Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Setujui 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030, Ini Daftarnya

    DPR Setujui 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 7 Anggota Komisi Yudisial untuk segera dilantik. Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. 

    Pimpinan Komisi III, Dede Indra Permana Soediro mengatakan 7 nama tersebut lebih dulu menjalankan seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, meliputi administrasi, kesehatan, sampai psikologi. Pada tahap ini, mereka berhasil lolos dari total 200 peserta. 

    Mereka dipilih berdasarkan Hasil pemilihan panitia seleksi melalui surat nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025.

    Pada 12 November 2025, mereka diajukan untuk diuji kelayakan dan fit and proper tes dengan Komisi III DPR RI sebagaimana tertuang dalam Surat Pimpinan DPR RI No T/548/PW.11.01/11/2025. 

    Pada 17 November 2025, mereka melaksanakan uji kelayakan dan fit and proper tes yang salah satunya adalah membuat makalah dan menyajikanya kepada anggota Komisi III.

    Kemudian, para 7 calon anggota KY mendapatkan persetujuan dari delapan fraksi partai untuk dibahas di tingkat II atau di sidang paripurna terdekat. Setelahnya, nama-nama tersebut diajukan ke presiden untuk disahkan dan ditetapkan.

    Usai memaparkan pernyataan di atas, Pimpinan Sidang Paripurna, Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan kepada tamu undangan agar 7 calon anggota KY dapat diangkat dan dilantik menjadi anggota KY.

    “Apakah laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota Komisi Yudisial tersebut dapat disetujui?” tanya Dasco.

    Berikut daftar anggota KY yang disetujui DPR:

    1. F. Williem Saija – unsur mantan hakim

    2. Setyawan Hartono – unsur mantan hakim

    3. Anita kadir – unsur praktiksi hukum

    4. Desmihardi – unsur praktiksi hukum

    5. Andi Muhammad Asrun – unsur akademisi hukum

    6. Abdul Chair Ramadhan – unsur akademisi hukum

    7. Abhan – unsur tokoh masyarakat

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    TNI: Empat kriteria wajib dimiliki Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian yang akan dikirim ke Gaza harus memiliki empat kriteria khusus.

    Kepada ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa, Freddy mengatakan kriteria pertama yang harus dimiliki yakni pengalaman operasi gabungan TNI.

    Pengalaman ini, kata Freddy, harus dimiliki karena nantinya operasi pemelihara perdamaian akan melibatkan tiga brigade komposit yang terdiri dari pasukan gabungan lintas matra.

    “Syarat selanjutnya pengalaman penugasan internasional atau pendidikan luar negeri, pemahaman mengenai operasi pemeliharaan perdamaian,” ujar Freddy.

    Dengan pengalaman penugasan di tingkat internasional terkhusus di bidang misi perdamaian, Freddy yakin sosok komandan tersebut akan lebih mudah menjalankan operasi dan koordinasi di Gaza.

    Terakhir, syarat yang harus dimiliki calon Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza adalah memiliki kemampuan melakukan diplomasi militer.

    “Syarat ke empat kemampuan diplomasi militer dan komunikasi strategis,” kata Freddy.

    Hingga saat ini, Mabes TNI telah mengantongi beberapa nama perwira tinggi bintang tiga yang akan ditunjuk jadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    Namun demikian, Freddy enggan merinci siapa saja nama calon komandan dan dari mana asal matra ataupun kesatuannya.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” ujar Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang Tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus melanjutkan, seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara jadi Undang-Undang

    DPR Sahkan RUU Pengelolaan Ruang Udara jadi Undang-Undang

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara menjadi Undang-Undang, Selasa (25/11/2025).

    Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Sebelum disahkan, Ketua Pasus Edipat Wijaya menyampaikan pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara telah melibatkan berbagai pakar seperti pakar hukum ruang udara, pakar pertahanan nasional, hingga dengan maskapai penerbangan udara.

    Dia mengatakan, Undang-Undang menjadi payung hukum untuk memperkuat tata kelola aturan Pengelolaan Ruang Udara. Termasuk dalam menindak pelanggaran ketika pesawat pesawat atau wahana asing memasuki wilayah Indonesia melalui lintas udara. 

    Beleid itu sekaligus mengatur penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku perwakilan pemerintah juga menyetujui agar RUU disahkan menjadi UU.

    Menurutnya, belum adanya pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya dikenai sanksi administrasi.

    Supratman menjelaskan, pengelolaan ruang udara harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan global. Sebagai negara kepulauan, katanya, harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

    Setelah memaparkan proses pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU. Pimpinan Sidang Paripurna, Sufmi Ahmad Dasco meminta persetujuan kepada tamu undangan.

