Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia Nasional 16 Oktober 2025

    Ini Arahan Istana Usai Patrick Kluivert Tak Latih Timnas Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) angkat bicara usai Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Patrick Kluivert.
    Kini, Patrick Kluivert resmi tak lagi menangani tim nasional (Timnas) usai gagal mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
    Prasetyo pun meminta PSSI yang dipimpin Erick Thohir untuk segera mencari pelatih Timnas Indonesia yang baru.
    Menurutnya, kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko tidak boleh membuat patah semangat Timnas.
    “Tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert. Dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya,” ujar Prasetyo, dalam keterangan videonya, Kamis (16/10/2025).
    Di samping itu, ia meminta masyarakat Indonesia tetap yakin kepada Timnas. Pemerintah sendiri disebutnya akan terus memperbaiki sepak bola nasional.
    Pada saatnya, pemerintah dapat mewujudkan mimpi 287 juta rakyat Indonesia yang ingin melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia.
    “Sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk Timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat terwujud,” ujar Prasetyo.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyerahkan keputusan soal pelatih baru Timnas Indonesia kepada PSSI.
    Hal itu disampaikannya usai PSSI memecat Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala Timnas Indonesia, setelah gagal mengantarkan negara ini lolos Piala Dunia 2026.
    “Harapan kami, semoga PSSI bisa mendapatkan pelatih yang betul-betul mampu menjadikan timnas kita kekuatan yang luar biasa dan mampu menerjemahkan blueprint serta target-target yang sudah ditetapkan,” ujar Lalu saat dihubungi, Kamis (16/10/2025).
    Ia sendiri setuju dengan langkah PSSI yang memecat Patrick Kluivert dari posisi pelatih Timnas Indonesia.
    Setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, publik terus menyuarakan agar eks pemain Barcelona itu hengkang.
    “Setuju dengan langkah PSSI. Ini menjawab keresahan di masyarakat. Ayo move on, segera PSSI laksanakan peta jalan sepak bola nasional yang sudah dibuat,” ujar Lalu.
    Kini, PSSI serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perlu menyiapkan langkah persiapan untuk masa depan Timnas Indonesia.
    “Persiapkan timnas kita dengan baik. Tentunya kami di Komisi X terus akan kawal pelaksanaan peta jalan sepak bola nasional,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
    Diketahui, PSSI resmi mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang sebelumnya memimpin tim kepelatihan Timnas Indonesia.
    Keputusan ini diambil melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama antara kedua pihak.
    PSSI menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari arah baru dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional ke depan.
    Dengan demikian, Patrick Kluivert dan timnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia senior, U-23, maupun U-20.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    F-PKB MPR: Prabowo jalankan amanat UUD 1945 lewat perdamaian Gaza

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengatakan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir, sejalan dengan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Pembukaan UUD 1945 tersebut menyebutkan berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan.

    “PKB mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945. Seluruh warga Indonesia harus mendukung langkah yang dilakukan Presiden,” kata Neng Eem dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Neng Eem, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, mengatakan Presiden Prabowo telah membawa Indonesia sebagai negara yang terdepan dan menjadi penentu pencetak sejarah bagi perdamaian di Timur Tengah.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini jadi negara yang diperhitungkan di dunia. Apalagi untuk perdamaian di Gaza atau Timur Tengah ini, Indonesia jadi negara penentu dan bukan hanya jadi penonton,” ujarnya.

    Wakil Sekjen DPP PKB ini menegaskan Fraksi PKB MPR juga mendukung upaya yang akan dilakukan selanjutnya setelah fase pertama perdamaian di Gaza ditandatangani, yang ditandai dengan pertukaran sandera, penarikan tentara Israel dari Palestina, serta diperbolehkannya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

    PKB bahkan mendukung penuh, jika Presiden Prabowo memutuskan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB untuk bertugas di Gaza.

    Seperti diketahui, empat pemimpin dunia, yakni Presiden AS Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi. Pemimpin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, telah menandatangani perdamaian Gaza di Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian 2025, di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10) malam waktu setempat.

    Perjanjian damai Gaza ini juga disaksikan oleh pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto, serta Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Sarankan Pimpinan Trans7 Nyantri 40 Hari di Pesantren

    DPR Sarankan Pimpinan Trans7 Nyantri 40 Hari di Pesantren

    GELORA.CO -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan para pimpinan hingga elite Trans7 untuk mondok atau nyantri di pesantren selama 40 hari. Tujuannya, agar bisa merasakan dan memahami ekosistem dan budaya pondok pesantren. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq dalam rapat bersama Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025.

