Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    DPR Cecar Bos Bulog soal 300.000 Ton Beras Berkutu, Kerugian Tembus Rp3,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR RI mencecar bos Perum Bulog terkait temuan 300.000 ton beras di gudang Bulog berkutu yang sempat menghebohkan pada awal 2025. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp3,6 triliun. 

    Hal itu disampaikan Anggota DPR Komisi VI Mufti Anam di hadapan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Menurut kalkulasi dari fraksi dari PDI Perjuangan itu, kerugian dari 300.000 ton beras yang berkutu di gudang Bulog hampir mencapai sekitar Rp3,6 triliun.

    “Di awal 2025 ada berita yang sedikit mengganggu pikiran kami yaitu ada 300.000 ton beras di gudang Bulog yang rusak. Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp12.000 itu duitnya banyak sekali, pak, Rp3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia, Pak Novi,” kata Mufti.

    Untuk itu, dia meminta agar Perum Bulog melakukan langkah mitigasi agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang di gudang Bulog.

    “Harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagaimana dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia,” ujarnya.

    Menurut Mufti, Perum Bulog perlu melakukan kerja sama dengan instansi yang memiliki gudang, lantaran gudang yang dimiliki Bulog juga terbatas. Namun, dia meminta agar Perum Bulog menginformasikan standarisasi gudang penyimpanan, seperti standar kelembaban untuk menjaga beras agar tetap aman.

    Menanggapi hal itu, Novi menjelaskan bahwa beras 300.000 ton yang berkutu sudah memasuki usia simpan 6 bulan. Meski begitu, dia mengeklaim kondisi dari 300.000 ton beras tersebut masih dalam kondisi baik.

    “Beras yang 300.000 ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” terangnya.

    Dalam hal susut beras, lanjut dia, batas toleransi Bulog adalah 0,02% per bulan dan Bulog akan menyimpan setelah memasuki 6 bulan.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Untuk itu, Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk sphp, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” tandasnya.

  • Respons Bulog soal AS Soroti Impor Pangan RI

    Respons Bulog soal AS Soroti Impor Pangan RI

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) menyoroti peran Perum Bulog dalam impor pangan. Melalui laporan tahunan 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers, USTR menilai Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terlalu mendominasi dalam impor pangan, seperti beras, jagung pakan, dan kedelai.

    Salah satu aturan yang disoroti adalah pembatasan Perum Bulog untuk mengimpor beras selama panen raya. Sementara perusahaan swasta hanya diizinkan impor beras pecah 100% dan beras khusus, beras basmati, untuk ritel dan layanan makanan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk importasi untuk menjaga cadangan pangan pemerintah. Penugasan ini dinilai mempunyai hak eksklusif yang dimiliki Bulog.

    Kondisi inilah yang menjadi sorotan USTR karena dinilai dapat memicu hambatan perdagangan hingga berpotensi mempersulit akses pelaku usaha asing, termasuk dari AS ke pasar pangan Indonesia.

    Saat ditanya terkait hal tersebut, Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto mengatakan selama ini Perum Bulog bekerja berdasarkan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Dia mengembalikan tuduhan tersebut kepada USTR.

    “Tanyain sama yang menuduh. Sekali lagi, Bulog kan bekerja atas dasar penugasan,” kata Prihasto di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Dia berulang kali menekankan Bulog hanya menjalankan kebijakan pemerintah. “Saya nggak bilang nggak masuk akal. Yang saya bilang adalah Bulog bekerja atas dasar penugasan. Kalau Bulog ditugaskan begini, kita bergerak sesuai penugasan kan,” imbuh dia.

    Saat ditanya lebih lanjut apakah ada selain Bulog yang ikut mengimpor beras, Prihasto enggan memberikan jawaban tegas.

    “Saya nggak mengamati sampai ke sana. Artinya, sementara ini kita melaksanakan tugas gitu,” terang Prihasto.

    (rea/ara)

  • Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Wamendagri: 493 Daerah Masih Bergantung ke Pendanaan Pusat, APBD Belum Mandiri

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa sebanyak 493 daerah masih bergantung kepada pendanaan pemerintah pusat berupa Transfer ke Daerah atau TKD. 

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapatan (RDP) Komisi II DPR dengan Sejumlah Gubernur, Bupati, dan Walikota, Ribka menyampaikan bahwa 493 daerah tersebut tergolong memiliki kategori fiskal rendah. 

    “[Sebanyak] 493 daerah, 15 provinsi, 402 kabupaten, dan 70 kota masuk dalam kategori fiskal lemah,” ujarnya, Selasa (29/4/2025). 

    Dalam hal ini, daerah dengan kategori fiskal rendah memiliki kemampuan yang terbatas untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri. Untuk itu, daerah kategori tersebut lebih mengandalkan dana dari Bendahara Negara alias Kementerian Keuangan. 

    Ribka menjelaskan berdasarkan hasil rekapitulasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, terdapat 546 daerah dengan 26 daerah, 11 provindi, 4 kabupaten, dan 11 kota yang termasuk kategori fiskal kuat. 

    Artinya, daerah tersebut memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dana TKD sehingga lebih mandiri membiayai program pembangunan daerahnya. 

