Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Akui Berat Hidup di Penjara, Ira Puspadewi Cuma Bisa Ngobrol dengan Tuhan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    Akui Berat Hidup di Penjara, Ira Puspadewi Cuma Bisa Ngobrol dengan Tuhan Nasional 29 November 2025

    Akui Berat Hidup di Penjara, Ira Puspadewi Cuma Bisa Ngobrol dengan Tuhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mengenang beratnya hidup di dalam Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, selama hampir 10 bulan penjara.
    Setelah menghirup udara bebas, Ira menyadari bahwa selama ini ia kurang bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.
    “Ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur. Apa yang kita anggap biasa hari ini, syukurilah,” kata Ira sembari menahan tangisnya ketika bercerita saat syukuran tumpengan di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).
    “Karena kalau di dalam (penjara) kita melewatkan malam-malam at the darkest night, itu berat,” imbuhnya.
    Di kamar isolasi yang gelap dan hanya berukuran 3×3 meter, Ira hanya bisa “ngobrol” dengan Tuhan.
    “Kalau dalam kamar isolasi gelap, kurang lebih ukuran 3×4 meter, sendirian selama tiga hari enggak ada teman. Mau ke mana lagi? Cuma ngobrolnya sama Tuhan,” kata dia.
    Harapan Ira pada saat itu perlahan mulai pupus. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya sendirian.
    Namun, Ira mulai tenang ketika ia mengingat arti dalam Surat Ad-Dhuha.
    “Jadi literally (setelah membaca Surat Ad-Dhuha), saya bilang, oh iya, saya durhaka sama Tuhan, kok merasa ditinggalkan Tuhan. Baru dari situ saya ada turning point, antara harapan dengan hopelessness,” tuturnya.
    Ira dan dua rekannya eks direksi ASPD, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, resmi bebas, Jumat (28/11/2025) kemarin, usai salinan Keputusan Presiden (keppres) terkait
    rehabilitasi
    diserahkan kepada KPK,.
    Ira sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara usai dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh Pengadilan Tipikor, Jakarta.
    Namun,
    Presiden Prabowo
    Subianto memutuskan memberikan rehabilitasi, usai DPR melakukan komunikasi. Komunikasi itu dilakukan setelah sebelumnya DPR menerima aspirasi dari masyarakat terkait perkara ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akui Berat Hidup di Penjara, Ira Puspadewi Cuma Bisa Ngobrol dengan Tuhan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 November 2025

    10 Kenangan Ira Puspadewi saat di Dalam Penjara: Orang Menghindar Kalau Kami Kontak Nasional

    Kenangan Ira Puspadewi saat di Dalam Penjara: Orang Menghindar Kalau Kami Kontak
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Mantan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi bercerita, banyak orang-orang yang menghindarinya saat dihubungi ketika ia berada di balik jeruji besi Rumah Tahanan Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).
    Hal ini disampaikan Ira saat Syukuran Tumpengan di Rumah Perubahan, Jakarta, Sabtu (29/11/2025).
    “Di saat kami dalam perkara seperti itu, banyak orang menghindar untuk bahkan kami kontak. Wajar, karena takut. Tapi kata orang, justru teman itu ada ketika kita dalam keadaan yang terpuruk,” kata Ira, di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).
    Ira yang masih terlihat emosional itu lalu bercerita, ketika melewati Lapangan Banteng, ia mengaku sangat senang melihat ibu-ibu yang sedang berolahraga.
    “Ada musik yang berdentum-dentum untuk senam ibu-ibu yang Zumba. Biasanya saya terganggu banget musik begitu, tapi hari ini saya merasa musik seperti itu indah sekali,” jelasnya.
    Melihat itu, Ira menyadari bahwa selama ini ia kurang bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ira kembali menahan tangis ketika mengenang beratnya hidup sendirian di dalam penjara.
    “Karena ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur. Apa yang kita anggap biasa hari ini, syukurilah. Karena kalau di dalam (penjara) kita melewatkan malam-malam
    at the darkest night
    , itu berat,” kata dia.
    Di kamar isolasi yang gelap dan hanya berukuran 3×3 meter, Ira hanya bisa “ngobrol” dengan Tuhan.
    “Kalau dalam kamar isolasi gelap, kurang lebih ukuran 3×4 meter, sendirian selama tiga hari enggak ada teman. Mau ke mana lagi? Cuma ngobrolnya sama Tuhan,” kata dia.
    Harapan Ira pada saat itu perlahan mulai pupus. Namun, Ira mulai tenang ketika ia mengingat Surat Ad-Dhuha.
    Untuk diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero),
    Ira Puspadewi
    .
    Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi.
    “Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, pada Selasa (25/11/2025).
    “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    KPK Yakin Status DPO Paulus Tannos Tak Bisa Menangkan Praperadilan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dapat memenangkan sidang praperadilan yang diajukan oleh Tjhin alias Paulus Tannos.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hakim praperadilan akan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang melarang tersangka berstatus buron mengajukan praperadilan

