Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diminta mundur oleh anggota DPR Usman Husin. Menilik sisi lain, intip isi garasi Raja Juli.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman menyebut Raja Juli tak paham dengan kondisi kehutanan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sumatra.

    “Mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman dikutip detikNews.

    Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

    “Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

    “Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.

    Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

    “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

    “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” tambahnya lagi.

    Raja Juli memang tengah jadi sorotan di tengah bencana Sumatra. Pun sebelum bencana Sumatra, dirinya juga pernah disorot lantaran kedapatan main domino bersama tersangka kasus pembalakan liar. Di luar hal itu, harta kekayaan Raja Juli jadi ikut disorot.

    Isi Garasi Raja Juli Antoni

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Raja Juli pada 16 Januari 2025, dia diketahui punya harta Rp 11 miliaran. Khusus isi garasi, ada empat kendaraan yang menjadi asetnya dengan rincian sebagai berikut.

    1. Mobil Nissan Xtrail tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 138 juta
    2. Mobil Ford Fiesta tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 86 juta
    3. Mobil Toyota Innova tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 309 juta
    4. Motor Honda Supra Fit tahun 2005, hasil sendiri senilai Rp 3,1 juta

    Bila ditotal, mobil dan motor yang masuk dalam aset alat transportasi dan mesin itu nilainya Rp 536,1 juta. Alat transportasi dan mesin itu merupakan aset terbesar keempat setelah tanah dan bangunan senilai Rp 8.729.585.000 (8 miliaran), kas dan setara kas senilai Rp 3.106.826.820 (3 miliaran), harta bergerak lainnya senilai Rp 681,75 juta, dan surat berharga Rp 86 juta. Raja Juli juga melapor memiliki utang sebesar Rp 1.880.788.000 (1,88 miliaran). Secara keseluruhan, harta kekayaan Raja Juli senilai Rp 11.259.473.820 (11 miliaran).

    (dry/din)

  • Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Jakarta –

    Kelompok masyarakat super kaya masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi warga kurang mampu. Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana merombak desain penyaluran subsidi.

    Rencana perombakan mekanisme pemberian subsidi dan kompensasi ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak hal strategis.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rapat bersama Danantara dan Komisi XI DPR RI membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya. Hal ini dilakukan agar subsidi dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    “Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujarnya.

    Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan perombakan dan penyempurnaan skema penyaluran subsidi, mulai dari BBM hingga listrik, juga akan didukung dengan efisiensi di lingkup BUMN.

    “Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” kata Rosan ditemui terpisah.

    Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus (biaya produksi ditambah margin), kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).

    “Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Satu Rumah di Cikande Tercemar Radioaktif, Ada Opsi Pemilik Dipindahkan

    Jakarta –

    Paparan radioaktif Cesium-137 (Cs-137) masih ada di salah satu rumah warga di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Diduga sisa radioaktif tersebut berada di pondasi bangunan.

    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan kajian terkait langkah penanganan sisa radioaktif tersebut. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti mengatakan ada beberapa opsi yang akan dilakukan, salah satu opsi merelokasi pemilik rumah secara permanen.

    “Salah satu opsi adalah memang merelokasi penduduknya secara permanen, tapi untuk saat ini jangka pendek akan diberikan pengaman. Tali pengaman lah, tanda pengaman supaya tidak ada yang mendekati,” terang Haendra di Kantor Bapeten, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Terkait dengan upaya merobohkan bangunan tersebut, Haendra mengatakan opsi tersebut belum direkomendasikan Bapeten. Pasalnya, Bapeten masih mengkaji tingkat paparan radiasi di lokasi tersebut untuk menentukan langkah terbaik, salah satu opsi teknis yang dipertimbangkan menambah lapisan lantai beton guna mengurangi paparan radioaktif tersebut. Dengan harapan radioaktif tersebut bisa ditangani.

    “Tetapi ke depan yang belum kita kajian ini seberapa besar paparan di situ. Kalau memang bisa disemen lagi misalnya lantainya ditambah, gampangannya lantainya ditambah beton gitu. Kira-kira mengurangi apa enggak.Ini yang sedang kita, opsi-opsi itu yang sedang kita siapkan. Tapi belum sampai opsi membongkar ya. Tapi opsi menambah lantai itu dengan beton itu salah satu opsi yang kita siapkan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses dekontaminasi pada 12 titik yang terpapar Cs-137. Namun ia mengatakan masih ada satu titik yang belum terselesaikan karena diduga material radioaktif berada di bawah pondasi bangunan rumah.

    Ia mengatakan penghuni rumah tersebut telah direlokasi sementara sambil menunggu kajian dari Bapeten dan BRIN mengenai posisi pasti radionuklida tersebut.

