Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Dasco ungkap revisi UU BUMN disahkan di Rapat Paripurna besok

    Dasco ungkap revisi UU BUMN disahkan di Rapat Paripurna besok

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Kamis (2/10) besok.

    “RUU BUMN akan disahkan besok,” kata Dasco usai memimpin sebuah audiensi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, revisi UU BUMN yang akan disahkan itu memuat perubahan untuk menyesuaikan terkait sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun Rapat Paripurna DPR RI besok juga beragendakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Selain itu, rencananya akan ada RUU lainnya yang juga disahkan yakni RUU tentang Kepariwisataan, hingga RUU tentang Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Rusia.

    Sebelumnya, Komisi VI DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merevisi 84 pasal untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II atau paripurna DPR.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (26/9) menyatakan seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan Panja.

    “Kedelapan fraksi di Komisi VI dapat menyetujui RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat II di paripurna,” kata Anggia sebelum mengetuk palu mengakhiri sesi penyetujuan.

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan revisi UU tersebut menghapus keberadaan Kementerian BUMN dan menggantinya dengan Badan Pengaturan BUMN (BPBUMN) sebagai lembaga regulator yang mengatur perusahaan negara.

    “Dengan sendirinya Kementerian BUMN dibubarkan, diganti menjadi Badan Pengaturan BUMN. Tugas dan fungsinya kurang lebih sama, hanya sekarang berperan sebagai regulator,” kata Supratman.

    Menurut dia, BPBUMN akan tetap menjadi pemegang saham dwiwarna seri A sebesar satu persen mewakili pemerintah, sementara saham seri B sebesar 99 persen akan dipegang Danantara sebagai operator.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor Nasional

    10 Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor Nasional

    Pemerintah Minta MK Tolak Gugatan Hasto terhadap UU Tipikor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dilayangkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
    Kuasa Presiden yang diwakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, memohon agar MK menolak gugatan tersebut secara keseluruhan.
    “Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau
    legal standing
    ,” kata Leonard dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).
    “Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima,” tutur Leonard.
    Selain meminta MK menolak permohonan Hasto, Leonard juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 yang digugat Hasto telah sesuai dengan konstitusi.
    “Menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28E UUD 1945,” katanya.
    Permintaan pemerintah ini berseberangan dengan DPR RI yang menilai permohonan tersebut perlu dikabulkan oleh MK.
    Dalam persidangan yang sama, I Wayan Sudirta sebagai perwakilan DPR RI menyatakan permohonan Hasto terkait ancaman maksimal pidana dalam Pasal 21 UU Tipikor yang dikurangi dari 12 tahun menjadi 3 tahun harus dikabulkan oleh MK.
    Alasannya senada, karena ancaman hukuman 12 tahun penjara dinilai lebih tinggi dari pidana pokok seperti kasus suap.
    Adapun gugatan ini dilayangkan oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menggugat Pasal 21 UU Tipikor karena dinilai ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pokok.
    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor itu tidak proporsional.
    “Pada pokoknya adalah kami menghendaki agar supaya hukuman berdasarkan
    obstruction of justice
    ini proporsional dalam arti bahwa hukuman terhadap perkara ini sepatutnya tidak boleh melebihi dari perkara pokok,” kata Maqdir saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, 13 Agustus lalu.
    Untuk diketahui,
    obstruction of justice
    mensyaratkan adanya tindak pidana pokok yang menjadi obyek perintangan.
    Maqdir mencontohkan, pada kasus suap, pelaku pemberi suap diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan pelaku yang merintangi kasus suap seperti merusak barang bukti diancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.
    “Nah ini yang menurut kami tidak proporsional, hukuman seperti ini,” tutur Maqdir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    DPR-Pemerintah sepakat organisasi pengemudi masuk tim RUU LLAJ

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI dan pemerintah sepakat agar sejumlah organisasi pengemudi untuk masuk ke dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa DPR meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkoordinir tim tersebut yang terdiri dari sejumlah organisasi maupun Komisi V DPR RI.

    “Tim ini berguna dalam membantu pihak DPR dalam hal ini Komisi V, yaitu untuk melakukan revisi UU,” kata Dasco saat memimpin rapat dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, sejumlah aspirasi yang sudah disampaikan oleh asosiasi pengemudi perlu didiskusikan dan dicari jalan keluarnya untuk bisa masuk ke dalam undang-undang. Untuk itu, dia meminta agar undang-undang itu bisa segera terbentuk tak perlu menunggu lama.

    “Jadi mungkin kami Pimpinan DPR akan monitoring melalui teman-teman dari Pimpinan Komisi V apakah tim ini akan berjalan sesuai kita harapkan semua,” katanya.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa ada sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh organisasi pemudi, di antaranya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 dan SIM B2 agar digratiskan, karena jumlahnya tak terlalu Banyak.

