Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Turun Langsung Kawal Aksi Tanggap Bencana di Sejumlah Daerah

    Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Turun Langsung Kawal Aksi Tanggap Bencana di Sejumlah Daerah

    Liputan6.com, Aceh – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menggerakkan solidaritas PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan Aceh menjadi garda terdepan, menembus lokasi-lokasi yang paling terdampak, dimulai dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, hingga Aceh Utara. Gerak cepat DPD PDI Perjuangan Aceh ini kemudian diperkuat oleh respons Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, tiba di Aceh pada 2 Desember 2025. Kehadiran Risma berfokus pada wilayah yang terputus akses seperti Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Selain membawa bantuan logistik, Risma juga menyediakan satu unit mobil tangki air bersih untuk mengatasi krisis sanitasi.

    Di sisi lain, relawan, kader, dan DPC di berbagai kabupaten terus menyalurkan bantuan dengan menembus banjir dan jalan berlumpur. Di Nagan Raya, suplai pangan dan kebutuhan darurat tetap mengalir melalui DPC setempat untuk membantu masyarakat yang terdampak.

    “Dari hari pertama bencana saya beserta dengan DPC-DPC terdampak langsung melakukan pendataan dan pemetaan, banyak daerah yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Seperti Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, kabupaten nagan raya. Alhamdulillah, meskipun medan yang sulit ini kami bisa tangani berkat koordinasi yang baik, kerja keras kader ditingkat DPC dan relawan bantuan dapat tersalurkan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham yang juga sebagai Anggota DPR-RI Komisi XIII Dapil Aceh I.

    Idham menyampaikan setidaknya Hingga 8 Desember 2025, DPD PDI Perjuangan Aceh telah menjangkau 13 kabupaten melalui penyaluran bantuan berjenjang lewat struktur DPC.

    Bantuan meliputi Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Operasi kemanusiaan turut diperkuat dengan pembagian beras sebesar 1,5 Ton, ribuat paket sembako, pendirian dapur umum di beberapa titik, layanan RS Apung, air bersih, obat-obatan, hingga pembentukan relawan siaga.

    “Sampai hari ini kita masih berada di Lokasi bencana, kemarin itu kurang lebih sudah ada 1,5 Ton beras yang tersalurkan, ribuat paket sembako, air bersih untuk sanitasi, pendirian dapur umum, obat-obatan, dan pembentukan relawan siaga. Yang terpenting kita juga msih menunggu kedatangan RS Apung dari Batam,” jelasnya.

  • Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Nama anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya ramai jadi bahan perbincangan usai pernyataannya yang menyindir aksi relawan banjir Sumatra. 

    Sebelumnya dalam rapat  bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025), Endipat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatra.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” katanya.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” katanya lagi.

    Politikus Gerindra itu mengatakan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Endipat juga menyinggung relawan yang menyumbang donasi sebesar Rp 10 miliar tapi viral. Padahal, menurut dia, pemerintah sudah memberikan triliunan namun tak dianggap bekerja.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadil sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” katanya.

     

  • 5 Fakta Polda Metro Bongkar Rencana Aksi Rusuh dan Sita Bom Molotov

    5 Fakta Polda Metro Bongkar Rencana Aksi Rusuh dan Sita Bom Molotov

    Jakarta –

    Polda Metro Jaya menangkap 3 pria yang diduga penghasut rencana aksi rusuh di Jakarta. Dari tangan pelaku, polisi menyita bom molotov.

    Pelaku berinisial BDM, TSF, dan YM. Pelaku diduga merencanakan aksi kerusuhan pada Desember ini di Jakarta. Berikut fakta-faktanya:

    3 Pelaku Rencanakan Aksi Rusuh di Jakarta

    Kasus ini terungkap berdasarkan patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya lalu ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum. Para tersangka diduga merencanakan dan mengajak untuk melakukan kerusuhan pada aksi unjuk rasa yang akan digelar di Jakarta pada bulan ini.

    “Pengancaman melalui media sosial, merencanakan aksi kerusuhan di wilayah DKI serta pembuatan bom molotov,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers, Senin (8/12/2025).

