Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas penyediaan makanan, Sabtu (4/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite, Kota Bogor, Jawa Barat, ini diikuti oleh 500 orang yang bertugas di 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah.
Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Sawin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG. Pelatihan ini untuk mencegah dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).
Sawin mengatakan, materi pelatihan difokuskan pada penerapan higienitas, sanitasi pangan, keamanan pangan, penyusunan menu bergizi seimbang, serta manajemen dapur sehat.
“Bimtek ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin dikutip Minggu (5/10/2025).
Sawin menyebut, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan.
Sebab itu, sambung dia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
“Para peserta ini dibekali materi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPOM, termasuk dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.
“Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi,” ucap dia.
“Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” imbuh dia.
Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025.
BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur.
Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
“Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-
/data/photo/2025/09/04/68b999d9ccfc5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025
Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
“Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Sentralisasi Tata Kelola Pertahanan dan Kesiapan Militer
Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan HUT ke-80 TNI tahun ini mencatat sejarah baru. Sebanyak 116 pesawat dan helikopter dikerahkan dalam flypast di langit Jakarta, menjadi unjuk kesiapan udara terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari sekadar seremoni, pameran kekuatan ini menandai hasil dari upaya panjang pemerintah memperkuat kesiapan militer dan modernisasi pertahanan nasional.
Menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar selalu siap digunakan bukan tugas ringan. Pemerintah sejak 2010 melaksanakan program Minimum Essential Forces (MEF) yang menjadi fondasi utama modernisasi pertahanan. Program 15 tahun ini menargetkan pembangunan kekuatan pertahanan minimum yang efektif, adaptif, dan terukur.
Meski keterbatasan fiskal masih membayangi, tren modernisasi tetap berlanjut. Dalam lima tahun terakhir sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, revitalisasi alutsista berjalan seiring pengadaan baru di seluruh matra. Di laut, fokus diarahkan pada peremajaan kapal perang; di udara, penambahan pesawat angkut dan helikopter menjadi prioritas; sedangkan di darat, penguatan kendaraan tempur terus dipacu.
Peningkatan jumlah alutsista dalam parade tahun ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan belanja pertahanan dan kesiapan operasional. Modernisasi bukan semata akuisisi baru, melainkan juga menjaga keandalan aset yang sudah dimiliki.
Konsolidasi Tata Kelola
Prabowo menempatkan efisiensi dan koordinasi sebagai fokus utama reformasi pertahanan. Fragmentasi pengelolaan dan mekanisme perawatan yang berlapis kerap memperlambat kesiapan militer. Sentralisasi tata kelola pun menjadi solusi yang diupayakan.
Langkah ini memperoleh dasar hukum kuat setelah DPR dan Pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Melalui Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2025, Kementerian Pertahanan kini memiliki kewenangan menyeluruh dalam mendukung perawatan dan pemeliharaan alutsista. Reformasi ini diperkuat lewat Perpres Nomor 85 Tahun 2025 yang mentransformasi Badan Sarana Pertahanan menjadi Badan Logistik Pertahanan (Baloghan).
Konsolidasi fungsi ini diharapkan menjadi game changer dalam tata kelola pertahanan nasional. Pertama, sentralisasi memungkinkan efisiensi anggaran dengan mencegah duplikasi infrastruktur dan mempercepat proses pemeliharaan. Kedua, integrasi logistik dan sistem data real time akan membantu pemerintah memahami kebutuhan revitalisasi alutsista secara utuh. Ketiga, penerapan satu standar operasional di seluruh matra memperkuat akuntabilitas dan konsistensi pelaporan.
Transformasi Logistik Militer
Pemerintah kini tengah menyiapkan tahapan lanjutan pembangunan kekuatan, yaitu Optimum Essential Forces (OEF). Tahap ini menuntut pembaruan total dalam tata kelola logistik militer agar modernisasi tidak berjalan parsial.
