Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota Pecinta Alam Sulut Dianiaya Senior, Komisi X DPR Dorong Proses Hukum

    Anggota Pecinta Alam Sulut Dianiaya Senior, Komisi X DPR Dorong Proses Hukum

    Jakarta –

    Sejumlah remaja di Bitung, Sulawesi Utara (Sulut), mengalami dugaan kekerasan saat mengikuti orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mendorong adanya proses hukum.

    “Kami mendukung proses hukum yang telah dilakukan Polres Bitung dan mengingatkan semua pihak bahwa kegiatan apa pun yang melibatkan anak dan remaja harus menjadi ruang yang aman untuk pengembangan diri, bukan tempat praktik kekerasan diwariskan,” ujar Hadrian kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

    Hadrian menambahkan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga seluruh ekosistem masyarakat. Ia mendorong semua organisasi nonformal, termasuk komunitas pencinta alam, untuk mengevaluasi mekanisme penerimaan anggota dan menghapus segala bentuk perpeloncoan, apalagi kekerasan.

    Sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan , terang Hadrian, perlu diperkuat untuk memastikan setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik, baik di dalam maupun di luar sekolah, benar-benar membangun karakter yang berintegritas dan menghargai harkat martabat manusia.

    “Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas inspek kekerasan dalam orientasi komunitas pencinta alam di Bitung,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, remaja berinisial AA (16) menjadi salah satu korban dugaan kekerasan seniornya saat mengikuti orientasi komunitas pencinta alam di Bitung, Sulawesi Utara. Korban AA diduga ditampar oleh 10 orang seniornya secara bergiliran.

    “Menurut korban ini, dilakukan lebih dari 10 orang yang memukul secara bergantian, hanya yang terekam dua orang, karena mata ditutup jadi mereka tidak berani buka,” ucap kuasa hukum keluarga korban, Bili Ladi, dilansir detikSulsel, Kamis (2/10/2025).

    Bili menjelaskan peristiwa ini bermula saat korban meminta izin kepada orang tuanya mengikuti orientasi penerimaan anggota baru komunitas pencinta alam di Gunung Dua Sudara Bitung pada 26-28 September 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan Himpunan Penjelajah Alam Terbuka Spizaetus (Himpasus) Bitung.

    “Kan anak ini sudah sejak SMP hobi mendaki. Dan ibunya sangat support kegiatan ini untuk persiapkan dirinya masuk TNI kalau lulus SMA nanti,” kata Bili.

    Sementara itu, Kasi Humas Polres Minahasa Iptu Abdul Natip Anggai mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan. Kasus ini diusut setelah menerima laporan dari orang tua korban.

    “Kasusnya sedang ditangani Satreskrim. Saat ini sedang pendalaman kasusnya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Abdul kepada detikcom, Kamis (2/10).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)

  • Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih memperingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal Amerika Serikat (AS) akan segera terjadi seiring dengan penutupan (shutdown) pemerintahan yang memasuki hari kedua.

    Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Wakil Presiden JD Vance bersama Sekretaris Pers Karoline Leavitt menuding Partai Demokrat memainkan permainan politik. 

    “Jika mereka begitu khawatir dengan dampaknya bagi rakyat Amerika — dan memang seharusnya begitu — yang harus mereka lakukan adalah membuka kembali pemerintahan, bukan mengeluh tentang bagaimana kami merespons,” ujar Vance dikutip dari BBC International, Jumat (3/10/2025).

    Sejumlah pegawai federal mulai dirumahkan pada Rabu (1/10/2025). Vance juga kembali menegaskan ancaman adanya PHK permanen terhadap pegawai federal.

    “Jujur saja, jika situasi ini berlarut, kami akan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Sementara itu, Leavitt mengisyaratkan bahwa PHK massal bisa terjadi sebelum akhir pekan. Ketika ditanya wartawan soal batas waktu, dia menjawab, “dua hari, segera, sangat dekat,” sambil menjanjikan pembaruan lebih lanjut.

