Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Kementerian PANRB Buka Suara soal Pegawai BIN Pindah ke IKN Juni

    Jakarta –

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) bicara tentang rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Intelijen Negara (BIN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap mulai Juni 2025. Hal ini disebabkan karena BIN menjadi salah satu lembaga pemerintah yang diprioritaskan segera pindah.

    Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce mengatakan, perpindahan ASN ke IKN sebenarnya sudah direncanakan sejak 2022, dan pihaknya sudah melakukan penapisan-penapisan. Prinsipnya, seluruh ASN pusat akan pindah ke IKN dan dilakukan secara bertahap.

    Berdasarkan Perpres No. 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, lanjut Averrouce, perpindahan ASN ke IKN memang dilakukan secara bertahap sesuai penapisan yang telah dilakukan.

    “Lembaga-lembaga yang ASN-nya sudah mulai dipindahkan pada tahap awal ini, adalah lembaga yang dianggap memiliki peran vital dalam pengambilan keputusan. Pemerintah juga sudah menganalisis mitigasi risikonya,” terang Averrouce, saat dihubungi detikcom, Rabu (30/4/2025).

    Averrouce menjelaskan, sebelumnya pemerintah sudah menyusun instansi mana saja yang akan dipindah. Namun karena adanya perubahan kabinet, Kementerian PANRB masih akan mengkaji sekaligus menganalisis ulang.

    Sementara itu, secara struktur, kementerian di Kabinet Merah Putih sebetulnya sudah selesai. Namun ia menambahkan, saat ini prosesnya masih menunggu konsolidasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan terkait rencana pemindahan pegawai BIN secara bertahap ke IKN mulai Juni 2025. Untuk huniannya sendiri dijadwalkan sudah bisa digunakan pada 1 Juni.

    “Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni (2025) sudah masuk,” ujar Basuki, saat mendampingi Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto ke IKN, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Rencananya, pemindahan secara bertahap pegawai BIN tahap awal akan dimulai pada Juni 2025. Para pegawai BIN akan mulai menempati hunian di Rusun BIN yang telah fungsional.

    “Insyaallah mulai Juni (pemindahan ASN BIN),” tegas Imam.

    Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini beberapa waktu lalu juga telah mengirimkan surat pemberitahuan penundaan pemindahan ASN ke IKN. Padahal kabar terakhirnya, pemindahan ASN akan dilakukan usai Lebaran.

    Rini mengatakan, surat tersebut telah disampaikannya kepada Kementerian/Lembaga (KL) dan para pegawai ASN terkait. Surat tersebut telah ditandatangani Rini pada 24 Januari 2025 lalu. Namun demikian, ia tidak menyebutkan sampai kapan penundaan itu dilakukan.

    “Inti surat tersebut adalah bahwa pemindahan KL dan Pegawai ASN yang direncanakan tahun 2024 belum dapat dilaksanakan mengingat terjadinya penataan organisasi tata kerja sebagian KL pada Kabinet Merah Putih,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025)

    Selaras dengan itu, KL juga masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing instansinya. Selain itu, juga diinformasikan bahwa sampai akhir tahun 2024 masih dilakukan penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait dengan berubahnya jumlah KL.

    “Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN tentunya belum dapat dilaksanakan. Adapun jadwal finalnya nanti akan kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo), mengingat juga Perpres mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

    Rini menambahkan, rencananya pada tahun 2026 mendatang pihaknya akan melakukan penapisan atau penjaringan ulang ASN yang pindah ke IKN. Hal ini akan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.

    (shc/kil)

  • Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Komisi VII rapat dengan Menteri UMKM bahas penghapusan piutang macet

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman guna membahas evaluasi pelaksanaan penghapusan piutang macet kepada UMKM.

    “Materinya tadi itu ya, soal penghapusan piutang macet pada UMKM dan tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan, hal-hal teknis lain yang menjadi tugas fungsi daripada Kementerian UMKM,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat membuka jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan Komisi VII DPR RI dalam rapat tersebut hendak mengetahui secara detail terkait kebijakan dan program pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

    Selain itu, dia menyebut Komisi VII DPR RI hendak meminta penjelasan dan klarifikasi Menteri UMKM terkait kepastian tidak adanya agunan tambahan bagi UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta, yang menjadi kesimpulan rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM sebelumnya.