Diperlukan cetak biru logistik pertahanan yang menjamin integrasi antar matra, keamanan data, dan efisiensi rantai pasok. Modernisasi tidak cukup berbasis peralatan, tetapi juga sistem yang mendukung keberlanjutan perawatan dan ketersediaan komponen. Pengelolaan perawatan (harwat) semestinya memiliki mekanisme pendanaan tersendiri agar tidak terhambat prosedur pengadaan umum yang panjang.
Selain itu, alokasi minimum untuk pemeliharaan perlu dijaga agar tidak kalah prioritas dibandingkan belanja modal. Tanpa dukungan pemeliharaan berkelanjutan, modernisasi akan berhenti di tengah jalan.
Menjaga Daya Gentar
Kesiapan militer sejatinya bukan sekadar pameran kekuatan, melainkan hasil konsistensi kebijakan, anggaran, dan manajemen logistik. Reformasi kelembagaan di Kementerian Pertahanan membuka peluang untuk membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesiapan tempur.
Tantangan ke depan adalah memastikan perubahan kelembagaan ini tidak berhenti di tataran administratif, tetapi benar-benar memperkuat efektivitas TNI di lapangan. Ketika rantai logistik, anggaran, dan komando berjalan serempak, maka efek gentar pertahanan Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya, tanpa perlu diperlihatkan secara berlebihan.
Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa!
-

Ini Sederet Dampak Pemerintah AS Shutdown
Jakarta –
Penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai 1 Oktober 2025 tak cuma bikin kantor tutup, dampaknya sudah terasa ke sektor perumahan. Persetujuan hipotek melambat, pinjaman untuk wilayah pedesaan mandek, dan polis asuransi banjir baru tidak bisa diterbitkan. Para pembeli rumah ikut menghadapi risiko.
Para ahli mengatakan sebagian besar program perumahan akan tetap berjalan di tengah penutupan ini, dan sebagian besar orang mungkin belum terdampak. Namun, dengan penjualan rumah yang sudah seret karena tingginya harga, penutupan pemerintah AS kini memberikan ancaman lebih.
“Apa pun yang perlu Anda hubungi pemerintah, jika seseorang tidak ada di kantor atau sedang cuti, pinjaman tersebut mungkin bermasalah,” kata Justin Demola, Presiden Lenders One, aliansi nasional bankir hipotek, dikutip dari CNN, Sabtu (4/10/2025).
Selain itu, program Asuransi Banjir Nasional tidak dapat menerbitkan polis baru selama penutupan pemerintah AS. Profesor hukum asuransi di Universitas Minnesota, Daniel Schwarcz, mengatakan program ini, yang didukung oleh Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), menawarkan asuransi banjir yang didukung pemerintah federal kepada para pemilik rumah.
“Jika Anda sudah memiliki polis asuransi, polis tersebut tetap berlaku. Penutupan ini memengaruhi kemampuan NFIP untuk memperbarui polis asuransi atau menerbitkan polis baru, tetapi tidak mengurangi validitas atau keberlakuan polis asuransi yang sudah diterbitkan,” kata Schwarcz.
Artinya, pemilik rumah yang polisnya akan diperpanjang mungkin akan kehilangan jaminan asuransinya. Mereka harus memperbarui polis tersebut ketika pemerintah kembali beroperasi, tetapi hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan jaminan asuransi hingga saat itu, kata Schwarcz.
Selain itu, Demola mengatakan sebagian besar pemberi pinjaman tidak akan mengizinkan pembelian rumah di zona banjir berisiko tinggi hingga pembeli rumah mendapatkan asuransi banjir. Namun, bagi yang membeli rumah secara tunai dan yang berada di daerah risiko tinggi banjir, tidak diwajibkan memiliki asuransi banjir. Mereka juga dapat melanjutkan pembelian rumah mereka, bahkan selama masa penutupan.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, anggota Partai Demokrat di Komite Jasa Keuangan DPR memperingatkan bahwa pembatasan NFIP dapat mengancam lebih dari 1.300 penutupan penjualan rumah setiap hari. Hal ini berpotensi menghalangi ribuan keluarga untuk memiliki rumah, atau menempatkan mereka dalam risiko penjualan rumah yang berlanjut tanpa perlindungan.