    “Terkadang Anda harus melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan,” jelas Leavitt, seraya menambahkan Partai Demokrat yang menempatkan Gedung Putih pada posisi tersebut

    Trump melalui media sosialnya, Truth Social, kembali menekan Partai Republik agar memanfaatkan penutupan ini. 

    “Partai Republik harus menggunakan kesempatan penutupan paksa oleh Demokrat ini untuk membersihkan pemborosan dan penipuan. Miliaran dolar bisa dihemat,” tulisnya.

    Pemerintah juga mengumumkan akan menahan dana US$18 miliar untuk proyek infrastruktur di New York, markas besar pimpinan Demokrat di Kongres.

    Saling Tuding Demokrat-Republik

    Adapun, saling tuding antara kedua partai semakin memanas. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Demokrat Chuck Schumer menuding Partai Republik berusaha memaksa mereka menerima rencana anggaran yang merugikan. 

    Partai Demokrat menuntut adanya jaminan pendanaan layanan kesehatan sebelum menyetujui kesepakatan anggaran. Sementara itu, Partai Republik mendorong penggunaan skema pendanaan sementara untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga pertengahan November dengan tingkat anggaran saat ini.

    Schumer dan para sekutunya menyatakan bahwa mereka membiarkan pemerintahan ditutup demi membuka ruang negosiasi untuk menyelamatkan manfaat layanan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, upaya berunding dengan Republik sejauh ini belum membuahkan hasil.

    “Mengapa mereka memboikot perundingan? Saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini sepanjang hidup saya. Pemerintahan akan kembali dibuka ketika Republik benar-benar serius berbicara dengan Demokrat,” ujar Senator Partai Demokrat Chris Murphy dari Connecticut. 

    Sementara itu, Partai Republik menegaskan manfaat layanan kesehatan bukanlah prioritas. Menurut mereka, yang terpenting adalah menjaga agar pemerintahan tetap berjalan.

    “Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, atau siapa yang disalahkan. Ini soal rakyat Amerika. Dan [Demokrat] telah menyandera rakyat dengan cara yang mereka pikir menguntungkan secara politik,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik, John Thune.

    Partai Republik juga berargumen bahwa perluasan manfaat layanan kesehatan yang didorong Demokrat akan membebani pembayar pajak AS, serta awalnya hanya diberlakukan untuk mengatasi kompleksitas pada masa pandemi Covid-19 yang kini dinilai sudah tidak relevan.

    Adapun, pekerja esensial seperti agen perbatasan dan militer kemungkinan harus tetap bekerja tanpa bayaran untuk sementara waktu. Sementara itu, pegawai pemerintah yang dikategorikan non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji. 

    Pada shutdown sebelumnya, mereka biasanya menerima pembayaran secara retrospektif setelah pemerintahan kembali dibuka.

    Menurut analis, penutupan pemerintah kali ini diperkirakan lebih luas dibandingkan pada 2018. Sekitar 40% pegawai federal—atau sekitar 750.000 orang—diprediksi akan dirumahkan sementara tanpa gaji, dengan sejumlah pegawai sudah mulai dirumahkan sejak Rabu.

    Hingga Rabu, prospek kesepakatan tampak tipis. Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menegaskan tidak ada ruang negosiasi. 

    “Tidak ada yang bisa ditarik dari rancangan ini untuk membuatnya lebih ramping atau bersih dari yang ada sekarang,” ujarnya.

  • Kilang Pertamina di Dumai Terbakar Usai Sempat Dikritik Purbaya

    Kilang Pertamina di Dumai Terbakar Usai Sempat Dikritik Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kilang Dumai milik PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Provinsi Riau, terbakar pada Rabu (1/10/2025) malam.  Kejadian itu terjadi selang satu hari usai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung Pertamina yang malas membangun kilang.

