Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana alam kini dialifungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600 ribu pengungsi hingga korban bencana alam.

    Dadan menyebut di Aceh ada sekitar 55 SPPG yang siap siaga, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi.

    “Dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga daerah tersebut,” ujar Dadan saat ditemui usai hadir dalam Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Menurut Dadan, SPPG tidak hanya berfungsi melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana. Dadan menerangkan di hari pertama bencana, SPPG menjadi infrastruktur yang paling siap karena sudah memiliki juru masak, peralatan lengkap, sistem pengantaran, dan rantai pasok bahan makanan yang sudah tersedia. Begitu terjadi bencana, Dadan menyebut SPPG langsung beroperasi melayani pengungsi.

    “Memang Pak Sigit (anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya. Beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tambahnya.

    Pengalihan fungsi SPPG ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah situasi darurat. Ketika bencana terjadi, sekolah-sekolah diliburkan, sehingga fasilitas SPPG bisa dioptimalkan sepenuhnya.

    “Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir dimanapun ada. Dan Badan Gizi melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan. Jadi kami tentu saja memerintahkan yang dibutuhkan di saat-saat darurat di lapangan. Dan ketika bencana kan sekolah juga libur, diliburkan sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sebagian titik di Pulau Sumatera.

    Menurut dia, skala bencana tersebut sangat luas dengan kerusakan yang besar, banyak korban jiwa dan terluka hingga masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan, bahkan sebagian pemerintahan kabupaten pun lumpuh tak berdaya.

    “Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI/Polri serta pengiriman bantuan logistik.

    Namun, menurut dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana

    Jangan sampai, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana serta pemerintah daerah merasa ditinggal oleh pemerintah pusat hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional.

    “Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” kata dia.

    Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, dia menilai, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana yang diduga diakibatkan kerusakan hutan.

    Menurut dia, pemerintah pun harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional.

    “Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan hingga komunikasi itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

    Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    “Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal,” kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

    Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

    Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

    “Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173,” tambahnya.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis. 

    Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. 

    Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. 

    Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. 

    “Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman,” jelas Lana.

  • Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komiis X DPR Habib Syarief Muhammad mendorong pemerintah segera memetakan guru dan siswa yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, tepat, dan berpihak kepada keduanya.
    “Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
    Ia mengutip laporan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Kemendikdasmen
    ), yang menyebut ada 1.009 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatera.
    Banyak sekolah yang kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat, sehingga pembersihan dan renovasi harus dilakukan segera.
    Di samping itu, pemerintah juga dapat terlebih dahulum mendirikan tenda darurat yang diubah sementara menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajat-mengajar.
    “Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” ujar Syarief.
    Komisi X, kata Syarief, akan terus mengawal penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan dana tanggap darurat tahap awal sekitar Rp 4 miliar untuk mendukung kegiatan belajar pasca-bencana di Sumatera maupun di Jawa.
    Berdasarkan informasi Kemendikdasmen pada Minggu (30/11/2025), terdapat 1.009 satuan pendidikan mulai PAUD sampai SLB (Sekolah Luar Biasa) terdampak bencana.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan.
    “Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dilansir dari rilis Kemendikdasmen (1/12/2025).
    Rinciannya, Provinsi Aceh berjumlah 310, di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 385, dan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 314. Adapun rinciannya sebagai berikut:
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Pengungsi di Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (30/11/2025)
    Kemendikdasmen sendiri telah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa tempat yang terdampak. Di samping itu pihaknya juga merespons cepat kejadian ini dengan menggalang dana bantuan.
    Mitigasi dan pemetaan juga sudah dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir. Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangka

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan bahwa bantuan logistik yang dikirimkan oleh DPR RI untuk membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai titik di Pulau Sumatera yakni sebanyak 15 ton.

    “Koordinasi antara pemerintah daerah dengan BNPB menjadi kunci agar proses bantuan berjalan tepat sasaran,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan logistik itu secara resmi diserahterimakan oleh Pimpinan DPR RI untuk dikirimkan menggunakan pesawat kargo dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11). Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bantuan tersebut mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian.

    Cucun yang juga meninjau langsung ke lokasi bencana, menekankan pentingnya tahapan yang dilakukan oleh BNPB, mulai dari pendataan kerusakan, skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali.

    Dia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, menurut dia, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir.

    “Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangkatnya agar akses jalan segera terbuka. Ini sangat mendesak,” kata dia.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sejak awal bergerak cepat membantu warga, termasuk membuka jalur-jalur yang tertutup material longsor.

    “TNI dan Polri memiliki kekuatan sampai tingkat desa. Kami berharap dukungan dua lembaga ini terus dimaksimalkan untuk membantu membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi,” katanya.

    Dia pun menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta berharap bantuan dari DPR RI dapat meringankan beban para korban.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Cegah Kekosongan Hukum, RUU Penyesuaian Pidana akan Akomodir Pasal Narkotika

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum bersama Komisi III DPR menggelar rapat membahas RUU Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej akan memasukan pasal-pasal terkait narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana.

    Eddy menjelaskan bahwa ada sejumlah pasal yang dicabut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengisi kekosongan tersebut, RUU Penyesuaian Pidana akan mengakomodir sejumlah pasal narkotika.

    “Pada saat itu kita berpikir Undang-Undang Narkotika akan selesai ternyata kan belum selesai sehingga pasal-pasal yang dicabut itu dikembalikan ke dalam KUHP,” katanya, Senin (1/12/2025).

    Dia menegaskan bahwa hal ini tidak mengubah unsur delik dan tetap sama dengan Undang-Undang Narkotika. Hanya saja, minimum khusus berubah bagi pengguna narkotika.

    Edy menyampaikan masuknya pasal-pasal narkotika ke RUU Penyesuaian Pidana menjadi ‘pintu darurat’ agar tidak terjadi kekosongan hukum. 

    Penyempurnaan secara detail, katanya, lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang narkotika dan psikotropika. 

    “Substansinya saja bahwa kita mengembalikan yang dalam Undang-Undang Narkotika itu masukkan ke penyesuaian pidana,” pungkasnya.

    RUU Penyesuaian Pidana direncanakan rampung sebelum masa reses berakhir atau pada bulan Desember ini. RUU ini akan berisi 3 Bab dan 9 Pasal.