Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 4 Usai Temui Jokowi, Prabowo Panggil Menhan dan Mendikti Saintek Nasional

    4 Usai Temui Jokowi, Prabowo Panggil Menhan dan Mendikti Saintek Nasional

    Usai Temui Jokowi, Prabowo Panggil Menhan dan Mendikti Saintek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto ke kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).
    Pertemuan itu berlangsung usai ia bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di tempat yang sama, siang tadi.
    Pantauan Kompas.com, Sjafrie terlihat keluar dari kediaman Presiden Prabowo pada sore hari. Ia terlihat mengenakan baju safari berwarna coklat dan celana hitam.
    Ia segera menuju mobil dinasnya yang berwarna hitam. Mobil itu melaju melewati barisan wartawan yang standby di sekitar kediaman Presiden Prabowo.
    Ditemui terpisah, Menhan mengakui ada pertemuan di Kertanegara siang tadi.
    Ia menyebut pertemuan itu merupakan silaturahmi para tokoh.
    “Iya (ada pertemuan di Kertanegara). Oh, ini pertemuan silaturahmi para tokoh,” ucap Sjafrie di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu.
    Ia tidak menyebut siapa saja tokoh bangsa yang bertemu tersebut.
    Namun ia menyebut salah satunya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo.
    “Tokoh yang pernah mempunyai jasa kepada bangsa dan negara. Ya (termasuk Jokowi) sebelumnya,” jelas Sjafrie.
    Sebelumnya, kabar pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada Kompas.com.
    Ia menjelaskan, pertemuan itu berlangsung pada pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WB.
    “Pertemuan dimulai pukul 13.00. Hampir 2 jam,” katanya singkat.
    Namun, Syarif tak menjelaskan lebih lanjut isi pertemuan keduanya. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan telah usai, baik Prabowo dan Jokowi melanjutkan agenda masing-masing.
    Kompas.com
    juga telah menghubungi sejumlah pihak untuk mengonfirmasi isi pertemuan keduanya, namun belum ada satupun yang merespons.
    Adapun pihak yang dihubungi yakni Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ancaman Nyata Intai IKN, BRIN Temukan Krisis-Bisa Ganggu Kehidupan

    Ancaman Nyata Intai IKN, BRIN Temukan Krisis-Bisa Ganggu Kehidupan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap temuan mencemaskan soal kondisi sumber daya air di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang dilakukan Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, ketersediaan air di kawasan IKN tergolong sangat minim dan berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi kehidupan.

    Peneliti BRIN Laras Toersilowati menjelaskan, kajian dilakukan menggunakan pendekatan Artificial Neural Network (ANN) atau Jaringan Saraf Tiruan (JST), yaitu metode pengolahan data yang meniru sistem kerja otak manusia.

    “JST atau ANN ini merupakan sistem pemrosesan informasi dengan karakteristik yang mirip dengan jaringan saraf biologis, yaitu jaringan saraf pada otak manusia. JST awalnya dirancang sebagai alat pengenalan pola dan analisis data, yang memiliki keunggulan dibandingkan metode statistik konvensional yang mengharuskan data berdistribusi normal,” terang Laras kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Dalam penelitian itu, BRIN memanfaatkan data satelit Sentinel-2A melalui platform Google Earth Engine (GEE) untuk menganalisis tiga indeks spektral: Indeks Air Permukaan Tanah (LSWI), Indeks Perbedaan Vegetasi Ternormalisasi (NDVI), dan Indeks Perbedaan Air Ternormalisasi (NDWI). Ketiga indeks tersebut digunakan sebagai dasar prediksi dalam model ANN.

    Hasilnya cukup mengejutkan. Dari analisis data sepanjang 2022, hanya 0,51% wilayah IKN dan sekitarnya yang memiliki ketersediaan air tinggi (HW), sementara 20,41% berupa air vegetasi (VW), dan 79,08% merupakan wilayah non-air (NW). “Betul (kondisi air di IKN kurang), karena air cuma 0,5%,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, sebagian air tersimpan dalam vegetasi. Namun jika lahan vegetasi beralih fungsi menjadi bangunan, ketersediaan air akan semakin berkurang. “Yang tersimpan di vegetasi 20%. Nah kalau vegetasi jadi bangunan, ketersediaan air berkurang lagi. Ya memang nggak cocok untuk hunian,” sambung dia.