    Sindiran Purbaya itu dilontarkan tatkala menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Mulanya, Purbaya menyinggung Pertamina karena lamban mengurus pembangunan kilang baru. Imbasnya, negara harus mengimpor BBM dari Singapura.

    “Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin, atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina malas-malasan saja,” ucap Purbaya.

    Dia mengaku pernah mengultimatum Pertamina bahwa akan ada investor China yang mau bikin kilang di Indonesia. Namun, Pertamina keberatan lantaran merasa sudah overcapacity. 

    Mendengar hal tersebut, Purbaya mengaku kaget. Sebab, perusahaan pelat merah itu mengklaim bakal membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun ke depan.

    “Mereka [Pertamina] bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi, yang ada malah beberapa dibakar kan,” tutur Purbaya.

    Dia pun meminta DPR ikut mengawasi Pertamina. Ini khususnya terkait proyek kilang yang sedang digarap.

    “Jadi, tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerja sama. Tujuan kita sama, sepertinya mengurangi subsidi dan membuat subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran,” ucap Purbaya.

    Seperti diketahui, Kilang Dumai terbakar pada Rabu (1/10/2025). Apin berhasil dipadamkan malam itu juga.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan mengatakan, tim tanggap darurat Kilang Pertamina Dumai telah berhasil mengatasi kejadian kebakaran di salah satu unit operasional malam itu juga.

    “Berkat gerak cepat dan koordinasi yang solid, situasi kini telah berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB,” ujar Agustiawan.

    Agustiawan mengatakan, begitu insiden terdeteksi, tim penanggulangan keadaan darurat langsung melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur keselamatan. Penanganan dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga kebakaran tidak meluas ke area lain dan tidak menimbulkan korban jiwa.

    “Sebagai bagian dari langkah mitigasi, Kilang Pertamina Dumai juga melakukan pengamanan area kejadian untuk memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan,” jelas Agustiawan.

    Sebagai informasi, Kilang Dumai bernilai sangat strategis dan berperan penting karena turut berkontribusi memasok 16% kebutuhan energi nasional, khususnya di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) dan sebagian wilayah Kalimantan.

  • Kenapa Makanan Basi Keluar Lendir? Kenali Juga Tanda Bahaya Lainnya

    Kenapa Makanan Basi Keluar Lendir? Kenali Juga Tanda Bahaya Lainnya

    Jakarta –

    Hingga September 2025, tercatat 6.517 kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama DPR-RI Komisi IX mengusulkan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) untuk membantu mengawasi keamanan dalam program Makanan Bergizi (MBG).

    Selain itu, Menkes juga usulkan mata pelajaran wajib dalam kurikulum sekolah mengenai keamanan pangan dan gizi. Menurutnya, usulan ini adalah upaya agar anak sekolah memahami makanan yang disajikan dalam program MBG masih layak dikonsumsi atau tidak.

    Meski biasanya makanan yang sudah dimasak aman dikonsumsi, makanan yang disimpan terlalu lama atau tidak sesuai standar penyimpanan makanan akan memberi kesempatan terjadinya kontaminasi bakteri atau rentan basi. Karena itu, menurut Menkes penting untuk tahu ciri-ciri makanan yang sudah tidak layak konsumsi.

    Beberapa ciri makanan tidak layak konsumsi yang bisa dikenali antara lain sebagai berikut.

    Bau dan Rasa Berubah

    Indra penciuman dan perasa menjadi cara paling cepat untuk mendeteksi keamanan makanan yang akan dikonsumsi. Nasi basi akan beraroma asam yang menusuk, sayur bening yang rusak akan berbau masam, sementara lauk bersantan cenderung langu atau tengik.

    Perubahan ini terjadi karena pertumbuhan bakteri pembusuk. Misalnya, Bacillus cereus yang sering muncul pada nasi menghasilkan asam organik saat memecah pati, sehingga muncul aroma kecut. Begitu pula pada sayur berkuah, bakteri fermentatif memecah kandungan karbohidrat sayuran menjadi asam, membuat rasanya berubah. Minyak dalam santan yang teroksidasi juga menghasilkan bau tengik.

