Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Puan Tutup Masa Sidang DPR, Reses Mulai 9 Desember-12 Januari 2026

    Jakarta –

    Ketua DPR Puan Maharani menutup masa persidangan II tahun Sidang 2025-2026 dengan paripurna ke-10. Puan menyebut mulai besok, 9 Desember 2025 anggota DPR akan reses hingga 12 Januari 2026.

    Sebagai informasi, reses merupakan kegiatan anggota DPR untuk turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing dalam rangka menampung aspirasi konstituen. Puan berharap aspirasi dari konstituen bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh anggota DPR.

    “Atas nama pimpinan DPR DPR RI saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 9 Desember 2025 sampai tanggal 12 Januari 2026, DPR RI memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2025-2026,” kata Puan dalam pidato penutupannya di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

    Puan mengingatkan seluruh anggota Dewan untuk mawas diri. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi masyarakat adalah prioritas utama DPR.

    “Sidang Dewan yang terhormat kita seluruh anggota DPR RI harus selalu mawas diri dan menyadari bersama bawah kebutuhan dan aspirasi rakyat agar kehidupannya semakin mudah dan sejahtera,” ujar Puan.

    Puan selanjutnya mengucapkan selamat hari Natal bagi anggota DPR dan masyarakat yang merayakan. Selain itu, Puan menyampaikan selamat tahun baru 2026 bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi dengan rakyat di dapil masing-masing agar rakyat dapat mengetahui kemajuan yang pernah kita capai dan tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam membangun Indonesia,” kata Puan.

    (dwr/rfs)

  • Kata Wamendagri dan Komisi II soal Potensi Sanksi Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Nasional 8 Desember 2025

    Kata Wamendagri dan Komisi II soal Potensi Sanksi Pemberhentian Bupati Aceh Selatan Nasional 8 Desember 2025

    Kata Wamendagri dan Komisi II soal Potensi Sanksi Pemberhentian Bupati Aceh Selatan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Potensi sanksi menunggu Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang menjalankan ibadah umrah tanpa izin, saat daerahnya terdampak banjir dan longsong.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto sudah angkat bicara soal peluan disanksinya Mirwan.
    Bima menjelaskan, sanksi kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Jika pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri menemukan pelanggaran kewajiban maupun larangan dari Mirwan, maka inspektorat merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah.
    “Sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap, yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati
    Aceh Selatan
    ,” ujar Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
    Bima menegaskan, Mirwan yang meninggalkan daerahnya yang tengah terdampak bencana melakukan kesalahan fatal akibat tindakannya.
    “Ya tentu (kesalahan fatal). Ya, (kesalahan fatal),” ujar Bima.
    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pemberian sanksi terhadap Mirwan merupakan kewenangan Kemendagri.
    “Pantas atau tidak pantas kita tunggu hasil dari Irjen. Jadi biar kita semua basisnya adalah evidensi dan objektivitas,” ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    “Saya nggak boleh mengomentari karena saya memegang teguh evidensi,” sambungnya.
    Ia menjelaskan, sanksi pencopotan atau pemberhentian kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Namun, Rifqi menjelaskan bahwa kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat.
    Sehingga pengawasan terhadap kepala daerah melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat di daerah.
    Jika Kemendagri memberikan sanksi terkait keberangkatan Mirwan ke Tanah Suci tidak sesuai prosedur, proses politik di DPRD Aceh Selatandinilainya juga akan ikut bergulir.
    “Kalau nanti Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi atas keberangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan, saya yakin proses politiknya juga akan berjalan di Aceh Selatan,” ujar Rifqi.
    ANTARA/Risky Hardian Saputra Bupati Aceh Selatan Mirwan.
    Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur sanksi terkait kepala daerah yang ke luar negeri tanpa izin.
    Dalam Pasal 76 ayat (1) i UU 23/2014 dijelaskan, ”
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri
    .”
    Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat 2 UU 23/2014, kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan.
    ”
    Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota
    ,” bunyi Pasal 77 ayat (2).
    Selanjutnya dalam Pasal 79 diatur bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan oleh sembilan penyebab, yakni:
    Adapun pemberhentian kepala daerah harus dimulai dari rapat paripurna DPRD yang minimal dihadiri 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 peserta rapat.
    Setelah itu, keputusan dari rapat paripurna DPRD diusulkan ke Mahkamah Agung (MA) sebelum diambil keputusan.
    ”
    Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final
    ,” bunyi Pasal 80 Ayat 1 huruf C.
    (Reporter: Tria Sutrisna | Editor: Ardito Ramadhan)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Purbaya Batuk-Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Ngutuk Saya Nih!

