Kementrian Lembaga: DPR RI

Kemenkeu dan DPR sepakat ubah skema subsidi energi 2026

ANTARA – Pemerintah dan Komisi XI DPR RI, Kamis (4/12) menyepakati mekanisme baru penyaluran subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025. Kesimpulan itu muncul setelah pembahasan teknis antara Kementerian Keuangan, Danantara, serta sejumlah pimpinan BUMN, untuk melakukan desain ulang pemberian subsidi pada paruh pertama 2026. (Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/Suwanti)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/12/2025 19:42
Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China Nasional 4 Desember 2025

Puan Tegaskan Komitmen RI Perkuat Kerja Sama Strategis dengan China
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama strategis dengan China.
“Kunjungan Yang Mulia adalah cermin komitmen China untuk terus mengembangkan
kerja sama strategis
dengan Indonesia. Yakinlah bahwa kami di
DPR RI
juga memiliki komitmen yang sama,” ujarnya dilansir dari laman
dpr.go.id
, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam pertemuan bilateral bersama Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok (CPPCC)
Wang Huning
di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Puan menyatakan kesiapan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan China, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam upaya perdamaian internasional dan memelihara stabilitas keamanan global.
Pasalnya, sejumlah
isu global
menuntut kerja sama lebih erat antara kedua negara, mulai dari krisis iklim yang saat ini melanda Indonesia dan kawasan Asia hingga berbagai konflik geopolitik di Timur Tengah.
Memasuki usia 75 tahun hubungan diplomatik RI–China, Puan menekankan bahwa momentum ini menjadi landasan penting untuk memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis.
Ia menyoroti rangkaian pertemuan tingkat tinggi, termasuk kunjungan Presiden Prabowo ke Beijing serta sejumlah perjanjian yang telah disepakati saat Perdana Menteri Li Qiang berkunjung ke Jakarta pada Mei 2025.
Untuk mendukung peningkatan kerja sama kedua negara, DPR RI baru saja membentuk kembali Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–China periode 2024–2029.
GKSB tersebut akan menjadi wadah dialog lintas sektor untuk mendukung konsistensi kebijakan dan memastikan implementasi kerja sama kedua negara berjalan efektif.
Menurut Puan, hubungan erat
RI-China
juga tercermin dalam keterlibatan aktif di berbagai forum multilateral, seperti ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) serta Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).
Indonesia-China disebut memiliki visi yang sama terkait penguatan multilateralisme yang efektif, untuk mengatasi berbagai masalah global, seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi.
“Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, forum-forum internasional seperti ASEAN dan BRICS memiliki peran penting memperkuat sistem internasional yang berbasis pada keadilan serta kesetaraan,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Pada sektor ekonomi, Puan mengapresiasi konsistensi China sebagai salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Hal itu tercermin dari nilai perdagangan Indonesia-China pada 2024 yang mencapai 147,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS).
Selain itu, realisasi investasi China di Indonesia pada 2024 juga berhasil menembus 8,2 miliar dollar AS. Capaian ini menjadikan China sebagai investor asing terbesar ketiga bagi Indonesia.
Puan menilai, sejumlah kerja sama RI-China yang telah disepakati, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi serta pengembangan ekonomi dan industri, akan semakin memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi kedua negara.
“Saya berharap Indonesia dan China dapat terus membangun dan mengembangkan kerja sama yang konstruktif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara, sekaligus turut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi negara-negara berkembang,” ucapnya.
Lebih lanjut, Puan menyebutkan bahwa peluang kerja sama RI-China juga terbuka lebar pada sektor infrastruktur, transisi energi, manufaktur, dan digitalisasi.
“Kami percaya, dengan kolaborasi dan alih teknologi, kita dapat menciptakan nilai tambah tinggi di sektor-sektor strategis tersebut,” katanya.
Tak hanya itu, Puan juga menyoroti pentingnya memperkuat hubungan antarmasyarakat melalui beasiswa, pertukaran pelajar, serta pengembangan pusat studi budaya.
“Yang Mulia, saya memandang bahwa kerja sama antarmasyarakat adalah fondasi dari suksesnya kemitraan Indonesia dan China. Saya ingin lebih banyak lagi beasiswa, pertukaran pelajar, mahasiswa, dan peneliti antara kedua negara,” ujarnya.
Pada sektor pariwisata, Puan menilai potensi kedua negara sangat besar dan saling melengkapi. Melalui peningkatan arus wisatawan Indonesia-China, ia percaya hal ini akan memperkuat persahabatan kedua negara
Di akhir pertemuan, Puan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wang Huning dan berharap hubungan kedua negara akan terus tumbuh semakin kuat.
“Yang Mulia, saya sangat berterima kasih atas diskusi yang produktif ini. Saya harap persahabatan Indonesia dan China akan selalu terjaga dan semakin erat di masa depan,” tutup Puan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 19:34
Truk Kayu Ilegal Lewat Setelah Banjir, Itu Mengejek Rakyat

