Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) angkat bicara usai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.
Kini, Patrick Kluivert resmi tak lagi menangani tim nasional (Timnas) usai gagal mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Prasetyo pun meminta PSSI yang dipimpin Erick Thohir untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
Menurutnya, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko tidak boleh membuat patah semangat Timnas.
“Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo, dalam keterangan videonya, Kamis (16/10/2025).
Di samping itu, ia meminta masyarakat Indonesia tetap yakin kepada Timnas. Pemerintah sendiri disebutnya akan terus memperbaiki sepak bola nasional.
Pada saatnya, pemerintah dapat mewujudkan mimpi 287 juta rakyat Indonesia yang ingin melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.
“Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” ujar Prasetyo.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyerahkan keputusan soal pelatih baru Timnas Indonesia kepada PSSI.
Hal itu disampaikannya usai PSSI memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, setelah gagal mengantarkan negara ini lolos Piala Dunia 2026.
“Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” ujar Lalu saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
Ia sendiri setuju dengan langkah PSSI yang memecat Patrick Kluivert dari posisi pelatih Timnas Indonesia.
Setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, publik terus menyuarakan agar eks pemain Barcelona itu hengkang.
“Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu.
Kini, PSSI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlu menyiapkan langkah persiapan untuk masa depan Timnas Indonesia.
“Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Diketahui, PSSI resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang sebelumnya memimpin tim kepelatihan Timnas Indonesia.
Keputusan ini diambil melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua pihak.
PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
Dengan demikian, Patrick Kluivert dan timnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior, U-23, maupun U-20.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPR RI
-

F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza
“PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,”
Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pembukaan UUD 1945 tersebut menyebutkan berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.
“PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Neng Eem, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan Presiden Prabowo telah membawa Indonesia sebagai negara yang terdepan dan menjadi penentu pencetak sejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Apalagi untuk perdamaian di Gaza atau Timur Tengah ini, Indonesia jadi negara penentu dan bukan hanya jadi penonton,” ujarnya.
Wakil Sekjen DPP PKB ini menegaskan Fraksi PKB MPR juga mendukung upaya yang akan dilakukan selanjutnya setelah fase pertama perdamaian di Gaza ditandatangani, yang ditandai dengan pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dari Palestina, serta diperbolehkannya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.
PKB bahkan mendukung penuh, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk bertugas di Gaza.
Seperti diketahui, empat pemimpin dunia, yakni Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) malam waktu setempat.
Perjanjian damai Gaza ini juga disaksikan oleh pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

DPR Sarankan Pimpinan Trans7 Nyantri 40 Hari di Pesantren
GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan para pimpinan hingga elite Trans7 untuk mondok atau nyantri di pesantren selama 40 hari. Tujuannya, agar bisa merasakan dan memahami ekosistem dan budaya pondok pesantren.
Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq dalam rapat bersama Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.
“Sekali-sekali para direktur atau pimpinan para elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” kata Maman.
Menurut Maman, pesantren sejatinya telah berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia.
Sehingga, semua pihak termasuk petinggi Trans7 bisa ikut andil turut merasakan atmosfer pesantren dari jarak dekat agar tidak ada prasangka buruk terhadap pesantren.
“Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kyainya, ada santri yang dia ingin bekerja kepada kyai semata-mata karena malu karena tidak bawa biaya,” ungkapnya.
Bahkan, kata Maman, ustaz di pesantren tidak hanya bicara teori untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka telah mempraktikkan konsepsi keikhlasan di pondok pesantren dengan mengharap keberkahan dari para kiai.
“Ada seorang ustaz yang saya tanya berapa digaji dia bilang jangan tanya kami digaji karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji,” pungkasnya
-

Menkum Pastikan Tak Ada Dualisme Soksi, Misbakhun Ketum Sah
Jakarta –
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tak ada dualisme Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), organisasi pendiri Partai Golkar. Kepemimpinan Soksi yang sah dipastikan di bawah kepemimpinan Muhammad Misbakhun.
“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Hukum kepada Soksi di bawah kepemimpinan saya. Hal ini sejalan dengan keputusan Partai Golkar yang juga menegaskan bahwa Soksi hanya ada satu,” kata Misbakhun kepada wartawan, Kamis (15/10/2025).
Misbakhun bersama pengurus Soksi seperti Sekretaris Jenderal Puteri Komarudin, Ketua Harian Tubagus Iman Ariyadi, hingga Ketua Dewan Pembina Ahmadi Noor Supit, diterima Menkum Supratman dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Misbakhun juga mengaku sudah berupaya merangkul pihak yang tak terima dengan kepemimpinan Soksi di bawahnya.
“Sesuai arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, kami juga telah berupaya untuk terus merangkul kubu yang berseberangan agar konsolidasi Soksi semakin kuat di seluruh Indonesia,” ujar anggota DPR RI itu.
Sementara itu, Menteri Supratman menyatakan sistem administrasi dan pelayanan hukum Kemenkum dirancang agar tak ada lagi potensi konflik atau dualisme dalam pengesahan organisasi. Supratman menambahkan, keputusan yang telah diterbitkan Kemenkum bersifat final.
“Berkas yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan telah diterbitkan keputusannya bersifat final,” ujarnya.
Politikus Gerindra itu mengungkit Soksi sebagai organisasi kemasyarakatan memang bersifat mandiri namun tetap terikat dengan Golkar. Kemenkum pun mengikuti keputusan yang disahkan Golkar.
(gbr/rfs)
-

DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.
“DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.
Ia mengatakan DPR RI mengapresiasi langkah-langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada Trans7 untuk tayangan Pondok Pesantren Lirboyo, dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran Xpose Uncencored.
“Bahkan bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.
“Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.
Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.
Sebelumnya, pada Rabu (15/10), perwakilan dari manajemen Trans7 pun sudah datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, setelah video viral yang dinilai membuat sakit hati para santri dan ulama.
Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri K.H. Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri ingin meminta maaf terkait video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.
“Kami kedatangan tamu Bapak Andi Chairil (Direktur Program Trans7) ditemani Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan ini adalah silaturahim. Dalam acara tadi, dari Trans Corp dan Trans7 menyampaikan klarifikasi,” katanya di Kediri, Rabu (15/10).
Pihak Trans7 pun sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas tayangan itu, dan berkomitmen untuk menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga untuk lebih teliti dan bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/10/16/68f0c04d937f3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


/data/photo/2025/10/15/68ef982fa82bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