    Momen Purbaya Batuk-Batuk saat Bahas Bea Keluar Emas: Produsen Ngutuk Saya Nih!

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi pusat perhatian dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Pasalnya, ia sempat batuk berulang kali saat menjelaskan kebijakan Bea Keluar (BK) emas.

    Awalnya, Purbaya memaparkan prinsip penerapan BK emas, yang tarifnya diatur agar produk hulu dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk hilir, sebagai insentif untuk hilirisasi.

    Di tengah penjelasannya, Purbaya harus berhenti sejenak untuk minum karena batuknya yang tak kunjung reda. Melihat itu, Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun sempat menyela. 

    Purbaya kemudian menanggapi batuknya dengan nada bercanda, mengaitkannya dengan reaksi para pengusaha emas terhadap kebijakan baru yang ia sampaikan.

    “Mungkin produsen emas ngutuk saya dari jauh nih hahahaha mau narikin bea nih,” kata Purbaya disambut tawa.

    Namun, batuk Purbaya muncul lagi setelahnya. Misbakhun kembali mengingatkan agar Purbaya tenang.

    “Calm down Pak,” ucap Misbakhun.

    Purbaya pun membalas dengan candaan lagi. 

    “Doanya kuat juga mereka,” candanya.

    Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99 persen. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan nilai tambah komoditas mineral dan kepatuhan pajak

  • Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Anggota DPR Minta Komdigi Update Bencana: Biar Enggak Kalah Viral dengan yang Sok Paling Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperbaharui penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut.
    Hal ini disampaikannya dalam rapat bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
    “Jadi, kami mohon Ibu (Meutya Hafid), fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional, membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu, sehingga enggak kalah
    viral
    dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di
    Aceh
    , di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu,” kata Endipat, Senin.
    Ia mengungkapkan, pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu kebanyakan hanya datang sekali atau dua kali ke Aceh.
    Endipat mengeklaim, jasa itu kalah jauh dengan pemerintah, yang dianggapnya sudah hadir sejak awal bencana.
    “Ada apa namanya, orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” sebut dia.
    Endipat menerangkan,
    penanganan bencana
    yang dilakukan pemerintah bukan hanya mendirikan posko.
    Ia mengeklaim, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang disorot karena bencana itu, telah melakukan evaluasi perizinan kawasan hutan dan memulai gerakan menanam pohon secara besar-besaran.
    “Tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman sampai ke orang bawah. Selalu saja Kemenhut itu dikuliti dan dimacam-macamin, lah, Bu. Padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujar dia.
    Ia juga mengeklaim, kepolisian juga melakukan penyisiran dan perbaikan hutan di Sumatera.
    Oleh karenanya, ia meminta Komdigi menjadi garda terdepan memberikan informasi tersebut kepada publik.
    Ia lantas menyinggung gerakan yang menyumbang Rp 10 miliar untuk korban bencana, sedangkan pemerintah sudah menyumbang dana triliunan.
    “Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliunan ke Aceh. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana, padahal negara sudah hadir sejak awal dalam penanggulangan bencana,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muswil PKB Sulsel, Azhar Arsyad Pamer Kemesraan Politik dengan Gubernur Andi Sudirman

    Muswil PKB Sulsel, Azhar Arsyad Pamer Kemesraan Politik dengan Gubernur Andi Sudirman

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

    Ia menegaskan dinamika perjalanan politik partainya telah mengalami pasang surut, namun kini membuahkan hasil signifikan.

