Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ada Apa di Kemang? Viral Sekelompok Pria Lari-Lari Bawa Senjata Api Laras Panjang

    Ada Apa di Kemang? Viral Sekelompok Pria Lari-Lari Bawa Senjata Api Laras Panjang

    PIKIRAN RAKYAT – Viral sebuah video sekelompok pria berlari-lari memegang senjata api laras panjang diduga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu, 30 April 2025.

    Dalam video terlihat mereka provokatif dan memicu kepanikan, lalu terjadi bentrokan dengan kelompok lain, meninggalkan pertanyaan besar mengenai motif dan asal-usul kejadian ini.

    Rekaman video yang beredar luas memperlihatkan setidaknya empat orang pria mengeluarkan senjata laras panjang dari bagian belakang sebuah mobil berwarna kuning yang terparkir di pinggir Jalan Kemang Raya.

    Kemudian mereka mengacungkan senjata tersebut ke arah depan, memicu ketegangan yang tak terhindarkan. Dalam video yang sama, terdengar beberapa kali suara letusan yang diduga kuat berasal dari senjata api tersebut, menambah kengerian suasana.

    Dari arah yang berlawanan, terlihat sekelompok orang yang merespons tindakan provokatif tersebut dengan melemparkan batu ke arah pria-pria bersenjata.

    Aksi saling serang ini dengan cepat berkembang menjadi bentrokan fisik di tengah jalan, mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan di kawasan yang dikenal dengan deretan kafe, restoran, dan butik mewah ini.

    Kejadian ini juga mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Ia juga mengunggah ulang video serupa melalui akun Instagram pribadinya.

    Dalam keterangannya, Sahroni mengungkapkan keterkejutannya dan mempertanyakan asal-usul serta tujuan dari kelompok bersenjata tersebut.

    “ini dimana yah !!! kok bawa senjata dugaa nya,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

    hati hati yg lewat kemang, sedang ada perebutan lahan sampe perang fisik???????? pic.twitter.com/NfIgEqKFew— TXT DARI JAKARTA (@txtdrjkt) April 30, 2025 Dugaan Kronologi Sementara

    Informasi awal yang berhasil dihimpun Pikiran-Rakyat.com, diduga kuat dipicu oleh sengketa antar dua kelompok massa terkait permasalahan penjagaan sebuah lahan kosong yang rencananya akan dijual oleh pemiliknya.

    Namun, detail pasti mengenai sengketa ini, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan akar permasalahannya, masih belum terkonfirmasi secara resmi oleh pihak berwenang.

    Situasi yang sempat memanas berhasil diredam setelah aparat kepolisian dari Sektor Mampang Prapatan dan Polres Metro Jakarta Selatan, dengan bantuan dari Polda Metro Jaya, tiba di lokasi kejadian.

    Kehadiran aparat keamanan berhasil membubarkan kedua kelompok yang bertikai dan mengamankan area sekitar Jalan Kemang Raya.

    Saat ini, tim gabungan dari Polsek Mampang Prapatan dan Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya bentrokan dan mengidentifikasi asal-usul senjata api laras panjang yang digunakan oleh salah satu kelompok.

    Pihak kepolisian juga berupaya untuk mengidentifikasi individu-individu yang terlibat dalam insiden ini dan motif di balik tindakan mereka.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lebih lanjut yang diberikan oleh pihak kepolisian mengenai identitas pelaku, motif pasti bentrokan, serta asal-usul senjata api yang digunakan.

    Hati- hati melintas di daerah kemang, jaksel.
    Ada perang antar preman utk menguasai wilayah. pic.twitter.com/qrwFym4E0m— b3’doel (@B3doel___) April 30, 2025

    Sebagai informasi tambahan, spekulasi mengenai keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam sengketa lahan di Jakarta bukanlah hal yang baru.

    Persaingan untuk mendapatkan akses atau kontrol atas lahan di wilayah strategis seperti Kemang seringkali melibatkan berbagai kepentingan dan dapat memicu konflik.

