Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting pada hari ini, Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Maman tampak didampingi sejumlah pejabat kementerian serta Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

    Dia lantas berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

    Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah.

    “Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

    Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.

    Beberapa pedagang yang berkesempatan berdialog dengan Maman juga menyampaikan bahwa kegiatan thrifting pakaian bekas impor merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.

    Usai meninjau aktivitas di pasar, Maman mengatakan telah berdialog dengan asosiasi pedagang thrifting setempat.

    Maman menyebut bahwa di satu sisi, aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Namun demikian, dia mengakui bahwa pemerintah dan legislatif harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman kepada wartawan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera Nasional 30 November 2025

    Pimpinan DPR Serahkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyerahkan bantuan logistik untuk korban terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, Minggu (30/11/2025).
    Bantuan itu diserahkan kepada tim gabungan TNI-Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk nantinya diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
    Wakil Ketua
    DPR
    RI
    Sufmi Dasco Ahmad
    mengatakan, bantuan itu akan dikirimkan secara bertahap menggunakan kargo pesawat ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mulai hari ini.
    “Bahwa pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyerahkan bantuan untuk Sumatera berupa kargo pesawat yang akan disampaikan kepada saudara-saudara yang mengalami musibah,” kata Dasco di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu.
    Dalam agenda penyerahan bantuan itu, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah anggota DPR dari berbagai komisi.
    Dasco berharap bantuan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota DPR RI tersebut dapat meringankan beban para warga yang kini tengah terdampak bencana.
    “Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah,” kata Dasco.
    Dasco menjelaskan, bantuan dikirim dalam bentuk logistik yang dibutuhkan pengungsi. Antara lain selimut dan sarung, mie instan hingga biskuit.
    “Secara simbolis, kita akan serah terimakan isi kargo yang terdiri dari macam-macam ada sarung, ada pembalut, ada Pop Mie, ada selimut, ada biskuit, untuk saudara-saudara kita,” ucapnya.
    “Mungkin saya akan serah terimakan kepada Pak Cucun yang akan mengantarkan sampai ke lokasi pesawat yang akan berangkat pada sore ini ke Tapanuli Tengah dulu,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, BNPB melaporkan bahwa korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 303 orang hingga Sabtu (29/11/2025) kemarin. Sementara itu, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang.
    Sumatera Utara menjadi wilayah dengan korban meninggal terbanyak, yaitu 166 jiwa. Disusul Sumatera Barat 90 jiwa dan Aceh 47 jiwa.
    Upaya pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan sehingga jumlah korban dan pengungsi bisa bertambah seiring pendataan di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Prabowo Soal Desakan Status Bencana Nasional Banjir Sumatera

    Respons Prabowo Soal Desakan Status Bencana Nasional Banjir Sumatera

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait desakan status darurat bencana nasional untuk banjir di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebelum memutuskan penerapan status darurat bencana nasional. 

    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Prabowo dikutip dari Antara. 

    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Ia memastikan bahwa pemantauan di lapangan berjalan intensif untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah.

    Ia menekankan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan darurat melalui berbagai jalur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.
     

    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo.

    Diketahui, desakan untuk menetapkan status darurat bencana nasional semakin menguat. Dorongan tersebut datang dari anggota DPR RI Komisi V dan VIII, perwakilan sejumlah partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI). Mereka menilai bahwa skala bencana di Sumatra telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.

    Meski pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, pihak-pihak tersebut menilai bahwa status bencana nasional dibutuhkan untuk membuka akses bantuan yang lebih luas, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi penanganan di tingkat pusat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait desakan status darurat bencana nasional untuk banjir di Sumatera. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebelum memutuskan penerapan status darurat bencana nasional. 
     
    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Prabowo dikutip dari Antara. 
     
    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah saat ini memprioritaskan percepatan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Ia memastikan bahwa pemantauan di lapangan berjalan intensif untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil pemerintah.

    Ia menekankan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan darurat melalui berbagai jalur, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim.
     

     
    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Prabowo.
     
    Diketahui, desakan untuk menetapkan status darurat bencana nasional semakin menguat. Dorongan tersebut datang dari anggota DPR RI Komisi V dan VIII, perwakilan sejumlah partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI). Mereka menilai bahwa skala bencana di Sumatra telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menangani secara mandiri.
     
    Meski pemerintah provinsi sudah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, pihak-pihak tersebut menilai bahwa status bencana nasional dibutuhkan untuk membuka akses bantuan yang lebih luas, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memperkuat koordinasi penanganan di tingkat pusat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Jalur Nasional Sibolga–Padang Sidempuan Putus Total, 7 Wilayah Masih Terisolasi

    Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.

    “Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional,” tegas Samsir Pohan di Medan.

    Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.

    Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    “Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik,” ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.

    Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.

    “Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak,” kata Haris Pertama.

    Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. “Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo,” ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.

    Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.