    Kondisi ini membuat ketersediaan air di IKN menjadi isu yang sangat krusial. “Jika tidak diantisipasi sejak awal, pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut dapat berhadapan dengan risiko krisis air,” terang Laras.

    Ia juga memaparkan potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul, mulai dari penurunan curah hujan, penurunan kualitas air, hingga pencemaran zat besi. Tak hanya itu, peningkatan jumlah pendatang ke IKN juga berpotensi menambah beban kebutuhan air bersih.

    “Bisa juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan pada peningkatan kebutuhan air, karena pendatang yang tertarik ke IKN bisa meningkatkan kebutuhan air bersih,” jelasnya.

    Sebagai solusi, Laras menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi seperti membangun bendungan, embung, dan sistem perpipaan baru. Ia juga menyarankan agar pembangunan kota dilakukan dengan konsep Kota Spons (Sponge City), yaitu mengelola air hujan secara alami agar dapat terserap kembali ke tanah dan dimanfaatkan ulang.

    “Penerapan Kota Spons dengan cara mengelola air hujan secara alami, menyerap dalam tanah, dan memanfaatkan kembali. Serta tak kalah penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menghemat dan tidak mencemari air, ini bisa menjadi solusinya,” tutur Laras.

    Menurutnya, hasil penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. “Data satelit bukan hanya soal angka atau peta, tetapi juga dasar bagi pemerintah dalam membuat keputusan strategis agar pembangunan kota di Indonesia tetap berkelanjutan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, IKN telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan tersebut mempertegas bahwa pembangunan kawasan dan pemindahan ke IKN merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Ibukota Politik Indonesia, atau pusat administrasi tempat berdirinya lembaga negara seperti Istana, Kemenko, DPR/MPR, MA, dan MK.

    Namun, di tengah rencana megah tersebut, temuan BRIN menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga daya dukung lingkungan. Tanpa pengelolaan air yang hati-hati, proyek IKN yang digadang menjadi simbol kemajuan bangsa bisa menghadapi ancaman nyata terhadap keberlanjutan hidup di dalamnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Kumpulkan Tokoh Usai Bertemu Jokowi di Jakarta Nasional 4 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Tokoh Usai Bertemu Jokowi di Jakarta Nasional 4 Oktober 2025

    Prabowo Kumpulkan Tokoh Usai Bertemu Jokowi di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh usai bertemu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) sore.
    Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 
    “Iya abis dari Kertanegara, ini pertemuan silaturahmi para tokoh, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa terhadap bangsa dan negara,” kata Sjafrie usai menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama yang diselenggarakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.
    Sjafrie pun tak merinci apa arahan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Termasuk, siapa saja tokoh yang hadir pada saat pertemuan.
    “Arahannya supaya kita terus bersatu, TNI adalah tentaranya rakyat, dan rakyat adalah miliknya TNI,” kata dia.
    Sebelumnya, kabar pertemuan antara Prabowo dan Jokowi dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada Kompas.com.
    Ia menjelaskan, pertemuan itu berlangsung pada pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WB.
    “Pertemuan dimulai pukul 13.00. Hampir 2 jam,” katanya singkat.
    Namun, Syarif tak menjelaskan lebih lanjut isi pertemuan keduanya. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan telah usai, baik Prabowo dan Jokowi melanjutkan agenda masing-masing.
    Kompas.com
    juga telah menghubungi sejumlah pihak untuk mengonfirmasi isi pertemuan keduanya, namun belum ada satupun yang merespons.
    Adapun pihak yang dihubungi yakni Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Jokowi Temui Prabowo 2 Jam di Kertanegara Nasional