    “Tibalah saatnya kami meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, apakah dapat disetujui?” kata Dasco.

    Para tamu undangan serentak menyatakan setuju agar RUU tersebut disahkan menjadi UU.

  • TNI kantongi nama kandidat calon Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    TNI kantongi nama kandidat calon Komandan Pasukan Perdamaian Gaza

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya sudah mengantongi beberapa nama perwira bintang tiga yang akan menjadi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian di Gaza.

    “TNI telah menyiapkan beberapa nama kandidat, namun penetapan resmi Komandan Pasukan Pemelihara Perdamaian masih menunggu keputusan pemerintah dan PBB,” kata Freddy kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Freddy pun tidak menjelaskan dari mana asal matra perwira tinggi yang menjadi calon pemimpin pasukan perdamaian TNI di Gaza.

    “Yang jelas, komandan akan berasal dari perwira tinggi bintang tiga yang memiliki pengalaman memadai dalam operasi gabungan dan operasi multilateralisme,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina dipimpin oleh pejabat TNI berpangkat bintang tiga.

    “Untuk kontingen Pasukan Pemelihara Perdamaian sudah tahap seleksi. Kemudian rencana nanti dipimpin oleh jenderal bintang tiga,” kata Agus usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

    Dia sendiri tidak menjelaskan alasan khusus menunjuk pejabat bintang tiga untuk memimpin pasukan perdamaian ke Gaza.

    Agus melanjutkan, pasukan yang dipimpin oleh pejabat bintang tiga ini akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi bantuan mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Agus mengatakan seluruh pasukan perdamaian itu akan dikirim setelah TNI mengirimkan tim aju terlebih dahulu ke wilayah Gaza. Pengiriman tim aju itu dilakukan agar TNI mengetahui gambaran situasi di Gaza dan lokasi yang tepat untuk pengiriman pasukan.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah pembahasannya rampung panitia khusus beberapa waktu lalu.

    Persetujuan itu dilakukan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para anggota DPR RI yang hadir. Seluruh fraksi partai politik pun menyetujui RUU itu untuk menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju.

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya mengatakan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang terdiri atas delapan Bab dan 63 Pasal telah disepakati pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah (DIM).

    Secara keseluruhan, menurut dia, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara ada sebanyak 581 DIM, terdiri atas 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah.

    Menurut dia, terdapat delapan substansi baru yang diatur dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara tersebut.

    Pertama, RUU ini menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengelolaan ruang udara antara lain melalui penyampaian pendapat terkait kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan serta menjaga ketertiban keselamatan dan keamanan pemanfaatan ruang udara.

    Kedua, pemanfaatan ruang udara yang dilaksanakan untuk kepentingan perekonomian, sosial dan budaya dalam meningkatkan pariwisata dan rekreasi, mendukung pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga dirgantara, pengembangan teknologi keudaraan, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya.

    Ketiga, RUU ini menegaskan pelaksanaan penguasaan dan pengembangan teknologi melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional.

    Keempat, penetapan status kawasan udara yang perlu memerhatikan penerbangan sipil. Hal ini merupakan penerapan prinsip flexible use airspace, yaitu konsep yang menawarkan solusi dimana ruang udara tidak lagi secara kaku, melainkan digunakan secara bersama secara fleksibel.

    Kelima, RUU ini mengatur mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Republik Indonesia, mengingat dinamika ancaman dan intensitas pergerakan udara yang semakin kompleks, dan membutuhkan landasan hukum yang kuat spesifik dan terintegrasi dalam UU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

    Keenam, pengaturan terhadap riset dan perguruan tinggi asing yang datang ke Indonesia mewajibkan untuk harus bermitra dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.

    Ketujuh, RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara menegaskan penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan RUU ini juga memperjelas peran penyidik perwira TNI AU dalam melakukan penyidikan terhadap kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer, hingga area aktivitas militer.

    Kedelapan, RUU ini juga menetapkan pemidanaan atas pelanggaran yang dilakukan atas wilayah Indonesia guna memberikan efek jera dan menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah udara di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Janji Jaga Nasib Petani, Anggota DPR Soroti Hal Ini

    Mentan Amran Janji Jaga Nasib Petani, Anggota DPR Soroti Hal Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ((Mentan Amran) mengatakan akan menjaga nasib petani secara berkelanjutan. Hal tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPR.

    Mentan Amran menegaskan program yang berpihak pada petani akan dilanjutkan. Ini merujuk pada akses pupuk subsidi, penyerapan hasil panen, hingga harga wajar penjualan gabah kering panen (GKP).