    “Alhamdulillah sekarang sudah 79 kursi, dengan 2 DPR RI, DPRD Sulsel itu delapan, kabupaten kota dari 52 menjadi 69. Alhamdulillah juga untuk pertama kali menempatkan pimpinan di eksekutif, meskipun masih wakil,” sebutnya.

    Azhar bilang, keberhasilan PKB melewati masa-masa berat berkat kerja keras seluruh jajaran.

    “Kita sudah menunjukkan badai sudah kita lewati dengan kerja-kerja cerdas. Tidak ada pelaut ulung yang lahir dari ombak yang tenang,” tegasnya.

    Ia pun menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam menjaga hubungan baik dengan PKB.

    “Saya tahu betul Pak Gubernur ini komitmen dengan PKB,” lanjut Azhar.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membalas pujian Azhar dengan menyanjung soliditas dan kontribusi PKB terhadap pemerintahannya.

  • Bencana di Sumatera, Judika: Teguran Keras untuk Indonesia

    Bencana di Sumatera, Judika: Teguran Keras untuk Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Musisi Judika Nalom Abadi Sihotang atau Judika melihat bencana yang terjadi di tiga wilayah Sumatera merupakan teguran keras buat Indonesia.

    “Bencana yang terjadi di Sumatera tentu menjadi teguran keras buat negara kita, jangan lagi ada hal-hal seperti ini,” ujar Judika dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Senin (8/12/2025).

    Judika meminta agar pemerintah menetapkan kebijakan yang ketat kepada seluruh pengusaha tambang agar memikirkan masyarakat dan alam.

    “Jangan lagi ada kebijakan yang sebatas menguntungkan pengusaha tetapi harus mengutamakan masyarakat dan alam,” ucapnya.

    “Diperhatikan juga untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang ini yang kita lihat banyak pohon-pohon ditebangi sembarangan yang membuat dampak banjir ini,” bebernya.

    Ia berharap agar pemerintah dan DPR juga harus melakukan semua evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan alam di Indonesia.

    “Saya pikir sudah saatnya juga dievaluasi kebijakan-kebijakannya, dibikin kebijakan yang ketat lah untuk pohon-pohon kita ini bisa dirawat. Kan, sudah terbukti bahwa pohon-pohon hutan ini sangat berfungsi untuk menjaga alam di Tanah Air,” ucapnya.

    “Apalagi dengan adanya musibah ini membuat ribuan masyarakat menjadi korban, dan masih banyak juga yang masih dicari sampai sekarang akibat hilang,” ungkapnya.

    Selain itu, Judika juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang sudah turun ke tiga wilayah di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Kita juga harus memberikan apresiasi terhadap presiden yang sudah turun ke lapangan melihat kondisi di Sumatera. Tentu dengan kehadiran presiden segala sesuatu bisa dilakukan dengan cepat, kalau presiden sudah turun tentu perintahnya pasti dilakukan,” ungkapnya.

    “Para pemimpin di provinsi maupun di kabupaten juga menjadi bergerak dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat kondisi bencana seperti ini,” tutupnya.

  • Awas Macet, Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Tanggal Segini

    Awas Macet, Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Tanggal Segini

    Jakarta –

    Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 tinggal menghitung hari. Wanti-wanti bagi yang hendak mudik, sebaiknya jangan berangkat tanggal segini supaya tidak terkena macet.

    “Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Menhub Dudy Purwagandhi dikutip dari keterangan resminya, Senin (8/12/2025).

    Menhub Dudy mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2025/2026.

    “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” pungkas Dudy.

    Kemenhub dilaporkan telah melakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.

    Kemenhub juga menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.

    Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang – Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.

    Korlantas prediksi puncak arus mudik terjadi dua kali

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan puncak arus mudik bakal terjadi dua kali.

    “Prediksi puncak itu ada dua kali. Prediksi puncak mudik pertama, itu tanggal 20 (Desember), dan prediksi puncak mudik kedua, operasi lilin itu adalah tanggal 24 (Desember),” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, dikutip Jumat (28/11/2025).

