Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.

    “Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

    BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.

    Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.

    Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.

    “Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.

    Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.

    BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum RT/RW Jakut gelar deklarasi damai cegah kerusuhan-penjarahan

    Forum RT/RW Jakut gelar deklarasi damai cegah kerusuhan-penjarahan

    Jakarta (ANTARA) – Forum RT/ RW serta puluhan organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta Utara (Jakut) menggelar aksi damai dan menyatakan menolak dan mencegah segala bentuk tindakan anarkis seperti kerusuhan hingga penjarahan.

    “Kami menginisiasi deklarasi damai yang diikuti 47 Ormas karena masyarakat tak ingin peristiwa anarkis seperti pada demonstrasi akhir Agustus 2025 itu terulang kembali,” kata Ketua Forum RT/RW Jakarta Utara, Suaib usai deklarasi di Gelanggang Remaja Jakarta Utara di Jakarta, Sabtu.

    Pada demonstrasi akhir Agustus itu, terjadi kerusuhan dan penjarahan pada rumah tokoh seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, sejumlah mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio dan Uya Kuya.

    Ia mengatakan bahwa aksi penjarahan tidak menggambarkan masyarakat Jakarta Utara sesungguhnya sehingga kuat dugaan ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk berbuat anarkis.

    “Aksi penjarahan bukan menjadi ide atau gerakan murni masyarakat Jakarta Utara, tapi kami melihat bahwa memang ada provokasi yang terbangun,” kata dia.

    Dirinya menilai, tindakan penjarahan di rumah Ahmad Sahroni telah mencoreng nama baik warga Jakarta Utara.

    Oleh karena itu, dia berharap agar aparat kepolisian melakukan penegakan hukum kepada para pelaku.

    “Kami berharap bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun yang memprovokasi ini, betul-betul bisa dilakukan satu proses yang tegas, yang tepat agar kejadian serupa tak terulang,” kata dia.

    Ia mengatakan masyarakat Jakarta Utara menyadari pentingnya membangun kepercayaan antarwarga dan bersama-sama berkomitmen untuk memperbaiki citra diri yang rusak akibat tindakan anarkis segelintir orang.

    “Kami sudah mulai membangun satu upaya bagaimana kepercayaan-kepercayaan itu justru harus kita wujudkan baik kepada pemerintah maupun pelaku-pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya,” katanya.

    Ia mengatakan melalui deklarasi ini, 47 ormas di Jakarta Utara membangun wadah bernama ‘Jakarta Utara Rumah Kolaborasi’ agar tercipta situasi kondusif.

    Menurut dia, grup ini menjadi wadah kebersamaan untuk berdiskusi sehingga dapat menyikapi persoalan itu secara tepat.

    Sementara Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mendukung deklarasi damai masyarakat.

    Ia mengatakan menjaga situasi kondusif di Jakarta Utara menjadi tanggung jawab bersama.

    “Kami menyambut baik inisiatif Forum RT/RW dan seluruh ormas yang berkomitmen menjaga kedamaian dan ketertiban di Jakarta Utara. Deklarasi ini menunjukkan, bahwa masyarakat kita tidak ingin peristiwa serupa terulang kembali,” kata dia.

    Deklarasi damai ini dihadiri Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz, perwakilan Kodim 0502/Jakarta Utara Mayor Arm Nawang, dan sejumlah pimpinan ormas.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    Publik Dukung Penuh Ketegasan Purbaya Menolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gebrakan yang dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhir-akhir ini mendapat dukungan positif dari publik Indonesia, terkhusus di media sosial.

    Salah satu gebrakan yang didukung penuh publik dan pegiat media sosial adalah ketegasan Purbaya menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (Whoosh).

    Pandangan itu salah satunya disampaikan Taufik TM melalui akun pribadinya di X, @taufik_q.

    “Selamat Sabtu pagiii. MenKeu Purbaya menolak opsi pembayaran utang Proyek Kereta Cepat melalui APBN.
    Bagus. Jika melalui APBN berarti seluruh rakyat Indonesia yg menanggung. Biar Jokowi, LBP & DPR aja yang nanggung. 😊😄👍,” tulis Taufik sembari memposting terkait pernyataan Purbaya itu.

