Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Wapres Gibran Kunjungi Posko Pengungsi Banjir Bandang di Kabupaten Agam Sumbar

    Wapres Gibran Kunjungi Posko Pengungsi Banjir Bandang di Kabupaten Agam Sumbar

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Jorong Sungai Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gibran memastikan kehadirannya untuk mempercepat pendistribusian bantuan ke korban.

    Pantauan detikcom di lokasi, Wapres Gibran tiba sekitar pukul 07.45 WIB, Kamis (4/12/2025). Gibran didampingi Wamendagri Bima Arya, Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benni Warlis. Saat di posko pengungsian, Gibran sempat berbincang dengan pengungsi di lokasi dan terlihat mencatat beberapa keluhan pengungsi.

    Setelah itu, Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada pengungsi di lokasi. Ia juga menyampaikan duka cita terhadap korban tewas. Selain itu Gibran mengaku diberi tugas dari Prabowo untuk membantu percepatan distribusi bantuan ke korban.

    “Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan, pemulihan pasca bencana ini,” kata Gibran dalam sambutannya.

    Gibran mengatakan pengiriman bantuan akan terus dipercepat menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Selain itu, pihaknya juga meminta percepatan perbaikan akses komunikasi, kesehatan, sekolah hingga infrastruktur.

    Lebih lanjut, Gibran juga meminta agar lansia dan anak-anak diprioritaskan. Ia juga meminta ketersediaan makanan 3 kali sehari dan air bersih di tenda pengungsian.

    Ia menegaskan bahwa warga Sumatera tidak sendiri, pemerintah pusat akan membantu di lapangan. Hal itu sesuai dengan perintah Prabowo mempercepat pemulihan.

    “Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak sekolahnya dan lain-lain akan kami prioritaskan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk percepat pemulihan, jadi Bapak/Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami akan terus ke lapangan,” katanya.

    Dilansir Antara, Gibran bertolak menuju Sumatera guna meninjau tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran bertolak dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis sekitar pukul 05.00 WIB menuju Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat.

    (yld/zap)

  • Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Perkuat Strategi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan setiap Warga Negara

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.

    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 

    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 

    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 

    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 

    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 

    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 

    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 

    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 

    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 

    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 

    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 

    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 

    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 

    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 

    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 

    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 

    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 

    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 

    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 

    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 

    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 

    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 

    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 

    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 

    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 

    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

    Jakarta: Perkuat strategi dan implementasi berbagai kebijakan yang ada untuk mewujudkan sistem perlindungan bagi setiap warga negara sesuai amanah konstitusi UUD 1945.
     
    “Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini adalah pengkhianatan cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang beradab,  kita harus memberi perhatian serius terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema TPPO 2025: Wajah Baru Perbudakan Modern terhadap Perempuan & Anak yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 3 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Rinardi, S.E., M.Sc. (Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H (Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri), dan Romo Paschal (Ketua Harian Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang /Jarnas Anti TPPO) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Nurhadi, S.Pd., M.H. (Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, sejumlah peraturan perlindungan yang ada harus bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. 
     
    Karena, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, meski negara sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah munculnya kasus perdagangan orang, ternyata kerja paksa dan perbudakan modern masih terjadi di depan mata. 
     
    Apalagi, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, modus TPPO saat ini semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak terkait dapat bergandeng tangan untuk melakukan tindakan nyata dalam membangun sistem perlindungan menyeluruh bagi segenap bangsa Indonesia. 
     
    Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi mengungkapkan, kasus perdagangan orang semakin marak karena saat ini masih terjadi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang nonprosedural. 
     
    Menurut Rinardi, sejumlah modus operandi dilakukan oleh pelaku TPPO antara lain dengan rekrutmen melalui media sosial dan peran ganda dari lembaga pelatihan kerja yang melatih pekerja sekaligus menempatkan pekerja ke negara tujuan. “Ini melanggar aturan,” ujar Rinaldi. 
     
    Pada penempatan PMI di Jepang dan Kamboja misalnya, ujar Rinardi, perekrutan PMI seringkali dibungkus dengan program magang di perusahaan. 
     

     
    Menurut Rinardi, maraknya kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI dipicu kerentanan ekonomi dan literasi digital yang rendah. 
     
