Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Anggota DPR memotivasi SDM dan ekosistem desa wisata di Rembang

    Rembang, Jawa Tengah (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memotivasi pengelola Desa Wisata Punjulharjo, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem pariwisata agar mampu berkembang menjadi destinasi wisata mandiri dan berkelanjutan.

    “Desa Punjulharjo, yang menjadi desa wisata karena memiliki Pantai Karang Jahe memiliki potensi besar dengan keindahan pantainya, kekayaan budaya, serta dukungan infrastruktur yang memadai,” ujar Evita saat membuka acara “Bimbingan Teknis Pengembangan Jejaring Produk Pariwisata” di Pantai Karang Jahe, Rembang, Jateng, Minggu.

    Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti, Bupati Rembang Harno beserta jajaran, Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan, Kepala Desa Punjulharjo M Akrom, serta warga sebagai peserta bimbingan teknis.

    Menurut Evita, desa wisata yang maju ditandai oleh aksesibilitas yang baik serta dukungan infrastruktur dan atraksi yang khas.

    Di antaranya, atraksinya harus etnik, sesuai dengan potensi desa, yaitu pantai.

    Evita mengapresiasi perkembangan Pantai Karang Jahe yang kini telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli desa (PADes).

    Diharapkan keberhasilan ini bisa mengikuti jejak Desa Wisata Sendangasri di Kecamatan Lasem, Rembang, yang sebelumnya meraih penghargaan tingkat nasional.

    “Potensinya luar biasa. Tinggal peningkatan SDM agar masyarakat lebih siap mengelola potensi desa menjadi desa wisata maju dan mandiri,” ujarnya.

    Ia menilai ekosistem pariwisata di Pantai Karang Jahe sudah terbentuk cukup baik karena didukung kehadiran UMKM, restoran, pelaku usaha, serta atraksi wisata yang berkembang.

    “Sekarang, tinggal bagaimana memperkuat kapasitas masyarakatnya,” ujar politisi asal Dapil Jawa Tengah III itu.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Evita menyalurkan bantuan CSR sebesar Rp50 juta untuk memperbaiki akses masuk kawasan wisata agar lebih nyaman bagi pengunjung.

    Dengan harapan fasilitas publik lebih baik sambil menunggu anggaran daerah.

    Evita juga menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bukan sekadar mass tourism.

    “Pariwisata harus bersih, tertib, dan memberikan pengalaman berkesan agar wisatawan ingin datang kembali,” tegasnya.

    Bupati Rembang Harno menyambut baik perhatian DPR RI terhadap pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

    Karena, sejumlah aspirasi dari masyarakat Desa Punjulharjo yang memiliki objek wisata Karang Jahe akan ditindaklanjuti bersama antara eksekutif dan legislatif daerah.

    “Beberapa usulan sudah dibahas, seperti pembangunan breakwater dan pemasangan lampu penerangan jalan. Tahun ini kami usulkan ke Dinas Perhubungan karena di Kabupaten Rembang akan ada penambahan ratusan titik lampu, terutama di lokasi vital,” ujarnya.

    Ia berharap kolaborasi antara pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan wisata pesisir, sehingga nantinya terlihat hasilnya dan Pantai Karang Jahe semakin menarik dan nyaman dikunjungi.

    Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Sri Utari Widiastuti menambahkan bahwa pengembangan desa wisata harus berbasis masyarakat lokal.

    “Warga lokal tidak boleh hanya jadi penonton, tapi harus menjadi aktor yang memperoleh manfaat ekonomi dari pariwisata,” ujarnya.

    Ia menyebut Kabupaten Rembang memiliki 27 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan nasional Jadesta (Jejaring Desa Wisata).

    Dari jumlah itu, Pantai Karang Jahe menjadi salah satu destinasi unggulan dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi di Jawa Tengah.

    Sri Utari juga menekankan pentingnya penerapan nilai Sapta Pesona, yakni aman, tertib, bersih, sejuk, ramah, indah, dan kenangan untuk menjaga kenyamanan wisatawan.

    “Wisatawan yang betah akan membelanjakan uangnya lebih banyak dan membantu promosi destinasi ini kepada rekan-rekannya,” ujarnya.

