Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • WIKA Garap Dua Proyek di IKN, Nilainya Capai Rp3,66 Triliun

    WIKA Garap Dua Proyek di IKN, Nilainya Capai Rp3,66 Triliun

    JAKARTA – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali mendapatkan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Kali ini, perseroan akan membangun kawasan lembaga tinggi negara, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di ibu kota baru tersebut.

    Kontrak pertama merupakan pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di IKN dengan nilai sebesar Rp1,96 triliun.

    Ruang lingkup pekerjaan meliputi pembangunan tiga gedung utama, yakni struktur, arsitektur, MEP serta interior. 

    Kemudian, ada pekerjaan geoteknik, lanskap, tata cahaya, penataan informasi dan rambu pengarah hingga perkerasan area jalan dan jembatan. 

    WIKA juga akan menangani pekerjaan sistem air minum, air limbah, drainase serta utilitas kawasan lainnya.

    Sementara kontrak kedua mencakup Paket Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR serta Bangunan Pendukung di IKN senilai Rp1,70 triliun. 

    Lingkup pekerjaannya mencakup pembangunan gedung utama beserta penataan kawasan yang mendukung operasional dan representasi lembaga negara dalam pusat pemerintahan baru tersebut.

    Dengan demikian, total nilai kontrak yang dikantongi perseroan mencapai Rp3,66 triliun.

    Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, penugasan tersebut menjadi tonggak penting bagi perjalanan perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan nasional. 

    Menurut dia, kontrak tersebut mencerminkan kepercayaan besar pemerintah terhadap kapabilitas WIKA. 

    “Kami berkomitmen, menghadirkan konstruksi berkualitas, tepat waktu dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya IKN sebagai pusat pemerintahan modern berkelas dunia,” ucap dia dalam keterangan resmi, Jumat, 5 Desember.

    Adapun WIKA saat ini juga tengah mengerjakan sejumlah proyek strategis lainnya di IKN. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan Jalan Paket G di KIPP 1B–1C, Tol Sepinggan–Paket 1B serta Tol IKN Segmen 3B–2 Kariangau–Tempadung.

    Selain itu, perseroan juga menangani pekerjaan Jalan Kawasan Hankam dan Lingkar Sepaku di KIPP serta pembangunan Jaringan IPAL 1 dan 3 KIPP IKN.

    Berbagai proyek ini menjadi bagian dari kontribusi WIKA dalam mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.

  • Komisi IX DPR Minta Pengawasan Penyakit Korban Bencana Sumatera Diperketat

    Komisi IX DPR Minta Pengawasan Penyakit Korban Bencana Sumatera Diperketat

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan banyak korban terdampak banjir di Utara Sumatera mulai mengalami banyak penyakit. Charles meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk terus melakukan monitoring.

    “Yang sudah ditemukan penyakit seperti, yang banyak ya, diare, ISPA, leptospirosis,” kata Charles di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (5/12/2025).

    Charles mendesak Kemenkes untuk segera menangani berbagai penyakit yang timbul tersebut. Dia mengatakan Kemenkes juga harus melakukan pemantauan menyeluruh.

    “Karena itu kami meminta Kemenkes untuk memonitor terus dan mencari apa yang dibutuhkan, sehingga pelayanan kesehatan tepat sasaran dan juga tetap bisa diberikan kepada yang membutuhkan,” ujarnya.

    “Termasuk juga inventori obat-obatan yang memang dibutuhkan di lapangan. Karena kami juga ingin menjaga agar masyarakat yang saat ini misalnya menjalani pelayanan kesehatan, menjalani pengobatan secara rutin, jangan sampai karena adanya bencana mereka akhirnya tidak mendapatkan pelayanan sehingga kondisinya bisa memburuk,” sambungnya.

    “Jumlah fasyankes yang tidak beroperasi sepertinya semakin bertambah. Jumlah rumah sakit, kalau saya tidak salah ingat, sudah lebih dari 15 rumah sakit yang tidak beroperasi di tiga provinsi yang terdampak banjir,” ujarnya.

    (amw/azh)

  • Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    Dugaan Pelanggaran di IMIP – Gaji TKA Pakai Mata Uang China, DPR: Tidak Boleh Ada Negara dalam Negara!

    GELORA.CO – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan pihaknya akan menelusuri sejumlah dugaan pelanggaran terkait aktivitas di kawasan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Dugaan tersebut mulai dari rekrutmen karyawan dengan pembayaran gaji menggunakan mata uang yuan, hingga potensi masuknya aktivitas ilegal melalui pelabuhan di kawasan tersebut.