    Namun, penggunaan senjata api laras panjang dalam konflik semacam ini merupakan eskalasi yang sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana senjata tersebut bisa berada di tangan pihak yang terlibat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peringatan May Day Tanggal 1 Mei di Monas, Hindari Ruas Jalan Ini

    Peringatan May Day Tanggal 1 Mei di Monas, Hindari Ruas Jalan Ini

    Jakarta: Peringatan Hari Buruh atau May Day digelar setiap tanggal 1 Mei. Peringatan Hari Buruh biasanya diwarnai dengan aksi demonstrasi buruh. 

    Peringatan May Day tahun ini rencananya diselenggarakan di Monas dan bakal dihadiri oleh ribuan hingga ratusan ribu buruh se-Jabodetabek dan kota-kota lain seperti Karawang, Purwakarta, Serang, hingga Cilegon.

    Untuk menghindari terjebak aksi buruh, polisi mengimbau masyarakat khususnya warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghindari beberapa ruas jalan. 

    “Diimbau kepada seluruh warga masyarakat Jakarta untuk menghindari ruas jalan yang mengarah Monas, Sudirman, Thamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, Tugu Tani, DPR/MPR RI,” demikian cuit akun TMC Polda Metro Jaya. 
     

     

    May Day bakal dihadiri Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir dalam peringatan hari buruh atau May Day, Kamis, 1 Mei 2025 di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

    Kepastian itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Presiden memutuskan insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan may day tersebut,” ujar Prasetyo.

    Ia menambahkan, Presiden menilai peringatan hari buruh sangatlah penting. Pasalnya buruh merupakan faktor penting dalam pergerakan ekonomi.

    “Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan,” tuturnya.

    Jakarta: Peringatan Hari Buruh atau May Day digelar setiap tanggal 1 Mei. Peringatan Hari Buruh biasanya diwarnai dengan aksi demonstrasi buruh. 
     
    Peringatan May Day tahun ini rencananya diselenggarakan di Monas dan bakal dihadiri oleh ribuan hingga ratusan ribu buruh se-Jabodetabek dan kota-kota lain seperti Karawang, Purwakarta, Serang, hingga Cilegon.
     
    Untuk menghindari terjebak aksi buruh, polisi mengimbau masyarakat khususnya warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghindari beberapa ruas jalan. 

    “Diimbau kepada seluruh warga masyarakat Jakarta untuk menghindari ruas jalan yang mengarah Monas, Sudirman, Thamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senen, Tugu Tani, DPR/MPR RI,” demikian cuit akun TMC Polda Metro Jaya. 
     

     

    May Day bakal dihadiri Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir dalam peringatan hari buruh atau May Day, Kamis, 1 Mei 2025 di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 
     
    Kepastian itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Presiden memutuskan insya Allah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan may day tersebut,” ujar Prasetyo.
     
    Ia menambahkan, Presiden menilai peringatan hari buruh sangatlah penting. Pasalnya buruh merupakan faktor penting dalam pergerakan ekonomi.
     
    “Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan,” tuturnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Tidak Ada Penutupan Jalan Saat May Day 2025, Warga Diimbau Hindari Titik Rawan Macet – Halaman all

    Tidak Ada Penutupan Jalan Saat May Day 2025, Warga Diimbau Hindari Titik Rawan Macet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan tidak akan ada penutupan jalan selama peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan berlangsung terpusat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Meski begitu, Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang berpotensi padat akibat mobilisasi besar-besaran massa buruh.

    Titik-titik rawan kepadatan meliputi ruas Jalan Merdeka Barat, Merdeka Utara, Merdeka Timur, Merdeka Selatan.

    Di luar kawasan Monas, titik rawan kepadatan lainnya adalah Bunderan HI, Tugu Tani, DPR RI, Lapangan Banteng, Universitas Pertamina, dan Sarinah.

    “Penutupan lalin tidak dilakukan. Oleh karena itu, kami menginformasikan bahwa akan terjadi mobilisasi massa yang cukup besar, jadi ini kami lakukan rekayasa untuk menghimbau masyarakat bisa menghindari jalur-jalur tersebut sehingga tidak terjadi stuck ataupun terjebak dalam antrian ataupun kepadatan,” ujar Komarudin, dalam kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Diperkirakan sekitar 200 ribu buruh dari berbagai daerah seperti Banten, Tangerang, Bekasi, dan Jawa Barat akan bergerak menuju Monas sejak dini hari. 