    Ia berharap semangat pengembangan wisata seperti di Desa Sendang Asri Lasem, yang berhasil masuk 15 besar nasional, dapat menular ke Desa Punjulharjo.

    “Dengan potensi alam dan budaya yang kuat, Karang Jahe berpeluang menjadi desa wisata mandiri dan destinasi favorit wisatawan mancanegara,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amelia Serukan Perlindungan bagi Relawan Global Sumud Flotilla Gaza

    Amelia Serukan Perlindungan bagi Relawan Global Sumud Flotilla Gaza

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Kapoksi BKSAP Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza.

    Aksi kemanusiaan tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai wujud keberanian moral dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    “Kita semua berduka dan prihatin atas penahanan para relawan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla, sebuah gerakan yang lahir dari suara nurani dunia untuk rakyat Gaza,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Amelia menjelaskan, para relawan yang terlibat dalam misi tersebut tidak membawa senjata atau agenda politik, melainkan membawa harapan dan kemanusiaan.

    “Mereka bukan datang membawa senjata, tetapi membawa harapan. Mereka berlayar bukan untuk berperang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, bahkan di tengah blokade yang membungkam,” tegasnya.
     

    Sebanyak 30 warga negara Indonesia tercatat ikut dalam misi flotilla itu, di antaranya publik figur dan aktivis Wanda Hamidah serta Muhammad Fatur Rohman, bersama organisasi kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dan Relawan Nusantara.

    Menurutnya, keberanian para relawan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal bangsa Indonesia seperti gotong royong, empati, dan solidaritas lintas bangsa.

    Dalam konteks diplomasi, langkah itu juga menjadi simbol peran aktif Indonesia yang tidak tinggal diam saat kemanusiaan dilukai.

    “Keberanian mereka adalah pantulan dari nilai-nilai bangsa kita. Ini wajah lain dari diplomasi Indonesia, bangsa yang tidak tinggal diam ketika kemanusiaan dilukai,” ujarnya.

    Amelia turut menyampaikan dukungan kepada seluruh armada flotilla kemanusiaan dari berbagai negara, baik dari Global Sumud Flotilla maupun Freedom Flotilla Coalition, yang berani menembus batas demi kemanusiaan.

    Upaya tersebut, lanjut dia, bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan global.

    “Bantuan kemanusiaan bukanlah kejahatan. Setiap upaya untuk menghalangi gerakan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap nurani global dan semangat Piagam PBB,” tegasnya.

    Ia berharap para relawan yang kini ditahan memperoleh perlindungan hukum dan kemanusiaan sebagaimana mestinya.

    “Semoga keberanian mereka menjadi inspirasi bagi dunia, bahwa kemanusiaan tak pernah bisa diblokade,” pungkasnya.

    Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Kapoksi BKSAP Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan para relawan kemanusiaan yang tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
     
    Aksi kemanusiaan tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai wujud keberanian moral dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina.
     
    “Kita semua berduka dan prihatin atas penahanan para relawan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotilla, sebuah gerakan yang lahir dari suara nurani dunia untuk rakyat Gaza,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).

    Amelia menjelaskan, para relawan yang terlibat dalam misi tersebut tidak membawa senjata atau agenda politik, melainkan membawa harapan dan kemanusiaan.
     
    “Mereka bukan datang membawa senjata, tetapi membawa harapan. Mereka berlayar bukan untuk berperang, tetapi untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, bahkan di tengah blokade yang membungkam,” tegasnya.
     

     
    Sebanyak 30 warga negara Indonesia tercatat ikut dalam misi flotilla itu, di antaranya publik figur dan aktivis Wanda Hamidah serta Muhammad Fatur Rohman, bersama organisasi kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) dan Relawan Nusantara.
     
    Menurutnya, keberanian para relawan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal bangsa Indonesia seperti gotong royong, empati, dan solidaritas lintas bangsa.
     
    Dalam konteks diplomasi, langkah itu juga menjadi simbol peran aktif Indonesia yang tidak tinggal diam saat kemanusiaan dilukai.
     