    Lasarus menyampaikan Komisi V sejatinya telah menjadwalkan kunjungan ke lokasi. Namun karena agenda yang padat, kunjungan tersebut akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah terjadwal terselesaikan.

    “Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh. Terkait keamanan, sebenarnya instrumen kita sudah lengkap ada bea cukai, imigrasi, kepolisian, angkatan laut, hingga Bakamla. Jadi tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara,” ujar Lasarus saat ditemui di Bandung, Jumat (5/12/2025).

    Ia menekankan seluruh informasi yang beredar harus divalidasi terlebih dahulu. Khusus mengenai tenaga kerja asing (TKA), Lasarus menegaskan bahwa keberadaan mereka tidak menjadi masalah selama seluruh persyaratan dan ketentuan yang berlaku dipenuhi.

    “Kalau tidak memenuhi aturan, itu pelanggaran. Tapi kalau sesuai aturan, ya tidak masalah. Aturan kita sudah lebih dari cukup,” katanya.

    Lebih jauh, Lasarus menjelaskan fokus Komisi V adalah pada aspek perhubungan, termasuk pengawasan bandara. Ia menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan praktik penerbangan internasional yang langsung masuk atau keluar dari IMIP tanpa kehadiran unsur bea cukai maupun imigrasi.

    “Saya pernah bilang, kalau satu kali saja kami temukan ada penerbangan internasional langsung mendarat di IMIP dan dari sana terbang ke luar negeri tanpa proses keimigrasian dan kepabeanan, kami akan minta bandara itu ditutup,” tegas Lasarus.

    Meski demikian, Komisi V saat ini belum memiliki data yang cukup terkait dugaan tersebut. Lasarus memastikan pihaknya akan mengumpulkan informasi tambahan sebelum menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan panitia kerja (panja) khusus.

    “Kami akan cek dulu. Sejauh mana nanti kita lihat, apakah perlu kami bentuk panja khusus atau tidak,” pungkasnya.

    Diketahui, Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy buka suara dan memberikan analisis terhadap isu Bandara IMIP. Ia mengaku memiliki informasi, analisis, dan data yang cukup lengkap terkait operasi industri di Morowali, termasuk rekrutmen tenaga kerja, kondisi pelabuhan, hingga isu perbedaan data ekspor-impor antara Indonesia dan China.

    Secara garis besar, Ichsanuddin ingin memperjelas bahwa isu bandara bukan masalah utama, melainkan indikasi awal dari persoalan yang lebih besar.

    Yang membuat Ichsanuddin lebih khawatir adalah kondisi pelabuhan laut (seaport) di kawasan tersebut.

    Ia menyebut pelabuhan itulah sumber risiko terbesar karena diduga beroperasi tanpa pengawasan bea cukai dan imigrasi. “Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport, ujungnya soal bea cukai dan soal imigrasi,” katanya, Jumat (5/12/2025).

    Lebih jauh, Ichsanuddin juga menyoroti bagaimana akses ke kawasan IMIP begitu tertutup, bahkan bagi pejabat negara. Ia mengungkap bahwa bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut.

    Selain itu, ia mengungkap data rekrutmen yang menunjukkan ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan hingga 2025, dengan kisaran gaji dalam mata uang yuan yang cukup tinggi.

    “Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000,” ungkapnya.

    Penjelasan ini memantik pertanyaan mengenai bagaimana proses masuknya tenaga kerja tersebut apabila pelabuhan dan bandara berada dalam kondisi yang ia sebut sangat tertutup.

  • KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bidang penghiliran mineral melalui penjajakan dengan Eurasian Resources Group (ERG) Kazakhstan.

    ERG merupakan salah satu perusahaan pertambangan dan energi yang berpusat di Kazakhstan dan Luxembourg. Investasi perusahaan ERG di Kazakhstan sekitar US$15 miliar dan pemerintah Kazakhstan memiliki 40% saham di ERG.  ERG juga beroperasi di Kongo (Afrika) dan Brasil.

    Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan M. Fadjroel Rachman memimpin langsung kunjungan delegasi ERG di Indonesia pada 19—30 November 2025. Sejumlah perusahaan yang dikunjungi delegasi ERG yakni PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, PT BAI Smelter-Grade Alumina Refinery di Mempawah, Kalimantan Barat, dan PT Aneka Tambang Tbk. di Tayan, Kalimantan Barat.

