Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan

    DPR Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Perusak Lingkungan

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan.

    Dia berpendapat, kerugian ekologis dan sosial yang terjadi sudah berada pada tahap darurat, sehingga diperlukan tindakan tegas dan terukur.

    “Saya minta pemerintah mencabut izin semua perusahaan yang terbukti merusak lingkungan di kawasan DAS Batang Toru. Begitu juga perusahaan atau pertambangan lain di berbagai wilayah yang jelas-jelas merusak lingkungan,” kata Juwita, Selasa (2/12/2025).

    Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh lagi bersikap abai terhadap berbagai bencana ekologis yang terus berulang terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan sekitarnya.

    Dia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan, menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, serta menutup seluruh ruang kompromi bagi pelaku perusakan alam.

    “Apa masih kurang warga menjadi korban? Apa masih samar-samar melihat penderitaan warga akibat banjir bandang? Kita semua sudah wajib melakukan tobat ekologis,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban ini.

    Sebelumnya, KLH akan memanggil delapan entitas yang diduga berkontribusi memperparah banjir di DAS Batang Toru, Sumatra Utara karena aktivitas operasionalnya. Hal itu dilakukan untuk menelusuri gelondongan kayu yang terseret banjir bandang di wilayah Sumatra.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan institusi yang dipimpinnya telah mengidentifikasi delapan perusahaan di wilayah terdampak banjir di DAS Batang Toru. Perusahaan-perusahaan ini bergerak di berbagai sektor, di antaranya perkebunan sawit dan tambang emas.

    “Ada delapan yang berdasarkan analisis citra satelit kami berkontribusi memperparah [dampak] hujan ini. Jadi, kami sedang mendalami dan saya sudah minta di Deputi Gakkum [Penegakan Hukum] untuk melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” katanya setelah penyelenggaraan Anugerah Proklim Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). [hen/ian]

  • Produk Lokal Bakal Gantikan Impor Balpres, Pedagang: Baju Bekas Lebih Murah

    Produk Lokal Bakal Gantikan Impor Balpres, Pedagang: Baju Bekas Lebih Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pedagang pakaian impor bekas menanggapi rencana pemerintah untuk mensubstitusi suplai balpres dari luar negeri dengan produk pakaian lokal.

    Dewa Iman Sulaeman selaku Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage Bandung menyampaikan bahwa rencana tersebut harus dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dia menyampaikan bahwa Pasar Gedebage yang menjadi pusat kegiatan thrifting baju impor di Bandung memiliki situasi yang berbeda dengan Pasar Senen, Jakarta.

    “Kalau Senen di [lantai] atas menjual barang bekas, di [lantai] bawah barang baru. Kalau Gedebage semua 100% bekas,” kata Dewa usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (2/11/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa produk baju impor bekas dengan produk lokal memiliki pangsa pasar yang berbeda. Produk baju bekas disebutnya terjangkau oleh masyarakat bawah, sedangkan baju lokal baru belum tentu terjangkau.

    Dewa pun membuka pintu lebar bagi Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang hendak meninjau kegiatan thrifting di Pasar Gedebage, sebagaimana kunjungan serupa ke Pasar Senen beberapa waktu lalu. Menurutnya, kunjungan tersebut akan menjadi kesempatan pedagang untuk bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.

    Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) mengusulkan skema pajak baru agar impor baju bekas dapat dilegalkan.

    WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI mengusulkan penerapan pajak impor pakaian bekas sebagai solusi atas dihentikannya suplai balpres dari luar negeri, sekaligus untuk menambah pendapatan pajak negara.

    “Statement Pak Purbaya [Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan] terakhir itu katanya butuh pemasukan pajak, pajak mana yang mau dinaikkan? Kan ini merupakan suatu kesempatan pajak baru, kategori pajak impor pakaian bekas,” ujar Rahasdikin dalam RDPU.

    Sebelumnya, Kementerian UMKM akan menggodok aturan substitusi baju impor bekas ke produk lokal, sebagai upaya menyelamatkan pelaku usaha dari pelarangan impor pakaian bekas.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menyatakan pemerintah tengah mencari formula agar pedagang tetap bisa bertahan secara ekonomi tanpa melanggar regulasi.

