Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • IPW minta Polri hapus praktek “silent blue code”

    IPW minta Polri hapus praktek “silent blue code”

    “Silent Blue Code ini adalah satu praktek yang mentoleransi adanya pelanggaran di internal. Ketika itu masih menjadi sorotan, mereka memang kemudian disanksi. Beberapa kasus saya sebutkan di sini ya, mereka disanksi, tetapi dengan lewatnya waktu, dik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menghindari praktek silent blue code, yakni memberikan ruang bagi aparatur yang melanggar, mendapatkan kenaikan pangkat selang sanksi diberikan.

    “Silent Blue Code ini adalah satu praktek yang mentoleransi adanya pelanggaran di internal. Ketika itu masih menjadi sorotan, mereka memang kemudian disanksi. Beberapa kasus saya sebutkan di sini ya, mereka disanksi, tetapi dengan lewatnya waktu, diketahui oleh masyarakat, yang disanksi ini kemudian naik pangkat dan menduduki jabatan [baru],” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut Sugeng, reformasi Polri bukan sekadar usulan merombak jajaran, tetapi terdapat hal yang lebih penting, yakni menumbuhkan kultur positif yang menolak praktek impunitas maupun silent blue code yang akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada bidang pengawasan dan sanksi.

    “Itu kan banyak perwira-perwira yang disanksi, bahkan yang diberhentikan sekarang aktif kembali, bahkan naik pangkat. Ada juga yang disanksi karena diduga terlibat dalam pemerasan, juga naik pangkat. Ini menimbulkan ketidakpercayaan, salah satu aspek ya,” ujarnya.

    Kultur yang lebih tegas terhadap penindakan dan penegakan hukum, kata Sugeng, sangat mendorong citra positif kepolisian sebagai institusi negara yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan publik.

    Ia mencontohkan praktek silent blue code ini terdapat pada kasus meninggalnya Brigadir Josua oleh eks Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo yang menyeret banyak nama perwira tinggi kepolisian itu ke kasus pembunuhan berencana.

    “Apa contohnya? Tentu kita lihat kasus imbas daripada terbunuhnya Brigadir Josua. Itu kan banyak perwira-perwira yang disanksi, bahkan yang diberhentikan sekarang aktif kembali, bahkan naik pangkat,” tuturnya.

    Selain itu, Sugeng menyampaikan bahwa Polri merupakan wajah, dan postur dari Presiden terkait visi untuk menerapkan prinsip negara hukum. Hal tersebut termasuk untuk mereformasi kultural Polri untuk menjadi keharusan dalam menjalankan negara yang berdemokrasi.

    “Itu salah satu bahwa Polri adalah alat kerja Presiden. Wajah, postur, penampakan Polri itu tergantung kepada visi Presiden tentang prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan juga tentang demokrasi, yang pertama. Kemudian yang kedua, reformasi kultural adalah satu keharusan,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Sugeng mengingatkan bahwa Polri harus lebih harmonis dalam melayani masyarakat terkait menghindari tindakan impunitas yang sering menjadi keluhan publik terhadap institusi kepolisian.

    “IPW mengingatkan kepada Polri, agar Polri walaupun mendapat perintah dari Presiden, harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Karena perintah tersebut apabila dijalankan dengan secara tidak tertib hukum, itu berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bisa merepresi. Itu yang kami ingatkan,” tutur Sugeng.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    Komisi VII DPR dorong penguatan ekosistem industri perkapalan

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,”

    Cirebon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan industri perkapalan nasional agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap daya saing industri dalam negeri, terutama di sektor logistik dan konektivitas maritim.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan kerja spesifik di Cirebon, Jawa Barat, untuk melihat langsung kondisi galangan berskala kecil yang dikelola oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

    “Dari tujuh galangan kapal yang mereka miliki, Cirebon ini adalah salah satu galangan kapal yang terkecil,” kata Lamhot di Cirebon, Kamis.

