Kementrian Lembaga: DPR RI

  • IDAI: Anak Terdampak Bencana Sumut dan Aceh Krisis Baju Bersih-Popok Bayi

    IDAI: Anak Terdampak Bencana Sumut dan Aceh Krisis Baju Bersih-Popok Bayi

    Jakarta

    Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengatakan saat ini anak-anak korban bencana alam banjir dan longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh membutuhkan bantuan-bantuan khusus.

    Wakil Ketua IDAI Cabang Sumatera Utara Dr dr Eka Airlangga, MKed(Ped), SpA mengatakan perlengkapan kebutuhan harian untuk bayi seperti popok, hingga pasokan air bersih kini menjadi prioritas bantuan.

    “Popok bayi, tidak sempat terbawa banyak oleh orang tuanya pada saat banjir terjadi dan juga air bersih,” kata dr Eka dalam konferensi pers daring, Senin (1/12/2025).

    “Air bersih ini kemarin kami sudah distribusikan 15 ribu (liter) besok, besok 5 ribu lagi masuk ke Langkat, kalau Sibolga kami belum tahu untuk Pantai Timur, karena akses ke sana baru bisa kami tembus nanti di hari Jumat,” sambungnya.

    Dukungan logistik, lanjut dr Eka untuk wilayah Sumut telah didapatkan dari Dinas Kesehatan provinsi berupa obat-obatan sederhana untuk dewasa. Sementara IDAI, memberikan bantuan obat-obatan untuk anak.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat dr Asrawati, M. Biomed, SpA, Subsp T.K.P.S(K), FISQua mengatakan kebutuhan yang mendesak di wilayahnya tak jauh berbeda dengan apa yang ada di Sumut.

    “Air bersih ya, karena nanti terkait dengan pengolahan makanan dan MPASI, kemudian pakaian bersih baju bayi, baju anak, dan selimut. Kemudian popok bayi, dan perlengkapan untuk mandi anak juga diperlukan,” katanya.

    Di Sumbar sendiri, tanggal 28 November dr Asrawati mengatakan bantuan sudah diberikan oleh Menteri Kesehatan di beberapa lokasi.

    Sementara itu, Ketua IDAI Cabang Aceh Dr dr Raihan, SpA, Subsp.Inf.P.T(K) mengatakan di wilayahnya juga membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

    “Paling penting habis banjir itu anak-anak tidak ada pakaian, bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa. Jadi pakaian layak pakai, selimut, lalu makanan yang seminimal mungkin membutuhkan air, jadi yang siap mereka makan, obat-obatan, karena apoteknya terbatas,” kata dr Raihan.

    Di beberapa wilayah, seperti Pidie Jaya menurut dr Raihan bantuan-bantuan untuk korban bencana alam mulai bisa teratasi. Hal ini karena sebelumnya telah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/naf)

  • Bangun Solidaritas Nasional Hadapi Kerentanan terhadap Bencana Alam

    Bangun Solidaritas Nasional Hadapi Kerentanan terhadap Bencana Alam

    Jakarta: Di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, semangat gotong royong dan solidaritas harus menjadi energi positif setiap anak bangsa untuk mengatasinya bersama. 

    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, disamping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2025.

    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11) jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. 

    Korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, di Aceh tercatat 96 korban tewas, sedangkan di Sumatera Barat korban meninggal tercatat 129 orang.
     

    Menurut Lestari, perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.

    Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasinya kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban. Selain itu, menurutnya, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius. 

    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI  itu, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.

    Jakarta: Di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam, semangat gotong royong dan solidaritas harus menjadi energi positif setiap anak bangsa untuk mengatasinya bersama. 
     
    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, disamping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 1 Desember 2025.
     
    Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Minggu (30/11) jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. 

    Korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, di Aceh tercatat 96 korban tewas, sedangkan di Sumatera Barat korban meninggal tercatat 129 orang.
     

     
    Menurut Lestari, perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasinya kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban. Selain itu, menurutnya, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius. 
     
    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI  itu, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Bos Garuda Ungkap Rencana Pangkas Gaji Direksi 10%

    Bos Garuda Ungkap Rencana Pangkas Gaji Direksi 10%

    Jakarta

    PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ungkap rencana memangkas gaji direksi sebesar 10%. Langkah ini dilakuakn seiring dengan upaya efisiensi dalam rangka penyehatan kondisi perusahaan.

    Direktur Utama GIAA Glenny H Kairupan mengatakan, rencana pemotongan gaji ini telah ia tawarkan kepada jajaran direksi pada rapat terkahir Garuda Indonesia.