    “Polda Metro Jaya hadir dalam upaya penegakan hukum menjaga keteraturan sosial sehingga tindakan ini dilakukan gunanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Polda Metro Jaya,” tuturnya.

    Pelaku Siapkan Bom Molotov

    Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan, para tersangka ditangkap di tiga wilayah, yakni di Jakarta Pusat, Bekasi, dan Bandung. Polisi juga menyita barang bukti, termasuk bom molotov yang akan digunakan saat kerusuhan.

    “Rencana untuk membuat rusuh, ada beberapa molotov yang disiapkan untuk tujuan tersebut,” kata AKBP Fian.

    Polisi menyita enam bom molotov yang diduga hendak digunakan saat kerusuhan. Selain molotov, polisi menyita ponsel milik para tersangka yang digunakan untuk melakukan penghasutan hingga masker gas respirator.

    Peran 3 Pelaku

    Kasubdit III AKBP Rafles Langgak Putra Marpaung menjelaskan kasus terungkap setelah penyidik Ditressiber melakukan patroli siber. Saat itu didapati unggahan teror di Instagram @bahanpeledak dengan latar belakang foto Wisma DPR.

    “Menampilkan kalimat pengancaman dengan kalimat ‘kita adalah bayang-bayang yang kalian takuti dan kita adalah teror’. Kemudian story berikutnya adalah, ‘Wisma lo udah gue teror kali aja kantor lo mau gue teror juga’,” kata Rafles.

    Polisi lalu melakukan pengembangan dan menangkap admin akun tersebut berinisial BDM di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/12) dini hari. Polisi juga menyita bom molotov dari pelaku.

    “Dari hasil pemeriksaan terhadap saudara BDM dan berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu 6 botol yang dirakit untuk menjadi bom molotov dan chatting-an di platform session,” tuturnya.

    Polisi melakukan pengembangan dan mengamankan TSF di hari yang sama di Pondok Melati, Kota Bekasi. Berdasarkan penyelidikan, BDM mengaku membuat molotov atas pesanan TSF. Polisi menyita masker gas respirator hingga ponsel dari TSF.

    “Jadi pelaku menggunakan platform session bahwa saudara BDM membuat bom Molotov atas permintaan dari saudara TSF. Saya ulangi, saudara TSF yang sebelumnya melakukan pertemuan di kegiatan pasar gratis di Bilangan Benhil sekitar bulan September 2025,” tuturnya.

    Kasubdit IV Ditres Siber Polda Metro Jaya AKBP Herman Edco Wijaya Simbolon menambahkan, tersangka YM ditangkap di Bandung, Jawa Barat (Jabar). Dia ditangkap setelah mengunggah postingan yang berisikan bahan peledak untuk aksi rusuh nantinya.

    “Pada saat dilakukan penangkapan di TKP di Bandung, kita menemukan juga beberapa alat, yaitu berupa bom molotov yang sudah disiapkan untuk melakukan aksi rusuh, dan didukung beberapa data dokumen elektronik dari handphone dan akun media sosial yang dikuasai oleh pelaku,” tuturnya.

    Jaringan Penghasut Aksi Rusuh di Jakarta Bakal Diusut

    Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan terhadap upaya penghasutan aksi unjuk rasa rusuh ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan untuk mengusut jaringan lain yang terlibat.

    “Kami tegaskan di sini bahwa sesuai dengan arahan bapak Kapolda Metro Jaya, kami akan terus melakukan pengembangan terjadap jaringan kelompok rusuh ini,” kata Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus.

    Berdasarkan penyelidikan sementara, motif ketiga pelaku yakni BDM, TSF dan YM hanya untuk membuat aksi unjuk rasa berlangsung rusuh. Polda Metro, kata Fian, masih melakukan pengembangan termasuk pelaku lain yang terlibat.

    “Berdasarkan bukti elektronik yang ada motifnya mereka hanya membuat rusuh, kemudian apakah satu jaringan itu masih kita dalami. Kemudian kelompok atas atas apakah sudah teridentifikasi? itu sedang kami dalami juga,” kata dia.

    “Sampai dengan saat ini kami sedang mendalami bukti bukti yang ada, yang sudah kami kumpulkan berdasarkan hasil penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik di TKP,” imbuhnya.

    Saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 45 ayat 8 Jo Pasal 27 B ayat (1) dan atau Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang ITE dan/atau Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 336 KUHP.

    Polda Metro Ungkap Penangkapan Langkah Mitigasi

    Polda Metro menegaskan penangkapan dilakukan sebagai upaya mitigasi. Langkah ini, kata polisi, adalah upaya metigasi.

    “Pengungkapan ini untuk dilakukan dalam hal penegakan hukum menjaga DKI Jakarta tetap aman tertib dan kondusif. Dari unggahan medsos ajakan provokasi untuk melakukan aksi kerusuhan di wilayah DKI Jakarta sehingga dilakukan upaya mitigasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi.

    Budi mengatakan para pelaku juga menyiapkan bom molotov untuk aksi rusuh. Hal itu, kata Budi, dapat membahayakan pelaksanaan aksi nantinya.

    Wadir Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menambahkan, penindakan ini semata-mata untuk memastikan keamanan. Dia menegaskan tidak ada pembungkaman masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.

    “Polda Metro Jaya tidak pernah membungkam aksi demokrasi dalam bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Pelayanan Polda Metro Jaya dalam penyampaian pendapat masyarakat tersebut adalah salah satu bentuknya, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melaksanakan demo, agar terhindar dari aksi-aksi anarkis yang memanfaatkan situasi demo yang damai dan membuat menjadi situasi demo yang rusuh,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Puan Maharani Kunjungi Sekolah Bagi Anak Papua Pedalaman, Dengarkan Harapan Bisa Kembali Bangun Daerah

    Puan Maharani Kunjungi Sekolah Bagi Anak Papua Pedalaman, Dengarkan Harapan Bisa Kembali Bangun Daerah

    Pada kesempatan itu, Puan diperlihatkan sejumlah gambar dan foto aktivitas pendidikan di pedalaman Papua yang dilakukan YPHP. Sejumlah anak juga membagikan pengalamannya.

    Seperti Yonce yang saat masih sekolah di Papua, ia harus bangun jam 03.00 dinihari karena perjalanannya menuju sekolah yang sangat jauh. Yonce harus berjalan kaki tanpa penerangan melewati bukit-bukit, dan jembatan berbahaya untuk bisa bersekolah.

    “Saya capek dan takut sebenarnya saat itu, karena banyak tanah yang longsor. Saya juga takut jatuh dari jembatan karena jembatan itu sudah rusak dan roboh,” ungkap Yonce di hadapan Puan.

    Oleh karenanya, Yonce bersyukur mendapat bantuan pendidikan dan bisa bersekolah di SLH Gunung Moria. Kepada Puan, ia mengaku bercita-cita menjadi dokter dan kembali membangun kampung jalamannya.

    “Karena di Papua banyak orang sakit, dan tidak ada yang membantu melayani,” kata Yonce disambut tepuk tangan Puan dan anggota DPR lain yang hadir.

    Sama dengan Yonce, siswa bernama Emma Grace asal Papua Pegunungan Tengah mengaku ingin menjadi tenaga kesehatan untuk membantu masyarakat di daerahnya.

    “Saya juga ingin mengajarkan orang-orang tua di sana bisa berbahasa Indonesia karena mereka tidak mengerti Bahasa Indonesia,” ucapnya.

    Saat berdialog itu, Puan menyatakan DPR akan membantu pendidikan anak-anak Papua lewat fungsi-fungsi dewan. Ia juga memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan YPHP dengan membantu meningkatkan pendidikan anak-anak Papua Pedalaman.

    “Terimakasih kepada yayasan yang telah membantu dan memelihara harapan anak anak pedalaman Papua,” sebut Puan.

    Usai berdialog, Puan lalu meninjau area kelas IX dan melihat langsung aktivitas belajar anak-anak SLH Gunung Moria. Adapula yang belajar di teras sekolah, lantaran keterbatasan ruang. Mereka adalah siswa yang sudah menyelesaikan jenjang TK dan SD di Pedalaman Papua, sebelumnya akhirnya hijrah ke SLH Gunung Moria, Tangerang.