    Kemudian, menurut dia, DPR RI juga akan mendorong pemerintah guna membuat rumah khusus pengemudi angkutan logistik karena 90 persen pengemudi tak bisa mengakses perumahan subsidi.

    “Nanti akan kita sambungkan dengan program kementerian perumahan yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya membuat rumah subsidi yang jumlahnya 3 juta rumah,” katanya.

    Dia juga mendorong agar anak-anak pengemudi logistik mampu bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan mendapatkan program KIP Kuliah dan PIP yang disediakan oleh pemerintah.

    “Nanti di dalam tim tolong diinventarisir supaya bisa kita sambungkan dengan kementerian yang berkaitan dengan masalah ini. Nanti dibikin database-nya supaya bisa kita dorong berjalan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Serangan China Menggila, RI Bisa Kena Dampaknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kelompok peretas (hacker) asal China dilaporkan telah membobol server email Kementerian Luar Negeri di berbagai belahan dunia. Serangan canggih tersebut merupakan bagian dari kampanye jangka panjang yang menargetkan komunikasi diplomatik di seluruh dunia.

    Laporan ini diungkap tim peneliti dari firma keamanan siber Palo Alto Networks, khususnya divisi ancaman intelijen yang dinamai ‘Unit 42’. Tim peneliti menyebut penyerang mengakses server email ‘Microsoft Exchange’ di beberapa negara, memungkinkan mereka mengulik informasi yang bersifat sensitif.

    Dikutip dari BusinessToday, Rabu (1/10/2025), berdasarkan laporan Bloomberg, kelompok hacker fokus pada kata kunci spesifik yang berhubungan dengan KTT China-Arab 2022 di Riyadh.

    Hacker juga mencari informasi terkait nama-nama populer seperti Presiden China Xi Jinping dan sasng istri Peng Liyuan, terkait dengan gelaran KTT tersebut.

    Tak dibeberkan secara perinci Kementerian Luar Negeri mana saja yang terdampak. Namun, peneliti mencatat bahwa hacker menargetkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan erat dengan China dalam urusan ekonomi dan geopolitik.

    Artinya, Indonesia bisa jadi salah satu yang terkena serangan, namun hal ini belum bisa dipastikan.

    Lion Rochberger, peneliti senior di Palo Alto Networks, menekankan signifikansi dari operasi ini. Pasalnya, kelompok hacker mengekstraksi email dari kedutaan dan operasi militer dunia dalam upaya mengumpulkan informasi intelijen.

    Kelompok hacker yang dimaksud oleh Palo Alto Networks merujuk pada geng ‘Phantom Taurus’. Namun, Kedutaan Besar China di Washington membantah keterlibatan negara dalam upaya tersebut.

    Juru bicara Liu Pengyu mengatakan peretasan merupakan masalah global yang juga dihadapi oleh China. Ia menegaskan China melawan semua bentuk penyerangan siber.

    “Ranah siber bersifat virtual, sulit dideteksi, dan melibatkan beragam oknum,” kata dia.

    “Mendeteksi sumber serangan siber adalah masalah teknis yang kompleks dan membutuhkan bukti penuh dan solid,” ia menambahkan.

    Temuan baru ini menambah daftar panjang operasi siber China yang dilakukan untuk melawan pemerintah dan industri di seluruh dunia. Pada awal bulan ini, Google melaporkan grup China telah membobol perusahaan-perusahaan teknologi AS.

    Di saat bersamaan, tersangka hacker menyamar sebagai ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR tentang China dalam upaya mencuri data terkait negosiasi perdagangan, menurut komite tersebut.

    Operasi Phantom Taurus seringkali bertepatan dengan perkembangan geopolitik atau manuver militer, ujar Assaf Dahan, direktur intelijen ancaman di Palo Alto Networks. Laporan tersebut juga mengaitkan kelompok itu dengan aktivitas spionase yang melibatkan berbagai negara, termasuk Afghanistan dan Pakistan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penjualan Harian Pertalite Turun 5,10%, Negara Hemat Rp 12,6 Triliun

    Penjualan Harian Pertalite Turun 5,10%, Negara Hemat Rp 12,6 Triliun

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite ke non-subsidi. Kondisi ini terjadi sejak Juli-Agustus 2025.

    “Jadi, konsumen yang tadinya pengguna RON 90 atau Pertalite itu cenderung turun dan beralih kepada RON yang lebih tinggi dari RON 90,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Adanya perubahan pola konsumsi tersebut, Laode mengatakan adanya penurunan penjualan harian Pertalite dari 81.106 KL/hari pada 2024 menjadi 76.970 KL/hari (turun 5,10%) pada 2025 sampai dengan Juli.

