Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027

    Menko AHY tegaskan kebijakan zero ODOL tak akan ditunda, efektif 2027

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) tidak akan ditunda dan mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2027 mendatang.

    Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin, AHY mengatakan isu kendaraan ODOL sudah menjadi perhatian nasional dan atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto juga DPR RI.

    “Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” kata AHY.

    Menurutnya isu itu telah menghiasi media massa, media sosial, hingga menjadi perbincangan di berbagai forum termasuk di warung-warung kopi.

    “Intinya adalah semua concern terhadap kendaraan yang dianggap memiliki dampak dan konsekuensi yang tidak baik dalam berbagai aspek,” ujar AHY.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan atau ODOL di Jakarta, Senin (6/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional

    10 Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI Nasional

    Gibran Jadi Inspektur Upacara Pemakaman Istri Wapres Ke-4 RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menjadi inspektur upacara pemakaman Karlinah Djaja Atmadja, istri Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah, pada Senin (6/10/2025).
    Karlinah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan penghormatan militer.
    “Apel persada, saya Wakil Presiden RI atas nama negara, bangsa, dan TNI dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi,” kata Gibran saat membacakan teks apel persada di pemakaman.
    Gibran menuturkan, Karlinah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran bangsa.
    Sebelum meninggal, dia sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Senin sekitar pukul 04.33 WIB.
    “Semoga jalan dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisinya,” ujar Gibran.
    Setelah itu, upacara dilanjutkan dengan prosesi penguburan jenazah.
    Sejumlah prajurit melepaskan tembakan penghormatan untuk mendiang Karlinah.
    Setelah jenazah ditutup dengan papan, acara dilanjutkan dengan tabur bunga yang dilakukan oleh keluarga mendiang Karlinah.
    Mereka yang tampak hadir adalah Presiden ke-4 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Titiek Soeharto.
    Kemudian, putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani; Wakil Presiden ke-11 RI, Boediono; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; dan eks Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
    Subuh tadi, Karlinah meninggal pada usia 95 tahun.
    Dia mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 04.33 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.
    Sejumlah pejabat tinggi negara telah menyampaikan dukacita atas meninggalnya istri mantan wakil presiden tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tuntutan adili dan tangkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi bakal meluas ke sejumlah daerah setelah Jakarta. Jokowi dirongrong dengan berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Pekan lalu, Kamis 2 Oktober 2025, ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut tuntutan tersebut sudah dilakukan secara benar berdasarkan undang-undang di jalur demokrasi.

    “Tulisan ‘adili Jokowi’ itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi,” kata Rocky Gerung dikutip pada Senin (6/10/2025).

    Akademisi ini menilai tuntutan di depan gedung KPK tersebut perlu diproses oleh DPR bahkan dibawa ke pengadilan.

    “Itu artinya harus ada proses entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan,” ujarnya.

    Rocky menuturkan tuntutan seperti ini jangan disalahartikan sebagai perusuh karena para demonstran melakukannya secara benar di depan kantor KPK.

    Rocky mengatakan, gerakan adili dan tangkap Jokowi ini akan terus menjadi isu yang akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena baik Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membuat gelisah bagi mereka yang ngotot melancarkan pembersihan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi

    “Jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan pak Jokowi itu adalah para perusuh, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab datang di depan KPK,” tegasnya.

  • 5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    5 Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin Nasional

    Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Absen HUT TNI Kemarin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) kemarin.
    Alasannya karena Jokowi masih dalam proses pemulihan terkait alergi kulit yang diidapnya.
    “Saat ini beliau masih proses pemulihan,” kata ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).
    Selama proses pemulihan ini, Jokowi tidak disarankan untuk beraktivitas di luar ruangan, apalagi terpapar sinar matahari secara langsung.
    “Dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena panas,” ujar Syarif lagi.
    Sebagaimana diketahui, HUT ke-80 TNI turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.
    Sejumlah tokoh lainnya juga hadir termasuk para mantan presiden dan wapres yang pernah menjabat.
    Mereka turut duduk di mimbar kehormatan bersama Prabowo dan Gibran.
    Beberapa di antaranya yang hadir juga disapa Prabowo saat pidato yaitu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK), dan Wapres ke-11 Boediono.
    “Yang saya hormati, Wapres Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 SBY, Sinta Nuriyah istri Presiden ke-4, Wapres ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono,” ujar Prabowo.
    Selain itu, hadir pula Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, istri Wapres ke-9 Hamzah Haz, dan para pimpinan lembaga negara serta menteri.
    “Wapres ke-13 Ma’ruf Amin, Ibu Soraya Hamzah Haz istri Wapres ke-9, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin,” ucap Prabowo.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 RI Jokowi terlihat tidak hadir dalam peringatan HUT ke-80 TNI kemarin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    8 Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat aksi demonstrasi berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini Senin (6/10/2025).
    Aparat kepolisian menyiagakan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut.
    “Kuat pengamanan wilayah Jakarta Pusat sebanyak 2.013 personel,” ujar Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki dalam keterangannya, Senin.
    Aksi pertama digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat di Pospol Merdeka Barat, Gambir.
    Selanjutnya, Asosiasi Cendekia Muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih.
    Sementara BEM Fakultas Hukum dan Fakultas FISIP Universitas Ibnu Chaldun Jakarta melakukan aksi di depan kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh.
    Lalu massa BEM UI melaksanakan aksi bertajuk “Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW)” di depan gerbang DPR RI.
    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memasuki satu tahun masa jabatan.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap aktivis dan massa aksi yang ditahan setelah demonstrasi pada Agustus–September lalu.
    “Salah satunya itu, selain poin utama aksi hari ini adalah bentuk solidaritas kepada massa aksi dan aktivis yang ditahan pasca gelombang demonstrasi Agustus–September,” kata Bima saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.
    Bima menjelaskan, RDPW merupakan parodi dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang biasa dilakukan DPR RI.
    Namun, konsepnya dibuat lebih kreatif dengan menghadirkan panggung seni, teater sastra, bazar UMKM, lapak kutek, dan pojok baca buku.
    “Sebab itu juga nama aksinya Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW), pelesetan dari RDPU yang sering dilakukan DPR,” ujar Bima.
    Aksi ini turut diikuti sekitar 15 organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Rapat Dengar Pendapat Warga, dengan undangan terbuka untuk berbagai BEM dan kelompok masyarakat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Said Abdullah: Doktrin Pertahanan Semesta Presiden Prabowo Masih Relevan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto merupakan konsep yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik global saat ini.

    Dia menyebut sistem ini tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan militer, tetapi juga pada keterlibatan rakyat dan sumber daya nasional secara menyeluruh.

    “Doktrin pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal AH Nasution dalam bukunya Pokok-Pokok Gerilya. Sifatnya melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

    Menurut Said, tantangan pertahanan di era modern tidak hanya soal perang konvensional. Dunia kini, lanjut dia, juga dihadapkan pada bentuk perang baru seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber yang membutuhkan kolaborasi antara militer dan masyarakat sipil.

    “Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu memiliki keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih dan profesional di bidangnya masing-masing yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelas Ketua Banggar DPR RI ini.

    Said juga mengungkap langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang berhasil memperkuat struktur organisasi TNI. Beberapa di antaranya termasuk pembentukan satuan baru di tiga matra dan pembangunan berbagai brigade hingga batalion teritorial.

    “Sejak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau membentuk enam Kodam baru, 14 Lantamal, tiga Lanud, satu Komando Operasi Udara, enam grup Kopassus, hingga 20 Brigade Teritorial,” ungkap dia.

    Politisi asli Sumenep ini menambahkan, industri pertahanan nasional seperti PT PAL dan PT Pindad juga perlu diperkuat untuk mendukung kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista).

    “Kita memiliki kemampuan membuat kapal perang, tank, senapan tempur, hingga pesawat tempur generasi 4.5 KF-21 Boramae. Namun proyek ini perlu percepatan agar Indonesia tidak tertinggal,” kata Said.

