Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Anggota DPR: Alih lahan untuk sawit ancam kedaulatan pangan-industri

    Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pergeseran prioritas lahan dari industri dan sektor strategis lainnya menjadi perkebunan sawit bisa mengancam kedaulatan, keberlanjutan ekologi, dan peluang industri masa depan.

    Jika semua lahan diprioritaskan untuk sawit, menurut dia, Indonesia akan kehilangan ruang bagi inovasi industri baru.

    “Kita harus seimbang: ekonomi jalan, tapi lingkungan dan masa depan generasi kita tetap terlindungi,” kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dengan tantangan tata ruang, kebutuhan energi, dan perubahan iklim global, menurut dia, inovasi teknologi hijau adalah jalan paling rasional untuk membawa Indonesia menuju ekonomi yang berdaya saing tinggi tanpa merusak lingkungan.

    “Industri harus bertransformasi. Kita tidak bisa lagi bergantung pada SDA mentah. Kita harus menciptakan nilai tambah dengan teknologi tinggi dan energi bersih,” kata dia.

    Menurut dia, arah pembangunan industri nasional harus mengambil lompatan besar menuju teknologi ramah lingkungan dan kemandirian bahan baku.

    Dia mengatakan Indonesia tidak boleh lagi bertumpu pada model industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan eksploitasi sumber daya alam mentah. Menurut dia, teknologi kendaraan listrik tanpa bensin bukan hanya sekadar tren global, melainkan sudah harus menjadi kebutuhan nasional.

    “Kita harus berinvestasi pada industri masa depan yang lebih bersih, lebih efisien, dan tidak merusak lingkungan,” kata dia.

    Selain itu, dia menekankan pentingnya membangun rantai pasok bahan baku dalam negeri yang memenuhi standar keberlanjutan. Tanpa itu, menurut dia, industri Indonesia akan terus terjebak dalam ketergantungan impor dan rawan krisis pasokan.

    “Pemasok bahan baku di dalam negeri harus kita siapkan. Standarnya harus hijau, berkelanjutan, dan tidak mengulang kesalahan masa lalu. Kalau tidak, inovasi teknologi kita hanya akan berjalan setengah hati,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta agar strategis nasional memikirkan roadmap masa depan yang aman secara bisnis dan ramah lingkungan. Menurut dia, keputusan strategis hari ini akan menentukan lingkungan hidup generasi mendatang, sehingga industri harus mulai memperhitungkan dampak ekologis secara serius.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Skema Kompensasi Baru Bisa Sehatkan Keuangan BUMN

    Skema Kompensasi Baru Bisa Sehatkan Keuangan BUMN

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan skema pembayaran kompensasi baru akan menyehatkan keuangan BUMN. Perusahaan pelat merah tidak perlu lagi memgambil utang untuk menambal kebutuhannya.

    Hal ini turut dibahas antara Purbaya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, serta Komisi XI DPR. Skema itu akan menguntungkan BUMN.

    “Mereka (BUMN) senang banget karena tahun depan nanti cashflow-nya akan membaik. Mereka enggak perlu pinjam ke bank lagi. Jadi ngurangin cost mereka cukup banyak,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (5/12/2025).

    Dia mengatakan, pemerintah akan membayar 70 persen total kompensasi setiap bulan kepada BUMN pada periode Januari-September. Kemudian, masuk Oktober, pemerintah akan membayarkan 30 persen sisanya.

    Informasi, akan ada audit dan evaluasi yang dilakukan dalam rentang pembayaran tersebut. Tujuannya melihat efektivitas penyaluran barang subsidi/kompensasi.

    “Kalau subsidi kan dipayar langsung, yang kompensasi itu 70 persen setiap bulan sampai 9 bulan. Nanti Oktober dibayar yang 30 persennya,” kata Purbaya.

    Orang Super Kaya Masih Dapat Subsidi

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyadari banyak orang super kaya yang menikmati subsidi dari pemerintah. Dia berencana memangkas subsidi tersebut dan dialihkan kepada yang membutuhkan.

    Hal ini dibahas dalam rapat antara Menkeu Purbaya bersama Komisi XI dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahasannya adalah subsidi energi, termasuk BBM dan listrik.

    “Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi,” kata Purbaya usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.

  • kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    GELORA.CO  – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Dia menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

    “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).

    Usman menegaskan penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

    “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

    Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

    Dia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Usman menyebut, Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

    “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

    Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya terdegradasi parah. Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

    “Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tutur dia.

    Sementara itu, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli sekaligus merespons Komisi IV DPR yang menyinggung ada menteri di Filipina yang mundur lantaran gagal menangani banjir.