    Polda Metro menyiapkan pengalihan arus dan pengawalan terhadap massa buruh yang datang menggunakan kendaraan roda dua, roda empat, maupun bus. 

    Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk menghindari kemacetan parah, tanpa membatasi ruang gerak massa.

    “Buruh dari Tangerang dan Banten akan menggunakan tol Kebon Jeruk, underpass Tomang, dan Harmoni menuju Lapangan Banteng dan Monas,” ungkap Komarudin.

    “Sementara buruh dari Bekasi dan Jawa Barat akan menggunakan akses jalan tol Cawang menuju Cempaka Putih dan Tugu Tani,” jelasnya.

  • Kapolres Jaktim Sebut Keluarga Mahasiswa UKI Sempat Tolak Autopsi

    Kapolres Jaktim Sebut Keluarga Mahasiswa UKI Sempat Tolak Autopsi

    Jakarta –

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menyebut keluarga dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko, sempat menolak untuk dilakukannya autopsi. Kenzha merupakan mahasiswa UKI yang tewas lantaran dugaan pengeroyokan.

    Hal itu disampaikan Nicolas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dan keluarga Kenzha di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Mulanya, kata Nicolas, Kepala Otoritas Kampus UKI membuat laporan di Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu 5 Maret 2024 pukul 00.30 WIB. Kemudian, pukul 00.57 WIB, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk autopsi.

    “Saya jelaskan di sini sedikit bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri, pihak keluarga korban untuk melakukan autopsi dan menolak untuk dibuat laporan polisi,” kata Nicolas.

    “Dan pihak keluarga korban menyatakan bahwa mereka menerima korban meninggal sebagai suatu musibah,” sambungnya.

    Nicolas mengatakan pihaknya telah berupaya agar dilakukannya autopsi terhadap jenazah korban. Dia menuturkan keluarga korban pun akhirnya bersedia untuk dilakukan autopsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Ayah korban, Happy Walewengko, membantah sempat menolak autopsi. Dia menegaskan keluarga langsung menerima permintaan izin autopsi tersebut.

    “Sebagai informasi juga menurut kapolres bahwa autopsi kami tidak mengizinkan itu salah, tanggal 5 (Maret) pagi, kami langsung dihubungi dan dimintai persetujuan apakah bisa dilakukan otopsi,” ucap Happy.

    (amw/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Belum Kaji Mendalam Soal Pemakzulan Gibran: Hormati Pemikiran Sesepuh

    Menhan Belum Kaji Mendalam Soal Pemakzulan Gibran: Hormati Pemikiran Sesepuh

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengaku sudah mendengar soal tuntutan pemakzulan atau pencopotan Wakil Presiden (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior Purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin,” ujar Sjafrie di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.

    Sjafrie mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih mendalam mana yang produktif. “Belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut, kita menghormati apa yang menjadi pemikirannya para sesepuh,” katanya.

    Kendati demikian sejauh ini, kata Sjafrie, usulan dari pada purnawirawan itu tidak akan mengganggu soliditas pemerintahan.

    “Enggak ada, soliditas pemerintahan itu sudah terlihat di mana rakyat bersatu, rakyat yang penting itu adalah urusan pangan papan dan sandang sudah selesai,” ujarnya.

    Butuh Kajian Hukum

    Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparnoy menilai usulan tersebut perlu dikaji oleh pakar hukum. “Tetapi kembali lagi MPR berpegang pada konstitusi dan apa yang sudah kita capai, itu merupakan pegangan kita berdasarkan konstitusi,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Menaker Ungkap Kabar Terbaru Pembentukan Satgas PHK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara ihwal pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Hal ini sekaligus merespons salah satu tuntutan buruh dalam aksi May Day pada Kamis (1/5/2025).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

    Sejalan dengan momentum May Day 2025 yang akan dihadiri sekitar 200.000 buruh/pekerja, Yassierli menuturkan Kemnaker juga berencana menghadiri agenda tersebut yang dihelat di Monumen Nasional (Monas).

    “Insya Allah kami akan hadir [di May Day besok],” ujarnya.

    Berdasarkan susunan acara May Day 2025 yang diterima Bisnis, massa peserta May Day akan mulai masuk ke lapangan Monas pada pukul 08.30 WIB. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri acara May Day dan memberikan sambutan.