    Dari sisi anggaran, dia menyebut DPR selalu mendukung kebutuhan TNI untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF). Namun keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama.

    “Jika dibandingkan negara maju, anggaran pertahanan kita masih rendah. Tapi kami di Badan Anggaran DPR akan terus memperjuangkan peningkatannya,” ucap Said.

    Said menegaskan profesionalitas prajurit menjadi pondasi utama dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Said menegaskan pentingnya profesionalitas prajurit TNI yang netral dari politik praktis dan fokus pada pertahanan negara.

    “Profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis dan fokus pada tugas pertahanan. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80 tahun. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” pungkas Said Abdullah. [asg/ted]

  • Legislator Setuju Seleksi Pimpinan TNI Tak Perlu Senioritas: Utamakan Skill

    Legislator Setuju Seleksi Pimpinan TNI Tak Perlu Senioritas: Utamakan Skill

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta setiap pemimpin TNI harus kompeten tanpa melihat senioritas. Anggota Komisi I DPR F-PKB Oleh Soleh setuju jika pimpinan harus mengutamakan kemampuan.

    “Nah, terkait soal rotasi-mutasi tentang kepemimpinan, saya rasa Pak Presiden lebih mendahulukan soal kapasitas-kapabilitas, kemampuan terutama, dan lebih-lebih dari sisi keteladanan,” kata Oleh kepada wartawan, Senin (6/10/2025).

    “Kami memaknai, DPR memaknai, bahwa jika senioritas sudah tidak ada, yang mumpuni tentang kapasitas, kapabilitas, kemudian keteladanan, ya barangkali kalau dari juniornya memiliki perasaan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden, saya rasa itu bisa dipahami,” sambungnya.

    Oleh berharap pemilihan pemimpin TNI tentu harus dilakukan secara transparan. Hal itu guna menghindari adanya rasa iri satu sama lain.

    “Akan tetapi catatan dari kami bahwa betul-betul seleksi senior yang memiliki kapasitas tetap harus didahulukan, kalaupun tidak memenuhi kualifikasi,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memerintahkan agar organisasi yang usang di tubuh TNI diganti. Prabowo meminta organisasi TNI harus tepat sesuai kepentingan bangsa.

    Permintaan Prabowo ini disampaikan saat memberi amanat dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025). Prabowo awalnya meminta agar seluruh prajurit TNI tidak lelah untuk berlatih dan belajar.

    Selain itu, Prabowo meminta TNI bisa terus mengikuti setiap perkembangan teknologi. Dia menekankan pemahaman tentang siber hingga kecerdasan buatan.

    “Ikuti perkembangan teknologi, siber, teknologi kecerdasan, sekarang ini artificial intelligence ikuti, jangan ketinggalan,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga menegaskan setiap pemimpin TNI harus kompeten. Prabowo mengatakan telah memerintahkan Panglima TNI untuk memberi penilaian terhadap setiap pimpinan di satuan TNI tanpa melihat senioritas.

    “Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus ing ngarso sung tulodho, harus memberi contoh di depan, tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tak profesional, yang tak mengerti tugasnya,” terang Prabowo.

    “Saya memberi izin ke Panglima TNI dan Kepala Staf dalam melaksanakan seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian cinta Tanah Air,” ujar Prabowo

    (azh/gbr)

  • Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Prabowo Minta Setiap Dapur MBG Wajib Punya Test Kit Kebersihan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus terkait standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Kepala Negara menekankan pentingnya perlengkapan dapur yang memenuhi standar higienis untuk menjamin kualitas makanan bagi masyarakat.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto selepas menggelar pertemuan terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10/2025) malam.

    “Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini, dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat tes kit untuk mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dengan air hangat, serta perangkat khusus untuk mencegah bakteri. Selain itu, penyediaan filter air bersih juga menjadi kewajiban,” jelas Teddy.

    Arahan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan keberhasilan program MBG tidak hanya dalam aspek distribusi, tetapi juga dalam menjaga kesehatan masyarakat penerima manfaat.