GELORA.CO — Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, meluapkan kemarahan dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni, setelah melihat video truk bermuatan kayu berdiameter raksasa melintas hanya dua hari setelah bencana banjir melanda sejumlah daerah.

Titiek menyebut peristiwa itu sebagai bentuk “ejekan” terhadap rakyat di Sumatra yang baru tertimpa musibah.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025) suasana mendadak agak tegang saat Titiek mengangkat isu penebangan liar yang diduga menjadi salah satu faktor yang memperparah bencana ekologis di Sumatra.

“Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah,” ujar Titiek membuka pernyataannya.

Ia menggambarkan kayu berdiameter sekitar 1,5 meter yang diambil dari hutan, menurutnya memerlukan waktu ratusan tahun untuk tumbuh.

“Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja motong kayu sebesar itu? Apa salah pohon itu? Dia memberi begitu banyak kebaikan bagi manusia. Mencegah erosi, menyaring udara. Kok dipotong begitu saja,” katanya dengan suara meninggi.

Titiek semakin geram saat menjelaskan bahwa truk pengangkut kayu itu justru melintas di jalan umum hanya berselang dua hari setelah banjir terjadi.

“Itu truk lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan. Dalam bahasa Jawa, itu namanya ngece… mengejek!” ujarnya.

“Baru kita kena bencana, mereka lewat begitu saja di depan muka kita. Itu menghina rakyat Indonesia,” tambah Titiek.

Karenanya Titiek meminta Menteri LHK menelusuri perusahaan pemilik truk dan memastikan tidak ada lagi penebangan pohon-pohon besar. Titiek menolak adanya kebijakan moratorium yang hanya bersifat sementara.

“Kami tidak mau hanya moratorium. Hentikan! Enggak usah ada lagi pohon besar yang dipotong-potong.”

Pernyataan itu disambut tepuk tangan sejumlah anggota Komisi IV.

Titiek juga menyinggung banyaknya batang-batang pohon yang ditemukan memenuhi sungai dan pantai setelah banjir.

Ia menyebut persoalan itu berkaitan dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan maupun pertambangan yang belum dikontrol secara ketat.

“Pembukaan lahan baru harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Sudah cukup. Jangan lagi ke depan siapa pun di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa.”

Titiek menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan perusak lingkungan, tanpa pandang bulu.

“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak sebagai pembantu presiden. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun itu, kalau merusak hutan kita, tindak saja. Bapak enggak usah takut, kami di belakang Bapak,” kata Titiek.

Setelah pernyataan keras itu, pimpinan rapat mempersilakan Menteri Raja Juli Antoni memberikan tanggapan.

Menanggapi kecaman keras Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, yang menilai beredarnya truk kayu ilegal di jalan umum tak lama setelah bencana di Sumatra sebagai “ejekan terhadap rakyat”, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah sudah bergerak cepat untuk menuntaskan dugaan pelanggaran.

Raja Juli menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama aparat penegak hukum telah memulai penyelidikan atas asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir.