    “Sehingga kami masih memerlukan kajian lebih lanjut kalau memang diperlukan, sepertinya kita mau tidak mau harus mengganti rumah tersebut untuk kita robohkan kalau memang cesium berada di pondasi bangunan yang tidak bisa kita lakukan kontaminasi,” ujar Hanif dalam Rapar Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, Hanif menekankan perlunya ada tempat penyimpanan dalam jangka waktu panjang. Hal ini mengingat material cesium 137 memiliki umur radioaktif lebih dari 60 tahun, sehingga dibutuhkan fasilitas penyimpanan permanen yang aman.

    “Kami mohon dukungan dari Komisi 12 untuk kemudian memanggil dan berkoordinasi dengan BRIN maupun Bapeten untuk segera menyampaikan usulan penanganan penyimpanan material terkontaminasi cesium 137,” terang Hanif.

    Lihat juga Video: Bos PT PMT Lin Jingzhang Jadi Tersangka Kasus Radioaktif Cs-137 Cikande

    (hrp/hns)

  • Purbaya Turun Gunung Cegah Bea Cukai Main-main di Pelabuhan

    Purbaya Turun Gunung Cegah Bea Cukai Main-main di Pelabuhan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk lebih sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Tanah Air. Hal itu dilakukan guna memastikan perbaikan sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berjalan dengan baik.

    “Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis kemarin.

    Purbaya mengatakan langkah untuk memperbaiki Bea Cukai adalah dengan penerapan sistem baru berbasis teknologi. Untuk rokok misalnya, pihaknya akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik sebagai upaya memastikan pembayaran cukai dilakukan secara benar.

    Kebijakan itu akan mulai dijalankan pada awal tahun depan dan ditargetkan dapat dijalankan penuh pada Mei atau Juni 2026.

    “Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan cukainya palsu apa enggak, jadi akan serius itu,” tegas Purbaya.

    Selain itu, Bea Cukai akan menerapkan sistem kecerdasan buatan (AI) di setiap pelabuhan untuk memperkuat pengawasan dan meminimalkan praktik curang seperti under invoicing. Pemanfaatan AI memungkinkan terjadinya peningkatan akurasi, kecepatan dan transparansi.

    “Nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” tegas dia.

    Waktu Perbaikan Bea Cukai Satu Tahun

    Sebelumnya, Purbaya mengakui bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Oleh karena itu, perbaikan akan menjadi fokusnya dalam satu tahun ke depan.

    Purbaya sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, DJBC akan dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta seperti kebijakan pada masa orde baru.

    “Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” kata Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11).

    “Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.

    “Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Presiden ke-2 Soeharto sempat membekukan DJBC pada tahun 1985 karena banyaknya praktik pungli dan penyelundupan. Saat itu tugas Bea Cukai dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss yakni Societe Generale de Surveilance (SGS).

    (aid/fdl)

  • Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

    Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Usman mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat.

    Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.

    Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

    “Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

    “Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,”tambahnya.

    Pernyataan Raja Juli

    Sebelumnya Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.

    “Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.

    “Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” kata Raja Juli dalam rapat.

    Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

    “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

    “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Menteri PKP siapkan bantuan hunian untuk korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyiapkan bantuan hunian untuk korban bencana banjir bandang di Sumatera.

    “Saat ini para direktur jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Tata Kelola Pengendalian Risiko (TKPR) di Sumatera Utara, Dirjen Perumahan Perdesaan di Aceh, hingga Dirjen Kawasan Permukiman yang baru kembali dari Sumatera Barat, masih bergerak di lapangan untuk memetakan kebutuhan hunian masyarakat terdampak,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menegaskan kesiapan penuh Kementerian PKP dalam membantu pemerintah daerah menangani dampak banjir bandang di Sumatera.

    Meski penetapan lokasi relokasi merupakan kewenangan pemerintah daerah, Kementerian PKP siap mendampingi dengan dukungan teknis agar keputusan yang diambil aman dan tepat.

    “Kami membantu pemda dengan pengalaman teknis kami, memastikan lokasi yang diusulkan aman, dekat sekolah, rumah sakit, pasar, dan akses kerja warga,” ujarnya.

    Untuk mempercepat penanganan hunian, Kementerian PKP telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit, dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Ara.

    Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatera.

    Dia sudah meminta jajarannya bergerak cepat di lapangan agar bantuan dapat segera dilaksanakan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Ipemi tekankan peran perempuan bagi pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Ingrid Kansil menekankan peran strategis perempuan dalam pembangunan nasional, karena mampu menggerakkan keluarga, menguatkan ekonomi dan sosial, serta memberi kontribusi besar membentuk masa depan bangsa.