    “Ini kan mereka tetap harus tetap hidup, harus tetap berusaha. Makanya kami carikan formulasi, kami coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi,” kata Temmy saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

  • Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera Nasional 2 Desember 2025

    Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Potong Gaji untuk Bantu Korban Bencana Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menginstruksikan kepada kadernya yang menjadi pejabat publik memotong gajinya untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Langkah pemotongan gaji itu berlaku bagi kader
    PKS
    yang menjabat sebagai anggota legislatif maupun kepala daerah.
    “Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun Kepala Daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Selasa (2/12/2025).
    Ia juga memerintahkan para pejabat publik PKS untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran.
    Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan kepada korban terdampak.
    “Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” tambah Almuzzammil.
    Di samping itu, Almuzzammil mengajak seluruh struktur dan kader untuk peduli dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan lainnya.
    Penyaluran bantuan ini dapat dikoordinasikan melalui struktur Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS di wilayah masing-masing.
    “Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan/atau berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh para korban bencana,” ujar Almuzzammil.
    Sebagai informasi, sebanyak 708 orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni
    Aceh
    , Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapuspedatin) BNPB Abdul Muhari, dalam jumpa pers yang disiarkan oleh akun YouTube BNPB Indonesia pada Selasa (2/12/2025).
    Ia merinci, di Sumatera Utara terdapat 294 orang meninggal dunia dan 155 jiwa hilang. Wilayah yang paling terdampak adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
    “Kemudian untuk Provinsi Aceh. Per hari ini, meninggal dunia 218 jiwa dan hilang masih ada di data kami itu 227 jiwa,” ujar Abdul.
    Terakhir, di Sumatera Barat, jumlah korban jiwa hingga hari ini pukul 16.00 WIB tercatat 196 orang meninggal dunia dan 117 orang masih hilang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pedagang "Thrift" Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas Nasional 2 Desember 2025

    Pedagang "Thrift" Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas Nasional 2 Desember 2025

    Pedagang “Thrift” Ingatkan Purbaya Rakyat Kecil Cuma Mampu Beli Pakaian Bekas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang pakaian bekas (thrift) menyampaikan keluh kesah mereka kepada Komisi VI DPR mengenai kegiatan bisnis pakaian bekas impor yang ditetapkan ilegal oleh pemerintah.
    Ketua Aliansi
    Pedagang Pakaian Bekas
    Gede Bage Dewa Iman Sulaeman mengatakan, sejak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin
    Purbaya Yudhi Sadewa
    menyatakan akan memusnahkan kegiatan bisnis
    pakaian bekas impor
    , para pelaku thrift merasa gundah.
    Sebab, mereka tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupan ke depannya jika bisnis mereka ditutup pemerintah.
    “Kami ini orang yang dituakan dari pengecer pakaian bekas. Dengan riak apa yang terjadi terkait masalah larangan barang bekas ini, ini menjadi gundah terhadap masyarakat pangsa pasar kami, bahwa dengan adanya
    statement
    dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan,” kata Iman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).
    “Kami di sini merasa gundah saat itu. Bagaimana harapan kami ke depan ketika pangsa pasar kami ditutup secara langsung, dan bagaimana kehidupan kami selanjutnya kalau sampai kami tidak berorientasi untuk berdagang lagi,” sambung dia.
    Iman meminta Purbaya dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan kebijakan sementara agar para pedagang thrift bisa berdagang dengan tenang.
    Dia mengkhawatirkan para pedagang yang menjajakan pakaian bekas impor, sekaligus nasib masyarakat kecil yang kerap membeli dagangan mereka.
    “Karena yang saya lihat,
    statement
    dari Menkeu itu sangat tegas sekali bahwa tidak ada tawar-menawar terkait masalah barang ilegal, utamanya barang bekas. Dan memang saya jujur, masyarakat kami itu menjual barang bekas. Tetapi barang bekas ini, ya mohon maaf, kami sudah berjualan puluhan tahun, Pak, dari tahun 90. Dan itu diterima masyarakat menengah ke bawah,” ujar Iman.
    Selain itu, Iman menekankan bahwa selama ini tidak pernah ada kerugian yang ditimbulkan dari hasil jualan pedagang thrift.
    Iman memohon kepada pemerintah agar membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya terkait pakaian bekas impor ini.
    “Yang kita lihat, bahwa masyarakat sekecil ini mampu membeli barang yang kita jual itu dengan harga yang murah, dan bisa layak dipakai oleh mereka-mereka yang ekonominya itu rendah. Jadi, harapan kami untuk pemerintah, tolong Bapak sampaikan sebagai wakil kami, supaya dapat membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya,” kata dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) WR Rahasdikin membeberkan bahwa banyak pedagang memilih berjualan pakaian bekas dengan alasan modal.
    “Kenapa mereka memilih pakaian bekas? Karena harga terjangkau untuk modal mereka. Kalau mereka harus menyewa tempat, itu Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Belum lagi barang. Makanya lebih memilih secara
    online
    menggunakan pakaian bekas, karena harga terjangkau,” papar Rahasdikin.
    Lalu, Rahasdikin mengungkit kebiasaan masyarakat kecil Indonesia yang biasa belanja pakaian satu tahun sekali, utamanya ketika bulan puasa.
    Menurut dia, masyarakat kelas menengah bawah biasa mengutamakan pakaian bekas sebagai baju baru, mengingat pendapatan yang pas-pasan.
    “Karena di Indonesia itu punya kebiasaan, masyarakat berbelanja pakaian itu satu tahun sekali, mohon maaf, biasanya di bulan puasa. Dengan UMR tiap-tiap daerah, mungkin untuk membeli celana seharga Rp 200.000, kalau kita asumsikan satu keluarga punya satu anak, dengan UMR terendah Rp 2,5 juta, untuk beli pakaian tiap bulan kayaknya berat. Makanya mereka beralih ke pakaian bekas,” kata Rahasdikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua PPP Jatim: Jangan Lagi Ada Keputusan Politik Pragmatis