    Mirisnya, tambah dia, para PMI yang diberangkatkan secara ilegal itu berpendidikan D3 ke atas. 
     
    Ketua Harian Jarnas Anti TPPO, Romo Paschal mengungkapkan, pelaku TPPO terus berinovasi dengan mengubah modus dan memanfaatkan celah sistem yang ada. 
     
    Sebagai misal, tambah Paschal, pola rekrutmen melalui digital, agensi ilegal, dan melibatkan keluarga atau komunitas. 
     
    Diakui Pascal, pelaku TPPO ini lintas negara dengan jangkauan sebaran korban dari berbagai negara. 
     
    Sangat disayangkan, ujar dia, negara belum memiliki mekanisme real time monitoring terkait kasus-kasus TPPO melalui digital. 
     
    Selain itu, tambah dia, pengawasan agensi tenaga kerja juga lemah dengan verifikasi dokumen yang hanya formalitas. 
     
    Paschal menilai, program pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh struktur sosial akar rumput. 
     
    Analisis Kebijakan Madya Bidang Pid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Tunggul Sinatrio mengungkapkan, TPPO berevolusi  menjadi perbudakan modern dengan memanfaatkan piranti digital. 
     
    Menurut Tunggul, korban TPPO didominasi perempuan dan anak dengan melibatkan sindikat lintas negara. 
     
    Dampak dari evolusi TPPO itu, ungkap Tunggul, eksploitasi korban semakin kompleks. Selain menyasar fisik, korban juga dieksploitasi secara digital. 
     
    Menurut dia, kasus-kasus TPPO memanfaatkan semua jalur perjalanan ke luar negeri melalui darat, laut, dan udara. 
     
    Dalam upaya penanganan kasus-kasus TPPO itu, menurut Tunggul, pihaknya mengintegrasikan kerja sejumlah bagian terkait di kepolisian, termasuk membuat SOP terpadu. 
     
    Tunggul mengusulkan pembentukan lembaga vokasi migran sebagai bagian dari upaya untuk mencegah kasus TPPO semakin meluas. 
     
    Tim Pengawas DPR RI Terhadap Perlindungan PMI, Nurhadi berpendapat, TPPO merupakan kejahatan modern yang bekerja dalam sebuah jaringan. 
     
    Menurut Nurhadi, saat ini kita sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan yang bergerak sangat cepat dengan memanfaatkan celah hukum yang ada. 
     
    Menyikapi kondisi tersebut, Nurhadi mengusulkan lahirnya aturan perundangan yang mampu menjawab ancaman TPPO yang semakin kompleks. 
     
    Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan, berbagai media memberitakan penangkapan sindikat pelaku TPPO, tetapi korban perdagangan orang di Kamboja terus meningkat. 
     
    “Kalau sindikasinya tidak dihabisi di satu pihak dan di lain pihak lapangan kerja langka, korban akan terus berjatuhan,” ujar Saur. 
     
    Saur mengaku khawatir daftar pelaku TPPO yang pernah diungkap Mahfud MD ketika menjadi Menkopolkam, hanya daftar saja. Tidak benar-benar dibongkar. 
     
    Yang harus dilakukan, tegas Saur, harus serius untuk mengungkap dan menghabisi sindikatnya

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pasrah jika harus direshuffle imbas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat lantaran dinilai gagal mengawasi lingkungan. 

    Hal itu disampaikan Hanif menanggapi ramainya desakan mundur dari sejumlah kalangan masyarakat di media sosial terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. 

    Hanif mengatakan, pihaknya akan berupaya bertanggung jawab dan melaksanakan pembenahan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. 

    “Ya saya akan berusaha sepenuh tenaga. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua. Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” ujar Hanif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember. 

    “Tapi kita enggak menyalahkan ya, pokoknya yang penting landscape-nya kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas (landscape),” sambungnya. 

    Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait isu pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang dang longsor di wilayah Sumatera.

    BEM SI meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.

    “Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” kata Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa. 

  • Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan mekanisme penyaluran bantuan logistik ke wilayah bencana yang sulit dijangkau tidak akan sembarangan.
    Hal ini menyusul viralnya video bantuan yang dilempar dari
    helikopter
    hingga membuat paket bantuan pecah dan tidak dapat digunakan warga.
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
    BNPB
    , Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tim BNPB telah menelusuri video tersebut.
    Berdasarkan pengecekan awal, aksi pelemparan bantuan itu dilakukan dari helikopter yang ditumpangi oleh pejabat daerah.
    “Yang bersangkutan mengatakan itu akan membuat video klarifikasi. Jadi kita tunggu saja nanti video klarifikasi dari Tapanuli Tengah,” ujar pria yang akrab disapa Aam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (3/12/2025).
    Aam menegaskan bahwa tindakan melempar bantuan dari udara oleh pihak nonprofesional tidak sesuai dengan SOP BNPB.
    Menurutnya, penyaluran logistik melalui airdropping harus dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian khusus.
    “SOP kita bahwa dropping logistik dari udara harus dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Udara atau perwira TNI maupun Polri yang sudah biasa melakukan airdropping,” kata Aam.
    “BNPB tidak membenarkan airdrop dilakukan oleh orang sipil,” tegasnya.
    Selama ini, kata Abdul, airdrop BNPB dilakukan langsung ke titik kantong pengungsian dan telah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk ketinggian pesawat, kecepatan angin, serta jenis kemasan logistik agar tidak rusak saat mendarat.