    “Kami sangat kagum dengan profesionalitas dan prestasi kerja ketiga Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang semuanya dikerjakan putera-puteri Indonesia,” ujar Fadjroel dalam keterangan resmi, Jumat (5/11/2025).

    Dubes Fadjroel menegaskan bahwa kunjungan delegasi ERG merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono dalam rangka diplomasi ekonomi Indonesia di KBRI Astana guna mendukung penghiliran dan investasi hijau sesuai Asta Cita.

    “Arahan prioritas kerja Menteri Luar Negeri, Sugiono untuk mendorong diplomasi ketahanan nasional serta diplomasi ekonomi Pancasila,” ujar mantan Komisaris Utama Adhi Karya dan komisaris Waskita tersebut.

    Wakil Direktur Utama (Deputy CEO) Bidang Keuangan ERG Daniyar Ravshanovich Rakhmatullayev mengapresiasi pelayanan dan berbagai informasi terkait dengan peluang kerja sama di Indonesia.

    Dalam menunjukkan keseriusan ERG dalam membangun kerja sama strategis di Indonesia, Daniyar membawa tim lengkap di antaranya Gulnur Kanybekovna Abienova sebagai Direktur Jenderal JSC Aluminium Kazakhstan, Vladimir Nikolaevich Krasnoyarskiy sebagai Kepala Riset dan Rekayasa, Petr Petrovich Gorovoy sebagai Kepala Hidrometalurgi, dan Murat Bakhtybekovich Zhumabayef sebagai Direktur Produksi.

    “Semoga rencana kerja sama strategis antara ERG dengan MIND ID, PT Inalum, PT BAI, dan PT Antam dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar Daniyar.

    Kunjungan ERG di ini sekaligus untuk memperkuat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama bilateral di bidang mineral antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) dengan Kementerian Perindustrian dan Konstruksi Kazakhstan.

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa kebijakan dan prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah penghiliran pada sektor mineral, serta membuka luas peluang investasi dan kolaborasi antara Indonesia dan Kazakhstan.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita meyakini bahwa ERG sebagai sebuah grup sumber daya alam global mempunyai potensi besar memperkuat industri mineral Indonesia serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri mineral Indonesia di pasar dunia.

    Sejumlah anggota legislatif juga mendukung adanya penjajakan kerja sama dengan ERG. Dalam pertemuan di Kalimantan Barat, turut hadir Anggota DPR RI Komisi XII Gulam Muhammad Sharon dari Fraksi Nasdem, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dari Fraksi Nasdem,  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra, serta Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey dari Fraksi Nasdem.

    Sharon menyampaikan dukungan peningkatan diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan. “Sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat yang membidani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], lingkungan hidup, dan investasi, saya akan mendukung penuh penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan,” ucap politisi muda Kalbar tersebut.

  • DPR Nilai Rencana Spin-off Fiber Telkom Progresif dan Relevan

    DPR Nilai Rencana Spin-off Fiber Telkom Progresif dan Relevan

    Jakarta –

    PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada 12 Desember mendatang, dengan salah satu agenda utamanya adalah meminta persetujuan atas rencana Pemisahan Sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity (Tahap-1).

    Langkah atau inisiatif ini mendapat tanggapan positif dari kalangan pengamat industri, yang menilai inisiatif ini sangat relevan dan berpotensi memberikan dampak positif signifikan terhadap keseluruhan industri telekomunikasi (Telco) di Indonesia.

    Mengenai rencana spin-off ini, Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina menyatakan bahwa inisiatif tersebut adalah langkah progresif dan terencana. “Rencana pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity ke anak usaha, Telkom Infrastruktur Fiber (TIF), merupakan bagian dari strategi jangka panjang Telkom untuk melakukan transformasi dan optimalisasi aset,” ujar Nevi di Jakarta, Rabu (3/12/2025) dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Menurutnya, hal tersebut bukan sekadar restrukturisasi biasa, tetapi upaya untuk memfokuskan bisnis dan menciptakan nilai tambah yang lebih jelas dari aset infrastruktur yang sangat besar.

    Ia menegaskan, bahwa inisiatif itu sangat relevan dengan tren global dalam industri Telco, di mana pemisahan bisnis infrastruktur (InfraCo) dari layanan ritel (ServiceCo) menjadi model yang semakin umum.