    Wakil Ketua PPP Jatim: Jangan Lagi Ada Keputusan Politik Pragmatis

    Jember (beritajatim.com) – Partai Persatuan Pembangunan kini dalam kondisi terpuruk. Peringatan penting kepada seluruh pengurus dan kader partai untuk kembali ke basis ideologis dan tidak bersikap pragmatis dalam berpolitik.

    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jatim Mujahid Anshori mengatakan, selain gagal masuk DPR RI, jumlah kursi PPP di parlemen tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur pun berkurang dratis.

    Saat ini PPP hanya punya 90 kursi di 38 DPRD kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sebelumnya, dalam Pemilu 2019, PPP mengantongi 125 kursi.

    “Jadi kita kehilangan kursi yang sangat banyak. Dari lima DPRD kabupaten kota, sekarang sembilan DPRD kabupaten kota, PPP tidak punya kursi,” katanya, dalam acara silaturahmi ulama dan Majelis Taman Surga PPP, di Pondok Pesantren Darus Sholah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/12/2025).

    Mujahid mengajak seluruh kader dan pengurus PPP untuk mengambil pelajaran dari Perang Uhud. “Saat ini situasinya (PPP) sama seperti umat Islam yang sedang mengalami kekalahan dalam Perang Uhud,” katanya.

    Mujahid meminta agar kader dan pengurus PPP meniru Nabi Muhammad SAW yang tidak menyalahkan umat dan berfokus pada langkah ke depan. “Pasca Perang Uhud, Islam tidak pernah kalah sampai penaklukan Kota Mekkah,” katanya.

    “Mudah-mudahan dengan semua yang dialami PPP saat ini, kita memperbanyak doa kepada Allah, bekerja keras, dan ketiga, membangun soliditas kekompakan, Kita harus bergandengan tangan, tekan ego yang sedalam-dalamnya. Kalau ini terjadi, saya punya keyakinan seperti pasca Perang Uhud, pasca ini PPP tidak akan pernah kalah,” kata Mujahid.

    Mujahid juga mengingatkan pentingnya PPP untuk kembali ke pondok pesantren dan umat sebagai basis ideologis. “Kalau PPP ingin besar, ingin, menang jangan sekali-kali pimpinan partai ini mengambil keputusan-keputusan pragmatis, keputusan-keputusan yang sifatnya duniawi, tapi betul-betul keputusan-keputusan yang ideologis yang dilandasi oleh syariat Islam,” katanya. [wir]

  • Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Menteri Rosan Targetkan Pabrik Hilirisasi Kelapa Rp1,66 triliun Rampung 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menargetkan pembangunan pabrik untuk menunjang hilirisasi kelapa rampung pada 2026.

    Adapun pabrik itu bakal dibangun di Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi mencapai US$100 juta atau setara Rp1,66 triliun (asumsi kurs Rp16.627 per US$).

    “Insya Allah pada tahun 2026 ini pabriknya akan selesai Di daerah Morowali dan itu akan menyerap 500 juta butir kelapa setiap tahunnya,” ucap Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (2/12/2025).

    Menurut Rosan, pembangunan pabrik itu dapat menciptakan 10.000 lapangan kerja baru.

    Dia menjelaskan, hilirisasi kelapa penting dan memiliki peluang tersendiri. Rosan menyebut, selama ini kelapa mentah hanya diekspor ke China untuk diolah oleh negara tersebut.

    Oleh karena itu, pihaknya pun membujuk China untuk membangun pabrik pengolahan kelapa di Tanah Air. Dia menilai, langkah ini dapat menguntungkan kedua negara.

