Kementrian Lembaga: DPR RI

Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok Nasional 3 Desember 2025

Ketua MPR China Wang Huning Tiba di Jakarta, Bakal Bertemu Prabowo Besok
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China, Wang Huning, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (3/12/2025) pukul 13.25 WIB.
Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara
Indonesia
dan
Tiongkok
, khususnya di bidang
diplomasi parlemen
dan pembangunan kemitraan masa depan.
Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (3/12/2025), setiba di bawah tangga pesawat,
Wang Huning
disambut oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk RRT, Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia, Wang Lutong.
Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan.
Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi.
Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.
Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting pada Kamis (4/12/2025).
Ia akan menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis besok.
Selain itu, Ketua MPR RRT juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 19:16
Wamendag dorong produk RI lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti mendorong para pelaku usaha di Tanah Air menghasilkan produk, yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan agar semakin diterima pasar global.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, saat ini produk-produk berkelanjutan telah menjadi tren global.

“Saya melihat negara di kawasan Eropa dan Amerika saat ini telah mulai memiliki minat pada produk-produk yang sustainable atau lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya rasa para pelaku usaha dan industri di tanah air dapat lebih lagi memperhatikan aspek hijau dari produksi dan keberlanjutan dari bahan baku mereka,” kata Wamendag Roro Esti saat acara talkshow bertajuk “Aksi Nyata untuk Bumi Lestari” di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar itu menambahkan dalam upaya menciptakan masa depan yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pada periode Januari-Oktober 2025, Indonesia meraih surplus perdagangan internasional cukup signifikan yakni sebesar 33,5 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM, yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan kegiatan usaha di sektor pertambangan dan perkebunan bersinggungan dengan lingkungan hidup.

Oleh karenanya, ketika mendapat mandat menjadi Menteri ESDM, Bahlil menjadikan isu lingkungan ini sebagai input konstruktif dalam pembuatan kebijakan dan tata kelola terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diarahkan bagi pelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sementara, Wakil Menteri ESDM Yuliot memaparkan kontribusi nyata sektor energi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup salah satunya adalah pengembangan roadmap infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang berkapasitas 69,5 GW dan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) yang masuk dalam RUPTL PLN 2025-2034.

Wamen Yuliot menambahkan roadmap tersebut memperhitungkan sebaran potensi EBT di masing-masing kawasan di Indonesia dan juga memperhitungkan jaringan transmisi sepanjang 47.768 kilometer sirkuit.

Yuliot juga menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi, inilah yang perlu kita lakukan, bagaimana kita melakukan aksi nyata, itu sesuai dengan topik kita hari ini untuk bumi yang lebih lestari. Jadi kegiatan-kegiatan ini akan memberikan dampak, aksi nyata,” ujar Yuliot.

Sedangkan, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menegaskan komitmen Indonesia terhadap isu lingkungan dan energi semakin menguat seiring perubahan struktur kemitraan di parlemen pada periode 2024-2029.

Ia menuturkan posisi Indonesia dalam isu lingkungan hidup sangat kuat, baik secara internal maupun eksternal.

Hal ini tampak dari keberadaan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai kementerian khusus serta penguatan mitigasi lingkungan dalam proses perizinan pertambangan di bawah Kementerian ESDM.

Sementara itu, pegiat lingkungan Nadia Mulya memaparkan ancaman besar yang kini dihadapi manusia akibat polusi plastik.

Dalam sebuah riset, ia menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki kandungan mikroplastik tertinggi dibanding banyak negara lain.

Karena itu, ia bersama gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mendorong keberanian pemerintah dalam kebijakan fiskal.

“Cukai bijih plastik adalah instrumen penting. Plastik telah terbukti membahayakan dan kita memerlukan pembatasan berbasis regulasi agar perubahan terjadi secara sistematis,” ucap Nadia.

Hadir pula dalam acara Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono secara daring dan akademisi Natalis Situmorang.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:41
Banggar sarankan dana “on call” Rp4 triliun dipakai untuk bencana di Sumatera

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyarankan dana on call atau dana siap pakai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun bisa digunakan untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatera.

Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

“Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan sedih menyaksikan di berbagai media ada warga yang melakukan penjarahan toko dan gudang Bulog.

Said meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup sehingga melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalam hatinya tidak ingin dilakukan.

Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.

Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma. “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang,” ucapnya.

Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.

Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.

Said menyebut bencana di tiga provinsi itu sangat memilukan sehingga seluruh masyarakat harus berduka secara nasional.

Atas hal tersebut, ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan korban diharapkan meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik.

“Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 18:33
Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.

Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

“Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

“Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.

“Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

“Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

“Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 17:37
Anggota DPR Desak Pemerintah Moratorium Izin Penggunaan Kawasan Hutan Pascabencana Sumatra

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan Aceh mengalami pengurangan tutupan hutan signifikan pada periode 1990 sampai 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir di Sumatera.

“Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh,” kata Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Hanif menyebutkan, di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Utara, tepatnya di Batang Toru terdapat pengurangan hutan hingga 19 ribu hektare. Sedangkan, di Sumatera Barat pengurangan hutan 10.521 hektare.

“Di Batang Toru, terdapat pengurangan hutan sampai di angka di slide nomor 51. Ada pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Selanjutnya di DAS Sumatra Barat, kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektare,” bebernya.