    Kakorlantas juga menyebut kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Work From Home (WFH) yang tengah dibahas oleh kementerian/lembaga dapat mengubah pola pergerakan masyarakat.

    Tidak hanya mudik, arus balik libur Nataru 2026 juga diprediksi akan terbagi dalam dua gelombang besar.

    “Prediksi kami dengan stakeholder yang sudah kami rapat itu tanggal 28 (Desember 2025), termasuk juga di penyeberangan, termasuk juga di jalan tol, termasuk jalan arteri, dan mudik arus balik yang kedua itu adalah tanggal 4 (Januari 2026),” kata Agus.

    Ia menyebut bahwa pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan WFA maupun WFH pada tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 sehingga prediksi puncak arus balik pun bisa berubah.

    (riar/rgr)

  • Bupati Aceh Selatan Umrah, Komisi II DPR: Sudah Seharusnya Ditegur

    Bupati Aceh Selatan Umrah, Komisi II DPR: Sudah Seharusnya Ditegur

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya masih dilanda banjir bandang dan longsor.

    Dede menilai sudah seharusnya pemerintah memberi teguran keras terhadap Mirwan MS buntut tindakannya tersebut.

    “Sudah sangat seharusnya ditegur dan sebagai pembina wilayah yang harus menegur adalah gubernur atau Kemendagri,” kata Dede saat dihubungi Senin (8/12/2025).

    Politisi Demokrat tersebut kini menunggu langkah pemerintah terkait sanksi apa yang bakal diberikan terhadap Mirwan MS.

    Dia lantas menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot Mirwan MS.

    “Apalagi kalau presiden sudah memerintahkan mendagri untuk mencopot jabatan bupati. Tinggal disesuaikan saja mekanisme hukum sesuai UU, sanksi apa yang harus didapat,” kata dia 

    Sebelumnya, Mirwan MS menyatakan tidak sanggup menangani situasi bencana di wilayahnya. Namun pada Selasa (2/12/2025), ia justru berangkat umrah bersama istri, dan menuai kritik luas lantaran daerahnya masih berada dalam masa darurat.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada Jumat (5/12/2025) menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah selama penanganan bencana. Menindaklanjuti polemik tersebut, DPP Partai Gerindra resmi mencopot Mirwan dari jabatan ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Politik-Hukum Terkini: Prabowo Rapat Darurat Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com– Bencana alam hebat berupa banjir bandang dan longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tragedi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang baru berjalan 1 tahun. Skala kerusakan yang masif memicu desakan dari DPR agar status bencana segera ditingkatkan menjadi bencana nasional.

    Menanggapi situasi darurat ini, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan memimpin rapat koordinasi di Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan memastikan penanganan logistik, pemulihan infrastruktur, dan keamanan berjalan terpadu. Pemerintah berkomitmen penuh mengatasi kesulitan yang dialami rakyat.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga bertindak dengan mengirimkan tim inspektorat ke lokasi bencana. Pengawasan ini untuk memastikan kepala daerah bertindak sesuai prosedur dan hukum. Wamendagri bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan darurat di tiga wilayah terdampak tersebut.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Kasus ini mencakup suap, terkait mutasi jabatan, proyek pembangunan, serta gratifikasi. Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK dalam memberantas praktik culas di tingkat pemerintahan daerah.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan, serangkaian bencana alam, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, merupakan ujian kepemimpinan yang signifikan di awal masa jabatannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Minggu (7/12/2025). Kunjungan ini untuk memantau langsung penanganan dampak musibah yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Prabowo mengakui, ia dan jajaran pemerintahan daerah baru menjabat selama 1 tahun. Namun, ia menegaskan, tujuan utama mereka dipilih adalah untuk mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan yang muncul.

    “Ini adalah musibah, tantangan yang kita hadapi bersama. Meskipun baru 1 tahun menjabat, baik presiden, gubernur, maupun bupati, kita semua dipilih oleh rakyat untuk bertugas mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada,” kata Prabowo.

