun, pengemudi sering berdalih bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika tidak mengangkut lebih dari kapasitas.
“Kemarin kami tilang dengan barang bukti STNK. Hari berikutnya pengemudi itu kami tilang dengan barang bukti SIM,” tutur Nanang.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya menertibkan truk ODOL, menyusul masalah beban jalan yang tidak dapat menampung beban angkutan kendaraan.
Perintah ini disampaikan Prabowo saat berbicara mengenai permasalahan truk ODOL bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
“ODOL ini juga tadi dibahas dan Pak Presiden sudah memerintahkan ODOL ini untuk dirapikan. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus seusai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mulai menindaklanjuti masalah ini pada minggu depan.
“Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindaklanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/04/2025 16:44
9 Dedi Mulyadi Janji Berhentikan Guru yang Suruh Siswa Gambar Alat Kelamin Saat Ujian Biologi Nasional

Dedi Mulyadi Janji Berhentikan Guru yang Suruh Siswa Gambar Alat Kelamin Saat Ujian Biologi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
akan memberhentikan guru yang menyuruh siswa di Bandung Barat menggambar alat kelamin saat ujian biologi.
Dedi akan langsung memberhentikan guru itu besok.
“Ya kalau guru itu ada, sebutin gurunya di mana? SMA mana? Besok saya berhentikan. Ya kita cek langsung,” ujar Dedi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Dedi tidak akan memberi toleransi kepada guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan.
“Pokoknya kita tidak akan ada toleransi guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan,” imbuhnya.
Dilansir dari Tribun Jabar, sebuah video yang memperlihatkan seorang siswa SMA tengah menggambar alat kelamin viral di media sosial.
Gambar tersebut dibuat siswa sebagai isi jawaban dari soal ujian mata pelajaran Biologi.
Dari penelusuran, video tersebut dibuat dan diunggah oleh
guru Biologi
di
SMA Negeri 1 Cililin
, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Guru tersebut bernama Wety Yuningsih.
Wety mengonfirmasi konten siswa menggambar alat kelamin tersebut dibuat saat dirinya menggelar ujian tentang sistem reproduksi manusia dalam mata pelajaran Biologi.
“Nama saya Wety Yuningsih, guru Biologi yang sudah membuat video tentang ujian reproduksi manusia,” kata Wety dalam video klarifikasi, Senin (28/4/2025).
Wety pun meminta maaf karena konten yang diunggah di media sosial tersebut telah membuat gaduh publik.
“Saya meminta maaf karena kurang berhati-hati dalam membuat konten yang mungkin sebaiknya tidak perlu diposting di media sosial,” ujarnya.
Dia menegaskan, ujian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sistem reproduksi manusia.
“Adapun konten itu sebetulnya terkait dari bagian pembelajaran biologi kelas XI tentang reproduksi, di mana siswa diharapkan untuk memahami alat reproduksinya masing-masing,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/04/2025 16:27