    Raja Juli pun mengatakan, kekuasaan hanyalah milik Allah SWT.

    “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia mengaku, segala komentar dan kritik di media sosialnya juga tak pernah dihapus. Baginya, kritik itu merupakan aspirasi dan harapan.

    “Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” katanya.

    Atas dasar itu, Raja Juli tak masalah bila dirinya dievaluasi. Dia menegaskan, tanggung jawabnya hanya bekerja.

    “Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” katanya

  • Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    Pejabat Seharusnya Fokus Penanganan Bencana Bukan Gaduh soal Taubat

    GELORA.CO -Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyerukan agar para pejabat pemerintah melakukan introspeksi mendalam atau taubat nasuha setelah bencana banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera berbuntut panjang.

    Dalam pidato pada kegiatan Workshop Kepala Sekolah untuk Program SMK Go Global di Bandung, Senin, 1 Desember 2025, Cak Imin mengaku telah berkirim surat kepada tiga menteri yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan bencana, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta Cak Imin tidak membuat situasi menjadi tambah keruh di tengah bencana Sumatera. Doli mengatakan Cak Imin tidak perlu bersikap seolah merasa paling benar dan hebat di antara menteri-menteri yang lain. 

    Dia pun mengatakan ucapan Cak Imin yang meminta menteri-menteri lain melakukan taubat nasuhah telah melampaui kewenangannya sebagai menteri. Sebab, menurut Doli, yang berhak memberikan peringatan kepada menteri adalah presiden.

    Pengamat politik, Adi Prayitno, menilai situasi saat ini memang sangat sensitif, sehingga menyebut pihak tertentu sebagai penyebab bencana hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

    “Memang saat ini terlalu sensitif untuk menyebut salah satu pihak jika dikaitkan dengan persoalan banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 5 Desember 2025.

    Ia meminta semua pihak seharusnya saling bekerja sama, bukan saling menuding atau menunjukkan diri sebagai pihak yang paling komitmen terhadap perbaikan lingkungan.

    “Ini untuk menjaga kondusifitas,” imbuhnya.

    Direktur Parameter Politik Indonesia itu pun mengajak seluruh pejabat untuk menghentikan polemik dan fokus pada kerja nyata membantu korban bencana.

    “Sebaiknya sekarang mari setop kegaduhan, fokus bekerja, kemudian alokasikan seluruh kemampuan dan energi hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan Aceh. Semoga persoalan bencana ini cepat selesai supaya cepat recovery, lekas pulih. Karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga,” tutupnya

  • Utak Atik Skema Subsidi BBM-Listrik untuk Pangkas Beban Negara

    Utak Atik Skema Subsidi BBM-Listrik untuk Pangkas Beban Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok rencana perombakan skema penyaluran subsidi energi BBM hingga listrik. Rencana kebijakan ini dilakukan agar anggaran negara yang dikucurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    Rencana perombakan skema subsidi BBM dan listrik ini terungkap dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Danantara, dan Komisi XI DPR, Kamis (4/12/2025).

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah dan Danantara akan mendesain ulang (redesign) strategi penyaluran subsidi dalam dua tahun ke depan.

    Pada rapat tertutup selama 2,5 jam itu, Purbaya mengungkap bahwa DPR dan pemerintah memandang perlunya efisiensi penyaluran subsidi. Dia menyebut adanya analisis yang menunjukkan terdapat kendala dalam hal desain hingga penyaluran subsidi.

    Masalah subsidi yang tidak tepat sasaran diakui Purbaya menjadi bahasan antara pemerintah, Danantara serta DPR terkait dengan subsidi maupun kompensasi pada APBN 2025 itu.

    “Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kami lihat gimana perbaikannya. Kami simpulkan sih tadi dalam dua tahun ke depan kami akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran,” kata Purbaya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Skema Baru Subsidi

    Purbaya pun memberikan bocoran terkait dengan rancangan skema baru kebijakan subsidi, salah satunya yakni mengurangi jumlah masyarakat menengah ke atas yang menerima subsidi. Misalnya, apabila merujuk ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), maka gambaran kategori desil meliputi 1-10.

    Desil 1-5 meliputi kategori masyarakat miskin esktrem hingga pas-pasan atau mendekati kelas menengah, serta 6-10 yakni kelompok menengah ke atas atau dinilai mampu.

    “Mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kami balikkan ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN, Danantara,” jelas Purbaya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku dirinya memiliki waktu enam bulan untuk menggodok ulang strategi penyaluran subsidi.

    “Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu. Mengoordinasikan desain tadi,” jelasnya.

    Adapun mengenai kebijakan kompensasi, Kemenkeu belum lama ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2025 tentang Tata Cara Penyediaan Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Skema baru ini diundangkan dan berlaku pada 19 November 2025.

    Beleid itu mengubah tata cara pembayaran kompensasi kepada sejumlah BUMN, utamanya seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari awalnya pembayaran kompensasi setiap tiga bulan atau kuartalan 100%, maka tahun depan pembayaran kompensasi dilakukan setiap bulannya sebesar 70%. 

    Sementara itu, sisa 30% pembayaran dana kompensasi akan dibayarkan setelah melalui proses audit BPKP atas realisasi kompensasi selesai. Adapun, audit tahunan dijadwalkan selesai setiap September sehingga pembayaran akhir disesuaikan dari hasil verifikasi.

    Menurut Purbaya, Danantara merespons positif kebijakan baru itu karena bakal mendukung arus keuangan perseroan.

    “Mereka senang banget karena tahun depan nanti cashflow-nya akan membaik, mereka enggak perlu pinjem ke bank lagi. Jadi ngurangin cost mereka cukup banyak, 70% setiap bulan. Kalau subsidi kan dibayar langsung, yang kompensasi itu 70% setiap bulan sampai 9 bulan, nanti Oktober dibayar yang 30% sisanya,” ungkapnya

    Respons Danantara

    CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

    “Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien,” jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

    Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

    Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

    “Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan,” ujarnya. 

    Adapun dikutip dari Buku II Nota Keuangan APBN 2026, outlook belanja subsidi pada APBN 2025 senilai Rp288,1 triliun yang mencakup energi dan nonenergi. Pada 2026, belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp318,9 triliun. Sampai dengan akhir Oktober 2025, realisasi belanja subsidi energi dan nonenergi sudah mencapai Rp194,9 triliun. Sementara itu, kompensasi sudah dibelanjakan Rp120 triliun. Keduanya total mencapai Rp315 triliun. 

  • 6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

    6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

    Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkapkan kegeramannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025).
    Titiek meminta
    Kementerian Kehutanan
    menghentikan seluruh praktik
    penebangan pohon
    , yang selama ini dinilai merugikan masyarakat dan memperparah dampak bencana.
    “Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon,
    illegal logging
    , baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek, di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua bentuk penebangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
    “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” ucap dia.
    “Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambung dia.
    Dalam rapat, Titiek sempat meminta tim sekretariat komisi memutar video truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya, hanya berselang dua hari setelah banjir bandang terjadi.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa pemandangan itu sangat membuat sakit hati warga.
    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu,” kata Titiek.
    Dia menyebut, tindakan perusahaan sebagai bentuk mengejek rakyat yang sedang tertimpa musibah.
    “Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
    Titiek juga mempertanyakan mengapa pohon yang memberi banyak manfaat harus dipotong secara serampangan.
    “Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” ujarnya dengan nada kesal.
    Dalam kesempatan itu, Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak sembarangan menerbitkan izin pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegas dia.
    Titiek juga meminta Kemenhut untuk tidak takut menolak pemberian izin pembukaan lahan atau bahkan menindak pelanggaran yang jelas menimbulkan kerusakan.
    Dia menjamin bahwa Komisi IV DPR RI akan mendukung langkah hukum terhadap pihak yang berada di balik pelanggaran.
    “Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada (jenderal TNI maupun Polri) bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” pungkas Titiek.
    Sementara itu, Menteri Kehutanan
    Raja Juli Antoni
    mengakui
    bencana di Sumatera
    menjadi pukulan sekaligus dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan.
    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar dia, dalam rapat.
    Dia menegaskan pihaknya sudah mengevaluasi pengelolaan hutan secara menyeluruh agar kejadian serupa bisa dimitigasi di masa mendatang.
    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan,
    forest governance
    , sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” ucap dia.
    Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggalang bantuan bagi para korban.
    “Kami terus menggalang bantuan, terutama dari UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” kata dia.
    Dalam paparannya, Raja Juli mengungkapkan bahwa
    banjir bandang dan tanah longsor
    di tiga provinsi di Sumatera itu disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kerusakan lingkungan, khususnya di daerah tangkapan air.
    “Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi IV DPR RI adanya siklon tropis senyar dan curah hujan tinggi,” ujar Raja Juli, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    “Namun, juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” sambung dia.
    Meski begitu, Raja Juli berpegang bahwa
    deforestasi
    menurun secara nasional maupun di tiga provinsi terdampak bencana pada 2025.
    “Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen,” ujar dia.
    Penurunan itu juga teridentifikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing 10,04 persen, 13,98 persen, dan 14 persen.
    Namun, dia mengakui masih ada kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA) yang berperan dalam memperparah bencana.
    Dalam kesempatan itu, Raja Juli juga memastikan bahwa dirinya tidak menerbitkan izin baru untuk pemanfaatan hutan alam selama satu tahun menjabat.
    “Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” ujar dia.
    Dia bahkan mengungkap rencana mencabut izin 20 perusahaan pengelola hutan yang bekerja buruk.
    “Kami Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia.
    Nama perusahaan belum dibuka dan akan diumumkan usai ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
    Raja Juli menambahkan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik yang muncul pasca-bencana di Sumatera.
    “Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
    Dia mengaku bahwa kritik bahkan kemarahan publik akan menjadi energi perubahan agar menjadi lebih baik.
    “Bahkan, kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas saat Anggota Komisi IV, Usman Husin, menyoroti keras kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatan jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

    Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tegasnya dalam rapat.

    Legislator PKB itu bahkan terang-terangan meminta Raja Juli mundur.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” ujar Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” sambungnya.

    Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.

    “Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” jelas Usman.

  • Pemanis Aksi Korporasi BUMN, Injeksi Modal Danantara hingga Keringanan Pajak Purbaya

    Pemanis Aksi Korporasi BUMN, Injeksi Modal Danantara hingga Keringanan Pajak Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN yang sedang menyiapkan aksi korporasi berpeluang mendapatkan tambahan modal Danantara dan keringanan pajak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Syaratnya, usulan tersebut diterima oleh otoritas yang berwenang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengakui sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang menyiapkan sejumlah aksi korporasi. BUMN yang masuk kategori penerima keringanan pajak adalah perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi hingga aksi konsolidasi.

    Adapun, permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

    Dalam catatan Bisnis, sejumlah BUMN tengah mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Timah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhib Sadewa

    Sementara itu, Menkeu Purbaya mengemukakan bahwa keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Purbaya menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelah aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Di sisi lain, Purbaya turut mengungkap permintaan Rosan untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu. Untuk itu, dia menyebut tidak bisa memenuhi khusus permintaan tersebut. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” tuturnya.

    BUMN Minta Modal Danantara 

    Di sisi lain, sejumlah BUMN sedang mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PTTimah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis. 

    Emiten anggota MIND ID, TINS, diketahui tengah menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh suntikan modal dari Danantara Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program hilirisasi. 

    Selain itu, Krakatau Steel meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.

    Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham KRAS berada di level Rp386 per saham atau melonjak 282,18% year to date (YtD). Adapun saham TINS turut melesat 200% YtD menuju level Rp3.210 per saham. 

    Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.

    “Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025). 

    Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha. 

    Ilustrasi Krakatau Steel

    Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.

    “Namun sekali lagi, ini adalah persepsi pasar dan bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Kami menghargai kepercayaan investor dan akan terus memastikan tata kelola yang kuat,” tuturnya

    Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menuturkan kenaikan harga komoditas timah dan penertiban tambang ilegal disebut menjadi dua faktor utama pemicu lonjakan saham TINS. 

    Dia menuturkan harga timah terus menguat dan sempat menyentuh level US$ 38.000 per ton. Kenaikan harga komoditas ini membuat saham TINS yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.000 per saham kini telah menyentuh level Rp3.000, sehingga memberikan keuntungan besar bagi banyak investor. 

    “Hal tersebut merupakan salah satu sweetener bagi investor untuk mengoleksi saham PT Timah,” ucapnya dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).

    Tanggapan Pengamat

    Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan pengajuan dana oleh BUMN kepada Danantara Indonesia dinilai wajar, khususnya untuk kebutuhan restrukturisasi maupun ekspansi bisnis.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1/2025, yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN, termasuk hasil keuntungan dan dividen berada di bawah kewenangan Danantara. Dampaknya, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk perusahaan pelat merah menjadi lebih terbatas.

    “Oleh karena itu, pengajuan dana ke Danantara perlu dilengkapi dengan proposal bisnis yang jelas dan komprehensif, terutama terkait kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Sementara untuk proposal restrukturisasi, lanjutnya, perlu ada rencana yang terperinci mengenai kapan perbaikan kinerja akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan atau going concern BUMN bersangkutan.

    Toto menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penyaluran dana dari Danantara memberikan nilai tambah yang nyata bagi BUMN dan mendukung efisiensi pengelolaan aset negara. 

    Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa upaya optimalisasi BUMN memang perlu dilakukan. Untuk itu, permintaan likuiditas menjadi penting dalam upaya tersebut. 