    “(Saat rapat) Kami mendapatkan penjelasan resmi dari Pak Menteri, sebagai perwakilan pemerintah, dengan dinyatakan bahwa kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan KUR Rp100 juta atau lebih kecil dari Rp100 juta maka tidak diperlukan jaminan atau agunan. Benar nggak kira-kira?” tuturnya.

    Namun pada implementasinya, kata dia, pelaku UMKM yang hendak mengajukan KUR di bawah Rp100 juta ke bank-bank tetap saja mendapatkan persyaratan agunan tambahan.

    “Bukan hanya agunannya yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit. Mereka yang datang (ke bank) itu malah tidak dapat (KUR), administrasinya sulit, dan biasanya malah justru kata mereka di bank-bank, justru yang dapat (KUR) itu orang itu juga,” katanya.

    Saleh pun mengatakan dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI juga hendak mendapatkan penjelasan terkait strategi Kementerian UMKM dalam mengembangkan UMKM tanah air di tengah ketidakpastian global saat ini.

    “Kalau misalnya tadi UMKM kita ini tidak bisa dikembangkan, kita tidak bisa jual di luar negeri dengan pasar yang seperti ini, tentu harus ada strategi yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam rangka bagaimana supaya UMKM kita ini tetap bisa establish, bisa bertahan, dan bisa tetap dibuka, malah lebih luas lagi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jenderal Agus Subiyanto ungkap sudah punya kandidat isi jabatan Wakil Panglima

    Jenderal Agus Subiyanto ungkap sudah punya kandidat isi jabatan Wakil Panglima

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa dirinya sudah memiliki kandidat perwira tinggi yang akan mengisi jabatan Wakil Panglima TNI.

    Ia menjelaskan bahwa dalam keorganisasian TNI sudah ada aturan yang memungkinkan adanya jabatan Wakil Panglima TNI, namun sejauh ini jabatan tersebut belum ada yang mengisi.

    “Nanti ada beberapa kandidat yang disiapkan,” kata Agus usai rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Agus mengatakan bahwa saat ini sudah banyak perwira tinggi TNI yang mumpuni untuk mengisi jabatan tersebut, demi membantu program-program Panglima dan program pemerintah.

    Selain itu, Agus mengungkapkan bahwa perwira tinggi yang akan menjadi Wakil Panglima TNI memiliki pangkat bintang empat.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa urusan pengisian jabatan Wakil Panglima TNI merupakan kewenangan dari Panglima TNI.

    “Nah, itu urusan Panglima sama Presiden,” katanya.

    Aturan mengenai jabatan Wakil Panglima TNI sudah diatur sejak tahun 2019, saat kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

    Lalu pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) dinyatakan bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

    Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

    Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Penghapusan Utang Belum Capai Target 1 Juta UMKM, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan kendala penghapusan utang 1 juta UMKM belum tercapai. Maman menyebut masih ada nasabah UMKM yang belum dapat restrukturisasi utang.

    Ada beberapa ketentuan agar UMKM dapat dihapuskan kredit macetnya. Pertama, nilai pokok piutang macet paling banyak Rp 500 juta. Kedua, telah dihapusbukukan selama lima tahun sejak PP ini berlaku. Ketiga, tidak dijamin oleh asuransi. Keempat, tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan kredit, tetapi tidak bisa dijual atau telah habis terjual.

    Sementara untuk syarat dihapusbukukan adalah dua ini, yakni dilakukan upaya restrukturisasi dan dilakukan upaya penagihan maksimal, tapi tidak tertagih.