    Karena itu, praktik sembarangan seperti dalam video viral tersebut berpotensi membahayakan warga serta membuat bantuan tidak sampai dengan layak.
    Untuk mencegah kejadian serupa, BNPB memperkuat kembali SOP internal dan memastikan setiap helikopter atau pesawat yang dikerahkan dalam operasi kemanusiaan menaati aturan tersebut.
    “Mulai sekarang, heli dan pesawat yang dioperasionalkan BNPB wajib mengikuti SOP airdropping secara penuh. Penyaluran hanya boleh dilakukan oleh perwira TNI atau Polri berpengalaman, tidak boleh sipil,” jelasnya.
    Menanggapi insiden viral bantuan bencana yang dijatuhkan sembarangan dari helikopter hingga rusak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah memperbaiki mekanisme distribusi logistik melalui udara, terutama untuk daerah yang tidak memiliki landasan pendaratan helikopter dan masih terisolir.
    “Sekarang kantong bantuannya sudah diperbaiki. Dilapis-lapis, menggunakan tali, dan dijatuhkan dengan prosedur yang lebih aman. Ini terus-menerus kita perbaiki,” jelasnya.
    Menurut dia, medan berat membuat pemerintah harus menggunakan berbagai metode inovatif demi memastikan bantuan tiba di tangan warga secepat mungkin.
    “Jadi mungkin mereka berusaha yang terbaik layak untuk memberikan dukungan paling tidak untuk kesempatan pertama diberikan sambil mencari cara yang terbaik, yang lebih dekat lagi kepada yang lebih membutuhkan bantuan,” ungkap dia.
    Pratikno menegaskan bahwa pemberian bantuan dengan cara menjatuhkan dari helikopter tidak bermaksud buruk, hanya saja memang wilayah yang sulit untuk penyaluran.
    “Jadi kalau toh itu dikirim terus terjadi beberapa (hal yang tidak diinginkan) ini memang itu mungkin karena kesulitan medan saja. Kalau pemahaman saya seperti itu, ini mungkin medannya saja yang sulit,” tegasnya.
    Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa
    penyaluran bantuan
    bencana harus mengikuti prosedur yang ketat demi menjamin keamanan, kelayakan, dan keadilan bagi para penyintas.
    Ia menyoroti bahwa kecepatan distribusi tidak boleh mengorbankan mutu maupun keselamatan penerima bantuan.
    “Penyaluran bantuan harus berpegang pada prinsip aman, layak, dan terencana. Tidak boleh hanya mengejar cepat tetapi justru mengorbankan kualitas,” ujar Dini.
    Menurutnya, bantuan logistik pokok seperti makanan, air bersih, dan sembako wajib disalurkan dengan metode yang menjamin barang tiba dalam kondisi baik.
    Ia menegaskan bahwa metode penjatuhan dari udara atau airdrop hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat ekstrem ketika seluruh akses darat dan laut benar-benar terputus.
    “Airdrop itu opsi terakhir. Kalau digunakan pun harus memakai kemasan khusus agar tidak rusak ketika dijatuhkan,” jelasnya.
    Dini menekankan bahwa dalam kondisi di mana akses darat atau laut masih memungkinkan, distribusi logistik harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal, pemerintah daerah, dan mekanisme penyaluran resmi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko baru.
    “Pemberian bantuan harus disertai standar kemasan yang cocok untuk kondisi tersebut agar barang tidak rusak saat jatuh. Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat/laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB, pemerintah daerah, dan BPBD bertanggung jawab memastikan bahwa setiap paket bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak.
    Pemeriksaan mutu sebelum penyerahan wajib dilakukan, termasuk penerimaan laporan atau pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak sesuai.
    “BNPB bersama pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap paket bantuan masuk ke tangan penerima akhir dengan kondisi layak termasuk pengecekan mutu sebelum diserahkan serta menerima pengaduan jika ada bantuan rusak atau tidak layak,” ujarnya.
    “Selain itu, perlu dipastikan juga siapa yang mendapat, kapan penyalurannya, serta pengaduan atau laporan jika ada bantuan yang rusak/tak layak. Hal ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan bantuan tepat sasaran,” tambah dia.
    Senada dengan Menko Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut kondisi medan menjadi faktor utama sehingga helikopter tidak dapat mendarat dan petugas terpaksa menyalurkan bantuan dari udara.
    “Memang kondisinya sulit. Helikopter tidak bisa mendarat kalau lapangannya becek, berlubang, atau terdampak banjir bandang. Jadi mereka mungkin berusaha yang terbaik untuk memberikan dukungan, paling tidak untuk kesempatan pertama,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, kerusakan sebagian bantuan kemungkinan besar terjadi karena tantangan geografis dan situasi darurat.
    “Kalau pemahaman saya, ini memang karena medannya saja yang sulit,” ujarnya.
    Menanggapi pertanyaan soal apakah Kementerian Sosial memiliki mekanisme atau standar khusus untuk penyaluran bantuan udara di wilayah terisolasi, Gus Ipul menyebut Kemensos tidak memiliki SOP teknis airdrop.
    “Kita nggak punya prosedur khusus. Kalau lewat udara, ya kita minta bantuan TNI, Polri, atau instansi yang punya pesawat atau helikopter. Jadi kita titipkan bantuan bersama logistik dari kementerian lain,” jelasnya.
    Ia menuturkan bahwa skala bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sangat besar sehingga penanganan dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
    Kementerian Sosial, kata dia, menyalurkan bantuan sesuai kapasitas melalui gudang logistik provinsi, kabupaten/kota, hingga lumbung sosial.
    “Tapi itu jauh dari cukup. Hari ini kita masuk ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah bisa masuk,” ujar Gus Ipul.
    Mensos menyebut bahwa Wakil Menteri Sosial Agus Jabo saat ini sedang berada di Aceh Tamiang untuk memantau langsung penyaluran bantuan, baik melalui jalur darat maupun udara.
    Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya telah mengunjungi lokasi terdampak saat mendampingi Presiden dan berencana kembali ke Aceh Tamiang dalam waktu dekat.
    “Besok saya berusaha ke sana lagi, rencananya ke Aceh Tamiang. Masih rencana ya,” ujarnya.
    Dia memastikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka akses serta menstabilkan penyaluran logistik agar kejadian bantuan rusak akibat penyaluran darurat tidak kembali terjadi.
    “TNI/Polri yang turun ya, dan dalam arahan langsung presiden. Jadi pada dasarnya semua sedang bekerja keras, ya mudah-mudahan semua bisa dijangkau,” tegasnya.
    Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Mar Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap operasi, termasuk saat melakukan penyaluran bantuan udara.
    “TNI pada prinsipnya selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan, termasuk apabila menggunakan helikopter,” kata Freddy.
    “Setiap teknik penurunan logistik akan terus dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, baik dari sisi metode pelepasan maupun keamanan kemasan bantuan yang didrop,” tambah Freddy.
    Ia menekankan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat tanpa menimbulkan risiko tambahan.
    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menimbulkan risiko tambahan,” katanya.
    Menurutnya, kritik dan masukan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas operasi kemanusiaan TNI.
    “Kami mengapresiasi perhatian masyarakat, dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan bencana di seluruh wilayah,” ucapnya.
    Menanggapi lebih jauh soal video yang beredar, Freddy mengatakan bahwa cuplikan tersebut sangat singkat sehingga pihaknya belum dapat memastikan secara detail konteks maupun teknis kejadian yang terlihat.
    “Video singkat dan kurang begitu jelas. Saya belum bisa memastikan terkait hal tersebut. Yang pasti, akan terus kita evaluasi proses pengiriman bantuan agar semuanya aman dan tersampaikan dengan baik dan tepat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR memastikan revisi UU P2SK tak ganggu independensi bank sentral