    “Saya tawarkan kepada para direksi, ‘bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela, karena pemimpin itu seorang-seorang pemimpin harus pribadi yang berani berkorban. Kalau gaji kita potong 10% apakah setuju?’,” kata Glenny dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Pertanyaan tersebut ternyata mendapat respons positif dari dari jajaran direksi. Glenny mengatakan, para direksi setuju dengan efisiensi gaji sebesar 10% tersebut.

    “Ternyata semuanya setuju, Pak. Ini memperlihatkan bagaimana kita memperbaiki organisasi ini, tetapi diri kita pun harus berani berkorban untuk memperbaiki organisasi ini,” ujar Glenny.

    Selain itu, Garuda Indonesia juga melakukan efisiensi dengan memangkas pegawai yang ditempatkan di Jepang, dari awalnya 2-3 orang menjadi hanya 1 orang. Hal tersebut dilakukan buntut adanya laporan mengenai Gelkeluhan tiket yang diubah secara mendadak.

    “Saya minta kepada Human Capital, ganti perwakilan yang ada di Jepang. Langsung dibuat, hari itu juga ditarik balik. Efisiensi dilakukan juga, penempatan kita punya perwakilan 2-3 orang, itu kita cabut, hanya 1 orang. Biarkan lokal staff yang lebih banyak. Karena kita harus membiayai mereka punya allowance, termasuk sewa rumah dan sebagainya,” jelas Glenny.

    Glenny menambahkan, pihaknya juga berupaya untuk mengubah budaya kerja dengan membuat catatan yang harus diikuti dan diucapkan para pekerja dalam rangka membangun karakter.

    “Upaya-upaya pengamatan ini kita lakukan terus. Dan mudah-mudahan dalam 100 hari pertama, kita bisa ada warna lain di Garuda ini,” kata Glenny.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Sugiarto Oentoro, mengatakan pihaknya terus melakukan penyehatan perusahaan dengan mengurangi biaya operasional.

    “Salah satunya itu memang di saat-saat sekarang ini cashflow manajemen itu sangat diperlukan. Karena kita di kondisi yang kritis secara operasional, diakibatkan karena armada kami yang tidak bisa bullish serviceable, yang menekan revenue kami,” ujar Thomas.

    Salah satu langkah penghematan yang dilakukan ialah melalui konsumsi bahan bakar avtur. Thomas mengklaim, Garuda Indonesia sudah menghemat hingga 21 juta liter avtur.

    “Jadi penggunaan avtur, kami juga kita lakukan efisiensi, yaitu pada waktu kita (pesawat) taxi kita pakai menggunakan satu engine supaya menghemat avtur dan itu sudah bisa menghasilkan sekitar 21 juta liter (penghematan),” katanya.

    (shc/hns)

  • Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Kabasarnas Ungkap Beratnya Bencana di Sumatera: Tim SAR Ekstra Kelelahan

    Jakarta

    Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii mengungkap tantangan yang dialami tim penyelamat saat hendak menuju lokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dia mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan pada hari ketiga.

    Hal itu disampaikan Kabasarnas dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). Dia awalnya menjelaskan warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat mencapai 29.445 jiwa.

    “Jumlah warga yang terdampak ada 29.445 di mana kami telah mengevakuasi 128 dalam kondisi meninggal dan dilaporkan 115 masih belum ditentukan,” ujar Syafii dalam rapat.

    Dia mengatakan ada satu helikopter yang dikirimkan ke Padang untuk membantu proses evakuasi. Basarnas juga mengirimkan kapal Ganesha dari Jakarta untuk membantu proses evakuasi.

    “Untuk kekuatan yang dilibatkan khusus di kantor SAR Padang untuk kekuatan yang ada saat ini. Satu pesawat helikopter dan rencananya sekarang dalam perjalanan satu heli akan hadir. Posisi terakhir tadi kami monitor ada di Lampung,” ujar Syafii.

    “Dengan drone kemudian kapal, kapal juga dari kapal Ganesha yang dari Jakarta hari ini kami akan merapat ke sana,” sambungnya.

    Dia menyebut banjir bandang dan longsor membuat tim SAR harus bekerja ekstra melakukan evakuasi. Dia mengatakan wilayah terdampak bencana tersebar di banyak titik.

    “Karena secara spesifik kami sampaikan bahwa kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi ini sebenarnya memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra. Di mana tidak seperti kalau misalkan kita mengalami kedaruratan di gedung atau di titik khusus. Misalkan longsor di satu titik,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan anggota SAR harus menempuh medan berat saat menuju daerah yang terisolir. Kabasarnas mengatakan anggota SAR sudah ekstra kelelahan dalam 3 hari.