    Anak-anak merasa senang dikunjungi Puan beserta rombongan DPR. Kepada Puan, mereka menceritakan soal kondisi Papua pedalaman. Bagaimana sulitnya anak-anak untuk belajar, serta masih banyaknya ketimpangan dan kemiskinan.

    Anak-anak dengan antusias menceritakan isi hati mereka terkait pengalaman sekolah kepada Puan. Anak-anak menyampaikan bahwa mereka sangat bersyukur atas SLH yang hadir ditengah-tengah mereka. Melalui SLH, mereka bisa merasakan kehadiran guru-guru sepanjang tahun pelajaran. Dan lebih dari pada itu, mereka sangat merasakan cinta guru-guru SLH kepada mereka. Guru-guru bukan hanya menyampaikan pelajaran dengan baik, tetapi juga menjadi teladan mengenai tanggung jawab, dedikasi, dan kepedulian kepada yang lain.

    Kasih sayang guru-guru SLH benar-benar membekas di dalam hati anak-anak Papua yang saya temui di SLH Moria hari ini, tutur Bu Puan.

    “Saya melihat dari kata mereka, semua semangat dan harapan harus kita bantu,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    Puan pun berterima kasih kepada anak anak SLH Gunung Moria yang sudah mau berbagi cerita dengan DPR RI. Ia mendoakan agar mereka selalu menjadi anak-anak yang selalu disayang dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa.

    “Kepada semuanya, terimakasih karena sudah menerima kehadiran kami di Sekolah yang luar biasa ini. Pesan saya untuk anak-anakku semua, teruslah belajar dan beranilah untuk bermimpi setinggi langit, karena kita sedang membangun Indonesia yang siapapun anak Indonesia. Termasuk dari Papua bisa mewujudkan cita-citanya di Nusantara,” tutur Puan.

    “Mari kita jalankan semangat gotong royong untuk memastikan bahwa semua anak-anak di Indonesia mendapat pendidikan berkualitas dan menjadi manusia-manusia Indonesia yang seutuhnya,” pungkasnya.

     

    (*)

