Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Peringatan 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Malang: Moratorium Penggunaan Gas Air Mata di Indonesia

    Peringatan 1 Tahun Tragedi Kanjuruhan Malang: Moratorium Penggunaan Gas Air Mata di Indonesia

    Malang (beritajatim.com) – Diskusi memperingati Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, digelar Jaringan Saksi dan Korban Kanjuruhan (JSKK), Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK), LBH Pos Malang dan LPBH NU Kota Malang, Senin (25/9/2023).

    Dalam diskusi tersebut, tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa Kejahatan terhadap kemanusiaan
    yang menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka akibat Kekerasan aparat secara berlebihan
    dan penggunaan gas air mata.

    Tragedi Kanjuruhan, dengan korban 135 nyawa manusia, memperpanjang deretan kekerasan aparat
    terhadap masyarakat sipil yang semakin menunjukan Impunitas bagi para pelaku level atas
    (Actor High Level) yang seharusnya bertanggungjawab.

    “Putusan Kasasi terhadap dua terdakwa Kepolisian dan Putusan Banding terhadap satu orang terdakwa kepolisian menunjukan ringannya pemidanaan yang tidak sebanding dengan jumlah korban yang berjatuhan,” tegas Koordinator LBH Pos Malang, Daniel Siagian, Selasa (26/9/2023).

    Menurut Daniel, upaya melokalisir penegakan hukum dengan menggunakan Pasal 359 dan 360 KUHP tidak menyentuh pokok krusial dalam kasus tersebut.

    Sejatinya, Jaringan Saksi dan Korban Kanjuruhan (JSKK), Tim Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK), LBH Pos Malang dan LPBH NU Kota Malang dan Aliansi Reformasi Polisi menilai bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang perlu dilakukan penyelidikan sebagaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

    Berbagai kejanggalan selama proses penegakan hukum terhadap tragedi kanjuruhan semakin menunjukan bahwa proses hukum yang telah berjalan sengaja dirancang untuk gagal dalam mengungkap kebenaran (Intended to Fail) yang mengarah pada sistem peradilan sesat (Malicious Trial Process) dan memperburuk situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

    “Penghentian penyelidikan oleh Polres Kabupaten Malang terhadap Laporan Model B yang diajukan oleh Keluarga Korban menunjukan bahwa terdapat pembatasan akses terhadap keadilan dan hak hukum bagi Penyintas semakin menunjukan kebobrokan institusi Kepolisian sebagai Lembaga penegakan hukum,” tambah Kuasa Hukum Tim TATAK, Imam Hidayat.

    Menurutnya, kekerasan aparat melalui penggunaan gas air mata nyatanya terus dilakukan disejumlah
    wilayah seperti Rempang-Galang, Barabaraya, Stadion Jatidiri Semarang, Warga Dago Elos Bandung, Penembakan gas air mata di Universitas Halu Uleo Kendari, dan wilayah lainnya.

    Berdasarkan data yang dianalisis oleh ICJR-Persada Univesitas Brawijaya-PBHI-LBH Pos Malang, penganggaran penggunaan gas air mata di Polri mencapai 1,297 Triliyun yang ditujukan kepada masyarakat dan anak-anak.

    “Kami menilai bahwa Negara dipandang perlu untuk segera mengevaluasi serius terhadap Institusi Kepolisian dan mengevaluasi total anggaran penggunaan gas air mata yang pada fakta justru digunakan secara eksesif terhadap masyarakat sipil dalam pengendalian huru-hara,” sambung Daniel. (yog/ted)

     

    Berdasarkan hal tersebut, Jaringan Saksi dan Korban Kanjuruhan (JSKK), Tim
    Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK), LBH Pos Malang dan LPBH NU Kota Malang
    menyatakan sikap:

    1. Mendesak Presiden dan DPR-RI untuk segera melakukan Evaluasi serius terhadap
    penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di POLRI.

    2. Mendesak Kapolri untuk segera melakukan pengembangan kasus dan keterlibatan
    aktor lain dalam tragedi Kanjuruhan.

    3. Mendesak Kapolri untuk segera menindak tegas kejanggalan terhadap penghentian
    penyelidikan Laporan Model B pada Polres Kabupaten Malang.

    4. Mendesak Kapolri untuk segera menerbitkan Peraturan Kapolri terkait Moratorium
    Gas Air Mata yang ditujukan ke Warga Sipil.

  • Mencuri di Toko Caleg PAN, 4 WNA Pakistan Masuk Jeruji Besi

    Mencuri di Toko Caleg PAN, 4 WNA Pakistan Masuk Jeruji Besi

    Surabaya (beritajatim.com) – Mencuri di toko Caleg PAN, 4 WNA Pakistan masuk jeruji besi. Keempat Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan itu adalah MT (21), MZ (18), MRJ (45) dan RZ (50). Mereka berempat ditangkap di pulau Bali usai aksi pencuriannya terekam CCTV toko milik Tom Liwafa di Kedung Cowek, Senin (20/02/2023) lalu.

    Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana mengatakan mereka berempat adalah satu keluarga. Satu keluarga asal Pakistan ini merupakan komplotan yang telah melakukan pencurian di Jakarta, Tegal, Gresik, Surabaya dan Bali.

    “Empat orang tersangka ini jaringan internasional, mereka masuk Indonesia melalui agen,” kata Mirzal waktu ungkap kasus di Polrestabes Surabaya, Jumat (15/9/2023).

    Mirzal menjelaskan dalam melancarkan aksinya, mereka mengendarai mobil Xpander warna putih yang mereka sewa di Jakarta. Seperti yang dilakukan di toko Deliwafa Jalan Kedung Cowek, pelaku MT, MRJ dan MZ masuk ke dalam toko. Sedangkan pelaku RZ menunggu di dalam mobil.

    Setelah melihat-lihat beberapa item toko, MRJ dan MZ yang suami istri mengalihkan perhatian petugas kasir dengan mengajak berbicara menggunakan bahasa asing. Usai petugas kasir lengah, tangan MT akan menguras laci kasir. “Selama beraksi, total kerugian yang diperoleh sekeluarga komplotan maling ini mencapai puluhan juta,” tutur Mirzal.

    Sementara itu, Rizky Yudha Ika Wira kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Surabaya mengatakan keempat orang ini masuk ke Indonesia sejak 23 September 2022 menggunakan visa kunjungan. “Statusnya overstay. Tapi masih kami dalami,” kata Rizky.

    Saat ini petugas kepolisian dan imigrasi masih mencari tahu agen yang bertanggung jawab kepada keempat orang pakistan yang terlibat pencurian di toko Caleg DPR-RI PAN Dapil 1 Jatim itu. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, dalam Pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara dan terancam akan dideportasi. (ang/kun)

    BACA JUGA: Terlibat Pencurian, Polsek Kebomas Amankan Satu Keluarga Asal Surabaya

  • Pertama di AS, Anak Presiden Didakwa Langgar Aturan Senjata Api

    Pertama di AS, Anak Presiden Didakwa Langgar Aturan Senjata Api

    Terlepas dari itu, penyelidikan dugaan pelanggaran pajak terhadap Hunter masih berlangsung, setelah Weiss sebelumnya mengatakan segala kemungkinan dakwaan akan diajukan ke pengadilan.

    Kembali pada kasus pelanggaran aturan senjata api, jaksa penuntut menuduh Hunter telah berbohong soal penggunaan narkotika ketika dirinya membeli pistol Colt Cobra pada Oktober 2018 lalu.

    Dakwaan terhadap Hunter ini diajukan ke pengadilan dua hari setelah DPR AS yang didominasi Partai Republik membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Biden atas dugaan terlibat dalam urusan bisnis luar negeri putrnya, Hunter. Gedung Putih mengecam penyelidikan itu, yang dilakukan tanpa adanya voting dari seluruh anggota DPR, dan menyebutnya tidak berdasar dan bermotif politik.

    “Seperti yang diharapkan, jaksa pada hari ini mengajukan dakwaan yang mereka anggap tidak berdasar enam minggu lalu setelah penyelidikan selama lima tahun atas kasus ini. Bukti dalam kasus ini tidak berubah dalam enam pekan terakhir, namun undang-undang telah berubah dan begitu pula campur tangan MAGA dari Partai Republik dan partisan yang tidak pantas dalam proses ini,” ucap pengacara Hunter, Abbe Lowell, dalam pernyataannya.

    Gedung Putih menolak untuk mengomentari dakwaan pidana yang dijeratkan kepada Hunter.

    Hunter, dalam memoar dirinya yang dirilis tahun 2021, secara blak-blakan membahas masalah penyalahgunaan narkotika dan alkohol dalam hidupnya, termasuk penggunaan kokain. Dia dipecat dari pasukan cadangan Angkatan Laut AS tahun 2014 setelah, menurut sumber pada saat itu, dinyatakan positif memakai kokain.

    Biden memiliki dua anak yang masih hidup, yakni Hunter dan Ashley. Satu putra lainnya, Beau, meninggal dunia tahun 2015 karena kanker dan satu putri lainnya, Naomi, meninggal saat masih bayi dalam kecelakaan mobil yang juga menewaskan istri pertama Biden.

    (nvc/imk)

  • KPK: Surat Pemanggilan Cak Imin Dikirim 31 Agustus 2023

    KPK: Surat Pemanggilan Cak Imin Dikirim 31 Agustus 2023

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah mengirimkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sejak Kamis, 31 Agustus 2023 lalu. Artinya pemanggilan telah dilakukan KPK sebelum Cak Imin deklarasi bersama Anies Baswedan sebagai pasangan Bakal Calon Presiden-Bakal Calon Wakil Presiden 2024.