    Apalagi, kata Teddy, rapat ini memang membahas perkembangan berbagai program strategis pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional 

    Dia mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu melakukan pertemuan tersebut bertujuan untuk memantau secara langsung progres sejumlah program prioritas pemerintah. 

    “Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program, antara lain MBG, Koperasi Desa, Kampung Nelayan, Ketahanan Pangan dan Energi, Stimulus Ekonomi, dan berbagai program lainnya,” tandas Teddy.

    Keracunan MBG 

    Jumlah orang yang keracunan makan bergizi gratis (MBG) masih terus bertambah. Hal ini sebagaimana laporan yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa lebih dari 6.457 orang terdampak keracunan MBG hingga 30 September 2025.

    Kepala BGN Dadan Hidayana menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penanganan kasus MBG.

    “Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 [Pulau Sumatra] itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307 orang,” kata Dadan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mencatat di wilayah 2 yang mencakup pulau jawa, setidaknya terdapat 4.147 jumlah korban keracunan MBG, ditambah laporan baru hari ini sebanyak 60 orang.

    Sementara itu, wilayah 3 yang mencakup kawasan Indonesia timur terdapat 1.003 orang terdampak keracunan MBG berdasarkan catatan BGN.

    Dia lantas mencontohkan kejadian luar biasa di wilayah 3 tepatnya Banggai yang berdampak kepada 330 orang beberapa waktu lalu.

    Menurut Dadan, penyebab keracunan ialah pergantian supplier sehingga menu yang disajikan adalah ikan cakalang berkualitas buruk, sedangkan ikan yang sebelumnya berkualitas baik.

    Dia memaparkan bahwa hal ini juga disebabkan keinginan untuk mengakomodasi potensi sumber daya lokal.

    Oleh karenanya, Dadan menekankan bahwa kasus keracunan MBG banyak terjadi imbas standar operasional prosedur yang belum dipenuhi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

     

  • Raih Gelar Doktor UI, Pimpinan Baleg DPR Teliti Desain Pemerintahan Desa Demi Pembangunan Ekonomi Lokal – Page 3

    Raih Gelar Doktor UI, Pimpinan Baleg DPR Teliti Desain Pemerintahan Desa Demi Pembangunan Ekonomi Lokal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri memberikan perhatian pada dinamika tata kelola desa di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan ruang bagi desa untuk mandiri, berinovasi dan membangun ekonomi lokal.

    Iman Sukri melakukan penelitian terhadap tiga desa yakni Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul di Yogyakarta, Desa Kutuh di Kabupaten Badung di Bali serta Desa Waturaka di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.

    Ketiga desa ini dipilih karena memperlihatkan kombinasi menarik antara inovasi tata kelola, pemanfaatan teknologi, penguatan kelembagaan dan peran nilai budaya.

    Berkat penelitiannya, Iman Sukri mendapat gelar doktor dengan hasil Sangat Memuaskan atas Disertasinya yang berjudul “Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal” Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia pada Jumat (3/10/2025) di Balai Sidang, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

    “Namun realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup,” ungkap Iman dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

  • Video: Prabowo Sentil Penyelundupan Tambang, DPR Desak Oknum Tobat

    Video: Prabowo Sentil Penyelundupan Tambang, DPR Desak Oknum Tobat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebocoran hingga 80% hasil tambang timah Bangka Belitung yang diselundupkan ke luar negeri. Ketua Komisi XI DPR RI, Bambang Patijaya, menyebut pernyataan Presiden ini sebagai peringatan keras bagi semua pihak.

    Ia menekankan bahwa timah seharusnya memberi manfaat untuk masyarakat, pemasukan negara, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, Bambang mengingatkan agar Satgas penegakan hukum bertindak humanis atau tidak menimbulkan rasa takut yang justru membuat ekonomi berhenti bergerak.

    Selengkapnya saksikan dialog Andi Shalini bersama Ketua Komisi XI PR RI Bambang Patijaya di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (02/10/2025).