    “Kenapa muncul dua ini? Dari mana asal-muasalnya? Dari Undang-Undang P2SK. Karena rujukan PP ini adalah undang-undang P2SK, yang di mana mewajibkan kepada bank penyalur, dalam hal ini Bank Himbara kita, untuk melakukan dua hal ini terlebih dahulu, yaitu, restrukturisasi dan penagihan optimal,” kata Maman saat Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Dengan syarat tersebut, Maman menyebut hanya 67.668 debitur dengan utang Rp 2,7 triliun yang dapat direstrukturisasi. Sekitar 67 ribu debitur UMKM ini dapat dihapuskan kredit macetnya.

    “Potensi yang bisa kita hapus tagihkan itu hanya 67 ribu. Artinya, dari target kita hari ini yang kurang lebih ada 1,097 juta debitur, kita hanya baru bisa berdasarkan aturan perundang-undangan sekarang yang ada hanya maksimal 67 ribu debitur,” jelas Maman.

    Alasan bank tidak bisa merestrukturisasi utang UMKM karena rata-rata pinjaman usaha kategori mikro di bawah Rp 50 juta. Maman menyebut, lebih tinggi biaya restrukturisasi dibandingkan utang UMKM tersebut. Oleh karena itu, bank tidak berani mengambil langkah itu.

    Untuk menyiasati hal tersebut, Maman telah bertemu pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pertemuan tersebut, Maman menerangkan setelah masa berlaku PP tersebut habis, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN.

    “Jadi ini yang sedang kita lakukan dan sekarang, per satu minggu yang lalu kami sudah koordinasi dengan kementerian BUMN dan sudah ketemu dalam satu frekuensi yang sama bahwa nanti setelah habis masa berlaku PP ini kita akan terbitkan peraturan menteri untuk meng-cover yang kurang lebih 1 jutanya ini yang tadi kenapa karena ada syarat restrukturisasi itu,” tambah Maman.

    Langkah tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Aturan tersebut menjadi payung hukum bagi BUMN untuk melakukan hapus tagih seperti yang tertuang dalam pasal 62 D, 62E, serta 62H.

    “Sesuai dengan pasal 62D di Undang-Undang BUMN Nomor 1 tahun 2025 di mana pasal 62D ayat 1 BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih. Lalu di pasal 62E-nya BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan menteri untuk perusahaan umum dan badan usaha persero. Dan di pasal 62H-nya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 62E serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62F ditetapkan dalam peraturan menteri,” imbuh Maman.

    Upaya menghapus utang 1 juta UMKM, lanjut Maman, bisa dilakukan dengan penerbitan Permen yang disetujui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Implikasinya apa dengan adanya undang-undang BUMN? Ini artinya hari ini kita untuk menyelesaikan yang 1 juta nasabah yang macet itu itu cukup dengan mengeluarkan Permen yang disetujui oleh dalam hal ini ada Badan, namanya Badan Danantara,” tambah Maman.

    (rea/ara)

  • Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Ada Peringatan Hari Buruh 2025, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 9 Titik Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk agenda hari buruh atau may day di Jakarta.

    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin menyampaikan bakal ada sekitar 200.000 buruh bakal berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami lakukan berbagai upaya rekayasa arus lalu lintas sehingga diharapkan aktivitas 1 Mei nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (30/4/2024).

    Dia menyampaikan, aturan rekayasa lalu lintas itu bersifat situasional dan bergantung pada eskalasi kendaraan di lokasi.

    Namun demikian, dia mengungkap proyeksi perjalanan buruh yang bakal datang dari luar Jakarta. Misalnya, buruh dari Tangerang dan Banten bakal menggunakan Tol Kebun Jeruk.

    Kemudian, rombongan buruh itu bakal underpass masuk Tomang Harmoni dan masuk lapangan Banteng atau Monas.

    Sementara untuk roda 2, bakal menggunakan jalur Danmogot, Grogol, Gajah Mada, Harmoni lanjut ke Pasar Baru, lapangan Banteng, dan ke Monas.

    Selanjutnya, peserta dari Bekasi bakal menggunakan akses Tol Cawang dan masuk ke Cempaka Putih hingga akhirnya sampai di Monas. Sementara, motor bakal melalui Jalur Kalimalang.