    “Keberpihakan kepada petani tidak berhenti pada capaian tahun ini. Program akan diperkuat secara berkelanjutan, sinkron, dan berbasis kebutuhan lapangan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Diketahui, harga GKP dipatok Rp 6.500 per kilogram (kg), kemudian, ada diskon harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Produksi beras lokal juga diprediksi naik, mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menanggapi kinerja itu, Anggota Komisi IV DPR, Endang Setyawati Thohari meminta Mentan Amran menyusun rencana besar jangka panjang. Tujuannya, memastikan strategi ini berjalan terus kedepannya.

    “Ke depan kami berharap ada grand strategy agar capaian ini berkelanjutan dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan,” kata Endang.

     

  • Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi kebijakan diskon tiket transportasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.
    Menurutnya, kebijakan diskon untuk tiket pesawat, kereta api, hingga kapal laut dapat mendorong perekonomian jelang akhir tahun.
    “Pemberian
    diskon tiket

    Nataru
    bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong sektor transportasi dan pariwisata bangkit lebih kuat,” ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).
    Peningkatan mobilitas masyarakat pada
    Natal
    dan
    Tahun Baru 2026
    , harap Danang, dapat memberikan dampak positif terhadap sektor penunjang ekonomi.
    Mulai dari industri wisata, perdagangan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
    Di samping itu, ia berharap lonjakan perjalanan selama
    libur Nataru
    dapat berlangsung aman, tertib, dan memberi dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami di
    Komisi V
    akan terus mendukung program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di sektor transportasi,” ujar Danang.
    Dokumentasi KAI Daop 7 Madiun Para calon penumpang kereta api menunggu kedatangan kereta di Stasiun Madiun, Rabu (22/10/2025).
    Diketahui, program diskon ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri/lembaga, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Badan Pengelola BUMN, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
    SKB tersebut menjadi dasar penugasan kepada BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif di berbagai moda.
    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, kebijakan ini merupakan pelaksanaan arahan presiden agar Nataru tahun ini tidak hanya lancar dari sisi operasional, tetapi juga terjangkau dari sisi biaya.
    “Program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan rakyat terlayani dengan baik selama arus Nataru,” ujar Dudy dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Sabtu (22/11/2025).
    Untuk kereta api dan penyeberangan, potongan berlaku pada perjalanan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026, sementara angkutan laut mendapat periode lebih panjang yakni 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
    Kebijakan ini sekaligus melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat yang dimulai sejak akhir Oktober 2025 melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi penerbangan domestik kelas ekonomi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza Nasional 25 November 2025

