Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta pelaku yang melakukan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh, ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi upaya yang bertentangan dengan komitmen pemerintah menjaga swasembada beras, sehingga memerlukan respons hukum tegas tanpa kompromi.

    Titiek mengungkapkan pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pertanian mengenai asal-usul impor 250 ton beras dari Thailand yang dinilai tidak sesuai arah kebijakan pangan Indonesia saat ini.

    Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan tidak ada impor beras karena produksi dalam negeri mencukupi, sehingga setiap pihak yang mencoba memasukkan beras impor harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

    “Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada (beras). Jadi jangan coba-coba macam-macam,” tegasnya.

    Titiek mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan aturan impor pangan, mengingat keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras harus dijaga bersama demi kepentingan nasional.

    “Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    “Dalam konteks transformasi digital dan persaingan media yang semakin ketat, peranan LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN ANTARA diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi, promosi dan bagian dari ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif nasional,” kata Evita saat membuka rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga penyiaran tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, yakni tingkat pemanfaatan ruang siar produksi konten dan platform digital untuk promosi UMKM yang belum merata di seluruh daerah sehingga visibilitas produk lokal masih terbatas.

    Kemudian, kata dia, masih ada keterbatasan integrasi data, kurasi konten, serta kolaborasi lintas lembaga media publik dan kementerian terkait belum sepenuhnya optimal sebagai alat pemasaran produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional.

    Di sisi lain, menurut Evita, infrastruktur penyiaran dan digitalisasi layanan yang belum sepenuhnya mencukupi di seluruh wilayah nasional sehingga menghambat pemerataan akses dan jangkauan publik, terkhusus pada produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk mendalami strategi lembaga penyiaran publik dalam memperkuat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui langkah-langkah seperti perluasan ruang siar promosi UMKM, penguatan ekosistem konten kreatif nasional, digitalisasi layanan penyiaran, serta penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    “Kami juga berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konkret terkait model kolaborasi, inovasi program, persiapan infrastruktur dan sinergi antarlembaga penyiaran publik untuk mendorong pemerataan manfaat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Titiek Soeharto nilai sektor pertanian terus membaik menuju swasembada

    Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

    “Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

    Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

    Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

    “Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan Kementan bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

    “Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran.

    Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis.

    Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

    Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

    Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen.

    “Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

    Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak Soal Sistem Coretax Digarap Anak SMA

    Ketua Komisi XI DPR Cecar Dirjen Pajak Soal Sistem Coretax Digarap Anak SMA

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun meminta klarifikasi Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Terutama mengenai kabar sistem coretax digarap oleh pihak selevel ‘anak SMA’.

    Dia meminta klarifikasi Bimo mengenai hal tersebut. Apalagi, sistem coretax ini pula yang sempat menjadi perhatian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu.

    “Perlu diklarifikasi pak pernyataan dan statement-nya Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa coretax itu programmer-nya dari vendornya itu lulusan SMA, ini yang ngomong Menkeu loh,” kata Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak Kemenkeu, Senin (24/11/2025).

    Dia mempertanyakan alasan penggunaan pihak ketiga dari luar negeri yang setara dengan lulusan SMA, termasuk lamanya waktu persiapan coretax sebelum efektif digunakan. Dia juga menyoroti kalau Presiden Prabowo Subianto yang lebih memilih produk lokal ketimbang produk luar negeri.

    “Pak presiden kita aja pak, ada mobil mercy, ada BMW ada rolls-royce, pakainya Maung pak, produksi dalam negeri, rekayasa engineering-nya dalam negeri,” tegas dia.

    “Nah kalau yang seperti ini, kita harus klarifikasi mengenai coretax ini. Dan saya butuh kejelasan karena berita terakhirnya itu pak Purbaya, yang diakhir Oktober itu masih menyampaikan banyak kelemahan-kelemahan di coretax,” sambung Misbakhun.

     

  • DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Secara nilai, restitusi pajak tercatat sebesar Rp340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp93,80 triliun. Nilai ini tumbuh 80 persen dari periode yang sama tahun lalu.

    Kemudian, dari pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp238,86 triliun yang tumbuh 23,9 persen serta jenis pajak lainnya Rp7,87 triliun atau naik 65,7 persen.

    Namun, meski restitusi menyebabkan perlambatan penerimaan pajak, Bimo memastikan pengembalian pajak ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian.

    “Restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi dan kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta, tentu bertambah dan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian,” ujarnya.

    Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per akhir Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau setara 70,2 persen dari target.

    Rinciannya, penerimaan PPh badan tercatat senilai Rp237,56 triliun, atau terkoreksi 9,6 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Lalu, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat senilai Rp191,66 triliun, atau terkoreksi 12,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Kemudian, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 tercatat senilai Rp275,57 triliun, atau terkoreksi 0,1 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

    Selanjutnya, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tercatat senilai Rp556,61 triliun, atau terkoreksi 10,3 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp197,61 triliun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Kita Pemakan Tahu-Tempe, Impor Kedelai 2,6 Juta Ton

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) menyentil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait Indonesia yang masih banyak mengimpor kedelai. Padahal, makanan pokok Indonesia tahu dan tempe membutuhkan banyak kedelai.

    Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

    “Kita bangsa pemakan tahu tempe, mustinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya pak,” kata dia dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Titiek mengatakan pihaknya mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah mempercepat target swasembada beras pada tahun ini. Namun menurutnya, komoditas kedelai jangan sampai terlupakan, bahkan seharusnya jadi prioritas.

    “Ini kan harus jadi konsentrasi juga. Sekarang kami mengapresiasi sudah bisa swasembada beras, swasembada jagung. Tolong ke depan swasembada kedelai,” jelasnya.

    Ia meminta agar program peningkatan produksi kedelai kembali dihidupkan. Sebelumnya, pemerintah melalui Perum Bulog memiliki program peningkatan produksi tiga komoditas utama yakni Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale)

    “Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Kantongi Pajak Rp 1.799,5 Triliun per Oktober 2025

    Pemerintah Kantongi Pajak Rp 1.799,5 Triliun per Oktober 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah sudah mengantongi pajak senilai Rp 1.799,55 triliun hingga Oktober 2025 ini. Jumlah ini naik sekitar 1,8% dari tahun lalu dengan penipang kenaikan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

    Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menuturkan setoran pajak sepanjang Januari-Oktober 2025 ini lebih tinggi sedikit dibandingkan periode yang sama pada 2024 lalu.

    “Secara bruto memang alhamdulillah kami selama 8 bulan terakhir sudah mencatat nilai yang positif walaupun tipis-tipis,” kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

    Mengutip data yang ditampilkannya, secara bruto memang pendapatan pajak RI naik 1,8% dari Rp 1.767,13 triliun di Januari-Oktober 2024 menjadi Rp 1.799,55 triliun di Januari-Oktober 2025. Setoran positif tercatat pada Maret-Oktober 2025, sedangkan Januari-Februari 2025 negatif.

    Melihat angka setoran pajak bruto, PPh Badan menyumbang pertumbuhan tertinggi dengan 5,3%, sedangkan, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 naik 0,3 persen. Sementara itu, PPh Oramg Pribadi dan PPh Pasal 21 anjlok 12,6%, serta PPN dan PPnBM turun 2,1%.

    “Yang mengalami pertumbuhan di sisi bruto itu PPh Badan 5,3%, kemudian tentu ini menggambarkan profitabilitas dari korporasi-korporasi yang menjadi wajib pajak penyumbang penerimaan, selain itu juga PPh final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26,” kata Bimo.

    “Ada beberapa penurunan dari sisi bruto, yang pertama itu PPH orang pribadi dan PPh Pasal 21, ini akibat adanya dampak TER (tarif efektif rata-rata) di awal tahun kemudian PPN dan PPnBM juga mengalami penurunan 2,1% karena masih terdapatnya setoran ada di deposit,” sambungnya menjelaskan.

     

  • Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Freeport Indonesia proyeksikan produksi emas 43 ton di 2028 dan 2029

    Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Freeport Indonesia memproyeksikan produksi emas sekitar 43 ton pada tahun 2028 dan 2029.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, mengenai program emas kalau melihat rencana proyeksi 2025 sampai 2029, ini sejalan dengan pemulihan tambang Grasberg Block Cave (GBC) mulai tahun 2027, direncanakan akan beroperasi penuh.

    “Jadi kalau kita lihat, tahun 2026 kami bisa memproduksi 26 ton emas, pada tahun 2027 bisa 39 ton emas, dan di 2028 dan 2029 sekitar 43 ton emas,” ujar Tony Wenas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Dia juga menambahkan bahwa Freeport Indonesia sedang membangun tambang bawah tanah yang keempat di kompleks yang sama yakni Kucing Liar.

    “Kucing Liar ini, dia akan mulai tadinya kita rencanakan untuk bisa dimulai di tahun 2028, namun akan mundur kira-kira satu tahun karena ada insiden yang terjadi, jadi diperkirakan baru akan mulai bisa berproduksi di tahun 2029. Dan tentu saja dengan ini akan bisa mencapai perolehan logam yang lebih tinggi dari yang ada sekarang,” katanya.

    Tony juga menyampaikan bahwa saat ini Freeport Indonesia sudah terdapat perjanjian kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, di mana Freeport akan mensuplai emas ke PT Antam sampai jumlah 30 ton per tahun atau lebih tergantung dari permintaan PT Antam.

    “Terus terang, kami memang lebih senang kalau seandainya produk emas kami itu bisa 100 persen dijual ke PT Antam,” ujarnya.

    Menurut dia, dengan produksi yang ada, dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, maka pendapatan negara pada tahun 2028-2029 diproyeksikan akan bisa melebihi 6 miliar dolar AS per tahun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Ternyata Tak Semua SPBU di Papua Bisa Jual Solar, Ini Biang Keroknya!

    Jakarta –

    Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membenarkan temuan Komisi XII DPR RI terkait minimnya jumlah SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi solar di Di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengakibatkan kelangkaan bahan bakar di kawasan itu.