    Perlu diketahui, Paulus Tannos masuk daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.

    Budi mengungkapkan, isi surat tersebut menyatakan bahwa penasihat hukum atau keluarga tetap mengajukan, maka hakim wajib menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak dapat ditempuh upaya hukum apa pun.

    “Aturan ini diterbitkan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang menghindar atau melarikan diri, namun tetap mencoba menggugat keabsahan penyidikan,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11/2025).

    Budi menjelaskan, tidak adil ketika seseorang menolak hadir dan tidak koorperatif hingga melarikan, namun mempersoalkan keabsahan status tersangka yang ditetapkan.

    Budi menilai, negara tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan hal tersebut. Dia menyampaikan pihaknya terus berupaya memanggil Paulus untuk melakukan pemeriksaan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur.

    “Sebetulnya yang diperlukan saat ini bukan praperadilan, tapi kehadiran tersangka, agar proses hukumnya dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

    Lembaga antirasuah hingga saat ini terus berupaya menerbangkan Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia agar proses hukum berjalan. 

    KPK juga telah bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memulangkan Paulus. 

    Sekadar informasi, Paulus mengelabui petugas dan pergi ke Singapura agar terhindar dari jeratan hukum.

    Paulus pernah memalsukan identitasnya dengan mengubah nama menjadi Tjihin Thian Po dan memiliki paspor negara Guinea-Bissau.

    Aparat penegak hukum di Indonesia bekerja sama dengan interpol di Singapura hingga akhirnya Paulus ditangkap. Setelahnya, dia ditahan sementara di Changi Prison, Singapura. Kini dirinya tengah menjalani sidang ekstradisi ke Indonesia.

  • Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Kemarin, Presiden soroti mark up hingga penanganan bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    Prabowo soroti “mark up”: Jangan anggap kami bodoh

    Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik manipulasi anggaran yang masih terjadi di berbagai level kementerian maupun lembaga, terutama permainan harga dalam pengadaan barang dan jasa.

    Presiden, dalam agenda puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, memperingatkan seluruh pimpinan agar memperketat pengawasan internal serta menghentikan praktik korupsi yang merugikan negara.

    “Saya minta menteri-menteri awasi anak buahmu, awasi pejabat-pejabatmu,” kata Presiden menegaskan.

    Selengkapnya klik di sini.

    Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.

    “Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” kata Prabowo.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.

    “Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda,” kata Huda di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wamendagri dorong perbaikan permasalahan sosial di daerah perbatasan

    Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perbatasan negara di Kalimantan Barat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pelayanan dasar.

    Ia mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dan akan segera dievaluasi untuk dicarikan solusi yang tepat.

    “Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI AL kirim empat KRI bantu evakuasi korban banjir Sumut dan Sumbar

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan empat Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk membawa bantuan logistik dan membantu proses evakuasi korban banjir di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan kapal yang dikirim berupa KRI jenis rumah sakit hingga kapal patroli.

    “Kapal bantu rumah sakit KRI Soeharso-990, KRI Semarang-594 untuk mendukung pengiriman logistik, pergeseran pasukan, serta evakuasi,” kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan dan Indonesia memperkuat kerja sama berupa transfer pengetahuan bidang pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengatakan bahwa kerja sama pendampingan petani untuk mengembangkan sektor pertanian sudah berlangsung 49 tahun atau sejak dimulainya program Taiwan Technical Mission (TTM) pada 1976.