    “Keberanian mereka adalah pantulan dari nilai-nilai bangsa kita. Ini wajah lain dari diplomasi Indonesia, bangsa yang tidak tinggal diam ketika kemanusiaan dilukai,” ujarnya.
     
    Amelia turut menyampaikan dukungan kepada seluruh armada flotilla kemanusiaan dari berbagai negara, baik dari Global Sumud Flotilla maupun Freedom Flotilla Coalition, yang berani menembus batas demi kemanusiaan.
     
    Upaya tersebut, lanjut dia, bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bentuk perlawanan moral terhadap ketidakadilan global.
     
    “Bantuan kemanusiaan bukanlah kejahatan. Setiap upaya untuk menghalangi gerakan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap nurani global dan semangat Piagam PBB,” tegasnya.
     
    Ia berharap para relawan yang kini ditahan memperoleh perlindungan hukum dan kemanusiaan sebagaimana mestinya.
     
    “Semoga keberanian mereka menjadi inspirasi bagi dunia, bahwa kemanusiaan tak pernah bisa diblokade,” pungkasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Prabowo Bakal Lantik 9 Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan Nasional 5 Oktober 2025

    Prabowo Bakal Lantik 9 Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan Nasional 5 Oktober 2025

    Prabowo Bakal Lantik 9 Anggota Komite Reformasi Polri Pekan Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI Prabowo Subianto disebut bakal meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan orang anggotanya pada pekan depan.
    Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui usai Upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo, Minggu.
    Meski begitu, Prasetyo tidak menjelaskan secara perinci waktu pelantikan Komite Reformasi Polri tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, Komite Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan titik terang.
    Pembentukan komite ini dilakukan sebagai langkah evaluasi dan perbaikan di institusi Polri.
    Sosok Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Eks Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, hingga Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmy Jimly Ashiddiqie bakal bergabung di komite tersebut.
    “Saya kira mungkin pada paling lambat pertengahan Oktober (2025) sudah akan diumumkan komisi reformasi kepolisian itu,” kata Yusril, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/9/2025).
    Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan bahwa komite tersebut berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internalnya.
    Namun, pemerintah dan Polri disebut memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki institusi kepolisian.
    “Iya kan semangatnya sebenarnya sama ya, tapi kemudian kan internal kepolisian juga menginisiasi, ya kita apresiasi dengan terbentuknya tim reformasi,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
    Wakil Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengungkapkan bahwa komite bentukan Presiden akan menjadi tim utama dalam reformasi institusi kepolisian.
    “Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan presiden,” ujar Bambang.
    Namun, menurut Bambang, Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Reformasi Polri akan saling bekerja sama.
    Tim bentukan Kapolri yang terdiri dari 47 jenderal dan lima perwira menengah akan membantu komite bentukan Presiden Prabowo.
    “Jadi, tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi sehingga kemudian nanti, di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ,” kata Bambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Harap TNI Makin Modern dan Setia Jaga Kedaulatan Negara di Usia Ke-80

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Setia Jaga Kedaulatan Negara di Usia Ke-80

    Jakarta –

    Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-80 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Puan menyebut bahwa keberadaan TNI merupakan pondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan rakyat hidup dalam rasa aman, damai, dan bermartabat.

    “Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” ujar Puan dalam keterangannya, Minggu (5/10/2025).

    Seperti diketahui, TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari ini. HUT ke-80 TNI tahun ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.

    Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini. Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.

    Puan menjelaskan bahwa delapan dekade pengabdian TNI mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam membangun pertahanan yang lahir dari rakyat dan berjuang untuk rakyat.

    Oleh sebab itu, pada momentum peringatan HUT ke-80 TNI, Puan kembali mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kekuatan teknologi di era perkembangan zaman ini. Apalagi ancaman serangan siber menjadi ancaman baru pertahanan Indonesia.

    Menurutnya, pembangunan pertahanan siber harus menjadi atensi TNI. Ia juga menekankan bahwa TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan strategi menghadapi tantangan global yang disertai dengan inovasi sehingga menjadi tentara modern dan profesional.

    “Tentunya, alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” sambungnya.