    DPR memastikan revisi UU P2SK tak ganggu independensi bank sentral

    Bank sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. Di sini yang menjadi perdebatan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tidak sedikit pun mengganggu independensi Bank Indonesia (BI).

    Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, ia mengatakan bahwa instrumen fiskal saja tidak cukup dan perlu didukung oleh dorongan kebijakan moneter. Oleh sebab itu, revisi UU P2SK memberikan penguatan terhadap peran bank sentral.

    “Bank sentral itu pilihannya dua, pro-growth atau pro-stability. Di sini yang menjadi perdebatan. Kita mengarah ke sana, tanpa sedikit pun kita ingin mengganggu independensi bank sentral. Tidak ada satu pun independensi dari bank sentral yang ingin kita pengaruhi atau apa pun,” kata Misbakhun dalam acara “Financial Forum 2025”, di Jakarta, Rabu.

    Menurut Misbakhun, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU P2SK telah selesai disusun dan sudah dikirim kembali oleh pemerintah kepada DPR. Saat ini, dokumen tersebut masih berada di tangan pimpinan DPR dan menunggu penjadwalan untuk dibahas.

    Namun, pekan depan DPR mulai memasuki masa reses pada Selasa (9/12), sehingga waktu pembahasannya masih menunggu arahan dari pimpinan DPR.

    Ia menekankan bahwa DPR perlu menentukan waktu yang paling tepat, agar prosesnya tidak dianggap sengaja diperlambat maupun dipercepat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran negatif dari publik.

    “Kita tunggu saja arahan yang paling ideal supaya tidak diinterpretasikan macam-macam oleh publik,” kata Misbakhun.

    Pada dasarnya, ujar Misbakhun, DPR ingin memberikan penguatan kepada seluruh kementerian dan lembaga dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk sejumlah kewenangan yang diatur dalam regulasi terkait.

    Penguatan ini diharapkan dapat memperkokoh peran serta tanggung jawab antarlembaga, sekaligus menunjukkan komitmen DPR untuk menjalankan politik yang produktif dan memberikan kontribusi positif bagi tata kelola sektor keuangan nasional.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan, penguatan RUU P2SK dirancang secara fundamental untuk mengatasi kelemahan struktural, memperkuat sistem keuangan, dan membuka potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Hal ini salah satunya ditempuh melalui penguatan kelembagaan melalui penambahan tugas dan fungsi BI dengan tambahan tugas “mendukung pertumbuhan dan lapangan kerja” selain tugas moneter.

    Selain itu, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penguatan independensi dan penambahan cakupan tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait dengan asuransi, serta penguatan peran dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan memperjelas peran OJK dalam penyidikan.

    Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengamini bahwa ketentuan dalam revisi UU P2SK telah dibahas bersama dan saat ini naskahnya telah kembali ke DPR.

    Dalam revisi tersebut, BI memperoleh mandat baru yaitu memastikan seluruh kebijakan yang dilakukan bank sentral diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

    Ia menambahkan bahwa unsur “penciptaan lapangan pekerjaan” merupakan elemen baru yang secara spesifik ditambahkan dalam revisi tersebut.