    “Inilah spot-spot ataupun titik yang nantinya dimungkinkan akan ada kepadatan termasuk ruas jalan Sudirman-Tamrin,” imbuhnya.

    Adapun, Komarudin juga mengimbau agar masyarakat bisa menghindari ruas jalan terkait dengan rangkaian acara May Day di Monas, Jakarta Pusat.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat Jakarta mungkin bisa menghindari ruas-ruas jalan yang tadi kami sebutkan, kami sampaikan sehingga aktivitas Jakarta seluruhnya bisa berjalan baik,” pungkas Komarudin.

    Nah, berikut 9 wilayah Jakarta yang perlu dihindari selama rangkaian Hari Buruh pada Kamis (1/5/2025) :

    1. Monas

    2. Sudirman

    3. Thamrin

    4. Tomang

    5. Harmoni

    6. Rawamangun

    7. Senen

    8. Tugu Tani

    9. DPR/MPR RI

  • Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Menhan Sjafrie Sebut Prajurit TNI Masih Kekurangan Rumah Dinas, Butuh Lebih 250.000 Unit

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan jumlah rumah dinas prajurit TNI di masih jauh dari kata ideal.

    Pasalnya, rumah dinas prajurit TNI yang ada di Indonesia saat ini hanya mencapai 224.756 unit. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Kita itu baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit. Jadi sekitar 45%, sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya hampir 500.000 unit rumah,” beber dia.

    Sjafrie melanjutkan, angka tersebut tentu menunjukkan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan kondisi nyata di lapangan. Meski demikian, Kementerian Pertahanan selaku yang mengurusi kebijakan TNI selalu berusaha untuk mencukupi kekurangan rumah dinas prajurit TNI.

    Adapun, terkait hal tersebut, Sjafrie mengaku pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

    Kendati demikian, pihaknya juga sedang mempertimbangkan pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit, supaya jangan sampai menggunakan lahan milik TNI yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

    “Kita perlu perhitungkan bahwa kalau ingin menggunakan menambah rumah prajurit, dan menggunakan rumah dinas lahan yang dimiliki TNI, ini juga ada kesulitan bagi kita karena lahan itu justru dibutuhkan kita untuk kebutuhan operasional,” pungkasnya.

  • 9 Ruas Jalan di Jakarta yang Perlu Dihindari 1 Mei 2025, Ada Peringatan Hari Buruh

    9 Ruas Jalan di Jakarta yang Perlu Dihindari 1 Mei 2025, Ada Peringatan Hari Buruh

    PIKIRAN RAKYAT – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025, diprediksi akan membawa dinamika tersendiri bagi kondisi lalu lintas di Ibukota Jakarta.

    Dengan estimasi kehadiran hingga 200.000 buruh yang akan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) sebagai pusat kegiatan, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh warga masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan utama yang mengarah ke lokasi-lokasi strategis di pusat kota.

    Antisipasi terhadap potensi kepadatan lalu lintas ini menjadi krusial demi kelancaran aktivitas masyarakat lainnya dan juga untuk memberikan ruang bagi para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka.

    9 Ruas Jalan di Jakarta yang Perlu Dihindari 1 Mei 2025

    Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @tmcpoldametro, berikut adalah sembilan ruas jalan di Jakarta yang sangat disarankan untuk dihindari oleh masyarakat pada Kamis, 1 Mei 2025, guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan peringatan Hari Buruh:

    1. Kawasan Monas dan sekitarnya

    Sebagai pusat utama kegiatan peringatan Hari Buruh dengan perkiraan massa yang sangat besar, seluruh akses menuju dan di sekitar Monas diprediksi akan mengalami kepadatan yang signifikan.

    2. Jalan Jenderal Sudirman

    Sebagai arteri utama yang menghubungkan selatan dan pusat Jakarta, jalan ini kemungkinan akan terpengaruh oleh pergerakan massa menuju Monas dan juga aktivitas lain di sekitarnya.

    3. Jalan MH Thamrin

    Berdampingan dengan Monas dan merupakan kawasan perkantoran serta pusat perbelanjaan utama, jalan ini juga diprediksi akan mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi.