    “Sekali-sekali para direktur atau pimpinan para elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” kata Maman.

    Menurut Maman, pesantren sejatinya telah berkontribusi besar terhadap bangsa Indonesia. 

    Sehingga, semua pihak termasuk petinggi Trans7 bisa ikut andil turut merasakan atmosfer pesantren dari jarak dekat agar tidak ada prasangka buruk terhadap pesantren. 

    “Ada santri yang tidak bayar dan ditanggung oleh kyainya, ada santri yang dia ingin bekerja kepada kyai semata-mata karena malu karena tidak bawa biaya,” ungkapnya.

    Bahkan, kata Maman, ustaz di pesantren tidak hanya bicara teori untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mereka telah mempraktikkan konsepsi keikhlasan di pondok pesantren dengan mengharap keberkahan dari para kiai.

    “Ada seorang ustaz yang saya tanya berapa digaji dia bilang jangan tanya kami digaji karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji,” pungkasnya

  • Menkum Pastikan Tak Ada Dualisme Soksi, Misbakhun Ketum Sah

    Menkum Pastikan Tak Ada Dualisme Soksi, Misbakhun Ketum Sah

    Jakarta

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan tak ada dualisme Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas Soksi), organisasi pendiri Partai Golkar. Kepemimpinan Soksi yang sah dipastikan di bawah kepemimpinan Muhammad Misbakhun.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Hukum kepada Soksi di bawah kepemimpinan saya. Hal ini sejalan dengan keputusan Partai Golkar yang juga menegaskan bahwa Soksi hanya ada satu,” kata Misbakhun kepada wartawan, Kamis (15/10/2025).

    Misbakhun bersama pengurus Soksi seperti Sekretaris Jenderal Puteri Komarudin, Ketua Harian Tubagus Iman Ariyadi, hingga Ketua Dewan Pembina Ahmadi Noor Supit, diterima Menkum Supratman dalam pertemuan yang berlangsung di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (15/10). Misbakhun juga mengaku sudah berupaya merangkul pihak yang tak terima dengan kepemimpinan Soksi di bawahnya.

    “Sesuai arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, kami juga telah berupaya untuk terus merangkul kubu yang berseberangan agar konsolidasi Soksi semakin kuat di seluruh Indonesia,” ujar anggota DPR RI itu.

    Sementara itu, Menteri Supratman menyatakan sistem administrasi dan pelayanan hukum Kemenkum dirancang agar tak ada lagi potensi konflik atau dualisme dalam pengesahan organisasi. Supratman menambahkan, keputusan yang telah diterbitkan Kemenkum bersifat final.

    “Berkas yang sudah masuk ke Kementerian Hukum dan telah diterbitkan keputusannya bersifat final,” ujarnya.

    Politikus Gerindra itu mengungkit Soksi sebagai organisasi kemasyarakatan memang bersifat mandiri namun tetap terikat dengan Golkar. Kemenkum pun mengikuti keputusan yang disahkan Golkar.

    (gbr/rfs)

  • Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.

    “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.

    Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

    Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

    “Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

    Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

    “Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.

    Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

    Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

    “Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Cucun mengatakan Komdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.

    Ia mengatakan DPR RI mengapresiasi langkah-langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada Trans7 untuk tayangan Pondok Pesantren Lirboyo, dengan menjatuhkan sanksi penghentian sementara program siaran Xpose Uncencored.

    “Bahkan bukan hanya penghentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.

    “Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” kata Atiek.

    Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada tanggal 14 Oktober 2025.

    Sebelumnya, pada Rabu (15/10), perwakilan dari manajemen Trans7 pun sudah datang langsung ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur, setelah video viral yang dinilai membuat sakit hati para santri dan ulama.

    Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri K.H. Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri ingin meminta maaf terkait video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.

    “Kami kedatangan tamu Bapak Andi Chairil (Direktur Program Trans7) ditemani Profesor Muhammad Nuh. Pertemuan ini adalah silaturahim. Dalam acara tadi, dari Trans Corp dan Trans7 menyampaikan klarifikasi,” katanya di Kediri, Rabu (15/10).