    Ia menegaskan bahwa tema peringatan tahun ini, ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’ mengandung pesan strategis bahwa kekuatan pertahanan tidak semata ditentukan oleh jumlah personel atau modernitas alutsista, melainkan oleh kemampuan TNI beradaptasi terhadap tantangan zaman, membangun profesionalisme, dan menjaga kepercayaan rakyat.

    “TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” tegas Puan.

    Dalam konteks ini, ia menilai pentingnya bagi Pemerintah untuk terus memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan. Selain itu, kata Puan, berbasis riset, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

    “Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” ucapnya.

    Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPR RI disebut Puan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.

    “Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” katanya.

    Lebih lanjut, Ia juga meminta agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak menjadi hanya perayaan seremonial, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kolektif bangsa dalam menjaga kedaulatan dan martabat negara.

    “TNI telah membuktikan bahwa loyalitas terhadap rakyat dan konstitusi adalah kekuatan sejatinya,” imbuhnya.

    Ke depan, ia berharap kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global.

    “Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia ke-80. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju Demi Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa,” tutup Puan.

    (akn/ega)

  • Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Kemenpar dukung promosi wisata Trenggalek dengan gelar “famtrip”

    Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendukung upaya promosi wisata di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dengan menggelar perjalanan wisata famtrip selama empat hari.

    Wakil Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara di Trenggalek, Minggu, menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan Tim Pemasaran Pariwisata Kemenpar.

    Ia berharap, kegiatan ini dapat mengenalkan potensi wisata Trenggalek secara lebih luas.

    “Harapannya wisatawan yang datang tidak hanya fokus pada satu destinasi, melainkan bisa menikmati beragam wisata mulai dari pantai, gunung, sawah, hingga gua. Dengan begitu dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” katanya.

    Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah media nasional, pemengaruh, dan agen perjalanan untuk mengeksplorasi destinasi wisata di daerah tersebut.

    Ketua Tim Pemasaran Pariwisata Wilayah I Kemenpar Rina Irawati mengatakan kunjungan tersebut tindak lanjut dari survei lapangan sebelumnya.

    “Kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek untuk mengenalkan destinasi-destinasi yang ada. Kami membawa media, influencer (pemengaruh), dan agen perjalanan agar bisa membantu memperluas promosi Trenggalek,” ujarnya.

    Menurut dia, respons peserta famtrip positif setelah mengunjungi sejumlah destinasi.

    “Pantainya bagus, aktivitasnya seru, dan mereka betah, khususnya di Pantai Prigi dan sekitarnya,” katanya.

    Ia mengatakan masih ada catatan untuk pengembangan ke depan, antara lain aksesibilitas dari bandara yang cukup jauh serta keterbatasan fasilitas penginapan.

    Ketua Umum Asosiasi Kembali Berwisata Indonesia (Kemberin) Sean Ricard Bangun yang turut serta dalam rombongan itu, menilai potensi wisata Trenggalek sebagai luar biasa.

    “Kami mengeksplor dua hari, dari pantai hingga Gua Lowo. Ini daya tarik yang unik dan tidak ada di Jakarta,” ujarnya.

    Di Pantai Mutiara, ia dan rombongan juga mencoba wahana jetski.

    “Ini membuktikan potensi wisata Trenggalek memang luar biasa dan layak dikembangkan,” katanya.

    Ia mengatakan Kemberin yang beranggotakan 500 pelaku usaha pariwisata di Indonesia, termasuk 65 anggota di Jawa Timur, siap membantu mendorong promosi wisata Trenggalek.

    Namun, dari jumlah itu belum ada pelaku usaha pariwisata berasal dari Trenggalek.

    “Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan konsolidasi pelaku wisata di sini,” ucapnya.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Trenggalek Edi Santoso menyampaikan apresiasi atas terselenggara famtrip tersebut.

    Ia menyebut kegiatan ini bisa terlaksana berkat dorongan Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini.

    “Biasanya famtrip hanya dilakukan di destinasi wisata arus utama, seperti Danau Toba, Bali, atau Lombok. Tapi kali ini Trenggalek mendapat kesempatan, ini luar biasa,” katanya.

    Ia mengatakan kehadiran berbagai pihak dari asosiasi hingga konten kreator memberi masukan penting untuk pengembangan pariwisata.