  • Anggota DPR Dorong Pemerintah Rehabilitasi Cepat dan Tegas Atasi Akar Masalah Bencana di Aceh hingga Sumbar

    Anggota DPR Dorong Pemerintah Rehabilitasi Cepat dan Tegas Atasi Akar Masalah Bencana di Aceh hingga Sumbar

    Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) mencapai 303 orang. Rinciannya, 47 orang di Aceh, 90 di Sumbar, dan 166 di Sumut.

    “Berdasarakan catatan BNPB, pada hari ketiga setelah penetapan status tanggap darurat bencana, total ada 303 jiwa di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” tutur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025).

    Di Aceh, selain 47 orang meninggal dunia, tercatat 51 masih hilang serta 8 luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    Sementara di Sumbar, masih ada 85 orang hilang, dan 10 mengalami luka-luka. Data sementara menunjukkan, sebanyak 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

    Di Sumatera Utara, selain 166 korban meninggal dunia, 143 masih dinyatakan hilang. Dampak terbesar terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga.

  • Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya Nasional 30 November 2025

    Salurkan Bantuan, Menhan, Panglima TNI, dan Titiek Soeharto Tinjau Pidie Jaya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Sabtu (29/11/2025).
    Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
    Setibanya di lokasi, rombongan langsung menuju titik-titik terdampak untuk memantau kondisi terbaru serta mendengar langsung keluhan masyarakat.
    Pada kesempatan ini,
    Menhan
    RI menyampaikan bahwa kondisi di lokasi banjir yang terdampak membutuhkan penanganan segera.
    “Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” kata Menhan RI
    Sjafrie Sjamsoeddin
    saat berdialog dengan warga dan aparat setempat melalui keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Dalam kunjungan ini, turut hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI
    Titiek Soeharto
    .
    Kehadiran Menhan RI,
    Panglima TNI
    , dan para pejabat negara lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pascabencana, khususnya di wilayah
    Pidie Jaya
    dan sekitarnya.
    Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir.
    Pemukiman warga hingga infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir.
    Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyalurkan bantuan logistik guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
    Bantuan yang diberikan mencakup bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat.
    TNI
    juga telah menyiapkan pasukan dan unsur pendukung lainnya untuk memperkuat operasi evakuasi, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dasar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]

  • Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan Besar

    JAKARTA – Banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatera tak bisa hanya dianggap sebagai bencana semata.

    Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, mengatakan peristiwa ini harusnya jadi peringatan keras bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.

    “Kerusakan ekosistem, maraknya industri ekstraktif, pembangunan masif yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta lemahnya kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan Pusat menjadi faktor yang memperparah situasi.”

    “Bencana berulang seperti ini harus menjadi peringatan keras bahwa tata kelola alam Indonesia sedang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian serius serta tindakan terukur dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Maman dalam keterangan tertulis kepada wartawan Sabtu, 29 November 2025.

    Maman yang juga menjadi Anggota Tim Pengawas Penanggulangan Bencana (Timwas Bencana) DPR RI menyebut evaluasi bagi izin usaha tak bisa lagi ditunda.

    “Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan,” tutur.

    Lebih lanjut, Maman juga bilang revitalisasi daerah aliran sungai (DAS), penghijauan masif, penataan ulang ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana hingga peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan dari bencana perlu dilakukan.

    “Negara harus hadir dengan kebijakan yang lebih berani, lebih ekologis, dan lebih humanis untuk mencegah bencana serupa terus berulang pada masa mendatang.”

    “Kita harus bergerak cepat, saling bergandengan tangan, dan belajar dari setiap bencana agar tidak terus mengulang luka yang sama. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi,” ujar Maman.

  • Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU), Said Abdullah mengatakan, dirinya merasa sedih mendengar konflik internal yang terjadi di PBNU. Menurut dia, jika benar hal itu dipicu karena pengelolaan tambang batu bara, jelas sangat disayangkan.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajtanya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Pria yang duduk sebagai anggota DPR ini mengatakan, sejak kecil sebagai warga NU selalu bermuamalah dalam tradisi nahdliyah, memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlakul karimah sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” ungkap Said.

    Dia berharap, semua pihak yang berkonflik ini melakukan islah secepat mungkin, dengan dijembatani oleh para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan mereka yang berwenang.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” jelas Said.