  • 332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan

    332 Penerima PKH Lepas dari Bansos, Siap Mandiri Tanpa Bantuan Pemerintah Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ratusan keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) resmi dinyatakan lulus dari kepesertaan bantuan sosial (graduasi) dan memasuki fase baru sebagai keluarga mandiri.
    Hal ini ditandai melalui Graduasi KPM
    PKH
    di Pusdiklatbangprof Margaguna Kemensos, Senin (8/12/2025).
    Dalam kesempatan ini, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) menilai, ‘gerakan tolak bansos’ memiliki makna bahwa KPM PKH sudah tidak bergantung lagi kepada bantuan pemerintah.
    Adapun 133 orang KPM PKH yang menggunakan toga resmi diwisuda sebagai bentuk kelulusan sebagai penerima bansos.
    Sementara sisanya adalah calon KPM PKH yang akan digraduasi pada tahun 2026.
    “332 keluarga yang hari ini dinyatakan lepas
    bansos
    dan mandiri. Slogan utamanya ‘tolak bansos’. Tolak bansos itu artinya bukan sombong, tapi kita sudah mandiri dan kuat,” kata Cak Imin, Senin.
    “Itu juga bukan bermakna penolakan, tetapi tanda bahwa keluarga penerima kini telah berdaya dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” tambah dia.
    Dalam sambutannya, Cak Imin menegaskan bahwa visi pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat mandiri.
    Ia menyebut, percepatan penanggulangan kemiskinan membutuhkan terobosan, mulai dari pendidikan rakyat, koperasi desa, hingga modernisasi pendekatan pemberdayaan.
    “Terobosan-terobosan itu banyak sekali. Mulai dari sekolah rakyat, koperasi desa, berbagai program bantuan langsung tunai sementara, juga perubahan-perubahan cara membangun sebuah bangsa,” ujar dia.
    “Perubahan-perubahan ini adalah bagian dari percepatan sekaligus kewajiban, arah baru, strategi baru di dalam membangun bangsa kita,” tambah dia.
    Cak Imin menyampaikan bahwa para keluarga yang lulus PKH adalah contoh nyata keberhasilan pemberdayaan.
    Ia menekankan peran besar perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
    “Dari dulu, pejuang-pejuang ekonomi keluarga, terutama ibu-ibu rumah tangga, adalah kekuatan yang selama ini menjadi potensi bangsa, dan bangsa ini tetap kuat dalam menghadapi berbagai gelombang ekonomi, gelombang krisis, selagi ada perempuan tulang punggung keluarga yang kokoh, Indonesia tetap kokoh,” ujar Cak Imin.
    Menurut dia, graduasi ini penting untuk menjaga ketepatan sasaran bantuan.
    Masih banyak keluarga miskin yang berhak belum mendapatkan bansos, sementara sebagian keluarga mampu justru masih menerima.
    Dengan membaiknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), proses perbaikan terus dilakukan agar penerima non-eligible dapat dicoret dan keluarga miskin yang belum tercatat segera masuk data.
    “Banyak orang yang tidak berhak menerima tetap mau menerima. Karena itu, kita terus bekerja keras supaya data ini tetap terus diperbarui dan diperbaiki. Dan kita semua mengeluarkan anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan,” kata dia.
    “Pemberdayaan ini menjadi bagian integral. Bukan saja dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi pemberdayaan,” tambah dia.
    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengangkat persoalan klasik sulitnya akses modal bagi warga miskin.
    Ia mencontohkan seorang ibu pembuat kue di Sumatera Utara, yang setiap hari meminjam Rp 200.000 dari rentenir dan harus mengembalikannya Rp 400.000 di hari yang sama.
    “Rentenir tidak pakai syarat. Teriak saja cair. Sementara bank negara minta KTP, KK, sampai buku nikah,” ujar Marwan.
    Ia menilai, keluarga miskin sebenarnya mampu mandiri jika diberikan permodalan yang sederhana tetapi memadai.
    Di beberapa lokasi PKH, kata Marwan, penerima justru tidak berani bermimpi menjadi lebih sejahtera karena akses keuangan yang tertutup.
    Marwan mengingatkan bahwa anggaran bansos Kemensos mencapai Rp 73,9 triliun, terdiri dari 10 juta KPM PKH, 18,2 juta KPM bantuan pangan, hingga bantuan untuk yatim dan lansia.
    “Kalau setiap pemerintahan tetap mempertahankan angka 10 juta penerima, itu namanya memelihara kemiskinan,” kata dia.
    Ia menegaskan dukungan penuh Komisi VIII agar graduasi dilakukan besar-besaran, sekaligus memastikan pendampingan tidak putus setelah keluarga lulus dari PKH.
    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa hasil graduasi tahun ini merupakan bagian dari skema besar pemberdayaan nasional.
    Dengan hampir 40.000 pendamping, Kemensos menargetkan 400.000 KPM bakal graduasi pada tahun 2026.
    “Ketergantungan itu keadaan sementara. Yang mau bergantung selamanya itu tidak ada,” ujar dia.
    Gus Ipul menegaskan bahwa setelah masuk program pemberdayaan, keluarga lulusan PKH akan diarahkan dan difasilitasi berbagai kementerian, terutama UMKM, Koperasi, Ekonomi Kreatif, BUMN, dan lembaga pembiayaan Kemenkeu.
    “Bapak Presiden bolak-balik menyampaikan saatnya kita mandiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh bergantung kepada negara manapun karena kita memiliki semuanya. Kekayaan alam banyak, semua potensi ada,” ujar dia.
    “Tetapi kalau kita tidak kuat dan mandiri serta berdaya, maka kita akan bergantung kepada negara lain. Karena setelah penerima bansos masuk program pemberdayaan ini, nanti sepenuhnya akan diarahkan, didampingi, dan akan dikerjasamakan dengan kementerian yang lain,” lanjut dia.
    Menyambung Gus Ipul, Cak Imin mengatakan bahwa Kemenko PM merupakan kementerian koordinator baru di era Presiden Prabowo, di mana pembentukan Kemenko adalah bukti keseriusan pemerintah menggeser fokus dari bantuan jangka pendek menuju kemandirian keluarga.
    “Benahin secepatnya, berapa anggaranya yang penting cepat, dan berpenghasilan tinggi untuk kepentingan keluarganya. Saya bilang penghasilan mereka tidak masuk ke negara. Penghasilan mereka masuk ke kantong keluarga dan rumah tangga,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Kembali Ultimatum Bea Cukai: Setahun Berbenah atau Dirumahkan