Menurut Hanif, bencana banjir dan longsor Ach dipicu oleh siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrem. Pada puncaknya, curah hujan tercatat mencapai 300–400 mm.

“Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar,” ujarnya.

03/12/2025 17:15
Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengatakan pihaknya tidak ragu untuk memberi sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang kebijakannya merusak lingkungan.
“Jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bilamana berdasarkan kajian ilmiah, kebijakannya memperburuk kondisi lanskap,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Sebab, kata dia, pemda juga berkontribusi dalam merusak bentang alam wilayahnya, sehingga terjadilah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hanif menekankan, berdasarkan undang-undang, semua pencemar wajib membayar denda.
Berhubung banjir di Sumatera ini menimbulkan korban jiwa, maka
Kementerian LH
juga akan melakukan pendekatan pidana.
Dia berharap, ke depannya sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera.
“Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” jelasnya.
“Kami telah mereview, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS (Daerah Aliran Sungai) itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” imbuh Hanif.
Diketahui, berdasarkan data BNPB yang dilansir situs BNPB per 16.00 WIB sore ini, korban tewas akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang.
Sementara, korban hilang sebanyak 612 orang. Korban luka-luka mencapai 2,6 ribu jiwa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/12/2025 16:06
Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

“Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK dan BEI, di Jakarta, Rabu.

Komisi XI DPR RI juga menyetujui OJK untuk menyusun kebijakan free float baru, di antaranya mencakup perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham per-IPO.

Kemudian, menyetujui usulan yang mewajibkan perusahaan tercatat baru untuk mempertahankan minimal free float saat tercatat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan.

Dalam Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI memberikan penguatan bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pengaturan terkait regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.

“Komisi XI DPR RI menyetujui upaya OJK dan BEI untuk meningkatkan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Dolfie.

Di sisi lain, Dolfie mengingatkan bahwa penyesuaian free float harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dirancang secara bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, serta tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, khususnya mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

Kebijakan free float merupakan aturan batas jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas kepada publik.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:53
BPJPH sebut edukasi menjadi fondasi penguatan ekosistem halal

Edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal.

Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa edukasi halal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Tertib Halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.

“Ketika masyarakat memahami urgensi standar halal dan para produsen produk atau pemilik usaha juga menerapkannya, maka ekosistem halal akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan pemahaman publik terkait urgensi sertifikat halal dinilai juga menjadi kunci literasi halal sekaligus memastikan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

“Oleh karena itu, edukasi halal harus dipandang sebagai bagian dari pembentukan kultur atau budaya halal,” katanya lagi.

Haikal mengatakan, selama ini BPJPH terus memperluas jangkauan literasi melalui sosialisasi, edukasi, publikasi, literasi, pendampingan, bahkan hingga fasilitasi sertifikasi halal.

Upaya ini termasuk untuk para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta aktor-aktor layanan sertifikasi halal di luar BPJPH seperti para pendamping Proses Produk Halal (PPH), penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.

Lebih jauh, langkah ini digalakkan juga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, perguruan tinggi, pusat halal (halal center), pakar, peneliti, komunitas, swasta, asosiasi, tokoh masyarakat, dan sebagainya.

“Upaya kolaboratif ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014,” kata Haikal.

“Melalui edukasi yang merata dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, BPJPH berharap ekosistem halal nasional tumbuh menjadi lebih kuat, inklusif, produktif dan berkelanjutan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:35
Baleg DPR harmonisasi RUU PSDK cegah ego sektoral Polri-Kejaksaan

Saya lebih menebalkan tentang kedudukan LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), yang kedua tentang koordinasi, kinerja koordinatif antara LPSK dengan aparat penegak hukum

Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) untuk mencegah ego sektoral antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan harmonisasi RUU tersebut seyogyanya jangan menimbulkan perbedaan-perbedaan tentang kedudukan lembaga dalam mengurus pelindungan saksi dan korban, melainkan harus bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

“Saya lebih menebalkan tentang kedudukan LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), yang kedua tentang koordinasi, kinerja koordinatif antara LPSK dengan aparat penegak hukum,” kata Bob di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dalam rapat itu, Baleg DPR RI menghadirkan Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana hingga Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Agus Nugroho.

Bob mengatakan bahwa Polri dan Kejaksaan memegang peranan penting dalam pelindungan saksi dan korban, khususnya dalam tahap penyelidikan, penyidikan, maupun pemungutan.

Dia menjelaskan bahwa revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban itu akan lebih banyak mengandung muatan materi untuk memperkuat independensi dari LPSK, meskipun irisan proses hukumnya tetap dalam lingkup pro yustisia.

“Tetapi dari sisi hak asasi manusia ini juga perlu menjadi perhatian dari sisi perundang-undangan,” kata dia.

Di sisi lain, dia pun ingin mendengar masukan dari Polri maupun Kejaksaan dalam evaluasi penerapan UU yang lama, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam melindungi saksi dan korban, baik mengatasi ancaman fisik maupun psikis.

“Undang-undang saat ini sebenarnya lebih cenderung kepada sosok maupun kedudukan, eksistensi daripada lembaga LPSK,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

03/12/2025 15:12
Menteri LH Cabut Izin 8 Perusahaan yang Diduga jadi Biang Kerok Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

“Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami,” ujarnya.

03/12/2025 14:59