    “Namun pada saat bencana banjir, diikuti banjiri bandang, lumpur, longsor jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri pada saat mereka disebar dalam satu titik mereka harus berjalan di situasi kondisi terisolir tidak bisa komunikasi dan di situ sehingga memungkinkan bahwa pada saat 3 hari mereka sebenarnya sudah mengalami ekstra kelelahan,” ujar Syafii.

    Dia mengatakan Basarnas menambah personel dan logistik ke area bencana. Dia berharap hal itu bisa mempercepat proses evakuasi korban.

    “Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan kapal Ganesha yang kami kirimkan ke sana dengan membawa logistik bantuan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/haf)

  • KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    KD, Once, dan Chicha Semangati Anak Penyintas HIV/AIDS

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

  • BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari Nasional 1 Desember 2025

    BMKG Sudah Wanti-wanti Cuaca Ekstrem Sumut 8 Hari Sebelum Bencana, Aceh-Sumbar 4 Hari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengatakan, pihaknya sudah memberi peringatan dini tentang  cuaca ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) sejak 8 hari sebelum bencana terjadi.
    Lalu, untuk di kawasan Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar),
    BMKG
    sudah memberi peringatan sejak 4 hari sebelum bencana. Hal tersebut Teuku sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Berikut kami sampaikan analisis dari BMKG terkait dengan cuaca terkini di Provinsi Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat dalam rentang waktu 27 November hingga 4 Desember 2025,” ujar Teuku.
    “Ini kami sampaikan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan
    press release
    untuk potensi bencana siklon atau
    cuaca ekstrem
    di Aceh dan Sumatera Barat. Ini 4 hari sebelum bencana. Untuk Sumatera Utara,
    press release
    -nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi,” sambungnya.
    Teuku menyampaikan, BMKG pusat telah memberi wewenang kepada Kepala Balai Besar BMKG Wilayah I yang membawahi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk menyampaikan peringatan dini.
    Menurutnya, ketika peringatan disampaikan, sejumlah kepala daerah memberikan respons positif.
    “Ini adalah peringatannya. Beberapa kepala daerah itu langsung memberikan respons positif dengan mengingatkan warganya melalui berbagai kanal. Ini kita sampaikan ke Forkopimda, provinsi, BPBD, semua kami sampaikan. Dan ini terus di-update setiap 2 hari bahwa akan terjadi cuaca ekstrem pada tiga wilayah ini,” imbuh Teuku.
    Per 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatera dan 402 orang masih hilang. Berikut rincian jumlah korban tewas per provinsi.
    Jumlah korban
    banjir Sumatera
    ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lewat siaran pers, Minggu (30/11/2025).
    Di Sumatera Utara, tercatat 217 jiwa meninggal dunia hingga saat ini.
    Di Sumatera Barat, tercatat 129 jiwa meninggal dunia, 118 hilang, dan 16 luka-luka.
    Sementara di Provinsi Aceh, hingga sore kemarin tercatat 96 jiwa meninggal dunia dan 75 jiwa hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    DPR Desak Pemerintah Berlakukan Status Bencana Nasional untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

    Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

    “Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

    Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

    Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi. 

    “Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar,” ujarnya.

    Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

    Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

  • Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Bos Garuda Ungkap Biang Kerok Laba Anjlok

    Jakarta

    PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan laba US$ 37,93 juta atau sekitar Rp 632,03 miliar (kurs Rp 16.663/US$). Perolehan tersebut anjlok 29,65% secara tahunan (year-on-year/YoY).

    Selain itu, perusahaan juga turun sekitar 10,53% YoY menjadi sebesar US$ 842,16 juta atau sekitar Rp 14,03 triliun. Perusahaan mengatakan, faktor utama penyebab dari penurunan kinerja keuangan tersebut ialah program pemeliharaan pesawat.

    “Secara keseluruhan total pendapatan turun 10,5% year-on-year terutama disebabkan oleh program maintenance yang sedang kita lakukan sekarang,” kata Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Oentoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025)

    Thomas menjelaskan, program ini secara sementara mengurangi kapasitas produksi Garuda, hingga mengakibatkan penurunan volume penumpang dan juga cargo. Hal ini akhirnya berdampak pada kinerja pendapatan.

    Risikonya, pendapatan penumpang turun 11,4% secara YoY menjadi US$ 618,91 juta. Demikian pula pendapatan kargo yang mencatatkan penurunan 3,8% menjadi US$ 41,88 juta, dan unscheduled revenue tergerus 17,20% menjadi US$ 93,71 juta.

    Di sisi lain, pendapatan lainnya relatif stabil dengan kenaikan sebesar 1,48% menjadi US$ 87,65 juta. Pendapatan charter tumbuh secara signifikan sebesar 96,3%.

    “Kinerja keuangan kami mencerminkan dampak dari maintenance program kami di fase 1, yang saat ini menjadi fokus utama kami dalam menunjang operasional stabilitas. Program ini secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan laba operasional dan laba bersih akibat berkurangnya ketersediaan pesawat yang bisa serviceable,” ujarnya.