    Melalui program ini, ahli pertanian Taiwan didatangkan langsung ke Indonesia untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan petani lokal, mulai dari cara pemilihan benih yang baik, peningkatan produksi, hingga membangun jaringan pemasaran.

    “Sejak berdirinya Taiwan Technical Mission di Indonesia pada 1976, kami telah terlibat dalam pembelajaran bersama, dan berbagi kebahagiaan atas kemajuan dengan para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutan kegiatan “Showcase of the Taiwan Technical Mission Achievements” yang digelar di Energy Building, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Salah satu program TTM adalah pendampingan petani di Karawang untuk meningkatkan produksi beras serta pengembangan produk sayuran. Pendampingan serupa juga dilakukan di Sumatra Utara untuk peningkatan produksi bawang putih dan bawang merah.

    Menurut Bruce Hang, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang makin besar, Presiden Prabowo telah secara aktif mempromosikan kebijakan nasional Indonesia tentang swasembada pangan.

    Sejalan dengan arah ini, Taiwan akan meluncurkan dua proyek baru dengan Indonesia tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. “Proyek-proyek ini akan berfokus pada produksi benih jagung dan sayuran untuk memperkuat sistem pemasaran,” jelas Bruce.

    Di sisi lain, menurut Bruce, sebanyak 400.000 warga negara Indonesia kini tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang baik antar-pemerintah. Ke depannya, Taiwan berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami antusias untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, pengembangan bakat, dan bidang lainnya. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab, Taiwan dapat membantu, dan saya yakin Indonesia dapat memimpin,” jelas Bruce.

    Hanafi Chaniago, Staf Ahli DPR sekaligus mantan Kepala Dinas Pertanian Karawang mengatakan program TTM awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional tersebut. Produktivitas beras pun berhasil meningkat hingga mencapai 850.000 ton per tahun dari kebutuhan Karawang sebanyak 350.000 sehingga Karawang mengalami surplus beras sebanyak 500.000 ton.

    “Ketika program itu sudah selesai, TTM menanyakan kepada petani apa yang bisa dibantu. Petani berharap selanjutnya ada pelatihan menanam sayuran karena saat itu sayuran harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

    Pemda Karawang kemudian menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk proyek pengembangan sayuran dan buah-buahan sekaligus pendampingan kepada petani. Tidak hanya itu, TTM juga membangun green house, cold storage, serta menginisiasi pasar untuk menyerap produk sayuran.

    “TTM memperkenalkan sayuran yang belum pernah dikenal petani yaitu okra. Untuk pemasarannya ke supermarket seperti Papaya dan sejumlah supermarket di Jakarta,” ujar Hanafi.

    Isu Pangan Menjadi Penting

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa isu pangan menjadi isu penting seiring dengan adanya perubahan iklim serta tantangan global. Jika persoalan pangan tidak menjadi perhatian serius untuk diantisipasi, menurut dia, dikhawatirkan tidak ada lagi petani di masa depan.

    Oleh karena itu, kerja sama Taiwan dengan Indonesia melalui pengiriman anak magang selama 2 tahun sangat membantu petani terutama di Kalimantan Barat dan Kebumen. “Peran Taiwan sangat penting di mana negara lain hanya bisa panen sekali, Indonesia menjadi tiga kali panen. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Di sana ada peran strategis Taiwan,” katanya.

    Adapun, beberapa pencapaian dari proyek TTM ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang sudah berjalan di antaranya peningkatan sistem sayur dan buah-buahan di Kawarang pada 2019—2025 berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 240%, memperluas hingga 31 pasar, produksi sayur mendekati 80 ton per tahun, mengembangkan 50 hektare lahan dan mendampingi 108 petani.

    Kemudian proyek di Sumatra Utara mengembangkan produksi serta pemasaran bawang putih dan bawang merah pada 2023—2025. TTM berhasil mengembangkan 120 hektare lahan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 93%. Produksi bawang merah meningkat dari 1,6 ton per ha menjadi 10 ton per ha. Begitu juga dengan hasil bawang putih meningkat dari 3,5 ton per ha menjadi 5 ton per ha.

    Proyek di Sulawesi Selatan berlangsung pada 2021—2023 melalui program perluasan benih padi berkualitas. Program ini berhasil menyumbang 32% produksi benih padi berkualitas di daerah tersebut, memproduksi 4.765 ton benih padi pada 2023 serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 24%. TTM berhasil mengembangkan 400 ha lahan dan membina sebanyak 300 petani.