Ia menyebut sejak Juni 2025 telah dilakukan tindakan hukum di sejumlah provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terhadap aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu ilegal.

Di antaranya di kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan beberapa truk yang membawa kayu tanpa dokumen sah.

Raja Juli berjanji, jika hasil investigasi menunjukkan unsur pidana, pihaknya akan menindak “setegas-tegasnya” sesuai hukum yang berlaku.

Menhut juga mengakui bahwa bencana alam baru-baru ini menjadi pemicunya evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.

Ia menyebut, peristiwa ini sebagai peringatan penting agar pengawasan terhadap hutan, izin usaha, dan distribusi kayu diperketat.

“Ini melecut saya dan jajaran di Kemenhut untuk refleksi dan evaluasi forest governance agar kejadian serupa bisa diminimalkan,” katanya.

Raja Juli menyatakan kesiapan memberikan data dan dokumen pendukung, termasuk rincian hasil penindakan, penyitaan kayu, dan status penyidikan terhadap aktivitas illegal logging.

Raja Juli menegaskan dan mengakui bahwa penyebab tragedi banjir dan longsor di Sumatra bukan hanya karena curah hujan ekstrem, tapi juga karena kerusakan ekosistem, deforestasi, dan pelanggaran tata kelola hutan.

Ia meminta agar semua pihak yakni pemerintah, DPR, dan masyarakat, tidak menyerempet isu tersebut sebagai sekadar musibah alam.

“Kejadian ini melecut kami untuk memperbaiki secara menyeluruh. Tapi jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan,” kata Raja Juli di depan anggota DPR

04/12/2025 19:18
Hutama Karya Prediksi Lalu Lintas Tol Naik 30% saat Libur Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK memproyeksikan volume lalu lintas harian (LHR) sejumlah Ruas tol kelolaannya bakal meningkat hingga 30% saat periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah menjelaskan bahwa proyeksi tersebut bakal digunakan menjadi dasar penguatan kesiagaan operasional dan koordinasi lintas-instansi di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Sumatra(JTTS) kelolaan Hutama Karya.

“Lalu lintas pada periode libur akhir tahun rencananya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hutama Karya memproyeksikan arus mudik rencananya meningkat sekitar 30%,” kata Mardiansyah dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/12/2025).

Lebih lanjut, pada periode arus balik Nataru 2025, Hutama Karya memproyeksikan bakal terdapat peningkatan volume lalu lintas mencapai 34%.

Seiring dengan hal tersebut, HK mengatakan siap memberikan potongan tarif yang bakal diberlakukan bagi seluruh golongan kendaraan. Dengan catatan, pengendara melakukan transaksi menggunakan Kartu Uang Elektronik pada tanggal 22, 23, dan 31 Desember 2025, khusus untuk pengguna yang melakukan perjalanan jarak jauh.

Adapun, enam ruas yang rencananya akan menerima potongan meliputi Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung, Tol Indralaya – Prabumulih, Tol Pekanbaru – Dumai, Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar, Tol Indrapura –Kisaran dan Tol Sigli – Banda Aceh.

Selain itu, manajemen HK juga memastikan tidak akan melakukan penyesuaian tarif selama periode libur Nataru berlangsung.

“Kami ingin memastikan pengguna jalan dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang tanpa adanya kekhawatiran terhadap perubahan tarif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkap perkiraan arus mudik dan balik pada periode Nataru 2025-2026.

Agus mengatakan untuk prediksi puncak arus mudik pertama bakal berlangsung pada 20 Desember 2025. Sementara itu, puncak mudik kedua pada 24 Desember 2025.

“Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 [Desember] dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24 [Desember],” ujar Agus dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait pada 22-24 Desember akan diberlakukan work from anywhere (WFA) maupun work from home (WFH). Dengan begitu diprediksi pemudik yang menuju ke Tol Trans Jawa maupun ke arah Pelabuhan Merak bakal lebih bergeser lebih dulu.