    “Dalam rangka ekspansi bisnis ini mampu memperkuat kinerja perseroan depan, dan ini sudah price in oleh kondisi kenaikan harga saham, terutamanya TINS dan KRAS. Jadi dukungan modal itu juga penting,” ucap Nafan.  

  • Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diminta mundur oleh anggota DPR Usman Husin. Menilik sisi lain, intip isi garasi Raja Juli.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman menyebut Raja Juli tak paham dengan kondisi kehutanan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sumatra.

    “Mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman dikutip detikNews.

    Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

    “Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

    “Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.

    Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

    “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

    “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” tambahnya lagi.

    Raja Juli memang tengah jadi sorotan di tengah bencana Sumatra. Pun sebelum bencana Sumatra, dirinya juga pernah disorot lantaran kedapatan main domino bersama tersangka kasus pembalakan liar. Di luar hal itu, harta kekayaan Raja Juli jadi ikut disorot.

    Isi Garasi Raja Juli Antoni

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Raja Juli pada 16 Januari 2025, dia diketahui punya harta Rp 11 miliaran. Khusus isi garasi, ada empat kendaraan yang menjadi asetnya dengan rincian sebagai berikut.

    1. Mobil Nissan Xtrail tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 138 juta
    2. Mobil Ford Fiesta tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 86 juta
    3. Mobil Toyota Innova tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 309 juta
    4. Motor Honda Supra Fit tahun 2005, hasil sendiri senilai Rp 3,1 juta

    Bila ditotal, mobil dan motor yang masuk dalam aset alat transportasi dan mesin itu nilainya Rp 536,1 juta. Alat transportasi dan mesin itu merupakan aset terbesar keempat setelah tanah dan bangunan senilai Rp 8.729.585.000 (8 miliaran), kas dan setara kas senilai Rp 3.106.826.820 (3 miliaran), harta bergerak lainnya senilai Rp 681,75 juta, dan surat berharga Rp 86 juta. Raja Juli juga melapor memiliki utang sebesar Rp 1.880.788.000 (1,88 miliaran). Secara keseluruhan, harta kekayaan Raja Juli senilai Rp 11.259.473.820 (11 miliaran).

    (dry/din)

  • Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Orang Super Kaya Ikut Nikmati Subsidi, Purbaya Janji Perbaiki Sistem

    Jakarta –

    Kelompok masyarakat super kaya masih ikut menikmati subsidi yang seharusnya ditujukan bagi warga kurang mampu. Atas kondisi tersebut, pemerintah berencana merombak desain penyaluran subsidi.

    Rencana perombakan mekanisme pemberian subsidi dan kompensasi ini dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pimpinan BPI Danantara. Adapun rapat tersebut digelar secara tertutup karena membahas banyak hal strategis.

    Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan rapat bersama Danantara dan Komisi XI DPR RI membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menyangkut penyaluran subsidi yang belum tepat sasaran.

    “Kita analisa dan kita lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dalam hal subsidi desainnya juga ada. Jadi kita lihat masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya kalau di Indonesia mungkin, yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

    Atas kondisi tersebut, Purbaya mengatakan, skema baru nantinya akan lebih membatasi porsi untuk orang kaya. Hal ini dilakukan agar subsidi dapat tersalurkan lebih efisien dan tepat sasaran.

    “Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macem-macem karena elibatkan juga BUMN-BUMN dan Danantara,” ujarnya.

    Purbaya juga bilang, perbaikan skema subsidi ini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Meski membutuhkan waktu cukup lama, ia memastikan proses pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu singkat.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan perombakan dan penyempurnaan skema penyaluran subsidi, mulai dari BBM hingga listrik, juga akan didukung dengan efisiensi di lingkup BUMN.

    “Untuk lebih menyempurnakan juga agar kalau subsidi dan kompensasi itu lebih adil, lebih tepat sasaran. Bagaimana kalau dari BUMN ini kita lebih mengefisienkan,” kata Rosan ditemui terpisah.

    Perombakan skema sendiri sebelumnya juga telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Skema penghitungan kompensasi yang sebelumnya menggunakan metode cost plus (biaya produksi ditambah margin), kini diubah menyesuaikan dengan harga pasar (market price).

    “Kalau dulu kan tidak efisien saja tetap mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan cost kami, plus berapa persen itu. Itu coba terus kita lakukan sehingga tidak mengurangi hak-hak dari masyarakat yang berhak dan membutuhkan tapi di saat bersamaan kompensasi juga bisa ikut turunnya lebih efisien,” jelasnya.

    (acd/acd)