    Unggahan itu pun kini viral dan ramai dikomentari warganet. Banyak yang sepakat dengan pernyataan Taufik.

    “Pinter nih Purbaya gk mau dikadalin termul rakus. Dia tau selama ini BUMN kl untung masuknya kantong pejabatnya, kl rugi minta apbn bahkan kantong pejabatnya ttp basah dg gaji ratusan jt + tantiem milyaran,” balas warganet di kolom komentar.

    “Baru kali ini ada Menteri yang berani 🤭,” puji lainnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkeu Purbaya menegaskan, sebagai induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Danantara dinilainya telah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mengelola persoalan utang yang dihadapi PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Kekuatan itu, kata dia, bersumber dari aliran dividen yang langsung masuk ke kas holding tersebut.

  • DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    DPR RI minta pemerintah pastikan evakuasi ponpes di Sidoarjo “clear”

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa meminta pemerintah memastikan evakuasi korban pondok pesantren (pesantren) ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, selesai dengan bersih atau clear.

    “Jadi tidak ada yang tersisa di situ, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal,” ujar Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Dengan demikian, ia menegaskan dalam proses evakuasi harus benar-benar dipastikan sudah tidak ada korban yang tertinggal, khususnya di bawah reruntuhan ponpes yang ambruk.

    Saan menuturkan ambruknya ponpes di Sidoarjo menjadi keprihatinan bersama karena merupakan duka mendalam bagi generasi yang akan datang.

    Terkait rencana Menteri Perencanaan Umum (PU) untuk membangun kembali ponpes tersebut, dia menyebutkan rencana itu harus dibicarakan terlebih dahulu minimal di tingkat kementerian karena pembangunan kembali akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Selain di tingkat pemerintahan, dia mengingatkan pembicaraan tersebut juga harus dilakukan dengan DPR, khususnya dengan Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, agar tidak menimbulkan masalah.

    “Jadi penting juga. Tujuannya memang baik ya untuk membantu, tapi kalau misalkan ada polemik kan kasihan pesantrennya juga karena yang akan terseret mereka,” ungkapnya.

    Maka dari itu, ia mengingatkan niat baik dari Menteri PU harus dilakukan dengan cara yang baik pula agar tidak menimbulkan polemik.

    Namun demikian meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, dirinya menilai ambruknya ponpes di Sidoarjo tetap harus menjadi pelajaran bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 50 jenazah korban robohnya bangunan Pesantren Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa proses identifikasi dilakukan secara bertahap sejak evakuasi korban dimulai pada awal pekan lalu.

    “Data hasil identifikasi sampai hari Jumat 10 Oktober, sebanyak 50 jenazah telah berhasil dikenali,” kata dia.

    Meski demikian, ia menyebutkan bahwa tim DVI masih memiliki tugas untuk memproses 11 jenazah lainnya, termasuk lima potongan tubuh korban yang ditemukan tim SAR gabungan secara bertahap di lokasi kejadian.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik

    1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Nasdem Harap BGN Jalankan MBG dengan Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Nasdem memberikan catatan terhadap perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
    Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Saan Mustopa mengatakan, setiap program pemerintah harus bisa direalisasikan oleh para menteri dan tim pelaksananya.
    “Maka dari visi besar Pak Prabowo selama satu tahun ini penting untuk bisa direalisasikan oleh para menteri, oleh lembaga maupun badan, agar apa yang menjadi program-program prioritas,” ucap Saan, usai acara donor darah menjelang HUT ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
    Saan mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).
    Menurut dia, ini adalah program yang baik demi masa depan generasi bangsa.
    Wakil Ketua DPR RI ini berharap Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG harus bisa menjalankan visi Presiden Prabowo dengan baik.
    “Misalnya program-program MBG, itu kan program yang memang ditujukan untuk hal yang sangat positif untuk membangun generasi emas untuk ke depan. Tapi, bagaimana misalnya Badan Gizi Nasionalnya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” papar dia.
    Selain itu, Saan mengingatkan agar ke depannya kebijakan-kebijakan strategis Prabowo dapat benar-benar terealisasi dengan baik dan dirasakan masyarakat demi kemajuan bangsa.
    Sebab, kata Saan, semua program prioritas Prabowo memiliki tujuan untuk kemajuan bangsa dan negara, serta kemakmuran rakyat.
    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen pelaksana untuk menjalankan visi dan visinya Pak Prabowo,” ucap dia.
    Diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
    Prabowo dan Gibran telah resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    DPR RI minta pelaksana realisasikan visi besar Presiden jelang setahun

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta para pelaksana, baik kementerian, lembaga, maupun badan, segera merealisasikan berbagai visi besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 1 tahun pemerintahannya.

    Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menuturkan berbagai program prioritas dan kebijakan strategis Presiden harus benar-benar bisa terealisasi dengan baik dan bisa dirasakan keberadaannya, terutama oleh rakyat, untuk kemajuan bangsa.

    “Nah, menurut saya memang di level pelaksanaan ini penting komitmen para pelaksana untuk menjalankan visi dan misinya Pak Prabowo,” ucap Saan saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Pada 20 Oktober 2025, dia mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki waktu satu tahun.

    Sepanjang satu tahun itu, kata dia, Presiden memiliki visi besar dengan berbagai program prioritas dan strategis untuk kemajuan bangsa dan negara, khususnya kemakmuran rakyat.

    Saan menyampaikan salah satu program dimaksud, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang ditujukan untuk hal yang sangat positif, yakni membangun Generasi Emas untuk ke depan.

    “Tapi bagaimana misalnya Badan Gizi Nasional (BGN)-nya bisa menjalankan semua visi besar Pak Prabowo ini dengan baik,” ucap dia.

    Sebelumnya, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN Anyelir Puspa Kemala mengatakan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci agar MBG berjalan optimal dan berkelanjutan,” kata Anyelir dalam keterangannya di Tangerang, Banten, Sabtu.

    Ia mengatakan sinergi para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, lembaga legislatif dan masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

    Apalagi program MBG merupakan program prioritas pemerintah yang menyasar berbagai kelompok sasaran mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA, serta kelompok non-didik seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    Tujuannya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat dalam menurunkan angka stunting alias tengkes serta membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Generasi Emas 2045.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Mengaku Sempat Ada Salah Transfer Dana Reses Rp 702 Juta Jadi Rp 756 Juta

    DPR Mengaku Sempat Ada Salah Transfer Dana Reses Rp 702 Juta Jadi Rp 756 Juta

    DPR Mengaku Sempat Ada Salah Transfer Dana Reses Rp 702 Juta Jadi Rp 756 Juta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mentransfer dana reses terlalu banyak, yakni Rp 54 juta.
    Informasi itu disampaikan Dasco saat menjelaskan dana reses anggota DPR RI pada Oktober 2025 sebesar Rp 756 juta.
    Dasco mengatakan dana reses anggota DPR periode 2024-2029 yang telah ditetapkan adalah Rp 702 juta per reses.
    “Baru dilaksanakan pada bulan Mei. Nah, sejak Mei itu Rp 702 (juta),” jelas Dasco saat dihubungi, Minggu (11/10/2025).
    Dana reses itu memang naik dibanding dana reses yang diterima anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berkisar di angka Rp 400-an juta.
    Setelah ditetapkan, kegiatan dan titik kunjungan di daerah pemilihan (dapil) bertambah, sehingga dana reses itu kemudian disesuaikan menjadi Rp 702 juta.
    Pada Agustus lalu, terdapat wacana penambahan titik kunjungan dan kegiatan pada masa reses menjadi Rp 756 juta.
    Namun, karena terjadi unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus lalu, DPR RI memutuskan untuk membatalkan wacana tersebut.
    Namun, dalam pelaksanaannya terjadi human error atau kesalahan dari pihak Setjen DPR RI yang mengira rencana penambahan titik itu tetap dilaksanakan.
    “Dia pikir si Rp 54 juta ini dia oke. Tapi belum juga ditransfer. Nah, kemudian ditarik balik, sudah didebit balik semuanya, tetap Rp 702 (juta),” jelas Dasco.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XIII DPR: Sosialisasi HAM di Medan upaya perkuat nilai norma