    “Kami terbang ke sana [China], menyakinkan mereka untuk membuka pabriknya di sini, sehingga harga kelapanya juga makin meningkat di sini. Karena mereka tidak lagi perlu memperlakukan biaya logistik pengiriman kelapa dari Indonesia ke China,” jelas Rosan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini pemerintah juga berencana memulai hilirisasi kelapa di daerah lain. Adapun daerah yang dibidik seperti Riau.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan harga kelapa bulat di tingkat petani dapat mencapai level Rp6.000 per butir. 

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menuturkan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah dari sektor kelapa dan produk turunannya. 

    Amran menyatakan harga kelapa di sejumlah daerah telah menunjukkan tren kenaikan signifikan sejak program hilirisasi berjalan dari Rp600 per butir menjadi Rp3.500 per butir.

    “Yang jelas, harga, kami baru kunjungan di Maluku Utara, harga kelapa, sebelum kita hilirisasi, harganya Rp600 per biji. Sekarang Rp3.500 per biji, itu naik kurang lebih 500%. Dan kita harap, harusnya harganya minimal Rp5.000. Dan bisa naik 1.000%, harusnya. Rp6.000 berarti [naik] 1.000%,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).  

    Secara teori, lanjut dia, hilirisasi kelapa akan meningkatkan nilai ekonomi hingga Rp2.400 triliun dari sebelumnya hanya Rp24 triliun. 

    “Komoditas yang selama ini kita ekspor, contoh kelapa nilainya Rp24 triliun sekarang ekspor kita. Kita terbesar nomor satu dunia,” imbuhnya.

    Ke depan, Amran optimistis hilirisasi komoditas pertanian, termasuk kelapa dan gula, akan menciptakan 1,4 juta lapangan kerja langsung di sektor perkebunan dan peternakan, serta total 3 juta tenaga kerja dalam jangka menengah. 

    Selain kelapa, Amran menargetkan Indonesia swasembada gula putih pada 2026, sekaligus mengembalikan kejayaan industri gula nasional seperti era kolonial.

  • Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural Nasional 2 Desember 2025

    Ketua Komisi III: Reformasi Polri Harus Dimaksimalkan di Kultural
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural.
    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat panitia kerja (panja)
    reformasi kepolisian
    , kejaksaan, dan pengadilan, di Ruang Rapat
    Komisi III
    , Kompleks Parlemen, Jakarta.
    “Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar
    Habiburokhman
    , Selasa (2/12/2025).
    Habiburokhman mengatakan,
    Polri
    selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
    Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian.
    Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian.
    “Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman.
    Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang.
    Di dalamnya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru.
    “Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman.
    ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S Ilustrasi polisi amankan demo di Jakarta pada 19 Oktober 2025
    Dalam kesempatan berbeda, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui, pekerjaan rumah terbesar dalam
    reformasi Polri
    berada di aspek kultural.
    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR yang membahas penegakan reformasi hukum di Indonesia, pada Selasa (18/11/2025).
    “Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami yang kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapam masyarakat adalah reformasi di bidang kultural,” ujar Dedi di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga mengakui bahwa demonstrasi pada akhir Agustus dan awal September 2025 menjadi titik balik Polri untuk melakukan perbaikan.
    “Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus kelabu dan black September, kami sebenernya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri,” ujar Dedi.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kata Dedi, berpesan agar institusi kepolisian tidak lelah untuk terus memperbaiki diri.
    “Reformasi Polri ini berjalan secara terus menerus hingga hari ini, sesuai dengan arahan dan perintah Kapolri, kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki diri,” ujar Dedi.
    Setidaknya terdapat empat fokus transformasi Polri, yakni di bidang organisasi, operasional, pengawasan, dan pelayanan publik.
    “Ini terus menjadi catatan kami untuk kami melakukan perbaikan-perbaikan juga,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Disahkan di Paripurna

    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Disahkan di Paripurna

    Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, RUU Penyesuaian Pidana bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan langkah reorientasi filosofis terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

    “Hukum pidana tidak boleh lagi menjadi alat negara untuk memenjarakan rakyat miskin akibat kemiskinan struktural. Penghapusan kurungan jangka pendek, konversi menjadi denda berbasis kategori, serta peniadaan pidana minimum untuk pelanggaran ringan merupakan bentuk emansipasi kelas bawah dari warisan kolonial yang represif,” kata dia dalam keterangannya.

    Melalui RUU ini, negara dapat mengalihkan sumber daya dari mekanisme represif menuju pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

    “Wujud negara kesejahteraan adalah memiskinkan penjara dan memperkaya kemanusiaan,” ungkap Henry.