    Isi Rapat Tertutup Menhan-TNI di DPR: Tentara Jaga Kilang hingga Soal Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan isi rapat tertutup yang digelar di Komisi I DPR, Senin (24/11/2025) kemarin, yakni soal rencana TNI menjaga kilang minyak hingga soal pengiriman TNI ke Gaza Palestina.
    Komisi I
    DPR RI
    menggelar rapat kerja tertutup bersama
    Menteri Pertahanan
    (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemarin.
    Rapat yang berlangsung beberapa jam itu membahas sejumlah agenda pertahanan nasional, mulai dari pembangunan kekuatan TNI, penugasan pengamanan kilang minyak milik BUMN, hingga rencana
    pengiriman pasukan
    perdamaian ke Gaza dan stabilitas keamanan di Aceh serta Papua.
    Rapat ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Erwin S Aldedharma; serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.
    Usai rapat, Sjafrie menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menugaskan TNI Angkatan Darat menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN.
    Kebijakan pengamanan infrastruktur di sektor industri strategis tersebut diambil karena potensi ancaman yang datang bisa mempengaruhi kedaulatan negara.
    “Sebagai contoh, kilang dan terminal, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” ujar Sjafrie.
    Penugasan ini akan dimulai Desember 2025 dan menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sesuai Pasal 14 revisi Undang-Undang TNI.
    Sjafrie menambahkan bahwa Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI juga akan ikut mengawasi dan memantau, untuk mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini.
    “Kita akan laksanakan ini terhitung mulai Desember, dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata dia.
    Sjafrie menegaskan bahwa penjagaan kilang minyak tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan untuk menjaga stabilitas nasional.
    Hingga November 2025, pemerintah telah membentuk 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
    Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan dengan target 150 batalion baru setiap tahun. “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” tutur Sjafrie.
    Pemerintah melihat bahwa 514 kabupaten di Indonesia memerlukan dukungan keamanan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan tanpa gangguan.
    Isu internasional turut menjadi bagian dari rapat tertutup tersebut.
    Pemerintah memutuskan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Sjafrie menjelaskan bahwa pasukan Indonesia akan difokuskan pada operasi kemanusiaan dan rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat konflik.
    “Tetapi spesifikasi penugasan akan kita berdayakan untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan juga rehabilitasi dari konstruksi-konstruksi yang telah mengalami kerusakan,” ujar Sjafrie.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan, kontingen perdamaian akan dipimpin seorang perwira tinggi bintang tiga.
    Susunan pasukan akan terdiri atas tiga brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, Zeni Konstruksi, dan Batalion Bantuan.
    Unsur udara dan laut juga akan diperkuat dengan helikopter, pesawat C-130 Hercules, dan dua kapal rumah sakit milik Angkatan Laut.
    Sebelum pemberangkatan pasukan, TNI akan terlebih dahulu mengirim personel recce atau pengintai untuk memastikan kondisi lapangan.
    “Apabila sudah ada kejelasan, kita akan kirim
    personel recce
    ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus.
    Rapat juga menyepakati strategi penguatan keamanan di tiga wilayah yang dianggap sebagai
    center of gravity
    atau titik berat pertahanan nasional, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua.
    Pemerintah menilai bahwa stabilitas sosial dan ekonomi memerlukan dukungan keamanan yang memadai.
    “Bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden,” ucap Sjafrie.
    Jakarta sebagai ibu kota negara, kata Sjafrie, akan diamankan secara menyeluruh dari seluruh sisi, yakni darat, laut, dan udara.
    “Yang pertama Jakarta sendiri, kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat. Baik dari pengamanan pantai, maupun pengamanan udara, serta pengamanan di darat kita lakukan,” kata Sjafrie.
    Sedangkan Aceh menjadi salah satu prioritas peningkatan pengamanan karena menjadi titik penting di barat Indonesia.
    Sementara itu, Papua tetap dianggap menjadi kawasan paling rawan dan memerlukan penanganan berbeda.
    Menurut Sjafrie, pemerintah bersama TNI akan menerapkan metode yang dia sebut
    smart approach
    , yakni menggabungkan pendekatan teritorial atau soft approach dan kesiapsiagaan operasi taktis atau
    hard approach
    .
    “Sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama,” ujar Sjafrie.
    Meski begitu, pensiunan jenderal TNI itu menegaskan bahwa kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi hal utama yang akan dijalankan oleh TNI.
    “Kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak oleh orang. Sehingga kita tetap harus bersiap siaga dan meneruskan kewaspadaan terhadap kemungkinan-kemungkinan ancaman taktis,” tutur dia.
    Panglima TNI menambahkan bahwa penetapan tiga wilayah tersebut sebagai
    center of gravity
    karena mempertimbangkan peningkatan eskalasi potensi ancaman.
    “Ya, eskalasi ancaman. Ya lebih tinggi,” kata Agus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    Kuliti Sepak Terjang Ahmad Ali, Jhon Sitorus: 2022 hingga 2025 Isinya Masalah Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus, Jhon Sitorus, blak-blakan menguliti sepak terjang Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang belakangan getol menyentil PDI Perjuangan.

    Ia secara terang-terangan menyinggung rekam jejak Ahmad Ali sejak masih berada di Partai NasDem hingga kini bergabung dengan PSI.

    “Ahmad Ali, 2022 dicopot dari ketua fraksi Nasdem di DPR,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, Ahmad pada 2024 lalu dicopot dari jabatan Wakil Ketua Umum Partai besutan Surya Paloh itu.

    “2025 rumahnya digeledah KPK, uang, jam dan tas disita. 2025 gabung PSI,” Jhon menuturkan.

    Melihat Ahmad Ali yang dipenuhi masalah, Jhon menduga, keputusannya bergabung dengan PSI hanya mencari perlindungan.

    “Kesimpulannya, orang ini penuh dengan masalah, ditampung partai penuh masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Ahmad Ali.

    Dikatakan Ferdinand, pernyataan itu hanya sebagai manuver mencari perhatian.

    “Ahmad Ali itu sedang cari sensasi murahan saja untuk terus mengangkat PSI,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (23/11/2025).

    Ferdinand mengatakan, Ahmad Ali sengaja melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial demi menjaga PSI tetap berada dalam sorotan publik.

    “Supaya terus ada dalam frame pemberitaan, makanya dia serang NasDem lah, serang PDIP lah,” sebutnya.

    Ia menyebut pola tersebut kerap digunakan partai kecil untuk menjaga eksistensi mereka.

    “Ya begitulah cara Partai Gurem untuk selalu berada dalam frame pemberitaan supaya tidak hilang,” lanjutnya.