    Proyek di Bali diselenggarakan melalui one village one project yang berlangsung pada 2011—2014 di dua lokasi yakni Kabupaten Badung berupa pengembangan asparagus dan Kabupaten Bangli mengembangkan buah jeruk. TTM berhasil membudidayakan 1.271.570 bibit asparagus dengan total produksi mencapai 128.472 kg dan berhasil memproduksi jeruk mencapai 79.129 kg. Total produksi kombinasi asparagus dan sayuran mencapai 170.527 kg.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

    Pidato Lengkap Prabowo di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Graha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam dan isu lingkungan dan menekankan bahwa perubahan iklim yang makin terasa harus menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga alam serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana.

    Prabowo menyampaikan bahwa paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia memberikan gambaran optimistis mengenai kondisi ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

    Dia menyebut satu tahun pemerintahan telah membuktikan hasil nyata melalui sinergi kuat antara kementerian, lembaga negara, serta otoritas moneter. Prabowo mengapresiasi kerja para menteri dan pejabat ekonomi yang menurutnya telah menjalankan pengelolaan ekonomi dengan hati-hati dan pro-rakyat.

    Dalam pidatonya, Presiden juga menyoroti capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 44 juta penerima manfaat dengan distribusi lebih dari 2 miliar porsi makanan.

    Dia menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas korupsi, serta pentingnya kebijakan berbasis akal sehat. Prabowo menekankan bahwa kemandirian bangsa harus terus diperkuat dengan tidak bergantung pada negara lain. 

    Selain itu, Prabowo menyoroti kondisi anak-anak di daerah terpencil yang setiap hari harus menyeberangi sungai berbahaya untuk bersekolah. Menyikapi hal tersebut, dia membentuk Satgas Darurat Jembatan dan mengerahkan mahasiswa teknik sipil, TNI, dan Polri untuk membangun hingga 300.000 jembatan secara cepat tanpa proses birokratis berlarut.

    Dia menegaskan pentingnya eksekusi cepat, kerja bersama, serta persatuan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas.

    Berikut Pidato Lengkap Presiden Prabowo saat Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025:

    Bismillahirrahmanirrahim.

    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian.

    Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

    Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sebagai penyelenggara, Saudara Perry Warjiyo, beserta para Deputi Gubernur dan seluruh jajaran Bank Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani yang saya hormati dan saya banggakan.

    Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto yang saya hormati dan saya banggakan.

    Para Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua DEN, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tadi sudah disebut oleh Menko Ekonomi supaya kita jaga efisiensi.

    Ketua Komisi XI DPR RI, Saudara Mukhamad Misbakhun.

    Para Duta Besar negara sahabat. Hadir dari Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Republik Rakyat Tiongkok, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Terima kasih kehadiran Yang Mulia. Thank you very much for your presence here.

    Yang lain kok enggak hadir ya? Kita catat siapa yang… yang hadir berarti sahabat bener itu.

    Para Kepala Daerah yang hadir; Gubernur, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan.

    Para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta, para tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir.

    Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, Tuhan Mahabesar, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nyalah kita berdoa dan hanya kepada-Nyalah kita meminta pertolongan.

    Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada kita selagi kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam. Dan kita berdoa dan meminta pertolongan Yang Mahakuasa untuk senantiasa meringankan penderitaan mereka. Pemerintah terus-menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan.

    Ini juga mengingatkan kita, betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita. Bahwa masalah lingkungan adalah sangat-sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang kita alami di bumi kita sekarang.

    Saudara-saudara sekalian, adalah kehormatan besar saya diundang dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia ini. Saya sambut sangat baik tema yang dipilih tahun ini: “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”. Saya merasa ini sangat tepat dan sesuai dengan upaya besar yang kita sedang jalankan.

    Saudara-saudara, tadi paparan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan paparan dari Saudara Gubernur BI, saya kira secara objektif, secara jujur, bisa kita terima sebagai dua paparan yang sangat komprehensif, sangat lengkap, sangat detail, dan mencerminkan dan memberi kepada kita gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang sesungguhnya cukup menjanjikan, cukup menenangkan kita di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian.