    Pihak Trans7 pun sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas tayangan itu, dan berkomitmen untuk menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran berharga untuk lebih teliti dan bisa memahami rasa hubungan antara santri dengan para kiainya, dengan pengasuh, dan dengan alumni.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar IPB tekankan survei sosial-ekonomi sebelum tunjuk kawasan hutan

    Pakar IPB tekankan survei sosial-ekonomi sebelum tunjuk kawasan hutan

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Budi Mulyanto menekankan pentingnya melakukan survei sosial, ekonomi, dan penguasaan tanah masyarakat sebelum penunjukan kawasan hutan.

    Hal ini senada dengan aturan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, saat ini ia menilai praktik penunjukan kawasan hutan masih dilakukan tanpa survei yang menyeluruh.

    “Akibatnya, tanah rakyat, desa, transmigrasi, hingga HGU (hak guna usaha) lama ikut dimasukkan ke kawasan hutan. Ada 30 ribu desa, bahkan tanah transmigran yang sudah bersertifikat masuk kawasan hutan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    “Itu bukti penetapan kawasan dilakukan serampangan, tidak sesuai UU. Inilah akar persoalan yang membuat lahan sawit masyarakat dan perusahaan tiba-tiba dianggap melanggar,” ujarnya menambahkan.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (Aspekpir) Setiyono juga menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 tentang pengenaan denda administratif di bidang kehutanan.

    Aturan baru ini dinilai membawa konsekuensi tambahan, mulai dari denda yang mencapai Rp25 juta per hektare per tahun hingga perluasan kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian hukum dan iklim investasi. Karena selain didenda, lahan sawit yang dinilai melanggar juga disita.

    Asosiasi meminta pemerintah meninjau ulang aturan tersebut agar tidak merugikan petani sawit dan menjaga masa depan industri sawit nasional di masa depan.

    Ia mengatakan pihaknya telah menghadap Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya terkait hal-hal tersebut.

    Selain itu, Setiyono mengatakan sangat mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sawit, dengan catatan, kebijakan yang dilakukan harus adil dan proporsional.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 Oktober 2025

    Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan Nasional 16 Oktober 2025

    Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai, ketakutan guru menjadi salah satu faktor banyak kasus perundungan (bully) yang terjadi di sekolah, termasuk yang menimpa ABP (12), bocah SMP yang tewas di Grobogan, Jawa Tengah. 
    Menurutnya, guru takut ikut campur terlalu jauh dalam urusan siswa karena takut dilaporkan kepada pihak berwajib.
    “Tidak akan terjadi seperti kasus di Grobogan, kalau pengawasan dari gurunya di dalam ruang sekolah, diberikan kewenangan penuh oleh orang tuanya,” kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    “Gurunya misalkan sekarang mau masuk dalam pengawasan seperti ini, kebanyakan guru justru sekarang takut dengan kondisi-kondisi tadi. Kalau terlalu masuk, misalkan melerai anak ini, tiba-tiba gurunya yang dilaporkan oleh salah satu pihak anak,” sambungnya.
    Cucun menilai, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Ia mendorong perbaikan tata nilai karakter anak-anak Indonesia.
    “Ini evaluasi kurikulum, saya akan bicara dengan Pak Mendikdasmen ini, terutama perubahan kedekatan anak-anak kita dengan media sosial, kebebasan berpendapatnya, sampai di mana dikasih batasannya,” ujarnya.
    “Kalau di ruang sekolah, di mana dikasih kebebasannya juga. Anak-anak SD, SMP, SMA, pasti kan sudah ada barrier-barriernya ini,” imbuh Cucun.
    Seorang teman seangkatan ABP, APR (12), mengungkapkan bahwa peristiwa tragis itu bermula pada Sabtu (11/10/2025) pagi.
    Saat itu, ABP sempat terlibat perkelahian dengan El (12), salah satu teman sekelasnya.
    “Awal mulanya ABP diejek teman-temannya, lalu ABP tidak terima dan berkelahi. ABP dipukuli kepalanya dan kemudian berhenti. Itu saat jam ketiga, tapi belum ada guru,” kata APR, siswi kelas VII F, yang kelasnya bersebelahan dengan ruang kelas ABP, VII G, saat ditemui di rumah duka, Minggu pagi.
    Menurut APR, perundungan terhadap ABP tidak berhenti di situ. Sekitar pukul 11.00 WIB, ABP kembali dikerubungi teman-temannya dan diadu dengan siswa lain, AD (12).
    “Kamu beraninya sama siapa? Lalu ABP berkelahi dengan AD hingga kepala ABP kena pukul berkali-kali. Dia kejang-kejang dan dibawa ke UKS, tapi meninggal. Saat itu jam pelajaran, tapi guru belum datang,” lanjut APR.
    ABP ditemukan tidak bernyawa di ruang kelas VII G sekitar pukul 11.00 WIB.
    Kakek korban, Pujiyo (50), mengatakan bahwa sebelum meninggal, ABP sering mengeluh menjadi korban bullying verbal dan fisik di sekolah.
    Trauma akibat perlakuan itu sempat membuat ABP enggan berangkat sekolah.
    “Pernah sakit juga di kepala karena dipukuli dan tidak masuk sekolah. Kami akhirnya datangi sekolah dan melaporkannya. ABP pun kemudian mau masuk sekolah meski tetap dihina dan dianiaya. Dia itu anak penurut dan enggak aneh-aneh. Hobinya sepak bola,” ungkap Pujiyo.
    Ia pun menyayangkan lemahnya pengawasan dari pihak sekolah, yang menyebabkan kasus perundungan tersebut terus terjadi hingga akhirnya merenggut nyawa cucunya.
    “Harusnya diawasi, kan udah kejadian. Kasihan mas, anaknya pendiam. Orangtuanya kalau pulang hanya pas Lebaran,” tambahnya sambil menangis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR RI Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