    4. Kawasan Tomang

    Sebagai salah satu jalur penting yang menghubungkan Jakarta Barat dengan pusat kota, Tomang berpotensi menjadi titik pertemuan arus lalu lintas yang ingin menghindari Sudirman-Thamrin.

    5. Kawasan Harmoni

    Simpul penting pertemuan berbagai ruas jalan utama di pusat kota, Harmoni kemungkinan akan menjadi area terdampak akibat pergerakan massa dan penutupan jalan di sekitarnya.

    6. Kawasan Rawamangun

    Sebagai area permukiman padat dengan akses menuju pusat kota, Rawamangun berpotensi mengalami peningkatan volume kendaraan yang ingin menghindari jalur-jalur utama lainnya.

    Peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat Bali mengikuti unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Rabu (1/5/2024). Dalam aksi itu, para buruh dari berbagai sektor seperti perhotelan, pariwisata dan perikanan di Bali menyampaikan sejumlah tuntutan seperti meminta Pengawas Ketenagakerjaan agar tegas dalam menindak pelanggaraan aturan ketenagakerjaan, menaikkan upah buruh dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak

    7. Kawasan Senen

    Merupakan pusat perniagaan dan transportasi yang ramai, Senen juga diprediksi akan mengalami kepadatan lalu lintas akibat kegiatan Hari Buruh di pusat kota.

    8. Kawasan Tugu Tani

    Sebagai area yang dekat dengan pusat pemerintahan dan memiliki akses menuju Monas, Tugu Tani kemungkinan akan menjadi salah satu titik konsentrasi massa.

    10. Kawasan Gedung DPR/MPR RI

    Meskipun Monas menjadi pusat utama, tidak menutup kemungkinan akan ada kelompok buruh yang juga menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, sehingga ruas jalan di sekitarnya perlu diwaspadai.

    Alasan Pemusatan Aksi di Monas dan Potensi Dampak Lalu Lintas

    Pemilihan Monas sebagai pusat utama kegiatan peringatan Hari Buruh oleh berbagai serikat pekerja didasari oleh lokasinya yang strategis di jantung Ibukota dan kapasitasnya yang dapat menampung massa dalam jumlah besar.

    Selain itu, Monas juga memiliki nilai simbolis sebagai ruang publik yang sering digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Dengan perkiraan kehadiran hingga 200.000 buruh, pergerakan massa dari berbagai wilayah menuju Monas dan sebaliknya dipastikan akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang telah disebutkan.

    Potensi kemacetan tidak hanya terjadi di sekitar Monas, tetapi juga di jalur-jalur arteri yang menjadi akses utama menuju kawasan tersebut.

    Peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2025 di Jakarta diprediksi akan membawa dinamika lalu lintas yang signifikan, terutama di sekitar kawasan Monas dan sembilan ruas jalan utama yang mengarah ke pusat kota.

    Imbauan untuk menghindari ruas-ruas jalan tersebut dikeluarkan demi kelancaran aktivitas masyarakat lainnya dan memberikan ruang bagi para buruh menyampaikan aspirasi.

    Dengan melakukan antisipasi dini, mencari informasi terkini, dan mempertimbangkan alternatif perjalanan, diharapkan seluruh masyarakat Jakarta dapat tetap beraktivitas dengan lancar pada Hari Buruh ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Hadiah DPR untuk Pekerja, Dasco Siap Bahas RUU PPRT

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) seusai peringatan Hari Buruh Internasional yang dirayakan esok hari, Kamis (1/5/2025).

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad seusai acara audiensi dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    “Hadiah dari DPR kepada kaum pekerja. Setelah berdiskusi panjang dengan para pimpinan DPR, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, setelah May Day, DPR akan memulai pembahasan Undang-Undang PPRT,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku pihaknya mendapatkan banyak aspirasi dari para buruh atau pekerja. Namun, yang terpenting, lanjutnya, para pekerja sepakat untuk membangun kebersamaan antara pemerintah dan DPR.