    Selain Kepala Negara RI, pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), hingga sejumlah menteri dan pimpinan DPR juga dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day 2025.

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 akan dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

    Said memperkirakan acara ini akan dihadiri lebih dari 200.000 buruh beserta keluarga, serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    “May Day adalah momentum bagi kaum buruh untuk menyuarakan harapan. Buruh tidak hanya menuntut, tapi juga menawarkan jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa May Day tahun ini setidaknya membawa enam isu utama yang menjadi harapan buruh Indonesia. Pertama, hapus outsourcing. Kedua, membentuk Satgas PHK.

    Ketiga, mewujudkan upah yang layak. Keempat, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru.

    Kelima, lindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU PPRT. Keenam, berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

    “May Day bukan sekadar perayaan, melainkan panggung untuk menyuarakan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Keenam isu ini merupakan cermin dari kebutuhan nyata buruh Indonesia,” imbuhnya.

    Selain di Jakarta, Iqbal menyampaikan bahwa peringatan May Day 2025 juga bakal digelar secara serentak di berbagai daerah di Indonesia.

    Tercatat, ada lebih dari 1 juta buruh yang akan turun ke jalan, di antaranya Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, Palembang, Makassar, Batam, Cirebon, Palembang, Serang, Bekasi, Tangerang, Gresik, Banjarmasin, Pontianak, hingga Balikpapan.

  • Komisi III DPR RI Minta Polda Metro Ambil Alih dan Tuntaskan Kasus Kematian Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

    Komisi III DPR RI Minta Polda Metro Ambil Alih dan Tuntaskan Kasus Kematian Kenzha Ezra Walewangko – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya mengambil alih kasus kematian mahasiswa Fisipol UKI, Kenzha Ezra Walewangko, dari Polres Jakarta Timur (Jaktim). 

    Polda Metro Jaya juga diminta mengusut dugaan pengeroyokan yang menyebabkan Kenzha meninggal di lingkungan kampus hingga tuntas.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati saat membacakan poin kesimpulan rapat dengar pendapat umum bersama jajaran Polres Jakarta Timur, Polda Metro Jaya, dan keluarga Kenzha.

    Dalam poin itu, Sari menekankan bila Komisi III DPR meminta Polda Metro Jaya mengusut kasus kematian Kenzha dengan profesional. Terpenting, terbuka ke publik dan memberi keadilan bagi korban.

    “Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti dan mengusut tuntas perkara nomor: LP/B/1904/III/2025/SPKT/Polda Metro Jaya terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atas nama Sdr. Kenzha Ezra Walewangko secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Sari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Kesimpulan kedua, Sari menyatakan Komisi III DPR meminta Polda Metro Jaya menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

    Khususnya, dalam memberikan perlindungan terhadap para saksi yang memberika keterangan terkait ihwal pengeroyokan Kenzha.

    “Komisi III DPR RI meminta kepada Polda Metro Jaya bekerja sama dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban dan saksi dalam kasus meninggalnya Sdr. Kenzha Ezra Walewangko,” ujar Sari.

    Sementara itu, dalam rapat tersebut juga anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, menilai kasus kematian Kenzha merupakan masalah serius yang harus diselesaikan pihak Polda Metro Jaya.

    Legislator dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut) itu bahkan menyesalkan kinerja Kapolres Jakarta Timur (Jaktim) Kombes Nicolas Ary Lilipaly yang tidak profesional dalam mengusut tuntas kasus kematian Kenzha. 

    Apalagi, kata dia, Kapolres Nicolas dengan gegabah menyebut bahwa Kenzha meninggal karena meminum minuman keras.

    “Kami melihat di sini bahwa permasalahan ini cukup serius karena hilangnya nyawa seseorang, saya sangat menyesalkan terlalu dini pihak Polres Jakarta Timur untuk mengatakan bahwa kasus ini karena minuman keras, dengan apa yang kami lihat dan diskusi ada kejanggalan di sini yang perlu didalami, harus diungkap, jangan sampai faktanya dibelokkan, misalnya meninggal karena minuman keras tapi ada beberapa saksi yang lain menyatakan hal yang berbeda,” kata Martin.