    Ketua BPH Migas, Wahyudi Anas, mengakui jumlah SPBU yang beroperasi di Kabupaten Manokwari memang sangat minim. Total di kawasan itu hanya ada enam SPBU. Dari jumlah itu, hanya dua SPBU di antaranya yang bisa melayani penyaluran solar.

    “Kalau kaitannya dengan kemarin masukan dari pimpinan pada saat ada kunker spesifik di Manukwari, Papua Barat, kami paham SPBU yang ada itu enam, tetapi yang nyalurkan solar dua,” kata Wahyudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (24/11/2025).

    Menurut Wahyudi hal ini dikarenakan empat SPBU lain di kawasan itu belum memenuhi standar teknis untuk bisa menyalurkan BBM subsidi berjenis solar, salah satunya terkait teknis pengawasan penyaluran BBM. Tentu hal ini turut menjadi perhatian BPH Migas serta Pertamina Patra Niaga selaku operator SPBU.

    “Ada standar keteknisan yang wajib dikonsolidasi dengan Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi kompensasi negara supaya termonitor digitalisasi maupun CCTV,” jelasnya.

    “Jadi ini menjadi konsolidasi bersama. Kemudian kalau SPBU untuk Pertamina totalnya enam, ada gap empat SPBU memang. Nanti kita konsolidasi bersama,” sambung Wahyudi.

    Di luar itu, ia menjelaskan total kuota BBM solar untuk Kabupaten Manokwari pada 2025 ini sudah ditetapkan sebesar 9.446 kiloliter. Di mana hingga Oktober 2025, realisasi pembelian solar di kawasan ini baru mencapai 7.993 kiloliter atau 85% dari total kuota yang tersedia.

    Sementara untuk realisasi penyaluran BBM subsidi tersebut hingga akhir tahun nanti diproyeksikan mencapai 8.973 kiloliter atau sekitar 95%. Artinya untuk ketersediaan solar, kuota BBM di Kabupaten Manokwari dipastikan cukup.

    “Jadi masalah kecukupan nanti kami koordinasi lebih lanjut,” tegasnya.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya menemukan adanya kelangkaan solar di Kabupaten Manokwari akibat terbatasnya SPBU yang melayani pembelian Solar. Kondisi kelangkaan BBM subsidi ini juga ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

    “Kami mendapatkan temua pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Papua Barat pada masa persidangan yang barusan ke Manokwari, kami juga menemukan antrean panjang di SPBU akibat terbatasnya kuota solar yang tersedia,” ucapnya.

    “Memang di sana kita temukan dari 6 SPBU hanya 2 yang menyalurkan, dan ini juga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kelangkaan solar juga menjadi isu utama,” sambung Bambang.

    (igo/fdl)

  • Bos Pajak Buka-bukaan soal Restitusi Rp 340 Triliun

    Bos Pajak Buka-bukaan soal Restitusi Rp 340 Triliun

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak neto periode Januari-Oktober 2025 berada di angka Rp 1.459,03 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.517,54 triliun

    Secara rinci, penerimaan dari PPh Badan berada di angka Rp 237,56 triliun (turun 9,6%), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp 191,66 triliun (turun 12,8%), PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp 275,57 triliun (turun 0,1%), PPN & PPnBM Rp 556,61 triliun (turun 10,3%) dan kategori lainnya Rp 197,61 triliun (naik 42,3%).

    “Penerimaan pajak neto sejumlah Rp 1.459,03 triliun sampai Oktober lebih rendah dari tahun lalu dengan kontraksi sebesar total minus 3,9%,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

    Bimo menjelaskan, kontraksi pada penerimaan neto tersebut salah satunya disebabkan oleh besarnya restitusi DJP ke wajib pajak. Sampai Oktober tahun ini jumlah restitusi melonjak sebesar 36,4%.

    Sehingga, kata Bimo, meskipun penerimaan brutonya meningkat tapi realisasi penerimaan pajak netonya turun. DJP mencatat realisasi bruto pada Oktober 2025 adalah Rp 1.799,55 triliun atau naik dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.767,13 triliun

    “Kami laporkan sampai dengan Oktober tahun 2025 restitusi melonjak sekitar 36,4%, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” ujar dia.

    Dalam paparannya, terlihat angka restusi pada Oktober 2025 mencapai Rp 340,52 triliun, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 249,59 triliun. Restusi terbesar tahun ini adalah pada PPN dalam negeri Rp 238 triliun (naik 23%), PPh Badan Rp 93,80 triliun (naik 80%) dan jenis pajak lainnya Rp 7,87 triliun (naik 36%).

    Bimo menjelaskan, restitusi ini artinya uang kembali ke masyarakat, sehingga dengan restitusi kas yang diterima oleh masyarakat, termasuk sektor swasta diharapkan bisa meningkatkan aktivitas geliat perekonomian.

    “Kalau kita lihat restitusi ini didominasi oleh PPh Badan dan juga PPN Dalam Negeri sehingga koreksi pertumbuhannya jadi netonya sangat dalam dibanding pertumbuhan bruto dari pajak-pajak tersebut,” tutupnya.

    (ily/kil)