    Dia juga menyoroti pentingnya penguatan restorative justice serta keberadaan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, sebagai ekspresi solidaritas sosial bangsa Indonesia.

    Henry optimis reformasi hukum merupakan titik balik sejarah, pergeseran dari sistem pidana kolonial yang menindas menuju sistem hukum yang membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan.

    “Memberikan kesempatan kedua agar seseorang tetap dapat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat adalah inti dari keadilan yang berperikemanusiaan,” kata dia.

  • Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko PM Muhaimim Iskandar (Cak Imin) yang mengajak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tobat nasuha terkait bencana alam di Sumatera.

    Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka.

    “Tobat Nasuha” dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Anggota DPR itu mengaku cukup lama mengawal sektor kehutanan. Menurutnya, sesama menteri Kabinet Merah Putih lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menangani dampak bencana.

    “Sebagai seorang Menko, Cak Imin memahami tentang kerusakan hutan bukan terjadi sebulan 2 bulan. Bahkan bukan setahun 2 tahun yang lalu, tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15 -20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya,” sambung Anggota Komisi IV DPR ini.

    “Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka,” ujar Firman.

    Oleh karena itu, Firman menyarankan agar para menteri lebih konsentrasi membantu Presiden Prabowo menyelesaikan masalah korban bencana daripada saling menyalahkan. Dia berharap agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka.

  • Kemenkes Sayangkan Aksi Guru Besar Kedokteran di Tengah Bencana Sumatera

    Kemenkes Sayangkan Aksi Guru Besar Kedokteran di Tengah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Di tengah situasi bencana alam Sumatera, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyesalkan aksi sejumlah guru besar yang dinilai tidak sensitif pada kondisi nasional. Alih-alih berfokus pada penanganan krisis, aksi tersebut dinilai hanya menyoroti kepentingan segelintir pihak.

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, menegaskan saat ini seluruh energi bangsa seharusnya diarahkan pada upaya penyelamatan nyawa dan pelayanan darurat.

    “Di tengah bencana seperti ini, prioritas kita satu, membantu warga yang terdampak. Sangat disayangkan jika ada pihak yang justru membangun polemik di ruang publik,” ujar Aji dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Selasa (5/12/2025).

    Aji menilai kapasitas intelektual dan pengalaman para guru besar mestinya bisa menjadi motor penguatan respons bencana, bukan menambah kegaduhan.

    “Keilmuan para guru besar itu sangat berharga. Akan jauh lebih bermakna jika diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam penyelamatan nyawa, evakuasi, hingga pelayanan medis,” lanjutnya.

    Masalah Dokter Spesialis: Bukan Isu Baru, Sedang Dikejar Solusinya

    Terkait kritik mengenai kekurangan dokter spesialis, termasuk contoh kasus kematian ibu hamil yang kerap disebut, Kemenkes menilai hal itu justru mengonfirmasi persoalan klasik yang sudah lama menjadi tantangan nasional. Kekurangan dokter spesialis obgyn dan anestesi, terutama di wilayah timur Indonesia, menurut Aji, adalah realitas yang kini sedang dihadapi dengan langkah konkret.

    “Ini bukan masalah baru. Karena itulah kami mempercepat produksi dokter spesialis melalui pendidikan berbasis rumah sakit, RSPPU. Lulusan nanti langsung disiapkan bertugas di daerah-daerah yang paling membutuhkan, termasuk DTPK,” jelas Aji.

    Program percepatan pemenuhan tenaga medis dilakukan melalui kerja sama erat antara Kemenkes, Kemendikti, universitas, dan rumah sakit pendidikan. Seluruh pihak disebut Aji tengah bergerak dalam satu arah, memastikan daerah kekurangan dokter spesialis segera mendapatkan tenaga yang layak.

    “Distribusi dokter memang tidak merata. Dan itu harus direspons dengan kebijakan nyata, bukan hanya kritik di momen yang tidak tepat,” tegasnya.

    Fokus Utama: Meringankan Beban Korban Bencana

    Di tengah kondisi darurat, Kemenkes mengajak semua pihak, termasuk kalangan akademisi untuk turun tangan membantu. Bagi Kemenkes, menunda polemik demi mengutamakan kemanusiaan adalah sikap yang semestinya diambil bersama.

    “Saat saudara-saudara kita sedang berjuang di pengungsian, kita seharusnya hadir untuk membantu mereka. Mari kedepankan empati, kolaborasi, dan kerja nyata,” tutup Aji.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)