    Ia menjelaskan kunjungan tersebut dilakukan, untuk melihat langsung kondisi dan memberikan dorongan agar fasilitas yang dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dapat berkembang.

    “Justru kami sengaja datang ke sini (Cirebon) untuk melihat galangan kapal yang terkecil yang dikelola mereka,” katanya.

    Menurutnya, industri perkapalan, khususnya di sektor galangan, saat ini belum menjadi sektor yang mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan terkait.

    Padahal, kata dia, Indonesia sebagai negara maritim memerlukan armada perkapalan yang kuat guna mendukung konektivitas, logistik, dan mobilitas antardaerah.

    Ia menilai ekosistem bisnis industri galangan kapal belum tumbuh optimal, terlihat dari dominasi pemain swasta dibanding BUMN yang hanya menguasai sekitar dua persen.

    “Terus terang, sekarang ini kan industri perkapalan ini belum bisa menopang dalam konteks daya saing industri nasional. Kehadiran kami ke sini ingin mendorong hal tersebut,” katanya.

    Lamhot menuturkan banyak sektor membutuhkan dukungan kapal nasional, termasuk pertambangan yang memerlukan tongkang maupun fasilitas penyimpanan.

    Ia menekankan kebutuhan kapal nasional sebenarnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri, apabila dukungan ekosistem dan kebijakan lebih diperkuat.

    Selain itu, ia menyebutkan daerah pesisir seperti Cirebon dan Subang memiliki potensi besar untuk pengembangan galangan.

    Ia mencontohkan Batam sebagai kawasan yang berhasil untuk sektor tersebut, meski bukan daerah pesisir, tetapi tumbuh karena statusnya sebagai free trade area yang menawarkan banyak kemudahan.

    “Mungkin insentif-insentif seperti itu ke depan yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sehingga ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Rudolf Valintino Bey menyambut baik kunjungan Komisi VII DPR, karena menjadi dorongan penting bagi perusahaannya dalam menghadapi berbagai kendala regulasi dan pengembangan usaha.

    Ia mengatakan Komisi VII DPR merespons baik kebutuhan industri perkapalan dan siap memberikan dukungan, termasuk melalui koordinasi dengan Komisi VI.

    Rudolf menambahkan, dukungan parlemen diharapkan mampu memberikan ruang regulasi yang lebih berpihak pada penguatan galangan kapal nasional agar dapat berkembang dan menopang kebutuhan industri dalam negeri.

    “Komisi VII DPR RI sangat merespon tentang industri perkapalan, dan kunjungan beliau itu membuat kami lebih semangat,” tuturnya.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator dorong PT Pindad lakukan otomatisasi guna tekan reject rate

    Legislator dorong PT Pindad lakukan otomatisasi guna tekan reject rate

    “Tadi terungkap ternyata kebanyakan masih manual. Tapi kita dorong ke arah sana untuk lini produksi yang automatisasi. agar reject rate-nya benar-benar turun,”

    Bandung (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Ilham Permana mendorong industri pertahanan PT Pindad melakukan otomatisasi pada sektor produksinya, guna menekan lagi angka tingkat penolakan produk (reject rate) yang saat ini ditargetkan 3,5 persen secara keseluruhan.

    Menurut anggota dewan Dapil Jawa Barat III ini, otomatisasi sangat penting bagi Pindad yang merupakan industri pertahanan dengan kebutuhan presisi yang tinggi.

    “Tadi terungkap ternyata kebanyakan masih manual. Tapi kita dorong ke arah sana untuk lini produksi yang automatisasi. agar reject rate-nya benar-benar turun,” kata Ilham usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR di PT Pindad Bandung, Kamis.

    Ilham mengatakan Komisi VII DPR sendiri mendorong agar target kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) nasional pada tahun 2029 dapat tercapai.