“Semakin lama (penutupan) ini berlanjut, semakin lama pula dampaknya terhadap pasar perumahan,” kata Schwarcz.
Pegawai Otoritas Penerbangan Terdampak
Selain itu, Departemen Perhubungan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Selasa (30/9) bahwa ada lebih dari 11.000 karyawan di Badan Penerbangan Federal (FAA), atau sekitar seperempat dari total stafnya, akan dirumahkan jika dana dari pemerintah berakhir imbas dari tutupnya pemerintah AS.
Mengutip Reuters, Sabtu (4/10/2025), maskapai penerbangan AS telah memperingatkan, penutupan pemerintah federal AS dapat membebani dan memperlambat penerbangan penerbangan di AS. Hal ini karena pengontrol lalu lintas udara dan petugas keamanan akan dipaksa bekerja tanpa bayaran, serta fungsi-fungsi lainnya akan dihentikan.
Dengan tujuan menjaga keamanan udara, lebih dari 13.000 petugas pengatur lalu lintas udara yang ada akan diminta untuk terus bekerja, tetapi tidak akan dibayar sampai penutupan berakhir. FAA kekurangan sekitar 3.800 petugas pengatur lalu lintas udara dari tingkat jumlah yang ditargetkan. Bahkan jika pendanaan pemerintah dihentikan, FAA akan terus merekrut dan melatih petugas pengatur lalu lintas udara.
Selama penutupan pemerintah AS yang sebelumnya, FAA menunda perekrutan dan sebagian besar pelatihan petugas pengatur lalu lintas udara. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) mengatakan, ada sekitar 25% dari 400 karyawannya akan dirumahkan, tetapi masih dapat melakukan investigasi terhadap kecelakaan udara dan insiden lainnya.
Sekitar 50.000 karyawan Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) yang bertugas di pos pemeriksaan keamanan bandara juga akan diminta untuk tetap bekerja, tetapi tidak akan dibayar. Pada 2019, kala penutupan diberlakukan selama 35 hari, jumlah ketidakhadiran oleh pengontrol dan petugas TSA meningkat karena para pekerja tidak menerima gaji, yang berdampak pada memperpanjang waktu tunggu pos pemeriksaan di beberapa bandara. Pihak berwenang terpaksa memperlambat lalu lintas udara di New York, yang memberi tekanan pada anggota parlemen untuk segera mengakhiri kebuntuan tersebut.
Kelompok perdagangan maskapai penerbangan Airlines for America, yang mewakili United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines, dan lainnya, memperingatkan bahwa jika pendanaan berakhir, sistem mungkin perlu melambat, mengurangi efisiensi dan berdampak pada wisatawan.
Asosiasi Perjalanan AS, yang mewakili maskapai penerbangan, hotel, perusahaan penyewaan mobil, dan perusahaan perjalanan lainnya, mengatakan bahwa penutupan sebagian pemerintah AS akan merugikan sektor perjalanan AS sebesar US$ 1 miliar (atau setara Rp 16,5 triliun) per minggu.
FAA memiliki sekitar 45.000 karyawan. Secara total, Departemen Perhubungan akan merumahkan 12.200 dari 53.717 karyawan, termasuk FAA. FAA menyatakan bahwa kegiatan sertifikasi akan terus berlanjut untuk fungsi keselamatan operasional pesawat dan mesin komersial, serta pengawasan dan perizinan peluncuran ruang angkasa komersial.
Halaman 2 dari 2
(ara/ara)
-
/data/photo/2025/10/05/68e1c704701c9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
4 Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno Nasional
Presiden dan Wapres Terdahulu Hadiri Upacara HUT ke-80 TNI: SBY hingga Try Sutrisno
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) yang pernah menjabat di masa lalu turut hadir dalam acara puncak HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
Pantauan Kompas.com di lokasi, para Presiden dan Wapres yang hadir duduk bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di mimbar kehormatan.