    Untuk itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu meminta Polda Metro Jaya segera mengambil alih penanganan kasus kematian Kenzha. Polda Metro Jaya diharap benar-benar profesional menuntaskan kasus tersebut.

    Polda Metro Jaya diingatkan tidak ragu mendalami kesaksian para saksi kunci yang mengungkap ihwal kematian Kenzha. Terutama, dalam mengusut nama Thomas, Gery, dan Delon yang disebut-sebut sebagai pelaku pengeroyokan Kenzha.

    “Kami di sini meminta dilakukan pendalaman lagi oleh Polda Metro Jaya karena sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tentu kami berharap Polda Metro Jaya melakukan pendalaman lagi, karena ini ada 3 saksi yang berada di lokasi tidak ada yang dipanggil Polres Jakarta Timur, yakni Thomas, Gery, Delon, itu 3 nama di bap Polda Metro yang sudah berjalan belum pernah dipanggil,” ujarnya.

    Martin menegaskan bakal mengawal seluruh proses penanganan kasus kematian Kenzha. Dia berharap hasil penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya bisa membuat terang kasus, terpenting memberi rasa keadilan bagi keluarga Kenzha.

    “Dapil saya ini Pak yang meninggal, konstituen saya di Sulut, saya pasti mengawal kasus ini hingga terang benderang, dan keluarga yang ditinggalkan mendapat informasi yang jelas dan mereka bisa tenang dengan peristiwa ini. Tolong dari pihak Polda Metro Jaya, kami berharap dilakukan pendalaman hingga terang,” pu

  • Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat turun dari Transjakarta di Halte Matraman, Jakarta Timur, Rabu (30/4/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Pramono turut patuhi Ingub dengan naik transportasi umum
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo turut mengikuti aturan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 dengan naik Transjakarta dari rumah dinas menuju agenda pertamanya di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta timur, Rabu pagi.

    Berdasarkan pantauan di Halte Matraman, Pramono yang mengenakan baju dinas berwarna putih, tampak turun dari Transjakarta pukul 08.40 WIB.

    Sebelumnya, pada pukul 07.50 WIB Pramono berjalan kaki dari Rumah Dinas Gubernur menuju Halte Taman Suropati. Ia pun tampak menunggu bus listrik Transjakarta 4C untuk menuju Halte Carolus.

    Sesampainya di Halte Carolus, Pramono melakukan transit dan menaiki bus Transjakarta 5M dari Halte Carolus menuju Halte Matraman.

    Pramono turun di halte Matraman karena ia akan memberikan sambutan di acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta di Hotel Balairung. Ia pun langsung berjalan kaki dari halte bus menuju hotel tersebut.

    “Ya, menyenangkan naik Transjakarta. Tadi ngobrol ada bapak-bapak yang mendapatkan fasilitas gratis,” kata Pramono.

    Ia mengatakan saat ini fasilitas transportasi umum di Jakarta sudah baik, namun konektifitas dari berbagai jalur belum maksimal.

    Oleh karena itu, kata dia, ke depannya akan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap layanan transportasi umum.

    “Saya akan segera membuka lima (rute Transjabodetabek) lainnya, yang menghubungkan ke Jawa Barat (tiga rute) dan Banten tambah dua lagi. Mudah-mudahan ini akan membuat kenyamanan dan juga konektivitasnya makin baik,” kata Pramono.

    Pramono mengaku karena rumah dinasnya berdekatan dengan Balai Kota Jakarta dan tidak ada transportasi umum menuju ke sana, maka setiap hari Rabu dirinya akan berjalan kaki.

    Usai menghadiri acara di Hotel Balairung Matraman, Pramono akan langsung menuju Gedung DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

    Namun, dikarenakan keterbatasan waktu, dia pun meminta maaf karena harus menggunakan kendaraan pribadi menuju Gedung DPR RI karena dirinya harus hadir tepat waktu ke rapat tersebut.

    “Dengan segala hormat, setelah ini saya akan naik kendaraan pribadi, kendaraan dinas. Dan setelah itu, setelah selesai DPR, saya pulang ke rumah akan menggunakan transportasi umum kembali,” kata Pramono.

    Adapun kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Jakarta menaiki transportasi umum setiap hari Rabu ini berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025.