    Menurut penelitian yang terbit di Jurnal Foods (2025), senyawa volatil hasil metabolisme mikroba inilah yang memunculkan bau dan rasa tak sedap, meski secara kasat mata makanan kadang masih terlihat normal.

    Tekstur Tidak Normal

    Perubahan tekstur pada makanan juga dapat mengindikasikan makanan tidak layak. Nasi yang pulen bisa berubah menjadi kering, menggumpal, bahkan berlendir jika sudah basi. Pada sayur berkuah, kuah yang semula jernih bisa menjadi kental atau berbusa. Lauk bersantan biasanya mengalami pecah santan, yaitu minyak terpisah dan terlihat mengambang di permukaan.

    Penyebabnya bisa datang dari tiga faktor yaitu aktivitas mikroba, enzim alami makanan yang masih aktif meski sudah dimasak, serta suhu penyimpanan yang tidak tepat. Kombinasi faktor ini mempercepat kerusakan makanan matang, bahkan sebelum ada tanda lain seperti bau menyengat.

    Warna Berubah

    Warna juga bisa menjadi indikator. Sayur bening yang biasanya jernih bisa berubah keruh, sop ayam yang cerah bisa menjadi keabu-abuan, dan lauk bersantan bisa tampak cokelat kusam.

    Menurut penelitian yang dipublikasikan di International Journal of Food Science & Technology tahun 2024, perubahan warna ini umumnya dipicu oleh oksidasi lemak, pemecahan pigmen alami bahan makanan, serta pertumbuhan mikroba. Pada santan misalnya, oksidasi membuat warnanya berubah gelap, sementara aktivitas bakteri pada sayur bisa membuat kuahnya menjadi keruh.

    Tidak Selalu Gampang Dikenali

    Namun perlu diingat, tidak semua makanan matang yang terkontaminasi akan menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ada kalanya makanan tetap tampak normal, tapi sebenarnya berbahaya.

    Contohnya, nasi goreng atau mie goreng yang disimpan di suhu ruang bisa terkontaminasi Staphylococcus aureus, meski bau dan rasanya masih sama. Lauk berkuah juga bisa mengandung Salmonella atau E. coli tanpa perubahan fisik yang jelas.

    Selain bakteri, ada pula risiko dari histamin. Pada lauk berbahan ikan laut seperti tongkol atau cakalang, bakteri tertentu bisa memecah histidin menjadi histamin. Masalahnya, histamin bisa bertahan meski ikan sudah dimasak. Akibatnya, makanan tampak normal namun bisa memicu gejala keracunan seperti wajah memerah, sakit kepala, mual, hingga diare. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety (2020) menyebut fenomena ini sebagai scombroid poisoning, yang kerap luput terdeteksi.

    Dampak Mengonsumsi Makanan Tidak Layak

    Mengonsumsi makanan matang yang sebenarnya sudah tidak layak bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Gejalanya bisa muncul cepat, beberapa jam setelah makan, atau tertunda hingga sehari kemudian, tergantung jenis mikroba maupun toksin yang terbentuk.

    1. Gangguan saluran cerna

    Gejala paling umum adalah mual, muntah, sakit perut, hingga diare. Bacillus cereus pada nasi basi, misalnya, dikenal memicu muntah dan diare akibat toksin yang tahan panas.

    2. Keracunan bakteri berbahaya

    Jika makanan terkontaminasi Salmonella atau E. coli, gejalanya bisa lebih berat, seperti demam, kram perut, diare berdarah, bahkan dehidrasi parah. Kondisi ini butuh penanganan medis cepat, terutama pada anak-anak.