    Purbaya Kembali Ultimatum Bea Cukai: Setahun Berbenah atau Dirumahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait upaya pemberantasan praktik under invoicing dan penyimpangan lainnya. Menkeu menegaskan, apabila dalam satu tahun tidak ada perubahan signifikan, seluruh pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan.

    Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya saat menjawab pertanyaan anggota DPR mengenai langkah konkret pemerintah menghapus praktik under invoicing, yaitu tindakan mengecilkan nilai barang impor dari harga sebenarnya untuk menghindari pungutan negara.

    “Saya bilang ke mereka (Bea Cukai), kalau Anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

    Purbaya menjelaskan, ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Bea Cukai. Saat ini, sekitar 16.000 pegawai terancam dirumahkan apabila reformasi tidak menunjukkan hasil nyata.

    Ia menegaskan, ancaman tersebut bukan sekadar peringatan administratif. Apabila praktik penyimpangan tetap terjadi, pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan hingga pensiun tanpa menerima gaji.

    Menurutnya, tekanan tegas diperlukan agar pegawai Bea Cukai segera berbenah. Pemerintah disebut sudah melakukan perombakan besar-besaran, terutama terkait pengawasan dan teknologi informasi.

    Purbaya menyoroti, integrasi sistem informasi mineral dan batubara antarkementerian/lembaga (Simbara) belum berjalan optimal meski diklaim terhubung. Untuk mempercepat perbaikan, pemerintah membentuk tim di Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang melaporkan perkembangan setiap minggu.

    Selain itu, pemerintah memperbarui peralatan pemindai (scanner) yang telah ditempatkan di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Semarang, dan Belawan. Ke depan, seluruh hasil pemindaian akan terkoneksi langsung dengan pusat agar keputusan tidak lagi dibuat di daerah.

    Ia memastikan pemerintah telah mengeluarkan sumber daya besar untuk memperbaiki tata kelola Bea Cukai. Meski praktik penyimpangan tak mungkin hilang sepenuhnya, Purbaya berharap angkanya bisa ditekan drastis.

  • Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Ketika Rakyat Sumbang Rp 10 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Berujung Sindiran Anggota DPR

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk lebih proaktif dan masif dalam menyebarkan informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor di Sumatra. Desakan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, saat rapat kerja bersama Komdigi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Endipat, minimnya informasi yang tersebar membuat kerja keras pemerintah, termasuk bantuan triliunan rupiah, seolah-olah tenggelam oleh viralnya donasi yang digalang pihak lain. Kondisi ini bahkan cenderung memunculkan anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak.

    Oleh karena itu, Endipat mendesak Komdigi untuk segera bertindak dan memastikan kerja keras pemerintah tidak tenggelam oleh narasi yang didominasi pihak lain.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” kata dia saat rapat bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Endipat juga menyinggung adanya pihak yang hanya datang sekali, tetapi terlihat seolah-olah paling aktif bekerja.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh,” tambahnya.

    Dia menegaskan bahwa dalam penanganan bencana di Sumatra, pemerintah adalah pihak yang pertama kali hadir dan langsung bergerak untuk mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Bandingkan Bantuan Relawan dan Pemerintah

    Politikus Gerindra ini secara eksplisit menyinggung aksi relawan yang berhasil menggalang donasi hingga Rp 10 miliar dan menjadi viral. Padahal, menurutnya, bantuan yang sudah digelontorkan pemerintah jauh lebih besar, namun justru seperti tak terlihat.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” tutur dia.

    Sebagai bukti, Endipat membeberkan saat pertama bencana Sumatra terjadi, TNI AU sudah hadir.

    “Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan,” kata dia.