    “Di tengah dinamika zaman, perempuan Indonesia membuktikan bahwa tidak hanya mampu menggerakkan keluarga, tetapi juga menggerakkan ekonomi, sosial, dan masa depan bangsa,” kata Ingrid dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menekankan hal itu dalam penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia (PII) 2025 dan peluncuran buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025, dalam rangka menjelang peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember.

    Momentum itu sekaligus membuka Pameran industri kecil menengah (IKM) Ipemi yang berlangsung 3-5 Desember 2025. Kegiatan yang digelar di Kementerian Perindustrian (Kemenperin), itu merupakan kolaborasi antara Ipemi, Kemenperin, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

    Menurut Ingrid, perempuan merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Sehingga dia berharap perempuan akan terus berkarya dan mengambil peran strategis dalam masyarakat.

    Sejak awal berdiri, kata Ingrid, Ipemi meyakini bahwa pemberdayaan perempuan merupakan investasi terbaik bagi kemajuan Indonesia. Instrumennya, melalui program pelatihan, pendampingan UMKM, dan penguatan jejaring.

    “Kami berkomitmen menghadirkan ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan memimpin,” ucap anggota DPR RI periode 2009-2014 itu.

    Ingrid memastikan, penghargaan PII diberikan kepada sosok yang luar biasa, karena telah berkontribusi nyata sesuai bidangnya masing-masing. Mulai dari pengusaha, pendidik, inovator, penggerak sosial, hingga pemimpin komunitas.

    Selain Ingrid dan Sekjen Ipemi Nurwahidah Saleh, acara ini turut dihadiri Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, serta anggota DPD RI yang juga Ketua Ipemi Kalbar Erlinawati.

    “Dan kali ini bersama Pemprov Kalbar. Karena tiap tahunnya, Ipemi menyajikan suguhan tematik yang selain memperkenalkan produk-produk unggulan, juga budaya, dan tarian khas daerah,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia menyebutkan total perempuan yang menerima penghargaan PII 2025 sebanyak 40 orang. Mereka adalah perempuan Indonesia mampu mendobrak batas, membuka peluang, dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.

    Menurutnya, penghargaan itu bukan sekadar apresiasi, melainkan pengakuan bahwa peran perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional.

    “Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi lebih banyak perempuan untuk terus berkarya, percaya pada potensinya, dan tidak pernah ragu mengambil peran strategis dalam masyarakat,” harap Ingrid.

    Adapun buku Perempuan Inspiratif Indonesia 2025 memotret kisah dan gagasan perempuan hebat sebagai warisan pengetahuan, dan diharapkan Ingrid menjadi inspirasi bagi perempuan muda mencari arah dan motivasi.

    Ingrid menegaskan pula bahwa kegiatan itu menjadi rangkaian Hari Ibu yang menghormati peran penting perempuan Indonesia dalam sejarah, perjuangan, keluarga, serta kontribusi mereka bagi pembangunan nasional.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengajak anggota Ipemi pandai memaksimalkan peluang khususnya, investasi di Kalbar.

    Krisantus mencontohkan, dengan modal Rp10 juta, investor bisa dapat lahan seluas 100×100 meter. “Potensi, peluang sangat luar biasa. Silakan ibu-ibu, pengusaha muslimah investasi di Kalbar,” katanya.

    Selain iklim investasi yang menarik, Krisantus juga menyebut Kalbar kaya akan sumber daya, salah satunya kratom. Bahkan ada pengusaha yang mampu memproduksi 3 juta ton per jam.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia.

    Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.

    “Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah

    Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.

    Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.

    “Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.

    Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.

    “Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.

    Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan.

    Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.

    “Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan terjadi penurunan deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen di tahun 2025. Ia menyebut data itu dikumpulkan pihaknya membandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember,” kata Raja Juli mengawali pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli mengatakan deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun 23,01% dari tahun 2024. Ia menyebut penurunan ini juga terjadi di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Raja Juli.

    Menhut tunjukkan data deforestasi turun saat rapat di DPR Foto:(Tangkapan layar TV Parlemen)

    Ia menampilkan gambar adanya penurunan penggundulan hutan di Aceh dari 2024 sebesar 11.228 hektar menjadi 10.100 Ha di 2025. Raja Juli menyebut di Aceh deforestasi menurun sebesar 10,04%.

    “Di Aceh menurun sebesar 10,04%,” ujar Raja Juli.

    “Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%,” katanya.

    Hal serupa disebut juga berlaku di Sumatera Barat. Penurunan deforestasi sebesar 14 persen dari 6.634 Ha menjadi 5.705 Ha.

    “Dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14%, sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” imbuhnya.

    (dwr/maa)

  • Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden

    GELORA.CO – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.

    Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.

    Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.

    Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.

    “Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.

    “Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.

    Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.

    “Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

    Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    “Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.

    Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.

    Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.

    Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah.  Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.

    “Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.