    3. Reaksi mirip alergi

    Pada ikan yang menghasilkan histamin, gejala muncul menyerupai alergi: wajah dan tubuh memerah, sakit kepala, jantung berdebar, hingga rasa panas di kulit. Kondisi ini dikenal sebagai scombroid poisoning, yang sering tidak disadari karena makanan terlihat normal.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Jenguk Korban Dugaan Keracunan MBG, Ini Kata Walkot Palembang”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

    Gaduh Keracunan MBG

    23 Konten

    Ribuan anak sekolah dilaporkan mengalami keracunan usai menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apa saja kemungkinan penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya di kemudian hari?

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • 4 Pengakuan Bamsoet Soal Burung Merak yang Jadi Tontonan Warga di Duren Sawit Megapolitan

    4 Pengakuan Bamsoet Soal Burung Merak yang Jadi Tontonan Warga di Duren Sawit Megapolitan

    Pengakuan Bamsoet Soal Burung Merak yang Jadi Tontonan Warga di Duren Sawit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya buka suara perihal burung merak miliknya yang berkeliaran di sekitar rumahnya, Duren Sawit, Jakarta Timur.
    Seperti diketahui, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta membenarkan bahwa burung merak yang berkeliaran di Duren Sawit adalah milik Bamsoet.
    “Iya, pemiliknya beliau (Bambang Soesatyo),” kata Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dikonfirmasi.
    Bamsoet menjelaskan bahwa burung merak yang dipeliharanya adalah merak biru atau merak india (
    Pavo cristatus
    ). Keduanya bukan satwa yang dilindungi, berbeda dengan merak hijau (
    Pavo muticus
    ).
    “Sebagai pencinta satwa, merak yang saya pelihara adalah merak biru atau merak india. Itu tidak masuk kategori satwa dilindungi. Sementara yang dilindungi adalah merak hijau yang habitat aslinya tersebar di Jawa, Bali, hingga sebagian wilayah Nusa Tenggara,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).
    Untuk diketahui, merak hijau merupakan satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P.106 Tahun 2018.
    Bamsoet memastikan bahwa ia memiliki izin penangkaran untuk memelihara burung merak di kediamannya.
    Ia mengatakan sudah memelihara burung tersebut sejak 2005 dan jumlahnya kini menjadi cukup banyak.
    “Memiliki izin penangkaran dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ” ucap Bamsoet
    Bamsoet mengungkapkan alasannya memelihara burung merak biru di rumahnya merupakan upaya pelestarian satwa melalui kegiatan penangkaran.
    Terlebih, populasi satwa ini terancam punah karena perburuan ilegal, alih fungsi lahan, dan minimnya kesadaran masyarakat.
    “Memelihara burung merak biru bukan sekadar hobi, tetapi bagian dari kontribusi agar satwa-satwa dunia tidak punah. Kita harus memastikan generasi mendatang masih bisa menyaksikan keelokan satwa, bukan hanya lewat gambar di buku atau video di internet,” ujar Bamsoet.
    Politisi Golkar itu mengaku sengaja melepas burung merak peliharaannya di halaman rumahnya untuk menjadi hiburan bagi warga sekitar.
    Selain itu, Bamsoet juga merasa kasihan jika burung merak peliharaannya hanya berada di dalam kandang.
    “Memang saya lepas bebas, karena tidak tega dan kasihan kalau di kandang. Tapi biasanya mainnya hanya di pekarangan belakang dan pekarangan depan saja,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK menuntut agar Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili. 

    Hal ini berkaitan dengan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga pemakzulan Gibran. 

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut isi ini akan terus hidup sampai 2029. Setelah Agustus, para demonstran atau penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor-koridor publik, terutama di KPK. 

    Menurutnya, mobil yang diparkir di KPK bertuliskan adili Jokowi merupakan salah satu hak rakyat untuk diungkapkan yang menjadi ganjalan dalam berdemokrasi. 