    2 Jokowi Temui Prabowo 2 Jam di Kertanegara Nasional

    Jokowi Temui Prabowo 2 Jam di Kertanegara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025).
    Hal ini dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Pertemuan berlangsung pada siang tadi.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada Kompas.com, Sabtu.
    Ia mengungkapkan, pertemuan dimulai pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan itu berlangsung sekitar hampir 2 jam.
    “Pertemuan dimulai pukul 13.00. Hampir 2 jam,” katanya singkat.
    Namun Syarif memastikan, pertemuan antara keduanya saat ini sudah selesai.
    Jokowi dan Prabowo pun melanjutkan agenda lainnya masing-masing.
    Ia pun tidak menjelaskan lebih lanjut pembahasan dari pertemuan tersebut.
    “Saat ini sudah selesai pertemuannya,” jelas Syarif.
    Kompas.com
    juga telah menghubungi sejumlah pihak untuk mengonfirmasi isi pertemuan keduanya, namun belum ada satupun yang merespons.
    Adapun pihak yang dihubungi yakni Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XIII DPR RI tinjau sarana dan kelayakan Lapas Ambon

    Komisi XIII DPR RI tinjau sarana dan kelayakan Lapas Ambon

    Ambon (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI meninjau sarana dan kelayakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon dalam kunjungan kerja reses di Kota Ambon, Maluku.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti di Ambon, Sabtu mengatakan kunjungan tersebut sebagai bagian dari agenda reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Provinsi Maluku. Inspeksi tersebut bertujuan memastikan pelayanan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Ambon berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    “Kunjungan kami ini untuk memastikan kelayakan lapas sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan,” kata dia.

    Ia menjelaskan, pengawasan ini mencakup peninjauan sarana dan prasarana, mulai dari blok hunian, klinik, hingga dapur, guna menilai kelayakan fasilitas serta mendukung pelaksanaan program pembinaan.

    Selain itu, Komisi XIII berperan dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan, seperti hak kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi. Dalam aspek keuangan, pengawasan juga diarahkan pada penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran, efisien, dan transparan.

    Komisi XIII DPR RI meninjau fasilitas Lapas kelas II A Ambon. ANTARA/Dedy Azis.

    Peninjauan dilakukan ke sejumlah fasilitas utama, yakni dapur kalesang, klinik pratama, wartel pemasyarakatan, serta blok hunian warga binaan

    “Semuanya sudah baik, namun kami juga akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemenimipas maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, sehingga kualitas pelayanan dan efektivitas program pembinaan serta reintegrasi sosial di Lapas kelas II A Ambon dapat terus ditingkatkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, menyatakan kunjungan ini menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan dari Komisi XIII DPR RI terhadap peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan di Maluku.

    “Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, sehat, dan produktif,” kata Hendra.

    Dalam kegiatan itu, rombongan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Riky Dwi Biantoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Maluku.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Solo (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

    “Persatuan PWI makin relevan karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perusahaan pers yang sulit bertahan, artinya PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” kata Meutya pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan tantangan digitalisasi termasuk juga AI akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita betul dan mana berita hoaks.

    “Kami dari pemerintah selalu menyampaikan di forum apapun, mari kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Itu (etika jurnalistik) ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini, sejak bangsa ini lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh terakhir berkembang pesat,” katanya.

    Ia juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

    “Yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial. Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” katanya.

    Ia mengatakan dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.

    “Waktu itu kami masih di Komisi 1 (DPR RI), saat itu Pak Jokowi saat Hari Pers Nasional menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman-teman wartawan menggodok, saat itu agak lama karena banyak pemikiran baik. Sampai kemudian kami menerima satu draf yang ditandatangani Presiden Jokowi pada saat itu,” katanya.

    “Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk. Kemudian kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google yang membantu ekosistem media yang sudah ada, ketika mengambil karya produk jurnalistik mereka wajib memberikan kompensasi,” katanya menambahkan.

    Ia berharap langkah ini membantu ekosistem media yang sudah ada. Dengan demikian, media sosial dan media mainstream dapat bersanding sama kuat.

    Sementara itu, terkait dengan pengukuhan pengurus PWI pusat ini, dikatakannya, merupakan momentum kebangkitan baru. Ia mengatakan PWI harus jadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya agar menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan penuh integritas.

    Ia berharap pengukuhan ini bukan hanya seremonial tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa.

    Ia juga meminta kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya yang sama antara PWI daerah dengan pemerintah daerah.