    Sedangkan penjualan harian Bensin non-subsidi naik dari 19.061 KL/hari pada 2024 menjadi 22.723 KL/hari. Angka ini naik 19,21% pada 2025 sampai dengan Juli.

    “Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari Rp 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi RP 36,314 triliun. Artinya ada efisiensi sebesar Rp 12,6 triliun dengan adanya shifting ini,” katanya.

    Adapun berdasarkan materi paparan Laode, market share bensin non subsidi dari non Pertamina mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan tahun lalu. Di mana tahun ini sejak Januari hingga Juli sudah mencapai 15%, sementara sepanjang tahun lalu hanya mencapai 11%.

    “Nah, estimasi penjualan bensin tahun 2025 sebesar 1,4 juta KL, kemudian penjualan bensin non-subsidi 7 juta KL ini meningkat 0,8 juta KL atau 14,02 persen. Kemudian, estimasi penjualan bensin non-subsidi 2025 yang non-Pertamina sebesar 1,35 juta KL atau meningkat 0,64 juta KL atau 91,3 persen,” katanya.

    (kil/kil)

  • DPR rapat dengan aliansi pengemudi percepat RUU LLAJ dan “Zero ODOL”

    DPR rapat dengan aliansi pengemudi percepat RUU LLAJ dan “Zero ODOL”

    Jakarta (ANTARA) – Pimpinan DPR RI menggelar rapat dengan Aliansi Pengemudi Independen (API) dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) untuk menyerap aspirasi guna mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) demi mewujudkan Zero Over Dimension-Over Loading (ODOL) kendaraan.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada 4 Agustus lalu. DPR akan mempercepat revisi UU LLAJ dengan memasukkan hal-hal yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah.

    “DPR RI berkomitmen merealisasikan setiap kesepakatan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh pengemudi Indonesia,” kata Dasco saat memimpin rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan dalam rapat itu, DPR RI juga menghadirkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta perwakilan pemerintah lainnya dan pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi urusan perhubungan.

    Menurut dia, DPR RI akan membentuk tim kecil yang terdiri dari anggota Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, serta perwakilan dari asosiasi pengemudi untuk membahas hal-hal teknis mengenai mengenai UU tersebut.

    Selain itu, menurut dia, seluruh pihak berkomitmen penuh untuk menciptakan Zero ODOL pada tahun 2027, diiringi perlindungan hukum, kesejahteraan, dan fasilitas pendukung lainnya, sesuai aspirasi dari para pengemudi.

    “Mari kita jadikan pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa kita bekerja untuk mewujudkan Zero ODOL untuk kepentingan rakyat kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Umum API Suroso mengatakan bahwa pihaknya mendukung pemerintah untuk menciptakan situasi lalu lintas yang tertib, efisien, dan aman.

    Menurut dia, revisi UU itu perlu menghasilkan aturan yang tepat sasaran dan berkeadilan dalam pelaksanaannya.

    Selain itu, dia mendorong pemerintah memberikan sarana serta mekanisme pembentukan Lembaga Pengawas Transportasi Independen (LPTI) dengan mencantumkan pembentukannya sebagai salah satu unsur wajib dalam revisi UU LLAJ.

    “Hasil revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum pembentukan LPTI,” kata Suroso.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alasan Shell cs Belum Beli BBM dari Pertamina

    Alasan Shell cs Belum Beli BBM dari Pertamina

    Jakarta –

    Pasokan base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diimpor oleh Pertamina hingga saat ini, Rabu (1/10/2025) belum dibeli oleh Badan Usaha (BU) swasta penyalur BBM. Baik dari Shell, APR (join venture BP-AKR) maupun dari VIVO.

    Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan, sebelumnya BP-AKR dan VIVO sepakat untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Hanya saja selang beberapa waktu, VIVO dan BP-AKR membatalkan membeli BBM Pertamina.

    Achmad menyampaikan bahwa alasan kedua SPBU swasta tersebut membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina diketahui mengandung etanol sebesar 3,5%. Hal ini tidak sesuai dengan kriteria mereka.

    Padahal kata Achmad, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.

    “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    “Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Dimana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Achmad menyampaikan bahwa selain VIVO dan BP-AKR, pihaknya juga sempat melakukan negosiasi dengan Shell. Namun negosiasi tersebut tidak berjalan lancar.

    Ia mengatakan negosiasi tak berlanjut karena adanya proses birokrasi internal perusahaan tersebut.

    “Tidak bisa melakukan, meneruskan negosiasi ini, dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh,” katanya.

    Sementara itu, Perwakilan VIVO Indonesia, mengakui bahwa memang pihaknya memang tidak jadi melakukan pembelian dari Pertamina.