    “Itu artinya harus segera ada proses, entah itu di DPR, meja pengadilan. Tapi sekali lagi, bayangan isu ini akan selalu ada, dan akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena itu pak Jokowi dan Gibran sudah menjadi kegelisahan dari mereka yang melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tuturnya. 

    Lebih lanjut kata Rocky, publik harus berhati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntun untuk melakukan pemurnian habis-habisan. 

    “Selama isu itu berada dalam pembicaraan publik maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik, atau KPK terhadap keluarga Jokowi itu akan terus ada,” jelasnya. 

    Sebelumnya, massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi Tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (2/10/2025).

    Hadir juga mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

  • Tak Ada Lagi Kementerian BUMN

    Tak Ada Lagi Kementerian BUMN

    Jakarta –

    Kementerian BUMN kini resmi berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan ini terjadi usai DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

    Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, di ruang paripurna gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Mulanya, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini membacakan laporan hasil rapat tingkat I. Setelah mendengarkan laporan, Dasco pun menanyakan persetujuan para peserta rapat.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Dasco.

    “Setuju,” jawab peserta rapat.

    Sebelumnya, Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade mengatakan terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU tentang perubahan keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Andre mengatakan poin-poin yang diubah di antaranya status Kementerian BUMN, hingga pelarangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN.

    “Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” kata Andre dalam rapat, Jumat (26/9).

    Kemudian, dalam RUU itu juga mengatur pelarangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Andre mengatakan larangan rangkap jabatan itu berlaku sejak putusan MK dibacakan.

    “Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” ujarnya.

    Di kesempatan lain, Andre Rosiade mengatakan Kepala BP BUMN pengganti posisi Menteri BUMN akan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu masih tergantung Presiden siapa yang ditunjuk,” jawab Andre singkat saat ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Saat diminta penegasan apakah perubahan nomenklatur Kementerian BUMN jadi badan ini turut mengubah posisi Menteri BUMN yang kini dipegang sementara oleh Dony Oskaria untuk langsung diangkat sebagai Kepala BP BUMN, ia hanya menegaskan hal ini berada di bawah kewenangan Prabowo.

    “Nggak tahu saya, itu kewenangan Presiden. Tunggu saja dari Presiden,” tegasnya.

    Meski Plt Menteri BUMN Dony Oskaria tak langsung beralih jabatan sebagai Kepala Badan, Andre mengatakan seluruh pegawai Kementerian BUMN tetap secara otomatis beralih menjadi pegawai BP BUMN. Untuk proses peralihan jabatan dan posisi ini juga sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

    “Tetap ASN dong. Jadi pegawainya Kementerian BUMN ini otomatis menjadi pegawai BP BUMN. Jadi nggak ada yang berubah kan? Hanya statusnya dari Kementerian berubah jadi badan pengaturan. Di mana lembaga ini juga masih setingkat Kementerian,” kata Andre.

    “Nah itu nanti kita serahkan pemerintah. Karena kan ada Perpres dan PP-nya nanti dibentuk pemerintah,” ucapnya lagi.

    Di luar itu, terkait fungsi dan tugas BP BUMN secara keseluruhan tidak jauh beda dibandingkan saat masih menyandang status Kementerian. Hanya saja yang jadi pembeda adalah fungsi pengawasan BUMN yang dulu dilakukan oleh Kementerian, kini tak lagi dilakukan oleh Badan Pengaturan.

    “Dari Kementerian diturunkan jadi Badan, di mana yang berbeda hanya dulu Kementerian itu ada fungsi pengawasan, sekarang fungsi pengawasan itu diserahkan ke Dewas (Dewan Pengawas) Danantara. Oke? Itu doang. Oke ya? Itu doang yang berubah,” tegasnya lagi.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

  • Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Komisi V: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tragedi runtuhnya bangunan pesantren Al-Khoziny Sidoarjo memicu keprihatinan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai tragedi Al-Khoziny menjadi indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air.

    “Mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren. Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ujar Syaiful Huda.