    Dalam aturan tersebut juga tertulis, mereka wajib menggunakan transportasi umum setiap Rabu saat berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja.

    Pemprov DKI Jakarta mengecualikan bagi pegawai yang sakit, hamil, disabilitas, dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu.

    Selain itu, ASN diwajibkan berswafoto saat menggunakan angkutan umum baik berangkat maupun pulang kerja setiap hari Rabu. Swafoto disertai keterangan lokasi, waktu dan tanggal pengambilan foto.

    Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada admin kepegawaian melalui media yang ditentukan, sesuai mekanisme di perangkat daerah masing-masing.

    Lalu, dalam pelaksanaannya, setiap admin kepegawaian perangkat daerah maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) harus melakukan rekapitulasi dan verifikasi foto sesuai data pegawai, dikurangi pegawai yang mendapat diskresi sesuai ketentuan.

    Sumber : Antara

  • Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng Nasional 30 April 2025

    Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng Nasional 30 April 2025

    Ahmad Luthfi Curhat ke DPR, Dia Bukan Nabi Musa, sehingga Sulit Atasi Kemiskinan Jateng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Komjen (Purn)
    Ahmad Luthfi
    curhat ke DPR mengenai betapa sulitnya membenahi wilayah Jateng.
    Luthfi bahkan menyebut dirinya bukan Nabi Musa yang bisa langsung mengubah keadaan.
    Hal tersebut Luthfi sampaikan saat rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
    “Kami sudah menjabat sebagai gubernur selama 70 hari, dan kami bukan Nabi Musa bisa langsung mengubah suatu keadaan,” ujar Luthfi.
    Luthfi memaparkan, salah satu masalah yang menjadi fokus utama di Jateng adalah mengentaskan
    masalah kemiskinan
    .
    Menurut dia, saat ini, ada hampir 9,58 juta penduduk Jateng yang masuk ke kategori miskin.
    “Tetapi kenyataan ketika kami menjabat sebagai gubernur, angka kemiskinan kita sangat tinggi sekali. Hampir 9,58 (juta) yang di antara Jawa lain, miskinnya Jawa Tengah nomor 1. Kita menang hanya sama Jogja,” ujar dia.
    “Sehingga secara tidak langsung ini merupakan suatu tantangan. Jawa Tengah harus maju, keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Luthfi.
    Maka dari itu, dalam 5 tahun ke depan, Luthfi menargetkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.
    Dia ingin menjadikan Jateng sebagai
    lumbung pangan nasional
    .
    “Maju yang kita maksudkan adalah kita harus memiliki daya ungkit dalam rangka bersaing bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dalam rangka menumpuk industri nasional,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potongan 20 persen yang diterapkan aplikator aplikasi transportasi atau ojek online, terus menuai protes dari para mitra aplikasi baik pengemudi mobil hingga sepeda motor.

    Karena itu, mereka menuntut agar potongan yang ditetapkan aplikator itu diturunkan menjadi 10 persen.

    Pada Rabu (30/4), ratusan pengemudi angkutan daring atau online dari roda dua dan empat berkumpul di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri dialog terbuka yang bertajuk Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 Persen.

    Sejumlah narasumber hadir dalam dialog itu seperti perwakilan pengemudi ojol Kemed, seorang pengendara mobil daring Aries Renaldi, pengamat transportasi Eddy Suzendi, serta anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.

    Kemed mengatakan kehadirannya di lokasi acara untuk menunjukkan para ojol siap memperjuangkan turunnya potongan aplikator dari 20 lebih menjadi 10 persen.

    “Bentuk pernyataan sikap kami, bentuk perlawanan kami terhadap arogansi perilaku bisnis aplikator yang telah menerapkan biaya potongan sebesar 20 persen plus-plus,” kata dia di lokasi, Rabu.

    Kemed juga menyebut pihaknya siap berdemonstrasi untuk menurunkan potongan aplikator ke Kemenhub dan DPR pada 20 Mei 2025. “Target kami paling tidak akhir tahun ini kebijakan sepuluh persen itu harus bisa segera diwujudkan,” katanya.

    Sementara Aries Renaldi menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator transportasi dari cenderung merugikan para pengemudi roda empat. “Jadi, saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” katanya di lokasi.