Sementara itu, kata Agus, pihaknya juga memproyeksikan akan ada dua puncak arus balik pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Namun demikian, dia menegaskan bahwa proyeksi ini bisa berubah sebagaimana kebijakan WFA yang bakal diterapkan pemerintah pada 29-31 Desember 2025.

04/12/2025 19:12
Liga Muslim Dunia Siap Muluskan Ambisi Danantara Bangun Kampung Haji

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sejumlah kelanjutan kerja sama antara Indonesia dan Liga Muslim Dunia seusai mendampingi Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, Dahnil mengungkapkan bahwa Liga Muslim Dunia akan ikut membantu Indonesia melalui jalur komunikasi tingkat tinggi. Adapun, Kampung Haji merupakan salah satu proyek yang menjadi sasaran investasi Danantara.

“Liga Muslim Dunia akan ikut bicara dengan Pemerintah Arab Saudi, dalam hal ini Prince Crown, MBS, untuk sama-sama mempermudah rencana Indonesia untuk membangun Kampung Haji di Arab Saudi,” ujarnya.

Dahnil juga menyampaikan bahwa Liga Muslim Dunia memiliki rencana tambahan untuk memperkuat hubungan budaya dan keagamaan dengan Indonesia.

“Nah, kemudian berikutnya tadi juga disampaikan Liga Muslim Dunia berencana membangun Museum Nabi di Indonesia, di Jakarta dan itu didedikasikan untuk masyarakat muslim di Indonesia,” katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa ikut menjawab pertanyaan mengenai pembahasan Kampung Haji.

“Urusan haji memiliki kementeriannya sendiri, memiliki penanggung jawabnya, dan dilaksanakan melalui jalur resmi pemerintah,” tandas Al-Issa.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (3/12/2025), Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut nilai investasi yang akan digelontorkan oleh Danantara terhadap Proyek Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi, yang berpotensi membuka 7.500 lapangan kerja, dengan nilai ekonomi lebih dari Rp2,5 triliun per tahun.

Misbakhun memaparkan bahwa nilai investasi Danantara terhadap proyek yang diharapkan meningkatkan kualitas akomodasi jamaah haji asal Tanah Air tersebut sebesar hampir mencapai nominal Rp100 triliun.

“Investasinya [Kampung Haji di Makkah] hampir Rp100 triliun. Hampir Rp100 triliun, dan itu untuk apa? Itu untuk rakyat Indonesia,” ungkap Misbakhun di Surabaya.

Politikus Golkar tersebut memaparkan, proyek Kampung Haji di Makkah melalui Inpres No.15/2025 adalah satu dari sekian investasi pada sektor strategis yang dilakukan oleh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, dan saat ini tidak sedang menjadi lirikan sektor privat atau swasta.

04/12/2025 18:54
Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

Jakarta –

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menampilkan potongan video gelondongan kayu terbawa banjir saat rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titiek berharap kejadian yang mengiris hati masyarakat Indonesia tak terjadi lagi.

Dalam video yang ditampilkan di ruang Komisi IV DPR RI memperlihatkan truk yang membawa batang pohon dalam jumlah besar. Dinarasikan jika pengangkutan itu tak berselang lama dengan kejadian bencana di utara Pulau Sumatera.

“Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia,” kata Titiek dalam rapat.

Ia merasa miris terkait pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ia menilai perusahan yang melakukan tindakan itu seperti mengejek rakyat Indonesia.

“Dan yang lebih, lebih menjengkelkan, itu, truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita,” kata Titiek.

“Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” sambungnya.

Titiek Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir Sumatera dalam rapat dengan Menhut di Komisi IV DPR (Foto: dok. live YouTube DPR)

“Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” ujarnya.

Titiek juga menyinggung gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Ia berharap praktik penebangan hutan hingga menyebabkan bencana ini dihentikan.

(dwr/lir)

04/12/2025 18:45
Wamen Haji Mau Tambah Petugas dari Unsur TNI-Polri, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan akan menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kehadiran personel TNI dan Polri sudah menjadi bagian dari skema rutin setiap tahun.

Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Sekjen Liga Muslim Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (4/12/2025).

“Ya, kan memang dari TNI-Polri setiap tahun ada. Artinya, disebut dengan Linjam, petugas keamanan. Itu dari TNI-Polri seperti juga perintah Presiden, kita akan tambah supaya kemudian mereka bisa bertugas lebih baik, karena lebih prima biasanya petugas dari TNI dan Polri. Dan kita akan putuskan tambah petugas dari TNI dan Polri,” ujarnya.

Ketika dimintai penjelasan mengenai perkiraan persentase penambahan personel, Dahnil menyampaikan bahwa detailnya masih dalam pembahasan internal.

“Persentasenya nanti kita lihat. Karena secara khusus belum kita bahas. Yang jelas bertambah, gitu,” tandas Dahnil.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jadwal rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 masehi yang akan dijalani jemaah haji Tanah Air.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

“Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

04/12/2025 18:26
Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar Nasional 4 Desember 2025

Puan Minta Pejabat Jaga Ucapan saat Tanggapi Bencana: Prioritaskan Empati, Bukan Komentar
Penulis
KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan seluruh pejabat publik untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ketika bencana melanda berbagai daerah di Indonesia.
Pernyataan itu ia sampaikan sebagai respons atas kritik publik terhadap gaya komunikasi sejumlah pejabat dalam menanggapi bencana di berbagai daerah.
Puan menegaskan bahwa dalam situasi bencana, hal terpenting yang harus ditunjukkan
pejabat negara
adalah empati dan kepekaan terhadap penderitaan masyarakat. Ia meminta agar tidak ada pernyataan yang justru menyinggung atau melukai perasaan para korban.
“Pada saat seperti ini lebih baik kita berempati, daripada memberikan komentar yang tidak seharusnya,” ujar Puan, dilansir dari dpr.go.id, Kamis (4/12/2025).
Menurut Puan, berbagai daerah kini tengah menghadapi musibah dengan jumlah korban yang tidak sedikit.
Dalam kondisi tersebut, ia menilai sangat tidak bijak apabila ada pimpinan lembaga atau pejabat yang mengeluarkan pernyataan tidak sensitif.
“Memang situasinya sedang banyak musibah dan bencana terjadi di berbagai tempat. Jadi, sekecil apa pun kejadiannya, tentu ada korban yang mengalami hal tidak mengenakkan,” tegas Puan.
Ia juga menyampaikan bahwa tindakan terbaik yang dapat dilakukan pejabat negara saat bencana adalah turun langsung memberikan dukungan nyata dan memastikan penanganan korban berjalan cepat, bukan melempar komentar yang tidak perlu.
“Jadi, sebaik-baiknya apa yang bisa dilakukan, ya sebaiknya kita memberikan bantuan,” kata Puan.
Ia menambahkan, DPR mendukung penuh upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat, termasuk koordinasi lintas lembaga di daerah terdampak.
Namun, Puan kembali menekankan bahwa komunikasi pejabat negara memegang peran penting dalam menjaga ketenangan publik dan menghindari kesalahpahaman.
Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa di tengah musibah, empati harus menjadi prioritas utama.
“Kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Karena itu, mari kita semua, pejabat, pemerintah, dan aparat, bersikap bijaksana serta fokus pada penanganan korban,” ujar Puan.
Sebagai informasi, Puan menyampaikan pesan tersebut seusai menerima kunjungan Chairman of the National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) atau Ketua Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat (MPPR) China, Wang Huning, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan Puan dengan Wang Huning sebelumnya berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis parlemen Indonesia–Tiongkok.
Namun, di sela agenda tersebut, Puan kembali menegaskan bahwa isu bencana nasional tetap menjadi perhatian utama DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 18:24
9 Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera Nasional