    Sementara itu, sebanyak 27 daerah, 12 provinsi dan 4 kabupaten dan 12 kota masuk pada kategori fiskal sedang yang ditandai dengan PAD dan TKD yang seimbang. 

    Ribka menegaskan bahwa pada dasarnya TKD bertujuan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong peningkatan kualitas belanja daerah yang efisien dan efektif. 

    “Penyaluran dana itu untuk memberikan support kepada daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro kepada rakyat,” ungkapnya. 

    Salah satu cara membuat daerah lebih mandiri dan dapat meningkatkan pelayanan publik, yakni melalui keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

    Dirinya menyampaikan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan jasa yang bermutu sesuai dengan potensi daerah masing-masing. 

    Dalam APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan TKD senilai Rp919,9 triliun. Hingga 31 Maret 2025, telah terealisasi Rp207,1 triliun atau 22,5% dari pagu. 

    Tercatat penyaluran TKD dioptimalkan untuk mendukung layanan publik daerah seperti sekolah dan puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) NF BOS dan BOK. 

    Selain itu, juga mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk mendukung pembayaran THR ASN daerah. 

  • 2
                    
                        Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur
                        Nasional

    2 Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur Nasional

    Profil Prasetyo Hadi, Jubir Prabowo Usai Hasan Nasbi Mundur
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (
    Mensesneg
    )
    Prasetyo Hadi
    dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Sebelum Hasan Nasbi menyatakan mundur, Prabowo telah menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai jubir.
    Namun saat penunjukkan Prasetyo tersebut, Hasan Nasbi masih menduduki posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).
    Prasetyo Hadi sendiri merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang diboyong Prabowo ke Kabinet Merah Putih. Bagaimana profil Prasetyo Hadi sebelum ditunjuk menjadi jubir presiden? Berikut profil singkatnya
    Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.
    Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.
    Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.
    Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.
    Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.
    Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.
    Adapun pada Selasa (29/4/2025),
    Hasan Nasbi mundur
    dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Melalui Musda, Legislator PAN Ahmad Najib Terpilih Jadi Ketua PEPADI Kabupaten Bandung – Halaman all

    Melalui Musda, Legislator PAN Ahmad Najib Terpilih Jadi Ketua PEPADI Kabupaten Bandung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Legislator PAN Ahmad Najib Qodratullah resmi terpilih menjadi Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

    Najib terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah ke V PEPADI Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Hotel Sultan Raja Soreang, Jawa Barat.

    Musda ke V PEPADI  Kabupaten Bandung mengusung tema “Sagolek Pangkek Sacangreud Pageuh Ngarawat Ngarumat Ngaruwat Budaya Seni Padalangan”. 

    Musda V PEPADI ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung Ali Syakieb beserta jajaran Kepala Dinas terkait.

    Turut hadir dalam Musda V PEPADI Kabupaten Bandung sejumlah dalang terkenal seperti Dadan Sunandar, Deden Kosasih dan Yogaswara Sunandar dari keluarga Giri Harja. Musda V PEPADI Kabupaten Bandung turut dihadir oleh Perwakilan Pepadi Jawa Barat, sanggar dan juga padepokan.

    Najib memastikan, bakal melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan .

    “Kami akan melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi. Kami akan memperkuat struktur organisasi PEPADI dari tingkat kabupaten hingga ke kecamatan. Kita akan membangun basis kaderisasi dalang muda melalui program pembinaan rutin, pelatihan intensif, serta revitalisasi sanggar-sanggar seni pedalangan,” kata Najib dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari dapil Jawa Barat II ini juga bakal melakukan pelestarian dan inovasi seni Padalangan. 

    Najib ingin agar seni pedalangan tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pertunjukan digital, media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas budaya lainnya.

    “Kita akan melakukan pelestarian dan inovasi seni Padalangan. Selain melestarikan pakem wayang tradisional, kita juga akan mendorong inovasi kreatif agar seni pedalangan tetap relevan dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pertunjukan digital, media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas budaya lainnya,” imbuh Najib.

    Najib  memastikan di bawah kepemimpinanya PEPADI Kabupaten Bandung juga akan bersinergi dengan pemerintah dan dunia pendidikan. 

    Dia menekankan, akan memperjuangkan agar seni pedalangan lebih banyak hadir di sekolah-sekolah hingga mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

    “Selain itu kita juga akan sinergi dengan pemerintah dan dunia pendidikan. Kami akan memperjuangkan agar seni pedalangan lebih banyak hadir di sekolah-sekolah, masuk dalam kurikulum muatan lokal, dan mendapatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang sponsorship,” pungkasnya.

  • Potret Menkes Ungkap Penyebab Kurangnya Dokter Spesialis di Raker DPR

    Potret Menkes Ungkap Penyebab Kurangnya Dokter Spesialis di Raker DPR

    Foto Health

    Agung Pambudhy – detikHealth

    Selasa, 29 Apr 2025 20:16 WIB

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.

  • Prabowo Mau RI Ekspor Beras, Bulog: Cadangannya Banyak Kok

    Prabowo Mau RI Ekspor Beras, Bulog: Cadangannya Banyak Kok

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengizinkan ekspor beras ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Terkait hal itu, Perum Bulog menyatakan siap apabila ditugaskan untuk ekspor.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto mengatakan cadangan beras yang dimiliki Bulog saat ini melimpah. Untuk itu, Bulog siap apabila ditugaskan untuk ekspor beras. Terbaru, stok beras di gudang Bulog mencapai 3,3 juta ton dan menjadi rekor.

    “Kalau diperintahkan out ya, out kan gitu. Siap lah kan cadangannya banyak kok,” kata Prihasto di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Prihasto mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih ditugaskan untuk menyerap serta menyimpan beras sebagai cadangan pangan. Saat ditanya lebih lanjut mengenai stok cadangan ideal apabila melakukan ekspor, Prihasto enggan memberikan jawaban pasti.

    Dia mengatakan, cadangan hingga ekspor beras tergantung penugasan yang diberikan pemerintah. Sebab, Bulog hanya berperan sebagai operator.

    “Masalah cadangan, masalah stok, masalah apa semuanya tergantung penugasan. Bukan tergantung Bulog. Tergantung penugasan semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” imbuh dia.

    Sebelumnya, Prabowo mengizinkan ekspor beras ke negara lain dengan alasan memenuhi asas kemanusiaan. Bahkan dia bilang, saat beras diekspor, jangan terlalu banyak mencari untung, yang penting bisa balik modal sudah cukup.

    “Saya izinkan dan saya perintahkan, kirim beras ke mereka, dan kalau perlu, sekarang. Ini atas dasar kemanusiaan. Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi, plus angkutan, plus administrasi kembali,” kata Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025).

    (rea/ara)

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).

  • Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Makan siang bareng Prabowo, Muzani: Tak bahas mundurnya Hasan Nasbi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 April 2025 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengakui pertemuan makan siang bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, tidak membahas soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatannya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Muzani yang terlihat keluar dari kawasan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, sekitar pukul 14.35 WIB itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara khusus memintanya untuk makan siang bersama.

    “Tidak ada hal khusus yang dibahas tadi ya. Beberapa kebiasaan orang Indonesia kalau makan siang di beberapa daerah, menunya dan beberapa hal zaman kecil dahulu beliau pada saat makan siang dan seterusnya. Tidak ada yang serius, tidak ada yang politis,” kata Muzani saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Muzani mengungkapkan bahwa momen makan siang bersama Presiden Prabowo di Istana tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam pertemuan itu, Muzani menjelaskan bahwa soal pengunduran diri Hasan Nasbi tidak dibahas.

    Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui stafnya, dan belum memahami alasan mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali. Saya juga belum baca, terus terang belum mendengar. Saya tadi dikasih tahu oleh staf saya, jadi saya belum bisa berkomentar,” kata Muzani.

    Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan itu merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Presiden melalui penerbitan peraturan Presiden sehingga lembaga itu harus tetap eksis atau tetap ada.

    Adapun Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada hari Selasa.

    Hasan mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu dalam sebuah surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sebelumnya, pada tanggal 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, dan Sekretaris Kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi kali pertama dilantik oleh presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Sumber : Antara

  • Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Bulog Dicecar DPR soal Beras Impor Berkutu, Rp 3,6 T Duit Negara Sia-sia

    Jakarta

    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti temuan stok beras impor yang berkutu di gudang Bulog. Setidaknya, ada 300.000 ton beras berkutu.

    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut hal tersebut membuat Rp 3,6 triliun terbuang sia-sia berdasarkan hitungannya. Dia mengingatkan agar hal serupa tidak terjadi lagi dan segera dimitigasi.

    Mufti juga menyoroti gudang milik Bulog yang terbatas. Menurut dia, Bulog dapat menggunakan gudang-gudang instansi lain yang telah bekerja sama. Pada kesempatan tersebut, Mufti juga menanyakan standar gudang yang digunakan Bulog.

    “Kalau saya hitung-hitung 300.000 ton x 1.000 kg x Rp 12.000 itu duitnya banyak sekali, pak Rp 3,6 triliun duit negara yang dibuang sia-sia pak Novi. Saya yakin ini bukan di eranya bapak yang baru terjadi hari ini, tapi harapan kami apa yang terjadi itu untuk bagi aman dimitigasi agar ke depan tidak terjadi lagi sesuatu yang sia-sia ini,” kata Mufti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bulog di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

    Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya mengatakan kondisi beras tersebut masih dalam kondisi baik. Pihaknya juga melakukan pemeliharaan secara berkala.

    “Beras 300 ribu ton kemarin itu adalah usianya memang antara simpan 6 bulan, cuma masih dalam kondisi baik. Kita melaksanakan pemeliharaan itu secara berkala dan sudah dilaksanakan kemarin beras yang ada,” jawab Novi.

    Standar gudang yang dibutuhkan Bulog, yakni mempunyai bangunan yang kokoh hingga akses yang mudah. “Standar gudang ini bangunan tentunya yang kokoh untuk penyimpanan. Kemudian mudah akses dan jalan keluar,” imbuh Novi.

    (rea/ara)