    Dengan salah satu yang dilakukan adalah dengan terus melakukan pemantauan ke berbagai sektor manufaktur, termasuk industri pertahanan yang kali ini dilakukan, dengan “belanja masalah” guna memastikan visi besar kemandirian alutsista benar-benar diimplementasikan sesuai rencana.

    “Jadi memang kami melakukan berbagai kunjungan ke berbagai sektor manufaktur. Salah satunya industri pertahanan. Kami ingin belanja permasalahan serta memastikan bahwa sesuai dengan visi besar kita, kemandirian alutsista di tahun 2029 dapat diwujudkan,” ujar Ilham.

    Ilham menjelaskan, dalam kunjungan yang diisi diskusi bersama jajaran Direksi Defend ID dan PT Pindad, Komisi VII menemukan sejumlah kemajuan signifikan dalam rekayasa teknologi yang dilakukan Pindad.

    Inovasi tersebut, kata dia, dinilai mampu menjawab berbagai persoalan yang menjadi tantangan industri pertahanan nasional.

    “Kami mendengar langsung dari Dirut Defend ID dan Dirut Pindad bahwa banyak rekayasa teknologi telah dilakukan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan. Kami sangat mengapresiasi, dan mudah-mudahan ini menjadi kabar baik bagi kemandirian industri pertahanan kita,” ucapnya.

    Salah satu isu klasik di sektor manufaktur yang kembali diutarakan adalah ketersediaan bahan baku.

    Ilham mencontohkan masalah propelan komponen penting dalam amunisi yang selama ini sulit diperoleh dan berharga mahal.

    Namun, lanjut Ilham, Pindad telah menemukan jalan keluar melalui rekayasa industri yang dikembangkan secara mandiri.

    “Tadi kita dengar masalah propelan. Tapi ternyata Pindad sudah punya way out, sudah punya rekayasa industri sehingga persoalan yang selama ini menghambat dapat mereka pecahkan. Ini pencapaian yang sangat kami apresiasi,” katanya.

    Dalam kunjungan spesifik ini, diikuti oleh sebagian anggota Komisi VII DPR. Anggota legislatif yang hadir disambut oleh direksi PT Pindad, Defend ID, dan perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Terungkap 1.038 Massa Demo Ricuh Agustus Masih Ditahan, Komisi Reformasi Polri Minta Sebagian Dibebaskan

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Percepatan Refomasi Polri menyoroti penanganan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang berujung ricuh dan menyebabkan penangkapan besar-besaran. Komisi mencatat sebanyak 1.038 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut.

    Ketua Tim Reformasi Polri Prof Jimly Asshiddiqie menyebut jumlah tersebut terlalu besar, sehingga komisi merekomendasikan Kapolri untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan pengurangan proses hukum terhadap para peserta aksi.

    Hal itu disampaikan Jimly seusai rapat pleno ketiga tim di Posko Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

    “Nah dua hal yang hari ini kami bicarakan, yang paling serius gitu di antara yang lain-lain tidak perlu kami umumkan. Satu di antaranya adalah respons kepolisian terhadap aktivis-aktivis peserta demonstrasi Agustus Kelabu yang lalu. 1.038 orang yang ditangkap dan diproses,” kata Jimly.

    Jimly menegaskan bahwa komisi sepakat meminta Polri meninjau ulang seluruh proses hukum yang berjalan.

    “Nah dari sekian ini tadi disepakati di komisi kita minta, kita rekomendasikan kepada Kapolri untuk mengkaji ulang. Tujuannya supaya ada pengurangan jumlah jangan 1.038 itu, itu termasuk terlalu besar meskipun demonstrasi yang kemarin sangat masif tapi jumlah ini kita sarankan untuk dievaluasi sehingga bisa dikurangi,” ucapnya.

     

    Aksi unjuk rasa di kompleks DPR Senayan diwarnai kericuhan. Massa dihalau aparat dengan tembakan gaś air mata. Demo dipicu isu terkait tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif dengan kondisi sulit masyarakat.

  • Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Raja Juli Ungkap 12 Perusahaan di Sumut Jadi Penyebab Banjir

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan ada 12 perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) yang terindikasi melanggar ketentuan hingga menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera. Kemenhut disebut tengah menginvestigasi hal itu.

    Pernyataan Raja Juli disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

  • Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Badan Pengkajian MPR bahas peningkatan kualitas demokrasi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian MPR RI membahas upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama pakar ilmu politik, ahli hukum tata negara, hingga pakar kajian manusia (human studies).

    Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan FGD berfokus pada penilaian para pakar mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

    “Kita harus mencari format yang betul-betul baik untuk proses demokrasi kita karena ini dalam perangkat rekrutmen politik, ya,” ucapnya saat memimpin forum FGD yang dilaksanakan di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Rabu (3/12).

    Menurut Yasonna, kualitas demokrasi nasional menunjukkan tren penurunan. Hal itu tidak hanya terlihat dari hasil riset dan survei, tetapi juga dari dinamika politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Dia menilai, penurunan kualitas demokrasi berkaitan dengan persoalan rekrutmen politik dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, kepala daerah, maupun anggota legislatif.

    Selain itu, Yasonna menyoroti pentingnya memperkuat kebebasan berpendapat yang tetap berada dalam koridor undang-undang serta mempertegas mekanisme check and balances antara parlemen dan pemerintah.

    “Semakin kuat check and balances dalam sistem pemerintahan, semakin baik pula kualitas demokrasi dan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti kecenderungan kritik atau keluhan masyarakat didengar setelah viral. Sejumlah pakar dalam FGD mengusulkan agar lembaga perwakilan membuka kanal resmi media sosial sebagai sarana penyerapan aspirasi.

    “Hal ini perlu dikelola dengan baik agar dapat menjadi masukan langsung bagi DPR maupun pemerintah,” kata Yasonna.

    Dia menekankan, setelah lima kali pemilu pascareformasi, demokrasi Indonesia seharusnya semakin matang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif. Namun, menurut dia, perkembangan yang ada justru menunjukkan perlunya koreksi dan penguatan kembali.

    FGD ini turut menyinggung kemungkinan perlunya kajian mendalam terhadap sistem ketatanegaraan, termasuk evaluasi atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika diperlukan.

    Pakar ilmu politik UIN Jakarta sekaligus Pendiri Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan penyebab utama kemunduran demokrasi bukan hanya budaya politik, melainkan melemahnya prinsip checks and balances.

    Untuk itu, dia menegaskan pentingnya menjaga checks and balances serta menghormati kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi.

    Ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Mohammad Novrizal mengatakan penguatan demokrasi hanya dapat dicapai apabila negara memberi ruang lebih besar bagi partisipasi publik yang bermakna, baik dalam proses legislasi maupun pengambilan keputusan.

    Dia menekankan perlunya pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan secara layak dalam pembentukan undang-undang.

    “Dengan kondisi yang ada sekarang, saya lihat memang kalau kita cuman prosedural, ya, sudah, hasilnya seperti ini. Padahal, sebetulnya, demokrasi itu benar-benar diniatkan untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemaslahatan semua rakyat,” ucapnya.

    Di sisi lain, pakar human studies sekaligus dosen Universitas Islam 45 Bekasi Rasminto mengatakan tujuan amandemen UUD 1945 periode 1999–2002 belum sepenuhnya tercapai karena masih ada permasalahan substansial, baik dalam praktik ketatanegaraan maupun implementasi hukum.

    Menurut dia, masyarakat masih menghadapi kesenjangan literasi politik. Hal itu dapat diatasi dengan penguatan bab kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 agar demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pusat tata kelola pemerintahan, termasuk penegasan norma partisipasi publik dalam legislasi.

    Selain itu, dia menilai, perlu pembenahan sistem pemilu dan partai politik, khususnya terkait keseimbangan antara derajat keterwakilan dan stabilitas pemerintahan, termasuk transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik agar tidak membuka ruang bagi oligarki.