    DPR RI Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026

    Bisnis.com, CIREBON – Penyelenggaraan ibadah haji dinilai masih menyimpan sejumlah titik rawan korupsi yang perlu diantisipasi sejak dini.

    Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina, menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap seluruh aspek pengelolaan dana haji menjadi hal mendesak agar penyimpangan tidak terjadi, terutama menjelang musim haji 2026.

    Menurut Selly, potensi penyimpangan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelembungan atau mark up pengadaan barang dan jasa, hingga praktik suap dalam pembagian kuota khusus kepada sejumlah penyelenggara perjalanan haji dan umrah. 

    Dia menilai, titik-titik rawan tersebut harus disikapi serius oleh semua pihak, terutama oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga pengelola dana haji.

    “Kita tahu penyelenggaraan ibadah haji ini sangat kompleks. Karena itu, potensi korupsi bisa muncul di berbagai lini. Mulai dari pengadaan hingga pembagian kuota. Maka transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana haji harus diperkuat,” ujar Selly dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan haji di Kota Cirebon, Kamis (16/10/2025).

    Selly mengapresiasi langkah BPKH yang selama ini telah berupaya meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat kini mulai merasakan manfaat keberadaan lembaga tersebut, terutama dalam menjaga dan mengembangkan dana haji yang mencapai Rp171 triliun.

    Ia menambahkan, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi dasar penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam pengelolaan dana umat.

    “Dengan adanya perubahan undang-undang, pengelolaan dana haji diharapkan bisa lebih prudent dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar bagi jamaah,” kata Selly.

    Lebih lanjut, Selly menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah, BPKH, DPR, dan masyarakat menjadi kunci utama agar dana haji benar-benar dikelola secara optimal dan sesuai prinsip syariah.

    Dia juga menekankan pentingnya partisipasi publik untuk memberikan masukan serta melakukan pengawasan sosial terhadap kebijakan yang diambil.

    “Sinergi ini tidak bisa berjalan kalau hanya dari satu pihak. Harus ada masukan dari masyarakat agar tata kelola dan kebijakan pengelolaan dana haji semakin baik,” ujarnya.

    Selly menambahkan penempatan dana haji saat ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk deposito, tetapi juga melalui berbagai instrumen investasi yang berbasis syariah, seperti pembiayaan proyek strategis, investasi di pasar modal syariah, hingga kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.

    Politisi asal Jawa Barat itu berharap, pengelolaan dana haji yang semakin transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi beban biaya keberangkatan di masa mendatang.

    “Kita berharap nilai manfaat yang dikembangkan oleh BPKH bisa membantu mengurangi biaya pelunasan jamaah, sehingga mereka lebih ringan secara finansial,” pungkas Selly.

  • Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Atalia Praratya Sowan ke Ketua PCNU Bandung, Dukung Anggaran Pesantren

    Jakarta

    Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Atalia Praratya sowan ke Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bandung KH Ahmad Haedar usi rumahnya didemo oleh sejumlah pihak. Dalam kesempatan itu, Atalia mendukung pentingnya penguatan pendanaan pesantren melalui alokasi 20% anggaran pendidikan nasional.