    Meski kinerja perusahaan sempat tertekan, Thomas mengatakan, pendapatan mencatatkan tren kenaikan secara kuartalan pada tahun 2025. Adapun pada kuartal I 2025, tercatat perusahaan membukukan pendapatan Rp 723 juta.

    Kemudian pada kuartal II, pendapatan pulih ke angka Rp 824 juta. Kondisi makin membaik di kuartal III dengan perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp 842 juta.

    Sementara itu, Direktur Teknik Garuda Indonesia, Mukhtaris, melaporkan terkait kesiapan armada. Per November 2025 perusahaan mengoperasikan 58 pesawat, terdiri dari 19 pesawat berbadan lebar dan 39 pesawat berlorong tunggal.

    Sedangkan Citilink mengoperasikan 32 pesawat berlorong tunggal. Dengan demikian, total armada Garuda Indonesia Group mencapai 90 pesawat.

    “Pada Juli lalu Citilink hanya mengoperasikan 21 pesawat, dan kini sudah menjadi 32. Ini hasil kerja kolektif tim teknik, operasional, hingga seluruh unit pendukung untuk memastikan standar keselamatan tetap pada tingkat tertinggi,” ujar Mukhtaris.

    (shc/hns)

  • 286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana alam kini dialifungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600 ribu pengungsi hingga korban bencana alam.

    Dadan menyebut di Aceh ada sekitar 55 SPPG yang siap siaga, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi.

    “Dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga daerah tersebut,” ujar Dadan saat ditemui usai hadir dalam Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Menurut Dadan, SPPG tidak hanya berfungsi melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana. Dadan menerangkan di hari pertama bencana, SPPG menjadi infrastruktur yang paling siap karena sudah memiliki juru masak, peralatan lengkap, sistem pengantaran, dan rantai pasok bahan makanan yang sudah tersedia. Begitu terjadi bencana, Dadan menyebut SPPG langsung beroperasi melayani pengungsi.

    “Memang Pak Sigit (anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya. Beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tambahnya.

    Pengalihan fungsi SPPG ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah situasi darurat. Ketika bencana terjadi, sekolah-sekolah diliburkan, sehingga fasilitas SPPG bisa dioptimalkan sepenuhnya.

    “Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir dimanapun ada. Dan Badan Gizi melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan. Jadi kami tentu saja memerintahkan yang dibutuhkan di saat-saat darurat di lapangan. Dan ketika bencana kan sekolah juga libur, diliburkan sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Wakil Ketua Komisi I DPR desak status bencana nasional untuk Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas bencana hidrometeorologi yang terjadi di sebagian titik di Pulau Sumatera.

    Menurut dia, skala bencana tersebut sangat luas dengan kerusakan yang besar, banyak korban jiwa dan terluka hingga masih banyak korban yang hilang. Selain itu, masih banyak wilayah yang terisolir dan belum bisa mendapat akses bantuan, bahkan sebagian pemerintahan kabupaten pun lumpuh tak berdaya.

    “Melihat situasi ini sudah selayaknya pemerintah segera menetapkan sebagai bencana skala nasional,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

    Dia pun tidak menafikan perhatian pemerintah yang sudah maksimal dilalukan untuk tanggap bencana dengan pengiriman regu penyelamat dari BNPB dan SAR, pengerahan personel TNI/Polri serta pengiriman bantuan logistik.

    Namun, menurut dia, penetapan sebagai bencana berskala nasional akan memberikan dampak psikologis yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang terdampak bencana

    Jangan sampai, kata dia, masyarakat yang terdampak bencana serta pemerintah daerah merasa ditinggal oleh pemerintah pusat hanya gara-gara terlambat menetapkan status bencana menjadi skala nasional.

    “Ini penting untuk menambah kekuatan moril yang sedang terdampak bencana,” kata dia.

    Selain untuk mempercepat dan memperluas cakupan proses tanggap bencana, dia menilai, penetapan bencana berskala nasional juga memiliki sisi lain yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah, yaitu dugaan bencana yang diduga diakibatkan kerusakan hutan.

    Menurut dia, pemerintah pun harus segera terjun mengusut dugaan kerusakan hutan akibat ulah korporasi. Pembiaran korporasi pelaku perusakan hutan akan berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap keamanan dan mengganggu ketahanan nasional.

    “Sudah banyak pihak menyuarakan hal ini, karena kerusakan hutan di berbagai lokasi terlihat nyata melalui citra satelit. Saya berharap pemerintah segara bertindak,” kata legislator yang membidangi urusan pertahanan hingga komunikasi itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.