Raut Wajah Gibran Sampaikan Permohonan Maaf ke Pengungsi Banjir Sumatera
Tim Redaksi
ACEH, KOMPAS.com
– Dua kali Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maaf kepada para pengungsi yang dia kunjungi pada Kamis (4/12/2025) hari ini, pertama di Sumatera Barat dan kedua di Sumatera Utara.
Pertama, Gibran menyampaikan permohonan maaf di lokasi pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
“Assalamualaikum warahmatulahi wa barakatuh. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya…,” kata Gibran di hadapan pengungsi, termasuk pria dewasa, ibu-ibu, dan anak-anak.
Gibran berbicara dengan tempo pelan. Ada jeda lima detik antara permohonan maaf dan kalimat selanjutnya.
“Bapak, ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca-bencana ini,” kata Gibran disambut syukur alhamdulillah oleh para pengungsi.
Raut wajah Gibran saat menyampaikan permohonan maaf terlihat serius, pelan, dan tanpa senyum, memegangi mikrofon merah dengan tangan kanan.
Di belakangnya ada Gubernur Sumatera Utara Mahyeldi, Bupati Agam Benni Warlis, dan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari Sumatera Barat Andre Rosiade.
Di tempat kunjungan kedua, Gibran juga meminta maaf ke warga korban banjir.
Permintaan maaf disampaikannya saat mengunjungi para pengungsi banjir di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
“Bapak ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Bapak ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami di sini untuk bapak ibu semua, ya,” kata Gibran kepada para pengungsi.
Raut wajah Gibran pada permohonan maaf kali kedua ini juga serius, tempo penyampaian kalimatnya pelan.
Dia didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Bupati Tapanuli Selatan Gus Irwan Pasaribu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 17:47
IPW Sorot Praktik Mentoleransi Pelanggaran di Internal Polri, Desak Reformasi Kultural Nasional 4 Desember 2025

IPW Sorot Praktik Mentoleransi Pelanggaran di Internal Polri, Desak Reformasi Kultural
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menegaskan bahwa kultural merupakan aspek paling penting yang perlu direformasi dari Polri.
Sebab selama ini, kekecewaan masyarakat terhadap
kepolisian
berpusat kepada kinerjanya di sektor penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi.
“Reformasi kultural adalah satu keharusan. Nah, banyak kekecewaan masyarakat memang berpusat kepada kinerja
Polri
, khususnya terkait penegakan hukum, pengawasan, dan sanksi,” ujar Sugeng dalam rapat panitia kerja (panja)
reformasi kepolisian
, kejaksaan, dan pengadilan
Komisi III DPR
, Kamis (4/12/2025).
Sugeng kemudian menyinggung
silent blue code
yang merupakan praktik mentoleransi adanya pelanggaran di internal.
Jika ada pelanggaran di internal kepolisian yang ditindak, ia menilai bahwa penindakan itu diambil karena masih adanya sorotan dari publik.
“Tetapi dengan lewatnya waktu ya, yang diketahui oleh masyarakat yang disanksi ini kemudian naik pangkat dan menduduki jabatan,” ujar Sugeng.
“Ini adalah praktik
silent blue code
yang mengarah kepada impunitas merangkat, gitu ya. Impunitas merangkak nih, jadi sebetulnya orang yang sudah salah, kemudian dia naik,” sambungnya menegaskan.
Sugeng mengambil contoh kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang menyeret mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Ferdy Sambo.
Dalam kasus itu, banyak perwira yang akhirnya menerima sanksi hingga diberhentikan dari kepolisian. Namun, beberapa di antaranya justru aktif kembali bahkan naik pangkat.
“Ada juga yang disanksi karena diduga terlibat dalam pemerasan, juga naik pangkat. Nah ini menimbulkan ketidakpercayaan, salah satu aspek ya,” ujar Sugeng.
Dalam rapat panja sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan,
reformasi Polri
harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural.
“Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar Habiburokhman, Selasa (2/12/2025).
Habiburokhman mengatakan, Polri selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya.
Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian.
Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian.
“Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman.
Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang.
Di dalammya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru.
“Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/12/2025 17:35