    Sebelumnya, UU P2SK menetapkan tiga mandat utama BI, yaitu menjaga stabilitas rupiah, mendorong stabilitas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, yang pada ujungnya bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Kini, konsep “pertumbuhan ekonomi berkelanjutan” itu diperjelas dengan memasukkan aspek penciptaan lapangan kerja. Menurut Destry, hal ini membuat mandat BI menjadi lebih konkret dan menuntut keterlibatan yang lebih kuat pada sektor riil.

    “Sekarang, ekonomi yang berkelanjutan itu lebih dispesifikkan yaitu ada tambahan ‘lapangan pekerjaan’, itu buat kami menjadi lebih riil bahwa BI juga harus banyak ke sektor riil,” kata Destry.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Puan Tanggapi Desakan Penetapan Bencana Nasional di Sumatera

    Ketua DPR Puan Maharani menanggapi soal pemerintah belum menetapkan status bencana nasional di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menurut Puan, pemerintah punya pertimbangan yang matang.

    Meski begitu, Puan minta pemerintah fokus untuk mengirim bantuan.

  • Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Komisi XI dorong percepatan pemulihan ekonomi Sumatera pascabencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong percepatan pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera pascabencana banjir untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.

    Misbakhun mengatakan perlu sinergisitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan kebijakan stimulus yang tepat sasaran bagi wilayah terdampak.

    “Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya dimaknai terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan semata, tetapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujarnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, prioritas utama saat ini adalah mengembalikan denyut nadi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput.

    Ia mencontohkan pentingnya segera memulihkan fungsi pasar-pasar tradisional, memastikan jalur distribusi logistik, serta memberikan sejumlah pelonggaran bagi pelaku UMKM yang usahanya terhenti akibat bencana.

    Terkait hal itu, Misbakhun meminta OJK dan perbankan untuk segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.

    Dia pun menyoroti bahwa Pulau Sumatera secara keseluruhan menyumbang 22,4 persen bagi produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen pada Triwulan III 2025.

    Ia memastikan Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan, akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap realisasi anggaran dan program pemulihan tersebut.

    Di samping itu, dia mengingatkan kementerian dan lembaga terkait agar memangkas hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penyaluran bantuan, mengingat kondisi di lapangan membutuhkan respons yang bersifat segera.

    Misbakhun meyakini dengan koordinasi yang solid dan langkah mitigasi ekonomi yang terintegrasi, wilayah Sumatera dapat segera bangkit dari keterpurukan dan kembali memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Misbakhun Beberkan Prabowo Ingin Danantara Jadi Lokomotif Investasi Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki keinginan supaya BUMN, yang telah tergabung dalam superholding Danantara Indonesia, bisa menjadi motor utama penggerak investasi. 

    Dia menyebut, tujuannya adalah untuk memicu pertumbuhan ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI).

    Politikus Golkar ini menjelaskan, selama ini struktur pertumbuhan ekonomi masih disumbang oleh konsumsi dan Penanaman Modal Asing (PMA). Peran BUMN dalam kontribusi pembentukan modal dinilai perlu digenjot supaya investasi nasional turut berfungsi menjadi penopang utama perekonomian.

    Menurutnya, posisi BUMN sebagai korporasi milik negara juga memungkinkan capital gain dan dividen kembali ke kas negara untuk memperluas penugasan maupun ekspansi usaha.

    “Sebenarnya Rp80 triliun itu adalah dividen BUMN yang disetorkan ke APBN sebelumnya. Jadi kalau total keuntungan BUMN itu lebih dari Rp300 triliun, ada yang dibagikan kepada sebagai dibagikan dalam bentuk dividen. Kemudian ada dividen yang disumbangkan kepada BUMN, ada dividen yang menjadi return earning untuk menguatkan operasional, dan bentuk investasi,” ujar Misbakhun di Surabaya, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Misbakhun merinci bahwa komponen investasi domestik yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih berada pada urutan kedua dalam pendorong pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga.

    “PMTD pembentukan modal tetap bruto, komponen nomor dua dalam pertumbuhan ekonomi kita. Dalam Q yang ketiga kemarin, kontribusi pembentuk modal tetap bruto itu sekitar 29%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita itu 50% sampai 56% itu oleh consumpiton, 29% sampai 34% itu dari PMTB, kemudian itu dari belanja pemerintah sekitar 6% sampai 8%, sisanya adalah ekspor impor,” beber Misbakhun. 

