Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Sepekan, DPR setujui KUHAP baru hingga Wapres Gibran di KTT G20

    Sepekan, DPR setujui KUHAP baru hingga Wapres Gibran di KTT G20

    “Jadi, ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai berita seputar politik telah disiarkan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari DPR RI menyetujui Rancangan KUHAP baru untuk disahkan menjadi undang-undang hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri KTT G20.

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Rapat Paripurna DPR setujui RUU KUHAP menjadi undang-undang

    Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang? Terima kasih,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/11).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Puan ungkap KUHAP yang baru disahkan sudah dibahas sejak 2023

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disetujui untuk disahkan pada Selasa (18/11) sudah dibahas oleh Komisi III DPR RI sejak tahun 2023.

    Menurut dia, pembahasan RUU tersebut sudah melibatkan banyak pihak untuk memberi masukan sebagai bentuk dari partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

    “Sudah dari kurang lebih menerima 130 masukan, kemudian sudah muter-muter di beberapa banyak wilayah Indonesia, Yogya, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain sebagainya,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo larang pelajar dikerahkan sambut kunjungan Presiden

    Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan para kepala daerah untuk tidak lagi mengerahkan anak-anak sekolah dalam prosesi penyambutan dirinya saat melakukan kunjungan kerja di berbagai wilayah.

    Pernyataan itu disampaikan saat mengakhiri pidato di peresmian Jembatan Kabanaran, Yogyakarta, Rabu (19/11), berdasarkan pengalaman yang baru saja ia alami saat tiba di lokasi agenda tersebut.

    “Jadi, ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Istri dari mantan Panglima TNI Wiranto tutup usia

    Istri dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada Minggu (16/11), berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal (Mar) Freddy Ardianzah.

    Freddy mengatakan bahwa Rugaiya dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 15.55 WIB di Bandung, Jawa Barat. Dia menyampaikan bahwa TNI pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhumah.

    “Semoga Almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan,” kata Freddy di Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Gibran di KTT G20: Setiap negara berhak petakan pembangunannya sendiri

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11), menekankan bahwa Pemerintah Indonesia meyakini setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.

    Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga setiap negara memiliki cara sendiri untuk melaksanakan pembangunannya.

    “Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik,” kata Wapres.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terorisme Anak, RKUHAP Disahkan dan Semeru Erupsi

    Terorisme Anak, RKUHAP Disahkan dan Semeru Erupsi

    Sepekan terakhir ini publik dikejutkan dengan pengungkapan jaringan terorisme yang menyasar anak-anak oleh Densus 88. Jaringan ini diketahui merekrut korban melalui media sosial dan game online, hingga ratusan anak teridentifikasi terpapar propaganda.

    Yang tak kalah dapat sorotan, DPR resmi mengesahkan RKUHAP menjadi undang-undang. Sementara itu, Gunung Semeru kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik, membuat warga di sekitar lereng meningkatkan kewaspadaan.

  • Prabowo Bertemu Dasco di Hambalang, Seskab: Membahas Berbagai Persoalan Hukum

    Prabowo Bertemu Dasco di Hambalang, Seskab: Membahas Berbagai Persoalan Hukum

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

    Pertemuan Prabowo dan Dasco ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada pekan ini. Sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Prabowo dan Dasco telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek daring hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    Saat itu, keduanya menyoroti isu yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek daring. Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dengan menyampaikan sejumlah surat dan laporan tertulis dari berbagai daerah yang dibawa Dasco.

    “Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di Tanah Air,” kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Pertemuan keduanya juga terjadi pada Senin (17/11/2025) di Istana Merdeka. Prabowo dan Dasco saat itu membahas sejumlah program strategis, baik di bidang olahraga, hilirisasi dan politik serta keamanan.

    Untuk bidang olahraga, Presiden Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

    Untuk bidang ekonomi, Presiden membahas target pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    Presiden juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

    Untuk bidang politik dan keamanan, Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat.

  • Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pesan MH Said Abdullah untuk UIN Madura

    Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI Madura, MH Said Abdullah meresmikan Gelanggang Olahraga (GOR) Said Abdullah di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Jl Raya Panglegur KM 4 Tlanakan,Pamekasan, Sabtu (22/11/2025).

    Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Rektor UIN Madura, Saiful Hadi beserta jajaran, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Safi’, Anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari l, serta sejumlah undangan lainnya.

    “Ini peresmian GOR kedua untuk hari ini, tadi pagi kami meresmikan Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, dan saat ini GOR Said Abdullah (UIN Madura). Semoga dua gedung ini punya makna yang menurut hemat kami bermanfaat bagi siapa saja, karena itu pergunakan GOR ini sebaik-baiknya,” kata MH Said Abdullah.

    Selain itu, pihaknya juga menyampaikan proses transformasi IAIN Madura menuju UIN Madura. “Secara pribadi kami punya riwayat panjang, berawal dari rencana pembangunan gedung ini saat diajak Menpan RB, Azwar Anas. Di mana saat itu IAIN mulai memiliki inisiatif dan berencana mengajukan alih status menjadi UIN,” ungkapnya.

    “Pada saat itu, pihak IAIN tengah melakukan proses alih status menjadi UIN, dan meminta dukungan untuk bertemu dengan Mensesneg. Kebetulan saat itu Mensesneg juga setuju, setelah rampung baru memanggil Kementerian Agama (Kemenag). Sebab jika tidak begitu, biasanya relatif lama,” sambung politisi yang tercatat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

    Polisi senior yang tercatat sebagai Ketua Banggar DPR RI, sengaja menceritakan hal itu sebagai motivasi bagi juniornya di PDI Perjuangan, Hj Ansari yang juga hadir dalam peresmian tersebut. “Itulah manfaat jadi anggota DPR, mudah-mudahan Mbak Ansari bisa melakukan hal yang sama, tetap melayani rakyat. Karena melayani rakyat punya kebahagiaan tersendiri,” tegasnya.

    “Namun tidak kalah penting, kami akan selalu berharap semoga UIN Madura bisa menjadi pelopor keilmuan keislaman, dan jangan sampai hilang ciri khas terhadap nilai-nilai keislaman,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, dua bangunan GOR di Madura, yakni Said Abdullah Sport Centre di UTM Bangkalan, serta GOR Said Abdullah di UIN Madura, merupakan bantuan pribadi dari politisi senior yang tercatat sebagai Ketua Bidang Sumber Daya DPP PDI Perjuangan.

    Bahkan disela sambutan yang disampaikan dalam peresmian GOR Said Abdullah UIN Madura, MH Said Abdullah juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pembawa acara, mulai dari pembaca ayat suci Al-Qur’an hingga kelompok pembaca shalawat Nabi Muhammad SAW. [pin/kun]

  • Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Reformasi Polri, Mahfud MD: Polisi Akui Pemerasan dan Pemalakan Masih Terjadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Tim Komisi Reformasi Polri Mahfud MD menyatakan reformasi Polri harus segera memperbaiki kepemimpinan dan menegakkan meritokrasi, setelah data internal menunjukkan praktik pemerasan dan pemalakan masih terjadi di tingkat Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres).

    Dia mengatakan, sebanyak 67% Kapolsek tidak menunjukkan kinerja dan puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat kinerjanya, serta praktik pemerasan dan pemalakan yang sudah didaftarkan secara internal oleh Polri.

    “Kami baru tahu dari presentasi itu bahwa di tempat kami, 67% Kapolsek tidak perform dan ada puluhan Kapolres yang tidak memenuhi syarat untuk sebenarnya kinerjanya itu tidak perform sama sekali. Pemerasan, pemalakan, itu mereka tahu. Sudah mereka daftar,” kata Mahfud, dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu (22/11/2025).

    Menurut Mahfud, kepemimpinan menjadi kunci utama dalam reformasi dan pembenahan Polri. Dia menyebut, leadership harus dilakukan di semua tingkatan mulai dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kapolres agar visi dan misi Polri dapat diterapkan secara konsisten.

    “Bagaimana menata agar leadership ini tertib sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya Polri itu sudah bagus. Kalau diterjemahkan di dalam leadership, luar biasa,” imbuhnya.

    Selain kepemimpinan, Mahfud MD juga menyoroti intervensi politik yang menjadi hambatan serius dalam reformasi Polri, termasuk praktik jatah promosi jabatan dan penerimaan personel yang terkait dengan partai politik atau DPR yang merusak prinsip meritokrasi.