    “Memang betul kami sesuai dengan saran dari pak menteri kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, apa yang kami minta mungkin bisa dipenuhi Pertamina,” katanya.

    (kil/kil)

  • BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    BI Intervensi Pasar, Rupiah Bakal Menguat Lagi

    Jakarta –

    Rupiah belakangan mengalami pelemahan terhadap dolar AS. Seperti perdagangan pagi ini, nilai tukar dolar AS berada pada level Rp 16.678 atau naik sebesar 13.00 poin (0.08%).

    Bank Indonesia (BI) mengatakan akan selalu di pasar memberikan jaminan kepada pelaku upasaar terkait upaya menstabilkan nilai tuka rupiah. Dalam hal ini, BI meyakini pergerakan rupiah akan kembali menguat.

    “BI akan terus melakukan intervensi, baik di pasar domestik maupun di pasar offshore untuk memastikan bahwa pergerakan rupiah itu tetap terkendali. Dan kita optimis dengan seiring berjalan-berjalannya waktu rupiah akan menguat secara perlahan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Saat ditanya apakah rupiah mengalami pelemahan akibat pemerintah AS shutdown, Denny menilai pergerakan mata uang semua negara sejatinya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan luar negeri.

    “Saya pikir tak hanya rupiah, kalau dilihat semua mata uang juga akan terkena dampaknya terkait dengan bagaimana perkembangan global, termasuk khususnya bagaimana perkembangan di AS,” tuturnya.

    (ada/rrd)

  • Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Sekretaris Utama BNPB : Penthahelix Jadi Kunci Tangguh Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian membuka secara resmi kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2025 di GOR Seni Mojopahit, Kota Mojokerto. Rustian menegaskas penthahelix menjasi kunci tangguh bencana.

    Dalam sambutannya, Rustian menegaskan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Menurutnya, semua pihak harus bergerak bersama dalam semangat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas masyarakat.

    “Di Jawa Timur, hampir semua jenis bencana ada, baik bencana alam, non-alam, maupun sosial. Karena itu, penanganan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa,” ungkapnya, Rabu (1/10/2025).

    Ia menambahkan, pameran dalam rangkaian bulan PRB ini menjadi sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk memahami potensi ancaman sekaligus cara mengurangi risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan inspirasi.

    Bahwa sekecil apapun kontribusi setiap pihak akan sangat berarti bagi terwujudnya Indonesia tangguh bencana. Rustian juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, dunia usaha, para penggiat penanggulangan bencana, hingga komunitas yang turut serta dalam peringatan PRB 2025.

    “Momentum ini harus kita jadikan energi positif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi bencana. Kita harus siap siaga mulai dari pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana,” tandasnya.

    Peringatan Bulan PRB 2025 di Kota Mojokerto mengusung tagline khas Jawa Timur ‘Tangguh Rek’, yang bermakna semangat kebersamaan dalam membangun ketangguhan bangsa. Agenda akan berlangsung tiga hari dengan beragam kegiatan, antara lain Pameran Penanggulangan Bencana, Pelayanan Masyarakat, serta Permainan Edukasi.

    Hadir dalam pembukaan pameran kebencanaan antara lain Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Suwandy, Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Andhika Nurrahmad Sudigda, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. [tin/kun]

  • Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jam Kerja Tak Manusiawi, Sopir Logistik Ngadu ke DPR

    Jakarta –

    Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ARBPI), Ika Rostianti, mengungkap banyak sopir logistik yang mendoping dirinya sendiri menggunakan narkoba. Pasalnya, jam kerja para sopir dinilai tidak manusiawi.

    Ika menjelaskan, saat ini seorang sopir tidak boleh bertugas bersama kenek. Ia menyebut, pengemudi harus menempuh perjalanan Jakarta-Surabaya dalam waktu hanya 14 jam tanpa jeda istirahat yang cukup.

    “Hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang tidak masuk akal soalnya Jakarta-Surabaya bisa 14 jam,” ungkap Ika dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI dan Menteri Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Ika mengatakan, kondisi ini berimbas pada meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam sepekan, ia mencatat ada sekitar 7-8 kasus kecelakaan yang melibatkan pengemudi logistik.

    “Itu juga skillnya sopir, kompetensi dan jam istirahat tidak diperhatikan sungguh-sungguh oleh perusahaan logistik,” jelasnya.

    Selain minim kompetensi dan jam kerja berlebihan, persoalan lain adalah ketiadaan perlindungan sosial. Para sopir logistik yang sebagian besar bekerja di sektor informal, tidak mendapat jaminan sosial maupun perlindungan dari perusahaan.

    “Kalau terus terjadi kecelakaan itu yang bertanggung jawab adalah sopir. Berapapun besarannya harus potong gaji, harus potong upah,” tutupnya.

    (rrd/rrd)