    “Tujuan utama bernegara adalah memakmurkan rakyat maka konstitusi harus memastikan negara berjalan secara simetris, adil, dan tidak elitis,” tegas Rasminto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Menhut Raja Juli Sebut Deforestasi di 3 Wilayah Banjir Sumatera Turun

    Sebelumnya, Raja Juli menegaskan, bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melecut dirinya dan para pimpinan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). 

    Hal itu disampaikan Raja Juli saat mengawali pemaparannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar Raja Juli. 

    Raja menegaskan bencana Sumatera menjadi pendorong Kemenhut untuk mengevaluasi total kebijakan tata kelola hutan.

    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” katanya.

    Selain itu, Raja mengaku telah mengikuti instruksi dari Presiden untuk menggalang bantuan untukmpara korban. 

    “Kami di Kementerian Kehutanan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto melalui mensesneg dan seskab terus menggalang bantuan, terutama dari UPT UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” tutupnya.

  • Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Hutan Sumatera yang Hilang 3,6 Kali Luas Pulau Bali

    Liputan6.com, Jakarta – Tingkat deforestasi di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera mengalami penurunan jika dibandingkan dengn tahun 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat Raker di DPR, hari ini, Kamis (4/12/2025). Raja Juli menyebutkan, deforestasi secara nasional menurun dari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare per September 2025 atau turun 23,01 persen.

    “Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” katanya.

    Untuk wilayah Aceh terjadi penurunan 10,04 persen dari 11.228 hektare pada 2023-2024 menjadi 10.100 hektare pada periode 2024 sampai September 2025.

    Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Sumatera Utara (Sumut) yang mengalami penurunan 13,98 persen dari 7.141 menjadi 6.142 hektare. Sedangkan di Sumatera Barat (sumbar) turun 14 persen dari 6.634 menjadi 5.705 hektare

    Namun pada saat bersamaan dia menyebut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan di wilayah terdampak banjir yang dinaungi 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).

    Di wilayah Aceh, menurutnya, pada kurun waktu 2019-2024 perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare. Perubahan di dalam kawasan hutan terjadi di area seluas 12.159 hektare dan di luar kawasan hutan seluas 9.317 hektare.

    Kemenhut juga mengidentifikasi 217.301 hektare kawasan masuk dalam kategori lahan kritis atau 7,1 persen dari total 31 DAS terdampak banjir di Aceh. Di Sumut terdampak banjir berada di wilayah 13 DAS dengan total luas 207.482 hektare.

    Dalam kurun waktu 2019-2024 di Sumut terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 9.424 hektare. Terbagi di dalam kawasan hutan 3.427 hektare dan di luar kawasan hutan 5.997 hektare.

    Khusus di wilayah DAS terdampak, total lahan kritis mencapai 207.482 hektare atau 14,7 persen dari total luasan DAS terdampak.

    Sedangkan di Sumbar, wilayah banjir terdapat di 13 DAS dengan total 39.816 hektare. Untuk perubahan tutupan lahan pada 2019-2024, di wilayah itu tercatat terjadi di lahan seluas 1.821 hektare, terbagi di dalam kawasan hutan 1.444 hektare dan di luar kawasan hutan 377 hektare.

    Di wilayah DAS terdampak di Sumbar, teridentifikasi lahan kritis berada dalam luas 39.816 hektare atau 7,0 persen dari total luas DAS yang mengalami banjir saat ini.

    Data Forest Watch Indonesia

    Sementara itu, data Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan, hingga tahun 2024, Region Sumatera menyisakan hutan alam seluas 12 juta hektare, atau 25% dari total daratan di region tersebut. Luas hutan alam tersebut berkurang sekitar 2,1 juta hektare, setara dengan 3,6 kali luas pulau Bali hanya dalam waktu 7 tahun.