    Dia menegaskan praktik politik seperti itu harus dihilangkan agar semua kenaikan pangkat dan promosi jabatan dilakukan secara meritokrasi, yang didasarkan pada prestasi dan pengalaman.

    “Nah itu sebabnya kemudian ada usul, besok Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan atau pertimbangan DPR, dan itu saya setuju,” tuturnya.

    Untuk itu, Mahfud menilai, reformasi Polri bukan sekadar perbaikan struktur atau prosedur, namun juga membangun budaya institusi yang profesional, akuntabel, dan transparan agar kepolisian mampu bekerja efektif dan dipercaya masyarakat.

  • Prabowo Terima Dasco di Hambalang Sabtu 22 November 2025, Bahas Berbagai Persoalan Hukum

    Prabowo Terima Dasco di Hambalang Sabtu 22 November 2025, Bahas Berbagai Persoalan Hukum

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (22/11/2025) untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

    Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dengan penyampaian sejumlah surat dan laporan tertulis dari berbagai daerah yang dibawa Dasco.

    “Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air,” kata Teddy saat dikonfirmasi, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Pertemuan Prabowo dan Dasco ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada pekan ini.

    Sebelumnya, pada Kamis 20 November 2025, Prabowo dan Dasco telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek daring hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

    Saat itu, keduanya menyoroti isu yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek daring.

    Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

    Teddy menjelaskan, para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

     

    Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu, 26 Oktober 2025, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN.

  • Dasco Bertemu Prabowo di Hambalang, Sampaikan Surat dan Laporan dari Daerah

    Dasco Bertemu Prabowo di Hambalang, Sampaikan Surat dan Laporan dari Daerah

    Dasco Bertemu Prabowo di Hambalang, Sampaikan Surat dan Laporan dari Daerah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kediaman pribadinya di Hambalang, Bojong Koneng, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025).
    Hal ini diungkap Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya lewat akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Sabtu.
    Dari foto yang diunggah Sekretaris Kabinet, Prabowo hanya bertemu empat mata dengan Dasco.
    Prabowo memakai baju safari, sementara Dasco mengenakan kemeja bergaris hitam putih.
    “Presiden
    Prabowo Subianto
    menerima Wakil Ketua DPR RI, Prof.
    Sufmi Dasco Ahmad
    , di kediaman pribadinya di
    Hambalang
    , Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 22 November 2025,” tulis Teddy dalam unggahannya.
    Teddy mengungkap, Dasco menyampaikan surat hingga laporan tertulis dari berbagai daerah.
    “Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” ucap Teddy.
    Teddy menambahkan, Prabowo dan Dasco juga berdiskusi terkait perkembangan hukum di Indonesia.
    “Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di tanah air,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serangan Siber Meningkat, Sistem Keamanan Nasional Masih Terfragmentasi

    Serangan Siber Meningkat, Sistem Keamanan Nasional Masih Terfragmentasi

    Jakarta –

    Lonjakan ancaman siber yang terus terjadi di Indonesia kian menegaskan urgensi percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

    Di saat serangan digital makin masif dan kompleks, sistem keamanan siber nasional dinilai belum siap karena masih terfragmentasi dan belum memiliki kerangka hukum yang menyatukan seluruh elemen pertahanan siber.

    Pakar pertahanan dan kebijakan publik Andi Widjajanto menyebut tanpa RUU KKS, Indonesia belum memiliki satu sistem pertahanan siber nasional yang solid. Menurut dia, ekosistem digital Indonesia berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan regulasi yang menopangnya.

    “Tanpa regulasi ini, bisa dikatakan pertahanan siber kita masih lemah dan belum ada satu sistem nasional,” kata Andi dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 403 juta anomali trafik terjadi sepanjang 2024. Di saat yang sama, laporan internasional menunjukkan serangan siber global tumbuh lebih dari 20 persen setiap tahun, dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat paparan serangan tertinggi di Asia Tenggara.

    Namun, menurut Andi, ancaman yang meningkat itu belum diimbangi dengan sistem pertahanan yang terkoordinasi. Saat ini, pengamanan ruang siber masih berjalan sendiri-sendiri di masing-masing kementerian, lembaga, maupun sektor industri, tanpa satu standar nasional yang mengikat.