    “Kami berterima kasih karena mereka memberi saran yang jujur dan apa adanya. Itu menjadi bekal bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Profesional agar Demokrasi Bisa Terjamin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin profesional agar jalannya sistem demokrasi di Indonesia tetap terjaga.
    Harapan itu disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang jatuh pada Minggu (5/10/2025).
    “TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” ujar Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu.
    “Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” sambungnya.
    Puan mengingatkan agar peringatan HUT ke-80 TNI tidak sekadar ajang seremonial, tetapi momentum untuk menegaskan lagi komitmen menjaga kedaulatan serta martabat bangsa dan negara.
    “Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” ucap Puan.
    Oleh karena itu, lanjut Puan, pemerintah perlu memastikan kebijakan pertahanan nasional berjalan berkesinambungan, berbasis riset, serta berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.
    “Penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, dan peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi prioritas yang nyata, bukan hanya slogan,” jelas Puan.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Puan juga memastikan bahwa DPR RI akan terus memberikan dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.
    Menurut dia, kolaborasi erat antara TNI, pemerintah, dan DPR RI harus terus diperkuat sebagai dasar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
    “Kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global,” pungkas Puan.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/10). HUT ke-80 TNI ini mengangkat tema ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’.
    Sebanyak 133.000 personel TNI dilibatkan dalam dalam acara puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar di silang Monas hari ini.
    Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.
    Dalam peringatan HUT ke-80 TNI ini, Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung jalannya upacara.
    Sejumlah tokoh perwakilan parlemen turut hadir di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin hingga Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Mengubah paradigma pariwisata Indonesia menuju instrumen peradaban

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Indonesia dengan segala kekayaan alam dan budayanya, telah lama memimpikan sektor pariwisata yang tak sekadar meraup devisa, tetapi juga mampu berdiri tegak sebagai pilar peradaban bangsa.

    Kini, mimpi tersebut semakin dekat menjadi kenyataan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang (UU).

    Pengesahan, yang disebut oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebagai fondasi penting, itu menandai sebuah era baru yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. UU tersebut bukan hanya soal memperbarui regulasi teknis, melainkan pergeseran paradigma fundamental.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, pariwisata kini ditempatkan sebagai instrumen peradaban, pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan identitas bangsa.

    Namun, di balik harapan besar yang dibawa UU baru, pariwisata Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan kronis yang harus dijawab tuntas oleh substansinya.

    Masalah pariwisata kita mencakup degradasi lingkungan, tergerusnya budaya lokal, keterbatasan amenitas dan aksesibilitas, rendahnya kualitas layanan, hingga minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal.

    Legislator bahkan menyoroti fakta bahwa devisa pariwisata Indonesia masih terkonsentrasi di Bali (44% pada 2024), mencerminkan pembangunan yang belum merata di destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, dan Borobudur.

    Jika pariwisata adalah “mesin pertumbuhan ekonomi”, maka mesin tersebut harus didistribusikan secara adil, tidak hanya menguntungkan satu pulau.

    Oleh karena itu, RUU yang telah disahkan merupakan respons kolektif yang ambisius, lahir dari kesadaran bahwa model pariwisata lama yang berorientasi pada kuantitas kunjungan dan eksploitasi sumber daya sudah usang.

    Ketua Panja RUU Kepariwisataan, Chusnunia Chalim, menilai pengesahan menandai era baru paradigma pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus menunjukkan respons bersama antara DPR dan pemerintah atas dinamika dan kebutuhan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan secara lebih inklusif. Paradigma baru bertekad membangun pariwisata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan ganda: meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat identitas negara melalui nilai-nilai Pancasila, budaya, dan kemaritiman.

    Keberhasilan pariwisata ke depan akan diukur bukan hanya dari devisa yang masuk, tetapi dari kemampuan kita mengelola kelestarian alam dan budaya, menghasilkan SDM berkualitas, dan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat .

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi Megapolitan 5 Oktober 2025

    Cegah Keracunan MBG, BGN Latih 500 Petugas SPPG Pilih Bahan Makanan-Distribusi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) dalam rangka peningkatan kualitas penyediaan makanan, Sabtu (4/10/2025). 
    Kegiatan yang berlangsung di Hotel Pajajaran Suite, Kota Bogor, Jawa Barat, ini diikuti oleh 500 orang yang bertugas di 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah.
    Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Sawin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan ini merupakan langkah awal menuju standardisasi nasional dalam penyelenggaraan dapur sehat SPPG. Pelatihan ini untuk mencegah dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG).
    Sawin mengatakan, materi pelatihan difokuskan pada penerapan higienitas, sanitasi pangan, keamanan pangan, penyusunan menu bergizi seimbang, serta manajemen dapur sehat.
    “Bimtek ini bertujuan agar seluruh relawan dan pengelola SPPG memiliki pemahaman yang sama tentang standar pelayanan gizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, pemorsian, hingga pendistribusian makanan yang higienis dan aman,” ujar Sawin dikutip Minggu (5/10/2025).
    Sawin menyebut, keberhasilan program MBG ini sangat bergantung pada kinerja para petugas di lapangan.
    Sebab itu, sambung dia, peningkatan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan menjadi hal yang mutlak.
    “Para peserta ini dibekali materi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, BPOM, termasuk dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia,” tuturnya.
    Lebih lanjut, BGN mendorong seluruh dapur SPPG di Indonesia untuk segera melengkapi diri dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal sebagai bentuk komitmen terhadap mutu dan kepercayaan publik.
    “Harapan kami, seluruh dapur SPPG di Indonesia bisa memenuhi dua standar utama tersebut agar program makan bergizi gratis berjalan sesuai prinsip keamanan pangan dan keberkahan konsumsi,” ucap dia.
    “Dengan begitu masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program nasional ini,” imbuh dia.
    Sebelumnya, BGN mencatat sebanyak 6.457 orang terdampak keracunan menu MBG per 30 September 2025. 
    BGN membagi 6.457 korban keracunan MBG itu ke dalam tiga wilayah, yakni Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, Wilayah II di Pulau Jawa, dan Wilayah III mencakup wilayah Indonesia timur. 
    Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang. 
    “Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (1/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80 Nasional 5 Oktober 2025

    Puan Harap TNI Makin Modern dan Profesional pada Usia ke-80
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin modern dan profesional dalam menjalankan tugas di usianya yang ke-80 tahun.
    Sebab, TNI adalah benteng pertahanan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dan keselamatan rakyat Indonesia.
    “Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah benteng pertahanan bangsa yang selalu setia menjaga kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan terus menjadi kebanggaan bangsa bersama rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/2025).
    Dalam momentum peringatan HUT ke-80 ini, Puan mengingatkan agar TNI mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan membangun kekuatan pertahanan siber.
    Pasalnya, lanjut Puan, serangan siber kini menjadi ancaman baru bagi pertahanan Indonesia.
    “TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” tutur Puan.
    Dia menambahkan, modernisasi alutsista juga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan menguasai teknologi pertahanan.
    “Alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” kata Puan.
    Politikus PDI-P itu berharap, TNI terus berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional di tengah kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.
    “Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari kompetisi geopolitik, ancaman keamanan non-tradisional, hingga disrupsi teknologi dan informasi, peran TNI tidak hanya sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional yang menjadi prasyarat bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Tangkapan Layar Kompas TV Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Sebagai informasi, TNI memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Upacara ini mengusung tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju” dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Sebanyak 133.000 personel TNI terlibat dalam upacara tersebut, disertai 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) dari matra darat, laut, dan udara yang ditampilkan dalam parade, defile, serta demonstrasi keterampilan prajurit.
    Sejumlah tokoh parlemen turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sentralisasi Tata Kelola Pertahanan dan Kesiapan Militer

    Sentralisasi Tata Kelola Pertahanan dan Kesiapan Militer

    Bisnis.com, JAKARTA – Perayaan HUT ke-80 TNI tahun ini mencatat sejarah baru. Sebanyak 116 pesawat dan helikopter dikerahkan dalam flypast di langit Jakarta, menjadi unjuk kesiapan udara terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari sekadar seremoni, pameran kekuatan ini menandai hasil dari upaya panjang pemerintah memperkuat kesiapan militer dan modernisasi pertahanan nasional.

    Menyiapkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar selalu siap digunakan bukan tugas ringan. Pemerintah sejak 2010 melaksanakan program Minimum Essential Forces (MEF) yang menjadi fondasi utama modernisasi pertahanan. Program 15 tahun ini menargetkan pembangunan kekuatan pertahanan minimum yang efektif, adaptif, dan terukur.

    Meski keterbatasan fiskal masih membayangi, tren modernisasi tetap berlanjut. Dalam lima tahun terakhir sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, revitalisasi alutsista berjalan seiring pengadaan baru di seluruh matra. Di laut, fokus diarahkan pada peremajaan kapal perang; di udara, penambahan pesawat angkut dan helikopter menjadi prioritas; sedangkan di darat, penguatan kendaraan tempur terus dipacu.

    Peningkatan jumlah alutsista dalam parade tahun ini sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan belanja pertahanan dan kesiapan operasional. Modernisasi bukan semata akuisisi baru, melainkan juga menjaga keandalan aset yang sudah dimiliki.

    Konsolidasi Tata Kelola

    Prabowo menempatkan efisiensi dan koordinasi sebagai fokus utama reformasi pertahanan. Fragmentasi pengelolaan dan mekanisme perawatan yang berlapis kerap memperlambat kesiapan militer. Sentralisasi tata kelola pun menjadi solusi yang diupayakan.

    Langkah ini memperoleh dasar hukum kuat setelah DPR dan Pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Melalui Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2025, Kementerian Pertahanan kini memiliki kewenangan menyeluruh dalam mendukung perawatan dan pemeliharaan alutsista. Reformasi ini diperkuat lewat Perpres Nomor 85 Tahun 2025 yang mentransformasi Badan Sarana Pertahanan menjadi Badan Logistik Pertahanan (Baloghan).

    Konsolidasi fungsi ini diharapkan menjadi game changer dalam tata kelola pertahanan nasional. Pertama, sentralisasi memungkinkan efisiensi anggaran dengan mencegah duplikasi infrastruktur dan mempercepat proses pemeliharaan. Kedua, integrasi logistik dan sistem data real time akan membantu pemerintah memahami kebutuhan revitalisasi alutsista secara utuh. Ketiga, penerapan satu standar operasional di seluruh matra memperkuat akuntabilitas dan konsistensi pelaporan.

    Transformasi Logistik Militer

    Pemerintah kini tengah menyiapkan tahapan lanjutan pembangunan kekuatan, yaitu Optimum Essential Forces (OEF). Tahap ini menuntut pembaruan total dalam tata kelola logistik militer agar modernisasi tidak berjalan parsial.

    Diperlukan cetak biru logistik pertahanan yang menjamin integrasi antar matra, keamanan data, dan efisiensi rantai pasok. Modernisasi tidak cukup berbasis peralatan, tetapi juga sistem yang mendukung keberlanjutan perawatan dan ketersediaan komponen. Pengelolaan perawatan (harwat) semestinya memiliki mekanisme pendanaan tersendiri agar tidak terhambat prosedur pengadaan umum yang panjang.

    Selain itu, alokasi minimum untuk pemeliharaan perlu dijaga agar tidak kalah prioritas dibandingkan belanja modal. Tanpa dukungan pemeliharaan berkelanjutan, modernisasi akan berhenti di tengah jalan.

    Menjaga Daya Gentar

    Kesiapan militer sejatinya bukan sekadar pameran kekuatan, melainkan hasil konsistensi kebijakan, anggaran, dan manajemen logistik. Reformasi kelembagaan di Kementerian Pertahanan membuka peluang untuk membangun sistem yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kesiapan tempur.

    Tantangan ke depan adalah memastikan perubahan kelembagaan ini tidak berhenti di tataran administratif, tetapi benar-benar memperkuat efektivitas TNI di lapangan. Ketika rantai logistik, anggaran, dan komando berjalan serempak, maka efek gentar pertahanan Indonesia akan terbentuk dengan sendirinya, tanpa perlu diperlihatkan secara berlebihan.

    Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, penjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa!