Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Menhan sebut urusan BBM untuk TNI akan disentralisasi ke Kemenhan

    Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan kebutuhan atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bagi TNI akan disentralisasi ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

    Dia menyampaikan hal itu guna merespons masalah tunggakan BBM senilai triliunan rupiah yang dialami TNI AL kepada Pertamina. Dia mengatakan bahwa urusan penggunaan BBM itu pun nantinya akan menggunakan sistem digital untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

    “Sistem digitalisasi ini akan menyangkut mengenai penggunaan BBM dan juga dalam kaitan tracking,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dengan sistem digital, menurut dia, penggunaan bahan bakar yang dibiayai oleh negara oleh TNI akan diketahui.

    Dia mengatakan pemerintah sudah melakukan perubahan kebijakan yang disebut kebijakan sentralisasi dalam kaitan dukungan untuk penetapan peralatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) strategis dan juga yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan.

    “Itu sudah ada, itu merupakan peraturan yang berlaku untuk alutsista dan juga berlaku untuk bahan bakar,” kata dia.

    Dia juga mengungkapkan bahwa tak menutup kemungkinan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pertamina mengenai masalah tunggakan TNI AL tersebut, karena koordinasi merupakan hal yang biasa dilakukan.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Herannya Menkes Harga Obat di Tiap RS Beda-beda, Ada yang Selisih Rp 10 Juta

    Herannya Menkes Harga Obat di Tiap RS Beda-beda, Ada yang Selisih Rp 10 Juta

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka data perbedaan signifikan harga jenis obat yang sama di beberapa rumah sakit. Umumnya perbedaan ditemukan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta.

    Budi menyebut bakal melakukan perbaikan tata kelola, menyikapi temuan tersebut.

    “Jadi setelah kita bandingin, kita tuh beli obatnya nggak sama untuk merek yang sama di satu rumah sakit, maupun rumah sakit-rumah sakit yang lain,” terang Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    “Ada yang mahal, ada yang murah, semuanya beda-beda, saya nanya ke swasta mungkin bisa dapat 30-40 persen diskon, kenapa kita dapetnya cuma 4 persen 6 persen diskon? Range satu rumah sakit bisa berbeda dengan rumah sakit yang lain,” lanjutnya.

    Menkes mencontohkan salah satunya perbedaan harga obat cardiac occluder, satu tahun pemerintah bisa membeli dengan total Rp 26 miliar. Bila dirinci, obat tersebut saat dijual dalam harga satuan di satu RS maupun RS lain mencapai selisih bahkan hingga Rp 10 juta.

    “Ternyata satu RS ke RS lain bedanya jauh sekali, ada sampai puluhan juta, ini ada yang dari sisi spek memang salah tapi ada jg yg nggak, ini sedang kita rapikan,” terang dia.

    Salah satunya cardiac occluder, amplatzer septal occluder yang didistribusi PT Nugra Karsera. Harga satuan di RSUP Kariadi Rp 41 juta sementara di RS Anak dan Bunda Rp 31 juta.

    Temuan yang kurang lebih sama ditemukan dalam catatan jual obat satuan amplatzer duct occluder distribusi PT Nugra Karsera di RSUP Wahidin 29 juta, sementara di RSUP Harapan Kita Rp 20 juta.

    “Ini sedang ita rapikan, supaya tata kelola farmasi kita bisa bagus, sehingga efisiensi manajemen operasional kita, pembiayaan, bisa jadi lebih rapi,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    BKSAP: Konferensi Ke-19 PUIC bertepatan peringatan 25 tahun berdiri

    Kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 25 tahun berdirinya PUIC pada tahun 1999.

    “Ini bukan hanya momen refleksi, melainkan juga peluang untuk memperbarui komitmen kita terhadap prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, hak asasi manusia, dan pembangunan ekonomi,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Mardani mengemukakan hal itu ketika memberikan pidato dalam acara Embassy Briefing penyelenggaraan Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarnegara anggota PUIC dalam membangun masa depan dunia Islam yang lebih damai dan berkeadilan.