    “Itu masalah utama kita. Sudah ada banyak inisiatif, tapi tidak terintegrasi. RUU KKS dibutuhkan untuk menyatukan, bukan menggantikan,” ujarnya.

    Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, juga menilai ancaman siber kini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut langsung kedaulatan negara, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan layanan publik. Serangan terhadap infrastruktur informasi kritikal, seperti perbankan, energi, transportasi, hingga sistem pemerintahan, bisa berdampak sistemik jika tidak ditangani secara terpadu.

    RUU KKS dirancang untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional, termasuk mekanisme penanganan insiden, penguatan ketahanan siber, perlindungan infrastruktur kritikal, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Regulasi ini juga diharapkan bisa menjadi pelengkap UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE yang selama ini lebih fokus pada aspek hukum data dan konten digital.

    Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menegaskan RUU KKS tidak bertujuan membentuk lembaga superbody baru, melainkan memperkuat fungsi koordinasi nasional. Di tengah peningkatan intensitas serangan maupun kompleksitas ancaman, negara dinilai tak bisa lagi menunda pembenahan sistem pertahanan digitalnya.

    Jika tidak ada langkah cepat dan terstruktur, Indonesia berisiko terus berada dalam posisi reaktif: sibuk menangani insiden satu per satu, tanpa fondasi sistemik yang kuat untuk mencegah dan menanggulanginya secara nasional.

    (asj/asj)

  • Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa

    Dalam konteks itu, Mendagri mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari keberadaan generasi muda. Terlebih, Indonesia juga mengalami bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif. Potensi ini perlu dimanfaatkan dengan optimal untuk memajukan desa melalui Karang Taruna. Apalagi, tren di sejumlah negara menunjukkan peningkatan perpindahan penduduk dari desa ke kota.

    “Sehingga program-program Bapak Presiden untuk memperkuat desa, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain itu adalah sangat penting untuk menahan perubahan demografi,” tambahnya.

    Mendagri berharap, upaya yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat didukung oleh Karang Taruna. Ia menyambut baik apabila para Pengurus Karang Taruna Nasional berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyukseskan upaya tersebut.

    Di sisi lain, Mendagri juga menyarankan agar Karang Taruna memperkuat tata kelola organisasinya, khususnya melalui penguatan aspek historis. Dengan upaya tersebut, diharapkan para anggota Karang Taruna semakin mencintai organisasi.

    “Saya ucapkan selamat. Kami siap mendukung, saya siap mendukung dengan semua jajaran provinsi, kabupaten, kota,” tandasnya.

    Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025–2030 yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Gubernur Banten Andra Soni, serta para pejabat terkait lainnya.

  • Koalisi Sipil Minta Presiden Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP

    Koalisi Sipil Minta Presiden Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP

    Koalisi Sipil Minta Presiden Prabowo Terbitkan Perppu KUHAP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna membatalkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI.
    “Kami memberikan masukan, mendesak Prabowo untuk segera menerbitkan Perppu, batalkan segera
    KUHAP
    ini karena ini membahayakan penegakan hukum,” ujar Ketua YLBHI sekaligus anggota Koalisi Sipil,
    Muhammad Isnur
    , dalam acara diskusi di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
    Isnur mengatakan, dalam
    RKUHAP
    yang baru, terdapat sejumlah pasal bermasalah. Sebab, beberapa di antaranya justru menghilangkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik tertentu dalam melakukan penegakan hukum.
    Isnur menilai, pasal ini sangat membahayakan agenda penegakan hukum dalam beberapa kasus spesifik, salah satunya dalam hal pemberantasan narkoba.
    “Karena penyidik BNN akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan tanpa perintah penyidik Polri,” lanjut Isnur.
    Pelemahan BNN ini juga bertentangan dengan program Asta Cita yang diusung pemerintahan
    Prabowo Subianto
    dan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, poin ke-7 dalam Asta Cita menyinggung soal pemberantasan narkoba.
    “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” bunyi lengkap Asta Cita nomor 7.
    Koalisi Masyarakat Sipil
    meyakini bahwa seluruh PPNS dan Penyidik Tertentu akan terdampak oleh RKUHAP yang menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama.
    “Ini kecerobohan yang luar biasa, ya skema dengan semangat ambisi untuk memasukkan kewenangan yang monopoli tapi berdampak mematikan badan-badan penyidik tertentu,” kata Isnur lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.