Prabowo dan Gibran tampak kompak dengan mengenakan seragam kemeja safari berwarna krem.
Prabowo pun menyebutkan satu per satu para Presiden dan Wapres terdahulu yang bersedia hadir.
Misalnya seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
“Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
“Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Panglima Jenderal Tandyo budi Revita, KSAD Maruli Simanjuntak, KSAL Muhammad Ali, KSAU Tonny Harjono,” imbuh Prabowo.
Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini.
Dalam upacara ini, Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.
Adapun Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara. Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.
Diketahui, TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade maupun simulasi tempur.
Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur dan angkut.
Lalu, sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan.
Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/05/68e1c704701c9.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Hadiri HUT ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Cokelat, Titiek Soeharto Berkebaya Pink Nasional
Hadiri HUT Ke-80 TNI, Gibran Pakai Safari Krem, Titiek Soeharto Berkebaya Pink
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (5//10/2025).
Gibran tampak mengenakan kemeja safari berwarna krem, serupa dengan yang dikenakan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertanahan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam acara tersebut, Gibran tampak tiba lebih dulu di kawasan Monas. Dia pun langsung menyambut Prabowo ketika tiba di lokasi menggunakan Mobil Maung MV3 Limousine dari Istana Merdeka.
Setelahnya, Gibran bersama Prabowo pun langsung bergegas menuju mimbar kehormatan di bagian tengah lapangan upacara.
Di barisan belakang mimbar kehormatan, tampak sejumlah tokoh duduk. Salah satu di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. Politikus Gerindra itu tampak mengenakan kebaya berwarna merah muda.
Di barisan yang sama tampak pula Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenakan batik.
Sebagai informasi, dalam Upacara HUT ke-80 TNI ini, Prabowo akan bertindak sebagai inspektur upacara.
Kemudian, Pangkogabwilhan III Letjen Bambang Trisnohadi menjadi komandan upacara. Sedangkan cadangan komandan upacara adalah Letjen Nur Alamsyah.
TNI menyiapkan 1.047 alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan ditampilkan dalam parade dan simulasi tempur.
Deretan alutsista tersebut terdiri dari kendaraan taktis, artileri, helikopter, serta pesawat tempur dan angkut.
Lalu, sebanyak 133.480 personel gabungan prajurit dan masyarakat sipil juga dikerahkan.
Mereka memiliki peran beragam, mulai dari peserta upacara, pasukan simulasi tempur, penerjun payung, pilot pesawat tempur maupun angkut, hingga awak alutsista dan pasukan pengamanan.
Dari udara, TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan 156 pesawat berbagai jenis yang akan bermanuver di langit Jakarta.
Sementara itu, TNI Angkatan Darat (AD) menyiapkan parade alutsista dengan dua alternatif rute. Pertama, mengelilingi kawasan Monas melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Timur, Utara, dan Barat.
Alternatif kedua, melalui kawasan Tugu Tani, berputar di Kwitang sebelum Senen, lalu kembali menuju Monas melalui pintu Gambir.
Kendaraan tempur yang diparkir di pelataran Monas pun tersedia bagi masyarakat yang ingin berfoto, serta naik ke atas tank atau pansernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kaitkan Sejumlah Peristiwa saat Jokowi Menghadap Prabowo, Said Didu Harap Presiden Konsisten Berantas Korupsi
Fajar.co.id, Jakarta — Manuver mantan Presiden Jokowi yang tampak masih terus mengurusi persoalan politik dan pemerintahan mendapat sorotan tajam banyak pihak.
Terlebih, baru-baru ini, ayah dari Wapres Gibran itu menghadap langsung ke Presiden Prabowo.
Menanggapi hal itu, aktivis sosial yang juga mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan sejumlah peristiwa jelang Jokowi menghadap Prabowo.
Dia mempertanyakan adanya hubungan antara sejumlah peristiwa itu dengan manuver Jokowi.
“Apakah Jokowi menghadap Presiden @prabowo kemarin karena rangkaian kejadian ini?