    “Ayat ini mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan karenanya, kita harus mempererat hubungan, memperkuat solidaritas, dan mendorong kerja sama antarparlemen negara-negara muslim,” ujar Mardani mengutip ayat 13 Surah Al-Hujurat dalam Al-Qur’an.

    Selain itu, dia juga memandang penting membangun lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel di tengah tantangan global saat ini, mulai dari ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga ketidakpastian ekonomi.

    Wakil rakyat ini menyebut konferensi itu juga akan menjadi forum membahas isu-isu penting seperti dukungan penuh terhadap perjuangan Palestina, perlindungan hak-hak minoritas muslim, dan penguatan kerja sama negara-negara Selatan (South-South Cooperation/SSC).

    Ia mengatakan bahwa Konferensi Ke-19 PUIC merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BKSAP DPR RI guna memperkuat diplomasi parlementer Indonesia di kancah internasional.

    “Kami percaya, kerja sama yang solid di antara negara-negara Islam akan menjadi kekuatan baru untuk memperjuangkan keadilan global,” katanya.

    Diketahui bahwa Konferensi Ke-19 PUIC dengan tema Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience itu akan digelar di Jakarta pada tanggal 12—15 Mei.

    Sebelumnya, Jumat (14/3), Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-19 PUIC atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 12—15 Mei.

    “Pada tanggal 12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, parlemen, dipimpin Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Temuan 16 Item Kosmetik Berbahaya, Puan Maharani Minta Perketat Pengawasan – Page 3

    Temuan 16 Item Kosmetik Berbahaya, Puan Maharani Minta Perketat Pengawasan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani menganggap temuan 16 item kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang sebagai peringatan serius.

    Menurutnya temuan BPOM ini bukan sekadar pelanggaran regulasi, tapi mengancam keselamatan jutaan konsumen, khususnya perempuan yang menjadi pengguna utama kosmetik.

    “Temuan ini merupakan peringatan serius. Produk-produk tersebut digunakan perempuan dari berbagai kalangan setiap hari, jangan sampai ingin tampil percaya diri justru membahayakan kesehatan. Perlindungan konsumen harus dijamin,” kata Puan, Selasa (22/4/2025).

    Oleh karena itu, Puan meminta pemerintah memastikan setiap produk kosmetik telah melalui proses pengawasan yang ketat dan memenuhi standar keamanan.

    “Pemerintah harus memastikan semua produk kosmetik aman dan transparan. Ini soal kesehatan, martabat, dan hak perlindungan warga negara,” tegasnya.

    Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan dari hasil pengawasan triwulan I 2025, terdapat 16 item kosmetik mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, dan pewarna merah K10. Dari jumlah itu, 10 item diproduksi lewat kontrak produksi dan 6 item merupakan kosmetik impor.

  • Kapolres Jakarta Timur Klaim Keluarga Tolak Otopsi Mahasiswa UKI, Ayah Korban Langsung Bantah – Halaman all

    Kapolres Jakarta Timur Klaim Keluarga Tolak Otopsi Mahasiswa UKI, Ayah Korban Langsung Bantah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengklaim bahwa keluarga Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang diduga meninggal dunia akibat pengeroyokan, sempat menolak otopsi jenazah.

    Hal ini disampaikan Nicolas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Nicolas mengatakan, pada 5 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB atau sehari setelah kejadian tersebut, Kepala Otorita Kampus UKI membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Timur.

    “Jam 00.57 WIB jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk di otopsi, saya jelaskan di sini sedikit bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri pihak keluarga korban untuk melakukan otopsi dan menolak untuk dibuat laporan polisi,” kata Nicolas dalam rapat.

    Menurutnya, ketika itu pihak keluarga menyatakan bahwa peristiwa yang dialami Kenzha adalah musibah.

    “Dan pihak keluarga korban menyatakan bahwa mereka menerima korban meninggal sebagai suatu musibah,” ujar Nicolas.

    Namun, kata dia, karena kejadian itu terjadi di lingkungan kampus, penyidik Polres Jakarta Timur tetap melakukan otopsi.

    “Sehingga kami bersikeras untuk terus dilakukan otopsi dan pada akhirnya keluarga korban menyanggupi dan bersedia untuk korban di lakukan otopsi,” ucap Nicolas.

    Keterangan Nicolas dibantah langsung oleh ayah korban, EH Happy Walewangko. Dia menegaskan bahwa pihak keluarga sejak awal menyetujui otopsi.

    “Sebagai informasi juga menurut Kapolres bahwa otopsi kami tidak mengijinkan itu salah,” tegasnya.

    Happy mengaku pada pagi hari tanggal 5 Maret 2025 langsung dihubungi pihak terkait untuk dimintai persetujuan.

    “Saya sebagai ayah mengiyakan, karena anak sudah tidak ada ya tidak apapa diotopsi saja supaya membuka secara terang benderang itulah yang dapat saya sampaikan,” ungkap Happy.

     

  • Bantah Polisi, Ayah Mahasiswa UKI Tegaskan Tak Pernah Tolak Otopsi Nasional 30 April 2025

    Bantah Polisi, Ayah Mahasiswa UKI Tegaskan Tak Pernah Tolak Otopsi Nasional 30 April 2025

    Bantah Polisi, Ayah Mahasiswa UKI Tegaskan Tak Pernah Tolak Otopsi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Keluarga
    Kenzha Ezra Walewangko
    (22), mahasiswa UKI yang tewas, membantah pernyataan
    Kapolres Metro Jakarta Timur
    Kombes Nicolas Ary Lilipaly bahwa mereka menolak melakukan otopsi.
    Ayah korban,
    Happy Walewangko
    , menyebut sejak awal dirinya langsung menyetujui proses otopsi demi mengungkap kebenaran kematian anaknya.
    “Menurut Kapolres, bahwa otopsi kami tidak mengizinkan itu salah. Tanggal 5 pagi kami langsung dihubungi dan dimintai persetujuan apakah bisa dilakukan otopsi. Saya sebagai ayah mengiyakan,” kata Happy dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Sebagai ayah, Happy mengaku langsung menerima tawaran untuk diotopsi.
    Ia berharap adanya kejelasan di balik tewasnya sang putra.
    “Karena anak saya sudah tidak ada, ya tidak apa-apa diotopsi saja supaya membuka secara terang benderang. Itulah yang dapat saya sampaikan,” tegasnya.
    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly, mengatakan keluarga Kenzha menolak untuk melakukan otopsi terhadap korban.
    Pihak keluarga korban disebut telah menerima meninggalnya korban karena suatu musibah.
    “Saya jelaskan di sini sedikit bahwa pada saat korban dibawa ke RS Polri, pihak keluarga korban untuk melakukan otopsi dan menolak untuk dibuat laporan polisi,” kata Nicolas.
    Namun, pihak penyidik tetap membujuk keluarga korban agar menyetujui otopsi hingga akhirnya diterima.
    “Sehingga kami bersikeras untuk terus dilakukan otopsi dan pada akhirnya keluarga korban menyanggupi dan bersedia untuk korban dilakukan otopsi,” ucapnya.
    Sebelumnya diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).
    “Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan,” ujar Nicolas, Kamis.
    Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.
    Dengan demikian, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Dia menuturkan Prabowo mendapat undangan dari serikat buruh untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta.

    “Dan Bapak Presiden memutuskan untuk Insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, Prabowo menilai buruh merupakan salah satu elemen kunci bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Prabowo memberikan perhatian besar bahwa pemerintah, sektor swasya, pengusaha, dan buruh harus bekerja sama dengan baik.

    “Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

    Terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, Prasetyo menyebut pemerintah terus berkoordinasi untuk memitigasi hal tersebut. Termasuk, soal pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat tejadi PHK, justru di situlah seperti tadi disampaikan kita terus koordinasi untuk bisa memitigasi” tutur dia.

    “Sekaligus jika terjadi (PHK), maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” imbuh Prasetyo.

  • Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Anggota DPR usul penggunaan BBM oleh TNI pakai barcode agar tak boros

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) oleh TNI menggunakan barcode agar tidak ada pemborosan dan bisa lebih efisien.