    “Pemurnian bisnis seperti ini memungkinkan Telkom Group untuk meningkatkan efisiensi operasional dan agilitas dalam setiap unit bisnisnya. Wholesale fiber adalah bisnis infrastruktur yang modal-intensif dan memerlukan fokus pada utilisasi aset serta layanan wholesale netral,” jelasnya.

    Pengalihan aset berupa infrastruktur jaringan ke TIF dipandang berpotensi memberikan dampak positif yang luas bagi industri Telco di Indonesia. “Dengan adanya TIF yang murni beroperasi sebagai penyedia infrastruktur wholesale, ini berpeluang menciptakan persaingan yang lebih sehat dan inklusif di tingkat layanan,” tutur Nevi.

    “TIF dapat menawarkan akses jaringan yang lebih netral dan terbuka kepada operator telekomunikasi lainnya, termasuk penyedia jasa internet (ISP) kecil dan menengah,” tambahnya.

    Ia menyampaikan harapannya terhadap RUPS-LB Telkom yang akan datang. “RUPS-LB dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang memperkuat landasan transformasi digital nasional,” tegasnya.

    Paling penting keputusan strategis ini harus diikuti dengan implementasi yang efektif dan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang kuat di TIF, sehingga memberikan kontribusi terbaik bagi pertumbuhan infrastruktur digital dan perekonomian nasional.

    (fyk/fay)

  • Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    GELORA.CO – Hingga hari ke-10 bencana atau Jumat (5/12/2025) jumlah korban meninggal dan hilang banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera sudah 1.354 orang.

    Saat bencana banjir dan longsor ini banyak kayu ukuran besar bentuk gelondongan yang hanyut di pemukiman warga di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Namun hingga kini tak ada pihak yang mau bertanggungjawab atas bencana ini dengan sikap gentleman mengundurkan diri dari jabatannya, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Alih-alih memilih mundur, Menhut Raja Juli Antoni malah menyampaikan terima kasih terkait kritikan dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya soal banjir Sumatera saat rapat di DPR.

    Ditemui seusai rapat bersama Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli menyebut bahwa dirinya dididik untuk tidak antikritik.

    Ia lantas mengungkapkan bahwa kritikan yang dilontarkan masyarakat lewat media sosialnya tak pernah dihapus. Menurutnya, hal ini jadi motivasi untuknya agar bisa melakukan evaluasi.

    “Saya yakin ya namanya kekuatan itu milik Allah. Dan itu hak preogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen yang ditujukan kepada saya, saya tidak pernah hapus,” katanya dalam rekaman video wawancara dengan wartawan seperti dilihat Jumat (5/12).

    Menurutnya desakan mundur terhadapnya itu adalah aspirasi, kemarahan atau ekspektasi dari masyarakat.

    “Itu namanya aspirasi, kemarahan itu, bahkan mungkin harapan, ekspetasi. Monggo, tanggungjawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak preogratif presiden,” ujarnya.

    Didesak Mundur di DPR

    Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya lagi.

    Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025) mendesak Raja Juli mundur dari kursi menteri.

    Dia mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat itu.***

  • Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar Nasional 5 Desember 2025

    Bahlil soal Target di Pileg 2029: Bisa Terwujud Kalau Prabowo Senyum Bersama Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menargetkan agar partainya meraih lebih dari 102 kursi di DPR pada pemilihan legislatif (Pileg) 2029.
    Dengan nada bercanda, Bahlil yakin bahwa target tersebut dapar tercapai jika senyum Presiden
    Prabowo Subianto
    bersama Partai
    Golkar
    .
    “Bagi kami Partai Golkar kursi kami sekarang adalah 102, dan InsyaAllah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar,” kelakar Bahlil dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    Bahlil juga membanggakan keberhasilan partai berlambang pohon beringin itu dalam pemilihan kepala daerah (
    Pilkada
    ) 2024.
    “Untuk pilkada alhadulillah, target kami mencapai 60 persen, terwujud di pilkada gubernur, bupati, wali kota,” ujar Bahlil.
    Bahlil turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen Partai Golkar terhadap capaian mereka di pileg dan pilkada.
    Pada usia partai ke-61 tahun, ia menekankan bahwa Partai Golkar tidak dimiliki oleh kelompok maupun keluarga tertentu.
    Tegasnya, rakyat merupakan pemilik saham dari Partai Golkar yang asalnya dari Sekretariat Bersama Golongan Karya bentukan berbagai kelompok.
    “Dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul dilahirkan, lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.
    “Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu,” sambungnya menegaskan.
    Kini, Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Dukungan tersebut merupakan salah satu poin dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
    “Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya? tergantung Bapak Presiden, karena ini keputusan Munas,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Aturan Pajak agar Merger BUMN Tak Bebani Negara