1) pindahnya tokoh Nasdem ke PSI
2) ketegasan pemberantasan korupsi dan penertiban tambang.
3) dipanggilnya Menhan dan MenristekDikti menghadap Presiden setelah menerima Jokowi (kedua pejabat tersebut ditugaskan untuk penertiban tambang),” tulis Said Didu, dikutip, Minggu (5/10/2025).Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini juga mempertanyakan kemungkinan “tekanan” dari Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Apakah ada ‘tekanan’ atau permintaan dari Jokowi ke Prabowo terkait pemberantasan korupsi dan penertiban tambang?” tanya Said Didu.
Menurut pria asal Pinrang Sulawesi Selatan ini, publik tahu bahwa tambang yang sedang ditertibkan sebagian besar diberikan saat Jokowi jadi Presiden.
“Jika ini yang terjadi, kami berharap Presiden Prabowo tetap konsisten berantas korupsi dan ambil alih tambang – dan jangan ada kompromi dengan siapapun,” pintanya. (sam/fajar)
-

Legislator Minta Perpres MBG Juga Atur Investigasi dan Sanksi
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Investigasi dan sanksi terhadap MBG juga diatur dalam perpres tersebut.
“Yang perlu diatur, sekurang-kurangnya tugas, fungsi dan kewenangan BGN. Bentuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan pihak lain, tata kelola dan SOP. Pengawasan dan investigasi, sanksi,” kata Yahya kepada wartawan Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah terjadi lantaran SOP tidak dijalankan dengan benar. Dia mengatakan banyak hal di lapangan yang tidak dilaksanakan dengan baik seperti pengawasan terhadap makanan yang disajikan.
“Banyaknya kasus keracunan karena SOP tidak dijalankan dan karena lemahnya pengawasan. Saya berulangkali mengingatkan supaya BGN menjalin kerjasama dengan BPOM, Pemda/Dinkes, Puskesmas dan Sekolah dalam melakukan pengawasan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Dia menyampaikan Komisi IX DPR menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program MBG. Bahkan pihaknya sudah memanggil sejumlah Kementerian dan lembaga guna membahas tata kelola MBG.
Lebih lanjut, dia menyoroti peran Sarjana Penggerak Pembangunan (SPPI) yang ditugaskan menjadi kepala SPPG hingga agli gizi. Namun menurutnya SPPI yang direkrut dari lulusan sarjana di berbagai daerah itu justru malah tidak berfungsi.
“Yang juga menjadi kelemahan tidak berfungsinya ahli gizi yang ditugaskan BGN di setiap SPPG. BGN menugaskan 3 orang SPPI di setiap SPPG. 1 orang sebagai kepala, 1 sebagai ahli gizi, 1 orang sebagai ahli keuangan. Kalau ahli gizi tersebut berfungsi dengan baik, tidak akan terjadi kasus-kasus keracunan,” imbuhnya.
Perpres MBG
Sebelumnya, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto akan meneken perpres mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG dalam waktu dekat. Perpres diharapkan dapat diteken Prabowo sebelum 5 Oktober.
“(Perpres) sedang diajukan sebenarnya, sedang diajukan ya, sudah diajukan ke Presiden. Jadi dalam waktu dekat presiden akan tanda tangan. (Perpres diteken) tergantung keputusan Pak Presiden, mudah-mudahan kita berharap sebelum 5 Oktober ya. Karena 5 Oktober kan, ya, kan ini rangkaiannya panjang, padat, gitu,” kata Bambang setelah mengikuti rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).
Bambang mengatakan pihaknya telah menyiapkan draf perpres tersebut sebelum muncul maraknya kejadian keracunan MBG di berbagai daerah. Menurutnya, pembuatan aturan soal MBG di tingkat perpres dilakukan berdasarkan berbagai evaluasi.
(dek/dhn)
/data/photo/2025/10/04/68e0fa209d761.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/04/68e111a8e0c02.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/08/15/689eeae3ee0d0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)