    Amelia Anggraini menyampaikan usulan tersebut ketika rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait dengan permasalahan tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL. Pada kesempatan itu, dia mempertanyakan apakah Kementerian Pertahanan sudah membuat formula terkait dengan penggunaan BBM oleh TNI.

    “Misalnya, melalui sistem kuota atau barcode tracking agar tidak terjadi pemborosan Pak, atau utang yang serupa pada masa mendatang,” kata Amelia di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, tunggakan BBM yang dialami oleh TNI AL ke Pertamina menunjukkan kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini menilai tunggakan triliunan rupiah tersebut mengkhawatirkan.

    “Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi BBM bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan.

    KSAL menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenai kembali utang sebesar Rp3,2 triliun. Menurut dia, utang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL.

    “Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Laksamana TNI Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Menhan: Jumlah rumah dinas prajurit TNI masih jauh dari ideal

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Kementerian Pertahanan berupaya memenuhi kebutuhan rumah dinas bagi para prajurit TNI yang saat ini jumlah unitnya masih kurang ideal.

    Sjafrie mengatakan bahwa saat ini TNI baru memiliki sebanyak 224.756 unit rumah dinas bagi para prajuritnya. Angka itu baru sekitar 45 persen dari jumlah ideal kebutuhan rumah dinas prajurit TNI sebanyak 500.000 unit.

    “Angka ini tentunya menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang ada di lapangan,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menhan mengatakan bahwa untuk pemenuhan rumah dinas bagi prajurit TNI itu, Kemenhan akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Namun, lanjut Sjafrie, Kemenhan juga masih memperhitungkan soal kondisi lahan yang dimiliki TNI sebab penggunaan lahan TNI untuk pembangunan rumah dinas akan bersinggungan dengan kebutuhan operasional.

    “Ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah, ini satu bagian yang kita sedang bicarakan,” katanya.

    Di sisi lain, Menhan Sjafrie juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini sekitar 64 persen lahan yang dimiliki TNI belum bersertifikat.

    Ia memastikan bahwa Kemenhan juga akan bekerja instansi terkait untuk meningkatkan status hukum aset-aset tersebut.

    Menurut Menhan, pembangunan kekuatan TNI di tiga matra (Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat) harus diiringi dengan peningkatan kebutuhan aset.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus Nasional

    2 Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus Nasional

    Posisi Wakil Panglima TNI Segera Diisi, Nama Kandidat Sudah Dikantongi Jenderal Agus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Panglima TNI
    Jenderal
    Agus Subiyanto
    berencana mengisi posisi
    wakil panglima TNI
    yang sudah lama kosong dan sudah mengantongi sejumlah nama kandidatnya.
    Ia menyebutkan, ada sejumlah perwira yang memenuhi syarat dan akan dipilih sosok terbaik untuk menjadi wakil panglima.
    “Ada beberapa kandidat (Wakil Panglima). Saya kan sudah
    eligible
    , banyak
    eligible
    . Nanti kita akan pilih siapa yang terbaik,” kata Agus usai rapat kerja bersama
    Komisi I DPR RI
    di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
    Agus menuturkan, jabatan strategis itu harus diisi oleh kandidat yang bisa membantu program-program dirinya sebagai Panglima TNI, maupun program pemerintah.
    Pasalnya, ada banyak program pemerintah yang membutuhkan peran TNI.
    “Kita lihat, ya. Program pemerintah seperti itu banyak yang harus kita kerjakan,” kata dia.
    Agus menjelaskan, posisi wakil panglima sejatinya sudah ada dalam susunan organisasi selama ini, tetapi jabatan itu lama tak diisi.
    Agus juga belum bisa memastikan kapan posisi wakil panglima bakal diisi kembali.
    “Kita lihat saja. Dalam organisasi kan sudah ada. Wakil Panglima itu sudah ada. Cuma belum terisi,” kata dia.
    Jabatan
    Wakil Panglima TNI
    diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sususan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
    Berdasarkan perpres ini, jabatan wakil
    panglima TNI
    ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat.
    Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada panglima TNI.
    Sesuai perpres tersebut, tugas Wakil Panglima meliputi 4 hal. Yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.
    Kemudian, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.