  • Kesehatan vs Ekonomi, Pengusaha Senang Purbaya Batalkan Cukai Minuman Manis

    Kesehatan vs Ekonomi, Pengusaha Senang Purbaya Batalkan Cukai Minuman Manis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang batal menerapkan cukai minuman manis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan atau 2026. 

    Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo ) Adhi Lukman mengapresiasi keputusan Purbaya, karena menyadari hal tersebut akan berdampak terhadap ekonomi. 

    Meski demikian, Adhi tetap mendukung langkah pemerintah dalam mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, dirinya meyakini bahwa cukai MBDK bukan solusi dari mengurangi penyakit tidak menular (PTM). 

    “Kami sangat sepakat bahwa MBDK itu bukan cara untuk mengurangi PTM tersebut,” tuturnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, Senin (8/12/2025).

    Dari sisi dunia usaha, Adhi menegaskan dukungannya untuk terus melakukan upaya pengurangan PTM, baik dari sisi formulasi produk hingga edukasi kepada konsumen. Namun, Adhi tidak memerinci terkait upaya edukasi apa yang dilakukan untuk menjaga kesehatan konsumen yang terdampak minuman manis.

    Dilansir dari situs resmi Kemenkeu, cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat, khususnya terhadap barang-barang yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. 

    Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa pihaknya belum akan menerapkan cukai MBDK, meski sudah masuk dalam asumsi penerimaan APBN tahun depan. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Purbaya mengaku cukai MBDK belum akan dijalankan lantaran kondisi ekonomi belum membaik. 

    “Kami mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah lebih baik dari sekarang. Saya pikir ketika ekonomi sudah tumbuh 6% lebih saya akan datang ke sini diskusikan cukai apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” tuturnya di hadapan anggota Komisi XI DPR.

    Adapun untuk menambal kurangnya penerimaan dari cukai MBDK, Purbaya akan mengenakan bea keluar untuk ekspor emas dan batu bara. Keduanya direncanakan mulai berlaku 2026. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menerangkan, pihaknya memasukkan target penerimaan total Rp23 triliun dari setoran tarif ekspor emas dan batu bara. 

    “[Bea keluar emas] Rp3 triliun setahun, batu bara Rp20 triliun. Yang emas sudah [masuk target APBN], yang batu bara belum karena tarifnya masih didiskusikan,” ungkapnya.

  • Puan Maharani Ajak Perempuan Berani Lawan Korupsi

    Puan Maharani Ajak Perempuan Berani Lawan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani menyerukan peran aktif perempuan Indonesia dalam memerangi korupsi. Ia menilai perempuan memiliki peran fundamental dalam menanamkan nilai kejujuran dan membangun budaya antikorupsi sejak lingkungan terkecil.

    Seruan tersebut disampaikan Puan melalui video sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Penyelenggara Negara di Gedhong Pracimasana, kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

    “Perempuan adalah benteng awal pembentukan nilai kejujuran dan karakter antikorupsi. Karena itu, saya ingatkan kepada seluruh perempuan Indonesia, beranilah berdiri digaris depan melawan korupsi. Dengan langkah kecil integritas yang kita ambil akan membawa Indonesia selangkah lebih dekat untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan berkeadilan,” ujar Puan.

    Puan menegaskan, korupsi adalah ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah uang negara yang diselewengkan, kata dia, berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat.

    Lebih lanjut, Puan menyebut perempuan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan, baik sebagai ibu, istri, pemimpin, maupun profesional di berbagai bidang. Karena itu, momentum Hakordia 2025 menjadi ajakan untuk memperkuat komitmen bersama melawan korupsi.

  • Video Anggota DPR Sindir Orang Donasi Bencana Sumatera Cuma Rp 10 M

    Video Anggota DPR Sindir Orang Donasi Bencana Sumatera Cuma Rp 10 M

    Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memviralkan kinerja pemerintah terkait bantuan yang telah diberikan ke korban bencana di Sumatera. Endipat membandingkan informasi bantuan donasi Rp 10 miliar yang digalang masyarakat lebih viral dibandingkan bantuan pemerintah.

    Legislator Gerindra itu juga menyinggung pihak yang datang sekali ke wilayah bencana tetapi merasa paling bekerja.