    “Pesantren tidak hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat dan benteng moral bangsa. Karena itu, sudah sepatutnya pesantren mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional dari pemerintah,” kata Atalia dilansir Antara, Kamis (16/10/2025).

    Menurut dia, keberpihakan terhadap pesantren tidak hanya urusan sektor pendidikan, tetapi juga menyangkut penguatan karakter kebangsaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengembangan sumber daya manusia unggul berbasis nilai-nilai Islam dan Pancasila. Menurut Atalia, pesantren adalah bagian dari jantung peradaban bangsa.

    “Dari pesantren-lah lahir ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh yang menjaga moralitas publik. Kita ingin memastikan pesantren tidak tertinggal dalam arus modernisasi, tetapi justru menjadi pusat inovasi dan kemajuan yang berlandaskan nilai keislaman,” katanya.

    Melalui silaturahmi itu, Atalia berharap terbangun jembatan komunikasi yang kokoh antara wakil rakyat, ulama, dan masyarakat pesantren, agar setiap kebijakan di bidang pendidikan dan sosial berpihak pada kepentingan umat.

    “Silaturahmi seperti ini tidak hanya soal bertemu, tetapi juga membangun kepercayaan, menyatukan visi, dan memperkuat kolaborasi untuk Indonesia yang lebih berkarakter dan berkeadaban,” katanya.

    KH Ahmad Haedar menyambut baik silaturahmi tersebut dan mengapresiasi perhatian yang konsisten dari Atalia terhadap dunia pesantren. Ia pun menyebut Atalia bukan orang baru di kalangan pesantren.

    “Kalau dilihat sejarahnya, Ibu Atalia sangat concern dan perhatian dengan pesantren, sejak beliau menjadi ibu wali kota dan ibu gubernur. Apresiasi dan perhatian beliau sangat luar biasa dalam kerja sama dengan pondok pesantren,” kata Ahmad.

    “Bahkan pada 2023, beliau telah memberikan sumbangsih dalam memperjuangkan KH. Abdul Chalim yang merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama asal Majalengka, Jawa Barat, sebagai pahlawan nasional dan alhamdulillah sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Itu artinya salah satu sikap kecintaan beliau kepada kiai,” sambungnya.

    Sementara itu, sehubungan dengan informasi yang beredar belakangan ini terkait pernyataan Atalia tentang pesantren, Ketua PCNU Kota Bandung, Ahmad Haedar, meminta umat tidak mudah terpengaruh dengan hoaks. Ahmad Haedar menyarankan masyarakat untuk melakukan tabayun terlebih dahulu untuk memastikan kebenaran berita tersebut.

    “Sebagai tokoh agama, kita harus bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam merespons sebuah informasi, serta betul-betul bisa mengantisipasi berita berita yang tendensius dan tidak jelas kebenarannya,” katanya.

    Sejumlah santri sebelumnya menggeruduk rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Mereka protes atas ucapan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, yang meminta pemerintah mengkaji ulang terkait pembangunan ulang Ponpe Al Khoziny Sidoarjo menggunakan APBN.

    Para santri tiba di depan rumah Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit sekitar pukul 15.25 WIB, Selasa (14/10), dengan menggunakan mobil dan long march menuju rumah mantan Gubernur Jabar tersebut. Massa aksi juga membawa spanduk dan poster tuntutan.

    “Pernyataannya sensitif bagi pesantren dan para santri. Sejarah peradaban bangsa Indonesia merupakan peradaban yang dijalankan pesantren,” teriak orator di lokasi, seperti dilansir detikJabar.

    Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadila, mengatakan aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al-Khoziny, yang kini sedang dipertaruhkan secara legalitasnya oleh negara.

    “Ini dimulai dari satu respons dari legislatif yang punya pandangan atau membentuk satu opini terhadap pesantren di tengah masyarakat dengan mengatakan bahwa kemudian mungkin telah terjadi pelanggaran berat di tubuh Pesantren Al-Khoziny. Hal ini yang kemudian membuat satu pandangan buruk atau menciptakan satu pandangan buruk di masyarakat terhadap citra dari pesantren se-Indonesia,” kata Riki kepada awak media, Selasa (14/10).

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/imk)