    Di mana terjadi perang dagang, perang ekonomi, terjadi persaingan keras untuk hegemoni global. Di mana di tengah tanda-tanda optimis bahwa konflik peperangan besar sudah bisa kelihatan ada tanda-tanda dapat diselesaikan, muncul juga kondisi-kondisi ketegangan di tempat-tempat lain.

    Jadi, di tengah ini semua, kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian.

    Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa satu tahun pemerintahan yang saya pimpin, ternyata di akhir satu tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan.

    Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi, sinergi, kerja sama yang cukup baik di antara pengelola-pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua.

    Saya terima kasih kepada Menko Perekonomian, saya terima kasih kepada Menteri Keuangan, saya terima kasih kepada Gubernur BI, saya terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, kepada Menko-Menko semuanya di semua bidang; Panglima TNI, Kapolri, Menteri Investasi dan Antara, Ketua DEN (Dewan Ekonomi Nasional). Saya merasa hasil kerja sama kita sudah membuktikan kepada rakyat.

    Saudara-saudara, saya terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini. Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar meals, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan.

    Saya terima kasih tentunya juga kepada menteri-menteri lain; Menteri Perumahan, Mensesneg, semua menteri yang tidak saya sebut satu persatu. Tapi saya merasa hari ini bisa kita berdiri di depan rakyat dengan kepala yang tegak, bahwa kita yang diberi kepercayaan oleh rakyat, bahwa kita mampu mengendalikan perekonomian Indonesia dengan kehati-hatian, dengan kesungguhan.

    Yang terutama niat pemerintah yang saya pimpin adalah menjalankan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bebas dari penyelewengan dan korupsi. Ini tekad kita dan ini buktinya. Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan pemerintahan bersih, dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat. Kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, dengan kepercayaan diri, dan dengan tekad… dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri.

    Kita tidak mau tergantung dengan negara mana pun di dunia. Kita tidak boleh tergantung. Dan kita, demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri, Saudara-saudara sekalian. Dan itu, terima kasih tim pengelola ekonomi. Saya tidak akan mengulangi lagi karena Saudara punya presentasi sudah rinci, sudah baik sekali. Bahkan Gubernur BI, saya minta copy-nya presentasi Anda. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau yang baik, kita akui yang baik.

    Saudara-saudara, tadi paparan, tadi peta sudah baik, sudah benar. Tapi saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah execution. Sekarang adalah how to solve the problem. How to bring solution as fast as possible to the people.

    Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah, tidak bisa menunggu. Dia harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka.

    Saudara-saudara, sebagai contoh… saya ada staf enggak yang bisa paparan? Saya minta dipaparkan anak-anak yang nyeberang sungai. Di tengah kita di sini, di tengah… Nah ini. Ini adalah… suaranya bisa enggak?

    Ini adalah anak-anak yang tiap hari sekolah harus nyeberang sungai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk sekolah. Tiap hari…. Tiap hari pakaian mereka basah, basah di ruang kelas.

    Saudara-saudara, para elit Indonesia, para pimpinan. Ini… dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus. Tapi rakyat kita, tiap hari, anak-anak kita tiap hari, masuk sungai, basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah.

    Ini yang saya minta kita sebagai pengelola negara, kita berpikir yang terbaik. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu Satgas khusus, Satgas Darurat. Dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari Teknik Sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut.

    Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua Batalyon Zeni, semua Batalyon Teritorial Pembangunan, semua Kompi Konstruksi dan Kompi-Kompi lain, semua terjun, turun ke desa-desa tersebut. Cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Tidak ada kita bicara feasibility study terlalu lama, ini itu, enggak ada. Seminar, simposium… kita kerjakan ini! Kita selesaikan ini! Anak-anak kita teriak, kita harus jawab.

    Di tengah Pertemuan Tahunan ini, di mana saya merasa terima kasih, saya puas, saya bangga dengan prestasi menteri-menteri saya dan Menko-Menko saya, Kepala Badan saya. Ya kalau baik, saya sebagai pimpinan, katakanlah sebagai manajer tim kesebelasan, kesebelasan saya sedang baik-baiknya, saya harus menyatakan penghargaan. Dan saya kira rakyat kita pantas dan harus bangga dengan prestasi menteri dan menteri koordinator dan pejabat-pejabat mereka sekarang.