    Direktur Eksekutif FWI Mufti Ode saat dihubungi tim Regional Liputan6.com, Kamis (4/12/2025) mengatakan, laju deforestasi di Sumatera memang sempat menurun, kemudian mengalamu peningkatan pada sepanjang 2023-2024. 

    Sempat turun, rupanya kembali naik pada periode tahun 2023-2024. Pada periode tersebut, hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Region Sumatera telah kehilangan sekitar 222 ribu hektare hutan alam, atau setara dengan 50 kali luas lapangan sepakbola setiap jamnya,” ungkap Ode. 

    FWI kemudian membeberkan data laju deforestasi di Pulau Sumatera pada umumya yang disebut justru mengalami peningkatan pada kurun waktu dua tahun belakangan (2023-2024). Dalam grafik bertajuk Rate of Deforestastion in Sumatra Region (Hectares/ Year) disebutkan, pada kurun waktu 2017-2021 laju deforestasi mencapai 428.232 hektare. Angka itu memang sempat menurun pada kurun waktu 2021-2022 yakni menjadi 96.660 hektare, dan turun lagi pada 2022-2023 menjadi 64.097 hektare. Kemudian mengalami peningkatan yang tajam pada kurun waktu dua tahun belakangan, 2023-2024 menjadi 222.360 hektare.

     

  • 10 Tunggu Restu Prabowo, Menhut Raja Juli Akan Cabut Izin 20 Perusahaan Pengelola Hutan Nasional

    10 Tunggu Restu Prabowo, Menhut Raja Juli Akan Cabut Izin 20 Perusahaan Pengelola Hutan Nasional

    Tunggu Restu Prabowo, Menhut Raja Juli Akan Cabut Izin 20 Perusahaan Pengelola Hutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku bakal mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar.
    Raja Juli menjelaskan, pencabutan itu usai dirinya mendapatkan izin dari
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    “Kami Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden, akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
    Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan, 20 perusahaan tersebut tersebar di seluruh Indonesia.
    “Termasuk di tiga provinsi terdampak (banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera),” ucapnya.
    Namun, Raja Juli enggan membuka nama perusahaan dalam forum tersebut.
    Dia akan menyampaikan kepada publik usai menerima arahan dari Prabowo.
    “Ini bagian dari rekomendasi yang saya bacakan di saat sekarang ini bahwa kami akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan
    moratorium izin baru
    pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Danantara pastikan subsidi-kompensasi lebih adil dan tepat sasaran

    Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market..,

    Jakarta (ANTARA) – Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah berupaya menyempurnakan supaya penyaluran subsidi dan kompensasi lebih adil dan tepat sasaran bagi masyarakat Indonesia.

    Ia mengatakan, kedua pihak membahas solusi supaya penyaluran subsidi dan kompensasi berjalan secara efisien, namun tetap memenuhi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    “Contohnya, kami sudah mulai lakukan di pupuk. Yang tadinya kompensasi-nya itu dalam bentuk cost plus, sekarang kita sesuaikan dengan harga market, sehingga ini memberikan inisiatif kita untuk lebih efisien,” kata Rosan dalam wawancara cegat seusai Rapat Kerja bersama Komisi XI di Komplek Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis.

    Lanjutnya, karena kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost yang ada, plus berapa persen.

    Dengan upaya penyempurnaan itu, Ia memastikan bahwa anggaran penyaluran subsidi dan kompensasi dapat lebih efisien, namun tetap tidak akan mengurangi hak-hak yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.

    Ia memastikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Keuangan terjalin dengan sangat baik, termasuk berkaitan dengan pembayaran kompensasi dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dilakukan sangat baik.

    “Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” ujar Rosan.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bersama Danantara Indonesia membahas upaya untuk meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi dan kompensasi.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat, ternyata ada kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desain-nya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” ujar Purbaya

    Dalam kesempatan ini, Danantara Indonesia dan Kementerian Keuangan menggelar Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dengan agenda pembahasan subsidi dan kompensasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.