    Pemerintah pusat didesak segera menetapkan status bencana nasional atas musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Desakan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ansory Siregar.

    Menurut Ansory, perkembangan data kerusakan terbaru menunjukkan skala tragedi pada tiga provinsi tersebut telah melampaui kemampuan penanganan yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing.

    Politikus PKS tersebut menilai, bencana yang melanda kawasan Sumatera tidak lagi bisa dikategorikan sebagai masalah regional. Situasi saat ini, menurutnya, sudah memenuhi kriteria sebagai darurat kemanusiaan berskala nasional yang memerlukan intervensi dan mobilisasi sumber daya penuh dari pemerintah pusat.

    “Laporan-laporan dari lapangan menyebutkan banyak wilayah terdampak yang masih terisolasi dan sulit dijangkau, bahkan beberapa hanya bisa diakses melalui jalur udara atau alur logistik yang sangat terbatas,” ujar Ansory dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi (rakor) mendesak di Aceh pada Minggu (7/12/2025) malam. Tindakan ini merupakan respons cepat pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera berjalan efektif dan terpadu.

    Rapat penting tersebut diadakan di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh yang berlokasi di Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Rapat digelar tak lama setelah kedatangan Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 19.00 WIB. Pertemuan ini menunjukkan mobilisasi penuh dari jajaran eksekutif dan keamanan negara.

    Pada awal rakor, Presiden Prabowo memberikan arahan strategis kepada seluruh peserta sebelum Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan mendalam mengenai situasi terkini di lapangan. Kehadiran para menteri yang dikenal sebagai Kabinet Merah Putih dalam jumlah besar menegaskan komitmen nasional terhadap pemulihan wilayah terdampak.

    Menteri-menteri kunci yang hadir, antara lain Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, sektor vital seperti menteri pekerjaan umum , menteri kesehatan, menteri sosial, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin penanganan infrastruktur, logistik, dan layanan publik dapat segera dilakukan.

    Aspek keamanan dan koordinasi di lapangan juga menjadi prioritas. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan tertinggi TNI-Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beserta seluruh kepala staf angkatan.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut hadir untuk menjembatani koordinasi antara pusat dan daerah. Konsolidasi kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada hambatan dalam pengerahan sumber daya militer dan kepolisian untuk membuka akses yang terisolasi serta mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah mengintensifkan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sebanyak 80 saksi telah dimintai keterangan dalam rangkaian pemeriksaan yang berlangsung maraton sejak akhir November hingga awal Desember 2025.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, pemeriksaan saksi dilakukan pada 29 November 2025, dan dilanjutkan secara berkesinambungan mulai 1 hingga 5 Desember 2025. Kasus yang disidik KPK meliputi dugaan suap terkait pengurusan mutasi jabatan, suap proyek pembangunan, hingga penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Puluhan saksi yang diperiksa KPK berasal dari spektrum yang sangat luas di internal Pemkab Ponorogo. Mereka yang dimintai keterangan meliputi pejabat eselon tinggi hingga tingkat daerah, seperti kepala dinas, kepala badan, camat, lurah, bahkan kepala desa.

    “Dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik mendalami, salah satunya mengenai mekanisme dan prosedur mutasi bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” jelas Budi Prasetyo kepada awak media, Minggu (7/12/2025).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas dengan mengirimkan inspektur khusus ke wilayah Sumatera yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, yang memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja kepala daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut Bima, jajaran inspektorat khusus telah diturunkan ke daerah terdampak untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap penanganan darurat yang dilakukan pemerintah daerah.

    “Kemendagri sudah menurunkan inspektur khusus ke sana (wilayah terdampak bencana) untuk melakukan pemeriksaan,” tegas Bima, dilansir dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Lebih lanjut, Wamendagri Bima Arya tidak menutup kemungkinan adanya sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada kepala daerah. Sanksi ini akan diberikan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam proses penanganan situasi darurat bencana.