    Mereka bekerja keras, saya tahu. Saya juga minta maaf, sering manggil Sabtu-Minggu. Kemarin saya berniat tahun 2026 tidak lagi manggil Sabtu-Minggu. Tapi dikirim video klip oleh anak-anak langsung ke saya. Jadi ya terpaksa ditunda lagi, mungkin tahun 2027 enggak ada rapat Sabtu-Minggu. Sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai.

    Bagaimana? Setuju?

    Terima kasih semuanya. Saya terima kasih Gubernur BI. Ya, enggak usah pengarahan terlalu banyak. Thank you. Laksanakan. We are on the right track. Banyak kekurangan, ya. Kita perbaiki bersama. Saling mengisi, saling membantu. Sinergi. Persatuan. Rekonsiliasi. Hanya itu.

    Begitu kita kompak, semua unsur, semua partai, semua suku, semua agama, semua stakeholder dari manapun; yang besar, yang menengah, yang kecil, swasta… kita bersatu, bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, menuju Indonesia Emas.

     

    Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Salam sejahtera bagi kita sekalian.

    Shalom. Salve. Om Shanti Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya.

    Terima kasih. Merdeka!

  • Wamenkum Usul Aturan Batas Usia Maksimum Advokat, Ini Alasannya

    Wamenkum Usul Aturan Batas Usia Maksimum Advokat, Ini Alasannya

    Jakarta

    Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan telah menyetujui memasukkan revisi undang-undang advokat bersama Baleg DPR. Salah satu yang disoroti Eddy agar UU Advokat ini direvisi yakni mengenai batas usia.

    “Ini satu hal lagi bapak ibu. Mohon maaf. Harus ada batas usia untuk menjadi advokat. Mengapa saya katakan begitu? Ini mohon maaf. Saya cerita praktek di Indonesia ini. Bapak ibu bisa bayangkan, kalau mantan Hakim Agung, mantan Jaksa Agung,” kata Eddy dalam diskusi publik di Peradi Tower, Jakarta Timur, Jumat (28/11/2025).

    Eddy menyoroti, ketika ada mantan pimpinan tertinggi dari lembaga penegak hukum ketika pensiun menjadi advokat, akan menimbulkan beban bagi pihak penyidik. Dia menilai akan timbul masalah dalam proses penyidikan perkara.

    “Atau kan ada mantan Jaksa Agung jadi advokat itu kalau dia di pengadilan ketemu dengan jaksa yang kemarin sore, ya habis dia,” sambungnya.

    Eddy pun menilai penting untuk dilakukan pembatasan usia bagi profesi advokat. Dia mengatakan telah melakukan penelitian akan hal ini. Dia menyebut hasil penelitiannya menunjukkan tidak menemukan seorang pimpinan tertinggi sebuah lembaga penegak hukum menjadi advokat pasca pensiun.

    “Nah ini saya kira harus diperbaiki apa dalam usia? Untuk jadi advokat usia maksimum maksudnya. Bukan usia minimun. Bukan apa-apa kan memang tidak tidak masuk di akal itu,” ungkap Eddy.

    “Kita melakukan penelitian panjang 3 tahun 3 tahun untuk bagaimana jadi advokat bagaimana jadi polisi, bagaimana jadi jaksa dan tidak hanya di Indonesia kita melakukan perbandingan di negara lain di Belanda itu nggak mungkin orang habis jaksa terus jadi advokat nggak mungkin, justru sebaliknya,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (kuf/isa)

  • Soal Status Darurat Bencana Nasional Sumatera, Prabowo: Kita Terus Monitor, Nanti Dinilai…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2025

    Soal Status Darurat Bencana Nasional Sumatera, Prabowo: Kita Terus Monitor, Nanti Dinilai… Nasional 28 November 2025