    Pemerintah Siapkan Aturan Pajak agar Merger BUMN Tak Bebani Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru agar proses merger dan restrukturisasi di lingkungan BUMN dapat berjalan lebih efisien tanpa menimbulkan beban perpajakan tambahan.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri rapat Dewan Pengawas Danantara dan pertemuan dengan PT Pertamina di Wisma Danantara, Jumat (5/12/2025).

    Menurutnya, restrukturisasi Danantara dari sekitar 1.000 entitas menjadi sekitar 200 akan melibatkan banyak aksi korporasi yang membutuhkan penyesuaian aturan perpajakan.

    “Tadi dilanjutkan dengan rapat dengan Pertamina. Untuk restrukturisasi itu butuh regulasi penyesuaian dari peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpajakan. Itu yang kita mau selesaikan. Bukan hanya untuk Pertamina tetapi untuk keseluruhan proses merger, akuisisi, dan yang lain,” jelas Airlangga.

    Ia berharap revisi PMK tersebut dapat rampung pada Desember 2025. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan yang disiapkan bukan berupa pengurangan pajak, melainkan pemberian fasilitas perpajakan agar restrukturisasi BUMN dapat berlangsung lebih ekonomis.

    “Bukan pajaknya dikurangi tetapi fasilitasnya,” tegasnya.

    Airlangga menambahkan rapat tersebut juga membahas sejumlah SOP Danantara, seperti regulasi etik, audit, dan tata kelola.

    Terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan regulasi yang memungkinkan efisiensi BUMN meningkat serta membuat proses merger lebih ekonomis.

    “Lagi kita bahas regulasi yang BUMN bisa lebih efisien dan juga merger-mergernya bisa lebih ekonomis,” ujar Bimo di Wisma Danantara.

    Ia menyebut rencana insentif tersebut akan diberikan dalam periode tiga-empat tahun. Namun, anak buah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu menegaskan bahwa pembahasan insentif merger atau akuisisi BUMN tersebut belum final.

    Bimo juga memastikan tidak ada pengurangan pajak, melainkan fasilitas perpajakan yang mencakup pengaturan smoothing dividend, yaitu mekanisme menjaga stabilitas pembayaran dividen dari tahun ke tahun.

    “Enggak ada pengurangan pajak, tetapi fasilitas,” ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa insentif dari Kementerian Keuangan hanya diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia mencontohkan bahwa akan ada insentif pajak bagi aksi korporasi BUMN dalam masa transisi.

    “Kalau disuruh bayar pajak semua, ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi, kita kasih waktu berapa tahun, dua-tiga tahun ke depan,” kata Purbaya seusai rapat dengan Danantara bersama Komisi XI DPR di kompleks Senayan, Kamis (4/12/2025).

    “Setelah itu, setiap aksi korporasi akan kita kenakan pajak sesuai aturan. Ini kan Danantara baru dan juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar,” pungkasnya.

  • Otorita Teken Kontrak 8 Proyek IKN Senilai Rp12,57 Triliun, Ini Perinciannya

    Otorita Teken Kontrak 8 Proyek IKN Senilai Rp12,57 Triliun, Ini Perinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memulai pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Hal ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan delapan paket kontrak pembangunan di Kantor Kemenko 4 IKN pada Kamis (4/12/2025).

    Penandatanganan ini memperkuat akselerasi Tahap 2 pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

    Hingga saat ini, sebanyak 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan 6 paket manajemen konstruksi/supervisi. Capaian ini menandai kesiapan IKN memasuki fase pelaksanaan konstruksi yang lebih intensif.

    Berdasarkan laporan Otorita IKN, kedelapan paket kontrak tersebut meliputi 5 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Legislatif yang terdiri atas 16 gedung dibangun pada persil seluas 41,81 Ha.

    Kemudian, 2 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Perkantoran Yudikatif yang terdiri atas 4 gedung, dibangun pada persil seluas persil 15,15 Ha.