    Untuk diketahui ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin (30/9). Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri. Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan.

    Huda mengatakan hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. Hanya saja faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

    “Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” ujarnya.

     

  • Bahlil Ogah Tanggapi Purbaya soal Pertamina Malas Bangun Kilang

    Bahlil Ogah Tanggapi Purbaya soal Pertamina Malas Bangun Kilang

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pernyataannya yang menyebut Pertamina tak memiliki kilang baru.

    Bahlil mengaku enggan menanggapi pernyataan tersebut.

    “Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari,” ujar Bahlil kepada awak media saat ditemui di Kantor BPH Migas, Kamis, 2 Oktober.

    Menurutnya, tugasnya sebagai Menteri ESDM adalah untuk mengawasi proses pembangunan kilang yang dilakukan oleh Pertamina

    “Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan secepat selesai,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti subsidi energi terus meningkat setiap tahun akibat tingginya porsi impor BBM, khususnya jenis solar dan diesel.

    Ia menyinggung janji Pertamina pada tahun 2018 yang menyatakan akan membangun tujuh kilang minyak dalam waktu lima tahun, namun hingga kini, tidak satu pun dari rencana tersebut terealisasi.

    “Sejak itu sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Sanantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang,” tuturnya.

    Dia pun meminta anggota DPR untuk ikut mengawasi Pertamina agar janji tersebut tidak menjadi wacana semata dan dirinya siap mengambil tindakan tegas jika komitmen tersebut tidak dijalankan.

    “Mereka janji mereka akan bangun tujuh kilang baru dalam waktu lima tahun. Sampai sekarang kan enggak ada satupun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura. Minyak, produk-produk-produk minyaknya,” ucapnya.

  • 5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    5 Catatan Legislator PAN soal Perpres Tata Kelola MBG

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto disebut bakal meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi memberikan sejumlah catatan terkait hal-hal yang perlu diatur di Perpres.

    “Pertama, standar keamanan pangan-wajib ada mekanisme uji laboratorium oleh Labkesda dan Kesling, serta larangan pangan ultra-proses yang berlebihan,” ujar Ashabul kepada wartawan, Jumat (2/10/2025).

    Kedua, perlu adanya pengaturan tata kelola dan koordinasi. Menurut Ashabul, harus jelas pembagian peran pemerintah pusat dan daerah.

    Dia menyebut jangan semua hal ditarik ke pemerintah pusat. Baginya, pemda perlu ruang gerak lebih besar karena mereka yang paling dekat dengan sekolah dan puskesmas.

    “Ketiga, sistem monitoring dan evaluasi harus berlapis dan melibatkan masyarakat serta penerima manfaat. Kanal pengaduan publik harus tersedia, cepat, dan aman,” jelas Ashabul.

    Keempat, soal integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyarankan dapur komunitas di daerah 3T harus dijadikan jangkar pelaksanaan.

    “Kelima, aspek anggaran dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berbasis hasil, jangan hanya output distribusi makanan, tapi betul-betul berdampak pada status gizi anak,” sambungnya.

    Ashabul menyambut baik langkah Prabowo yang akan meneken Perpres Tata Kelola MBG. Hal ini, kata Ashabul, sudah sangat mendesak.

    “Jadi, Perpres ini penting agar program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti di jargon, tapi punya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan status gizi anak,” ucap dia.

    Sebelumnya, Perpres Tata Kelola MBG akan segera terbit. Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan melalui Perpres dan Inpres tersebut nantinya akan memperjelas pembagian tugas dari tiap-tiap kementerian lembaga hingga pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG.

    “Isinya seperti apa? Sabar sedikit satu minggu, sehingga nanti pembagian tugas serta pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam satu minggu ini insyaallah. Sabar sedikit, satu minggu nanti akan kita umumkan,” jelas Zulhas.

    Sementara, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken Perpres tentang Tata Kelola Pelaksanaan Program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.

    “(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat Presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (isa/ygs)