    “Untuk bersama-sama memikirkan bagaimana solusi yang bagus untuk bangsa dan negara ke depan di tengah situasi ekonomi global pada saat ini,” ucap legislator Gerindra tersebut.

    Lebih jauh, dia pun menyampaikan DPR RI sudah memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat satuan tugas (satgas) yang bertugas untuk memitigasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di satu perusahaan atau pabrik.

    “Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” pungkasnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, RUU PPRT ini sudah lebih dari 20 tahun belum disahkan oleh DPR. Bahkan, pada 2023 lalu para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PPRT menggelar aksi teatrikal di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

    Mereka Mereka menuntut DPR untuk segera memprioritaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

  • Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    Menkes Beberkan 632 Kasus Perundungan dan Pungli di Pendidikan Dokter Spesialis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya 632 kasus praktik perundungan dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan di Indonesia.

    Temuan itu berasal dari 2.668 pengaduan yang diterima sejak Juni 2023 dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan melalui jalur resmi serta audit Inspektorat Jenderal.

    “Bentuk perundungan fisik seperti push-up, makan cabai, berdiri berjam-jam, hingga minum telur mentah masih terjadi. Bahkan dokumentasinya disebar di grup WhatsApp,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/4), yang disiarkan secara daring.

    Perundungan verbal juga marak terjadi, terutama melalui grup komunikasi internal atau Jarkom. Menurut Budi, penggunaan bahasa kasar oleh senior kepada junior menjadi bentuk kekerasan paling umum.

    Lebih jauh, Kemenkes menemukan indikasi pungli sistematis dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Salah satu kasus mencuat melibatkan almarhumah R, peserta PPDS Anestesi di Semarang yang menjabat sebagai bendahara dan mengelola dana hingga Rp1,6 miliar, yang kemudian dilaporkan mengalir ke berbagai oknum.

    “Dana itu digunakan untuk kebutuhan non-resmi seperti tiket, hotel, bahkan permintaan layanan pribadi dari senior,” tambahnya.

    Kasus perundungan dan pungli ditemukan merata di berbagai institusi, termasuk rumah sakit di bawah Kemenkes, RSUD, rumah sakit universitas, hingga swasta. Rumah sakit dengan aduan tertinggi antara lain:

  • Istana Minta Buruh Tidak Alergi dengan Pengusaha dan Orang Kaya

    Istana Minta Buruh Tidak Alergi dengan Pengusaha dan Orang Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengingatkan agar semua pihak, termasuk para buruh, tidak alergi dengan pengusaha dan orang kaya.

    Prasetyo menyebut para pengusaha dan orang kaya berjasa dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi buruh.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam pidatonya kala menghadiri acara silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kita juga tidak boleh alergi, kita tidak boleh alergi dengan pengusaha, kita tidak boleh alergi dengan orang kaya. Karena mereka-mereka lah yang kemudian mengcreate jobs, mengcreate pekerjaan yang itu memberikan kesempatan pekerjaan bagi rakyat kita,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Pras, sapaan akrabnya, berpandangan bahwa buruh, pemerintah, dan pengusaha adalah tiga kekuatan yang harus menjadi satu, supaya bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah siap membantu Federasi Serikat Pekerja dalam merayakan Hari Buruh Internasional alias May Day pada esok hari, Kamis (1/5/2025). Selain itu, dia juga mendorong para pekerja agar jangan sungkan menyampaikan aspirasi apapun. 

    “Jadikanlah kami saluran untuk memperjuangkan apa yang Bapak/Ibu ingin harapkan perbaikan-perbaikan dari pemerintah,” ucapnya.

    Lebih jauh, politikus Gerindra ini menyebut bagi Prabowo, para buruh atau pekerja adalah soko guru atau pilar ekonomi bangsa. Tidak ada ekonomi yang berkembang jika tidak ada pekerja.

    “Jadi bagi Pak Prabowo, antara pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia industri, para pengusaha, dan teman-teman pekerja atau teman-teman buruh itu adalah satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan,” pungkas Pras.