    “Oleh karena itu, kami mohon masing-masing pengurus daerah bisa berkomunikasi dengan pemda. Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    Bantah Keracunan MBG Pelanggaran HAM, Menteri Natalius Pigai Minta Komnas HAM Banyak Belajar: Supaya Tidak Asal Bicara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah keracunan Makan Bergizi Gratis sebagai pelanggaran HAM. Seperti yang diungkapkan Komnas HAM.

    Dia membandingkan pernyataan Komnas HAM yang mengatakan ada potensi pelanggaran HAM. Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatakan ada pelanggaran pidana.

    “Ini yang benar, saya juga setuju kalau memang terbukti pidana agar tidak terulang,” kata Natalius dikutip dari ungggahannya di X, Sabtu (4/10/2025).

    Sementara itu, dia mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan aktor negara. Karenanya tidak bisa disebut pelanggaran HAM.

    “Tidak seperti Komnas HAM asal bicara pelanggaran HAM padahal SPPG itu bukan bukan pemerintah atau negara (state actor),” ujarnya.

    Dia pun meminta Komisioner Komnas HAM agar belajar HAM lebih banyak.

    “Komisioner Komnas HAM banyak belajar tentang HAM supaya tidak asal bicara,” pungkasnya.

    Sebelumnya, potensi pelanggaran HAM itu diungkapkan Ketua Komnas HAM Anis Hidayat. Dia mengatakan pihaknya telan membentuk tim investigasi untuk mengusut potensi tersebut.

    “Terkait dengan MBG, ini Komnas HAM sudah mengumpulkan fakta dan informasi soal keracunan di berbagai wilayah,” kata Anis usai rapat bersama Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    “Saat ini sedang melakukan identifikasi awal kasus-kasus di berbagai wilayah untuk kemudian pemeriksaan kami buat sikap dan nantinya akan turun ke lapangan, untuk menyusun satu rekomendasi yang tentu diharapkan ini bisa memperbaiki tata kelola agar tidak terjadi kasus-kasus di kemudian hari,” sambungnya.

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Komisi XI DPR Minta Purbaya Benahi Tata Kelola Pembayaran Subsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Kementerian Keuangan perlu memusatkan perhatian pada perbaikan tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN, alih-alih terlibat dalam polemik teknis.

    “Selama bertahun-tahun masalah klasik ini selalu muncul, terutama pada subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Ia menjelaskan urusan teknis seperti pengaturan harga maupun distribusi subsidi berada di bawah tanggung jawab kementerian terkait, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara memiliki mandat memastikan pembayaran subsidi dilakukan secara tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa tujuan utama subsidi adalah untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah serta menjamin kelompok rentan dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Ia mengingatkan, perbedaan pandangan antarkementerian tidak boleh mengaburkan esensi kebijakan tersebut.

    “Jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” imbuhnya.

    Misbakhun juga menyebut bahwa data penerima manfaat subsidi energi akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia menilai koordinasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dalam APBN 2026, alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan meningkat seiring dengan ketidakpastian harga minyak global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurutnya, disiplin fiskal dan tata kelola yang baik menjadi faktor penentu kredibilitas APBN dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, namun tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” pungkas Misbakhun.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9 Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa Yogyakarta