    Dia menambahkan, pemerintah ingin memperbesar porsi investasi pada sektor PMDN, sehingga BUMN dapat menjadi pendorong pertumbuhan investasi nasional.

    “Nah, inilah yang menurut saya didorong oleh pemerintah. Investasi pada struktur yang 29 sampai 34% ini. Karena apa?Selama ini kita terlalu tergantung kepada FDI, Foreign Direct Investment. Pak Presiden itu kepingin penggerak pertumbuhan investasi itu adalah BUMN,” tegasnya

    Dengan penguatan peran tersebut, dirinya berharap negara tidak menerapkan kebijakan fiskal yang terlalu longgar hanya demi menarik modal asing, apalagi sampai bergantung pada negosiasi insentif investasi dari luar.

    “Supaya apa? Supaya setiap akhir tahun kita tidak sibuk mengeluarkan, kita tidak ngemis ke dunia itu untuk minta investasi dan sebagainya. Kita tidak mengeluarkan kebijakan fiskal yang longgar supaya memberikan fasilitas fiskal ini dalam rangka menumbuhkan itu,” jelasnya.

    Meski begitu, Misbakhun menegaskan bahwa Danantara Investment Management (DIM) tidak boleh berkompetisi secara langsung dengan pelaku usaha swasta. 

    Peran superholding tersebut, kata dia, harus tetap fokus untuk memperkuat ekosistem bisnis nasional melalui investasi pada sektor-sektor strategis yang jarang dilirik sektor privat.

    “Lah, memang yang mau ditumbuhkan itu, kita minta jangan sampai kemudian Danantara Investment Management itu bersaing dengan perusahaan swasta,” pungkasnya. 

  • Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Puan ingatkan jangan sampai bantuan bencana justru tak bermanfaat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa jangan sampai distribusi bantuan logistik untuk bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, justru tidak bermanfaat bagi korban.

    Dia mengatakan banyak wilayah bencana yang jalur daratnya terputus, membuat pendistribusian bantuan dilakukan melalui udara. Namun, menurut dia, cara pemberian bantuan tersebut dianggap kurang efektif atau kurang baik.

    “Itu juga perlu dievaluasi yang sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai bantuan yang datang pun kemudian tidak bisa bermanfaat bagi para korban,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, langkah-langkah tersebut harus dipikirkan untuk memberikan bantuan yang terbaik bagi masyarakat terdampak. Dia memastikan pemerintah dan DPR terus berkomunikasi untuk bersinergi menemukan jalan terbaik.

    Untuk saat ini, menurut dia, seluruh sumber saya masih difokuskan untuk masa tanggap darurat karena masih banyak korban yang belum ditemukan dan beberapa wilayah yang terisolasi.

    Setelah itu, menurut dia, kekuatan akan difokuskan untuk masa rehabilitasi atau masa pemulihan bencana, baik terkait dengan rekonstruksi infrastruktur maupun rehabilitasi persoalan lainnya.

    “Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima kunjungan Ketua MPR China di Istana besok

    Presiden Prabowo terima kunjungan Ketua MPR China di Istana besok

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, Rabu.

    ‎Ketua MPR China, Wang Huning, tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.25 WIB, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.
    ‎
    ‎Setibanya di bawah tangga pesawat, Wang Huning disambut oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun, dan Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong.
    ‎
    ‎Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh persahabatan, mencerminkan eratnya ikatan kedua negara.
    ‎
    ‎Pasukan jajar kehormatan turut memberikan penghormatan resmi, mengiringi langkah Wang Huning hingga menuju kendaraan resmi.
    ‎
    ‎Upacara penyambutan ini menunjukkan penghargaan Indonesia terhadap kunjungan pemimpin tinggi lembaga legislatif China.
    ‎
    ‎Kunjungan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.
    ‎
    ‎Dalam kunjungan resmi yang berlangsung hingga 4 Desember 2025, Wang Huning akan melaksanakan serangkaian agenda penting.
    ‎
    ‎Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan terhadap Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (4/12).
    ‎
    ‎Selain itu, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.
    ‎
    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.
    ‎
    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.