    Komisi XIII DPR: Sosialisasi HAM di Medan upaya perkuat nilai norma

    “Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui makna dan arti HAM tersebut, serta jika ada terjadi pelanggar HAM telah mengetahui untuk dilaporkan ke instansi terkait,”

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi XIII DPR RI Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan mengatakan sosialisasi hak asasi manusia (HAM) di Medan, Sumatera Utara, sebagai upaya perkuat terhadap perspektif penanaman penghayatan nilai norma melalui individu.

    “Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui makna dan arti HAM tersebut, serta jika ada terjadi pelanggar HAM telah mengetahui untuk dilaporkan ke instansi terkait,” ujar Maruli di Medan, Sabtu.

    Ia mengatakan sosialisasi HAM yang diikuti sekitar 500 warga Medan itu, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata untuk diterapkan di lingkungan tempat tinggal.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, masyarakat yang telah mendapatkan bekal terkait HAM tersebut dapat menyampaikan ke warga lainnya tentang arti dari HAM, serta meningkat kesadaran secara berkelanjutan.

    Maruli menjelaskan materi yang disampaikan tentang HAM yakni hak melekat pada manusia sejak lahir yang wajib dihormati dan dilindungi yang merujuk Pasal 1 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999.

    Kemudian aspek tanggung jawab negara dalam P5HAM di antaranya penghormatan untuk memastikan warga negara saling menghormati hak asasi, perlindungan tentang melindungi warga dari pelanggaran HAM, pemenuhan tentang memastikan hak-hak warga terpenuhi, penegak terkait mengupayakan penegakan hukum dan pemulihan pada korban pelanggaran.

    “Penekanannya bahwa penegakan HAM memerlukan sinergi antarpemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, serta lembaga seperti Komnas HAM sebagai instrumen penting,” ucapnya.

    Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumut terkait sosialisasi kepada masyarakat Medan tersebut.

    “Mari kita jadikan HAM sebagai fondasi bersama dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat dan beradab yang lebih baik lagi,” ucapnya.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Wakil Ketua DPRD Banjar Minta Evaluasi Total Dapur MBG dan Perketat Pengawasan

    Liputan6.com, Banjar – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa lebih dari 100 siswa Yayasan Assalam Martapura, Jumat 10 Oktober 2025.

    Irwan mengatakan, insiden tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar tidak kembali terulang.

    “Kejadian seperti ini harus menjadi perhatian serius. Semoga ini yang pertama dan terakhir, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan,” ujar Irwan kepada Liputan6.com, Jumat malam 10 Oktober 2025.

    Politikus Partai Gerindra itu menekankan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi emas Indonesia 2045.

    Karena itu, ia berharap masyarakat tetap melihat sisi positif program tersebut.

    Menurut Irwan, keberadaan dapur MBG tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang kini terbantu dalam memasarkan hasil produksi.

    Namun begitu, ia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh dapur penyedia makanan MBG di Kabupaten Banjar.

    “Kami bersama pemerintah daerah akan memperkuat fungsi pengawasan. Ini bagian dari tanggung jawab moral karena program ini merupakan kebijakan pusat,” terang Irwan.

    Terkait kabar yang menyebut dirinya memiliki dapur MBG di daerah Tungkaran, Irwan membantah dan meluruskan informasi tersebut.

    “Dapur di Tungkaran itu milik rekan kami, Haji Sawkani. Kami memang sering berdiskusi soal MBG, tetapi dapur saya ada di wilayah Sungai Ulin,” ucap Irwan.

    Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran untuk memperbaiki sistem pelayanan dan distribusi makanan dalam program MBG kedepannya.

    “Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai evaluasi bersama. Ke depan, dapur MBG harus lebih profesional dan aman bagi anak-anak,” tandas Irwan.

     

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi terkait kasus siswa keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.