     

  • Ira Puspadewi Kenang Hari-hari Gelap di Penjara: Rekening Diblokir, Kerabat Menjauh Nasional 30 November 2025

    Ira Puspadewi Kenang Hari-hari Gelap di Penjara: Rekening Diblokir, Kerabat Menjauh Nasional 30 November 2025

    Ira Puspadewi Kenang Hari-hari Gelap di Penjara: Rekening Diblokir, Kerabat Menjauh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mengenang beratnya hidup hampir 10 bulan di Rumah Tahanan (Rutan) Merah Putih KPK.
    Usai menghirup udara bebas, Ira mengaku baru menyadari betapa seringnya ia luput bersyukur.
    “Ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur. Apa yang kita anggap biasa hari ini, syukurilah,” ujar Ira sembari menahan tangis saat syukuran tumpengan di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025).
    “Karena kalau di dalam (penjara) kita melewatkan malam-malam
    at the darkest night
    , itu berat.” ucapnya.
    Ira bercerita, selama berada di balik jeruji, banyak orang menghindar ketika ia mencoba menghubungi.
    “Di saat kami dalam perkara seperti itu, banyak orang menghindar untuk bahkan kami kontak. Wajar, karena takut. Tapi kata orang, justru teman itu ada ketika kita dalam keadaan yang terpuruk,” kata Ira.
    Ia juga masih tampak emosional ketika mengenang momen sederhana yang kini terasa sangat berarti. Suatu kali, ketika melewati Lapangan Banteng, ia melihat ibu-ibu berolahraga.
    “Ada musik yang berdentum-dentum untuk senam ibu-ibu yang Zumba. Biasanya saya terganggu banget musik begitu, tapi hari ini saya merasa musik seperti itu indah sekali,” kenang Ira.
    Kesadaran itu membuatnya kembali menahan air mata.
    “Karena ternyata kita selama ini, saya kurang bersyukur. Apa yang kita anggap biasa hari ini, syukurilah,” ucapnya lagi.
    ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja Terdakwa kasus dugaan korupsi di PT ASDP Harry Muhammad Adhi Caksono (ketiga kiri), Ira Puspadewi (kanan depan), dan Muhammad Yusuf Hadi (kiri) berjalan untuk menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/11/2025). Majelis Hakim memvonis mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry (Persero) Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry (Persero) Harry Muhammad Adhi Caksono masing-masing pidana penjara empat tahun dan denda Rp250 juta subsider pidana tiga bulan kurungan.
    Ira menuturkan, momen paling berat adalah ketika ditempatkan di kamar isolasi.
    “Kalau dalam kamar isolasi gelap, kurang lebih ukuran 3×4 meter, sendirian selama tiga hari enggak ada teman. Mau ke mana lagi? Cuma ngobrolnya sama Tuhan,” ucap Ira.
    Pada titik itu, ia sempat merasa Tuhan meninggalkannya. Namun, hatinya perlahan tenang ketika ia mengingat makna Surat Ad-Dhuha.
    “Jadi literally (setelah membaca Surat Ad-Dhuha), saya bilang, oh iya, saya durhaka sama Tuhan, kok merasa ditinggalkan Tuhan. Baru dari situ saya ada turning point, antara harapan dengan hopelessness,” tutur Ira.
    Setelah bebas, Ira mengaku seluruh rekeningnya masih diblokir.
    “Seluruh rekening saya sampai hari ini masih diblokir, suami saya, anak saya. Tapi hari itu juga, uang saya cuma ada di tangan Rp 1,2 juta,” kata Ira.
    Dalam kondisi itu, seorang anak buah memberi bantuan yang tidak ia sangka.
    “Tiba-tiba ada teman yang ngasih, anak buah yang saya tahu gajinya juga berapa, ngasih Rp 5 juta, ‘Ini buat makan, buat belanja sementara’,” kata Ira.
    Selain uang, ia juga mendapat kiriman kebutuhan pokok dari berbagai pihak.
    “Ada yang ngirim minyak, ada yang ngirim mi, ada yang ngirim telur. Itu kan ternyata, oh tanpa uang saya ternyata masih bisa makan. Tanpa uang saya,” ujar Ira.
    Ira menyebut 10 bulan di Rutan KPK sebagai perjalanan spiritual. Semua berubah ketika Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan
    rehabilitasi
    .
    “Setelah ini tiba-tiba Presiden memberikan, melalui tangan beliau karunia Allah, dibalikkan juga dalam waktu yang saya juga tidak tahu. Pelajarannya kan ketika Tuhan berkehendak, dalam satu klik berubah,” kata Ira.
    Soal kemungkinan kembali ke ASDP, Ira menegaskan hal itu belum menjadi prioritas.
    “Pokoknya buat kami yang paling penting sekarang kembali menghirup udara segar, dah setelahnya kita lihat nanti. Ini tuh masih jetlag nih,” ujarnya.
    Ia mengaku masih tidak percaya atas keputusan rehabilitasi tersebut.
    “Ini masih
    jetlag
    (tidak percaya) ‘Ya Allah kami dapat karunia sebesar ini ya,’ gitu,” katanya.
    Ira berencana bersilaturahmi dengan keluarga dan sahabat yang selama ini mendoakan.
    “Saya yakin karena doa bersama teman-teman dan keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia yang juga mendoakan walaupun tidak kenal dengan kami, maka kami bisa bebas,” ujar Ira.
    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada
    Ira Puspadewi
    serta dua terdakwa lain dalam kasus korupsi ASDP, yaitu Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono.
    “Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
    “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.