    9 Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa Yogyakarta

    Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Di sebuah dapur di Jalan Purworejo-Magelang, Kecamatan Bener, aktivitas pagi dimulai lebih awal dari biasanya.
    Para relawan sudah berseragam celemek, tangan mereka sibuk menyiangi sayuran, memeriksa kualitas telur, menimbang ikan segar, hingga mencatat setiap detail di buku kontrol.
    Dapur ini bukan dapur biasa, melainkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bener Purworejo di bawah naungan Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    SPPG ini menjadi salah satu dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang viral setelah disebut ahli gizi nasional dr Tan Shot Yen dalam rapat Komisi IX DPR RI sebagai dapur terbaik yang mampu menghadirkan menu lokal sehat bagi ribuan anak sekolah.
    “Semua bahan baku kami ambil dari sekitar sini, dari petani sayur, peternak ayam, sampai nelayan lokal,” ujar dr Almas, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia yang menjadi mitra pengelola, pada Sabtu (4/10/2025).
    “Tujuannya supaya bahan segar, terjamin, sekaligus memberdayakan warga sekitar,” kata dr Almas.
    Pagi itu, satu per satu sayur, telur, dan ikan masuk ke dapur.
    Namun, tak serta merta langsung diolah. Ada pemeriksaan berlapis sebelum bahan menyentuh panci.
    Para relawan bersama ahli gizi melakukan pengecekan apakah sayur masih segar dan tidak layu, telur tidak retak, dan ikan berbau laut segar, bukan amis busuk.
    “Kalau ada yang kurang sesuai, langsung kami tolak,” kata Almas.
    Setelah lolos seleksi, bahan disortir dan ditimbang sesuai menu yang sudah ditentukan sehari sebelumnya.
    Menu ini bukan asal pilih, melainkan hasil diskusi bersama ahli gizi, pengelola yayasan, kepala dapur, hingga relawan. Prinsipnya: gizi seimbang.
    Ada karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta tambahan serat.
    Menjelang pukul 06.00 pagi, dapur berubah menjadi arena kerja cepat.
    Panci-panci besar mengepul, aroma bawang tumis bercampur wangi sayur rebus dan gurihnya telur serta ayam yang sedang dimasak.
    Relawan bekerja dalam tim; ada yang bertugas mencuci beras, ada yang mengolah lauk, dan ada pula yang menata buah potong.
    “Setiap menu kami pastikan sesuai standar, bahkan sebelum dikirim ke sekolah, ada tahap tes organoleptik. Artinya, ahli gizi dan relawan mencoba dulu makanan itu. Kalau aman dan rasanya layak, baru bisa didistribusikan,” jelasnya.
    Proses ini bahkan didokumentasikan dan diunggah ke media sosial sebagai bentuk transparansi kepada publik.
    Setelah matang, makanan tidak dibiarkan lama di dapur. Relawan segera mengemasnya ke dalam wadah khusus yang higienis.
    Nasi, lauk, sayur, dan buah ditata rapi dalam
    tray
    yang sesuai takaran gizi anak-anak.
    Kemasan lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kontainer besar agar tetap hangat saat perjalanan.
    Di halaman dapur, mobil pick-up sudah menunggu. Relawan mengangkat kontainer satu per satu, memastikan daftar distribusi sesuai.
    Setiap sekolah dan posyandu penerima MBG tercatat jelas. Hari ini ada 29 sekolah dan 4 posyandu, dengan total sekitar 3.950 anak penerima manfaat.
    Mobil pun berangkat, menyusuri jalan perbukitan Bener.
    Setibanya di sekolah, anak-anak menyambut dengan antusias.
    Bagi mereka, tray berisi nasi hangat, telur ayam, sayur hijau, dan potongan buah itu bukan sekadar makan siang, melainkan bagian dari semangat belajar setiap hari.
    Saat ditanya soal harapan ke depan, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia menyebut satu hal, yakni keberlangsungan.
    “Kami ingin dapur ini bisa terus berjalan, siapa pun pemimpinnya nanti. Kami berharap relawan kami mendapat berkah dari kerja mereka, dan anak-anak bisa terus mendapatkan makanan sehat,” kata dia.
    Dengan 47 relawan dapur yang bekerja bergantian setiap hari, SPPG Bener membuktikan bahwa program MBG bukan sekadar janji politik, melainkan bisa benar-benar hadir di meja makan anak-anak desa.
    Sejak program MBG yang sudah berjalan hampir tujuh bulan ini, mereka merasakan dampak baik mulai dari banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, seperti juru masak, jasa mencuci ompreng, hingga pedagang yang ditarik sebagai mitra penyedia bahan masakan seperti sayur dan buah.
    Kini, dapur ini bukan hanya melayani perut, tetapi juga menjadi contoh nasional bagaimana kearifan lokal bisa bertemu dengan standar gizi modern.
    Anak-anak pun dengan riang gembira menunggu kedatangan kontainer MBG yang membawa makanan sehat ke sekolahnya.
    Saat jam istirahat, sekitar pukul 09.00 WIB, anak-anak mulai mendapatkan makanan dari SPPG Bener yang dikelola Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    “Saya senang sekali karena bisa makan yang penuh gizi. Saya suka ayam geprek dan sayur buncis,” kata Adelia Faranisa Adzni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.