    Soal Status Darurat Bencana Nasional Sumatera, Prabowo: Kita Terus Monitor, Nanti Dinilai…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merespons desakan agar pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional terkait bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    Menurut
    Prabowo
    , pemerintah masih terus memonitor situasi di lokasi terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh.
    “Ya kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” kata Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
    Selain itu, Prabowo memastikan bahwa pemerintah terus mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana.
    Prabowo kembali tidak menjawab tegas saat ditanya perihal penetapan status
    darurat bencana nasional
    .
    “Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ujarnya.
    “Nanti, nanti kita monitor terus,” kata Prabowo melanjutkan.
    Sebagaimana diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa cuaca ekstrem yang memicu banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 24–25 November 2025 dipengaruhi oleh dua sistem cuaca besar, yaitu Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B.
    Kedua fenomena ini terbentuk di sekitar perairan Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan awan konvektif secara signifikan.
    Tak hanya di Sumut, bencana banjir dan tanah longsor juga terjadi di Sumbar dan Aceh.
    Berdasarkan data BNPB per 28 November 2025, 13 kabupaten terdampak banjir dan longsor di Sumut. Lalu, 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih dalam pencarian.
    Sementara itu, banjir dan longsor di Sumbar, menyebabkan 23 orang meninggal, 12 orang hilang, dan 3.900 keluarga mengungsi.
    Kemudian, banjir dan longsor di Aceh, mengakibatkan 35 orang meninggal, 25 orang hilang, dan 4.846 keluarga mengungsi.
    Merespons bencana tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur bernomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.
    Status tanggap darurat bencana tersebut berlaku selama 14 hari sejak Selasa, 25 November 2025 hingga 8 Desember 2025.
    Gubernur Aceh Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang berlaku selama 14 hari, yang dimulai 28 November 2025.
    Terakhir, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai 27 November hingga 10 Desember 2025.
    Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi di Provinsi Sumut selama 14 hari mulai 27 November 2025 hingga 10 Desember 2025.
    Melihat tingginya angka korban dan luasnya wilayah terdampak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional.
    Peningkatan status dinilai penting untuk mempercepat penanganan dan memobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, bencana yang terjadi sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani.
    “DPR juga mengusulkan ini (status darurat) bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan saat dihubungi, Jumat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat pelestarian situs sejarah dan budaya di kawasan Situs Kota Kapur, Bangka, Bangka Belitung, yang menyimpan sejumlah peninggalan berusia ratusan tahun.

    “Kalau kita melihat secara keseluruhan, yang ada pada Situs Kota Kapur ini sangat luar biasa. Di sini ada tiga candi, dan sangat disayangkan karena candi ini belum dibuka. Secara teknis harus diligar dulu, kemudian dibuka dan dilakukan perbaikan candinya,” kata La Tinro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Pangkal Pinang. Dalam kunjungan tersebut tim Komisi X juga mengunjungi Situs Kota Kapur di desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

    Selain tiga candi, ia juga menyoroti keberadaan benteng, sungai buatan, serta dermaga yang pernah dibuka namun kini ditutup kembali.

    Menurutnya, kekayaan situs tersebut merupakan warisan berharga yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

    “Harapan kita semua, jaga budaya yang ada ini, warisan-warisan kita yang sangat berharga. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersama-sama melakukan yang terbaik agar candi-candi ini bisa diperbaiki, dilihat, dan mampu membawa ekonomi masyarakat sekitar lebih baik, termasuk menarik wisatawan,” ujarnya.

    La Tinro juga menyinggung persoalan lahan yang belum dibebaskan dan mendesak pemerintah pusat mempercepat proses tersebut.

    Ia menegaskan bahwa informasi yang mereka terima menunjukkan bahwa peninggalan di kawasan Batu Kapur diperkirakan berasal dari abad ke-5,
    6, dan 7, menjadikan situs tersebut sangat penting dalam sejarah Nusantara.

    “Tanah-tanah yang belum dibebaskan sebaiknya segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dari informasi yang kami dapatkan, situs ini berada pada sekitar abad ke-5, 6, dan 7. Dengan kunjungan spesifik kami ke Pangkalpinang ini, kami berharap candi-candi tersebut dapat benar-benar dilestarikan,” ujarnya.

    Terkait dukungan anggaran, La Tinro menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk membawa hasil temuan lapangan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan.

    “Insya Allah setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan menyampaikan temuan-temuan ini kepada Pak Menteri Kebudayaan agar bisa mengupayakan penganggaran, khususnya agar candi ini segera dapat dibuka dan terus mengungkap warisan-warisan berharga lainnya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.