    Selanjutnya, 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Bangunan Kantor Pendukung, yang terdiri atas: Pembangunan Kantor OIKN Tahap II sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 2,9 Ha, dan Kantor Polres IKN Tahap I sebanyak 3 gedung dengan lahan seluas 3,07 Ha.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kualitas dalam seluruh tahap pembangunan, estetika dan keberlanjutan lingkungan.

    “Pembangunan tahap 2 ini harus lebih baik dari sebelumnya. Saya kira pembangunan ini akan menjadi contoh untuk dunia nantinya,” kata Basuki dalam keterangannya seperti dikutip dari situs resmi OIKN, Jumat (5/12/2025).

    Penandatanganan delapan kontrak ini menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan. OIKN berharap tahapan ini dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara serta mendukung target operasional IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

    Sementara itu, melansir laman resmi SPSE Inaproc, total nilai delapan proyek yang baru diteken mencapai Rp12,578 triliun. Adapun, nilai terbesar ialah untuk pembangunan 

    Perincian 8 Paket Proyek Gedung Legislatif & Yudikatif di IKN:

    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR I di IKN: Rp1,9 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR II di IKN: Rp2,1 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPD di IKN: Rp1,6 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid di IKN: Rp1,8 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan di IKN: Rp1,4 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna di IKN: Rp1,3 triliun
    Pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Lembaga MPR dan Bangunan Pendukung di IKN: Rp1,7 triliun
    Pembangunan Bangunan/Kantor Pendukung di IKN: Rp778 miliar.

  • AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    AMPG gelar Diklat Satgas Tanggap Bencana bantu korban bencana Sumatera

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumny

    Jakarta (ANTARA) – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Satgas Tanggap Bencana untuk mencetak relawan terampil yang siap diterjunkan langsung dalam misi kemanusiaan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatra.

    Satgas yang telah digembleng dalam diklat ini dipersiapkan untuk melakukan rotasi personel di lapangan, menggantikan tim pendahulu yang telah bekerja keras sejak awal bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pelatihan satgas ini sudah beberapa kali kita adakan. Namun dalam konteks sekarang, satgas juga dipersiapkan untuk diberangkatkan ke lokasi-lokasi bencana. Nantinya akan diperkuat dan mungkin akan digantikan oleh tim yang baru, karena yang sebelumnya sudah kelelahan dan perlu ditarik,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai membuka Diklat Satgas dan Tanggap Bencana PP AMPG di DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat.

    Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan persiapan taktis untuk respons darurat.

    Kegiatan ini adalah langkah konkret menindaklanjuti instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Selain kesiapan sumber daya manusia melalui diklat, Partai Golkar juga memastikan dukungan logistik dan pendanaan yang kuat untuk operasi kemanusiaan ini.

    Bantuan miliaran rupiah telah disiapkan untuk tahap lanjutan, melengkapi inisiatif para kader di daerah yang telah bergerak mandiri mendirikan posko bantuan.

    “Untuk bantuan dari DPP saja, tahap pertama sebesar Rp 3 miliar sudah berjalan. Sekarang sudah terkumpul sekitar Rp 4,7 miliar lagi yang akan segera kita salurkan. Di luar itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI terutama dari dapil terdekat dan terdampak sudah membuka posko masing-masing, dan kita backup untuk penyaluran bantuannya,” ujar Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum PP AMPG Said Aldi Al Idrus menyatakan bahwa hasil dari diklat ini akan langsung diimplementasikan awal pekan depan. Sebanyak 150 personel satgas terlatih akan diberangkatkan untuk misi pemulihan hingga akhir Desember, dengan fokus khusus pada rehabilitasi fasilitas umum menjelang hari besar keagamaan.

    “Insyaallah hari Senin kita akan berangkatkan lagi sekitar 150 orang, dan mereka akan berada di lokasi sampai 20 Desember. Kami juga akan membersihkan rumah-rumah ibadah. Sebentar lagi masyarakat akan mempersiapkan Natal dan Tahun Baru, jadi kita akan membantu pembersihan gereja dan juga masjid,” kata Said Aldi.

    Dalam diklat tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan teknis lapangan yang krusial. Materi pelatihan dirancang agar relawan tidak hanya hadir, tetapi mampu bekerja efektif membuka akses di daerah terisolir dan mendirikan fasilitas darurat bagi pengungsi sesuai arahan pimpinan partai.

    “Untuk pelatihan, sifatnya dasar: bagaimana membuka dapur umum, membersihkan puing, menyelamatkan diri dan orang lain, serta membantu di tempat-tempat yang masih berisiko runtuh. Ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,” tuturnya

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.