    “Surat panggilan tersebut tertanggal 31 Agustus 2023 dan sudah dikirimkan kepada yang bersangkutan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (5/9/2023).

    Dia menjelaskan, Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI. “Hari ini (5/9/2023) tim penyidik mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Muhaimin Iskandar (anggota DPR RI) untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Ali.

    Soal kehadiran Cak Imin, Ali belum dapat memastikan. “Sejauh ini informasi yang kami peroleh, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan perihal kehadirannya,” kata Ali.

    BACA JUGA:
    Cak Imin Akan Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi di Kemenaker

    Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, kasus Kerja dugaan korupsi pengadaan sistem protektor TKI di Kementerian Tenaga Kerja terjadi pada tahun 2012. Diketahui, Cak Imin yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat itu.

    Asep juga mengungkapkan, salah satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut adalah eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reyna Usman.

    BACA JUGA:
    Soal Pemeriksaan Muhaimin, KPK: Besok Ditunggu Saja

    Dalam kasus ini, KPK juga telah melakukan beberapa kali penggeledahan. Di antaranya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta Selatan. [hen/beq]

  • Menangi Pemilu Thailand, Pemimpin Oposisi Siap Bentuk Pemerintahan Baru

    Menangi Pemilu Thailand, Pemimpin Oposisi Siap Bentuk Pemerintahan Baru

    Diungkapkan Pita bahwa partainya telah berkomunikasi dengan sekutu-sekutu politik untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Sekutu politik yang dimaksud mencakup Pheu Tai, Pracharta, Thai Sang Thai dan Seri Ruam Thai.

    Bersama, aliansi partai-partai itu memiliki total 308 kursi, yang cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas dalam DPR yang beranggotakan 500 orang.

    Partai Move Forward juga tengah berbicara dengan potensi sekutu politik lainnya, Partai Adil. Jika pembicaraan itu sukses, maka total kursi untuk aliansinya mencapai 309 kursi. “Jelas bahwa hal ini telah menutup pintu untuk pembentukan pemerintah minoritas,” sebut Pita.

    Kendati demikian, di bawah konstitusi terkini, pemilihan PM Thailand akan melibatkan 500 anggota DPR dan 250 anggota Senat. Diketahui bahwa para Senator Thailand tidak dipilih rakyat, melainkan ditunjuk oleh Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) — pemerintah militer yang dipimpin PM saat ini, Prayuth Chan-O-Cha, setelah dirinya melengserkan pemerintahan demokratis dalam kudeta tahun 2014.

    Agar bisa terpilih menjadi PM Thailand, seorang kandidat harus mendapatkan dukungan lebih dari setengah anggota parlemen gabungan. Ini berarti, Pita harus mengkonsolidasikan sedikitnya 376 suara — baik dari kedua majelis ataupun hanya dari DPR — untuk bisa memenangkan jabatan PM dan membentuk pemerintahan.

    Dalam konferensi pers, Pita menegaskan kesiapan menjabat PM Thailand selanjutnya dan untuk bekerja dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda demi memajukan negara.

    “Saya siap menjadi Perdana Menteri untuk semua warga Thailand. Saya siap mendengarkan pendapat yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda itu akan membuat saya menjadi Perdana Menteri yang lebih baik di masa depan,” tegasnya.

    (nvc/ita)

  • Liga Arab Terima Kembali Suriah, AS Kritik Keras!

    Liga Arab Terima Kembali Suriah, AS Kritik Keras!

    Washington DC –

    Liga Arab kembali menerima Suriah sebagai anggota usai penangguhan selama 12 tahun akibat konflik berkepanjangan di negara itu. Amerika Serikat (AS) mengkritik keras langkah Liga Arab, dengan menyatakan Presiden Bashar al-Assad tidak pantas mendapatkan normalisasi setelah konflik brutal di negaranya.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (9/5/2023), kritikan itu disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Vedant Patel, saat berbicara kepada wartawan setempat pada Senin (8/5) waktu setempat.

    “Kami tidak meyakini bahwa Suriah pantas untuk diterima kembali ke dalam Liga Arab pada saat ini,” ucap Patel.

    “Kami terus meyakini bahwa kami tidak akan menormalisasi hubungan kami dengan rezim Assad dan kami juga tidak mendukung sekutu dan mitra kami untuk melakukan hal itu,” imbuhnya.

    Kritikan lebih keras datang dari sejumlah anggota penting Kongres AS lintas partai, yang menyerukan pemerintah menggunakan kekuatan sanksi untuk mencegah normalisasi dengan Assad.

    “Menerima kembali Assad ke Liga Arab merupakan kesalahan strategis yang besar yang akan memberanikan Assad, Rusia dan Iran untuk terus membantai warga sipil dan mendestabilisasi Timur Tengah,” demikian bunyi pernyataan gabungan dari Ketua Komisi Urusan Luar Negeri DPR AS, Mike McCaul, McCaul dari Partai Republik dan anggota parlemen dari Partai Demokrat, Gregory Meeks.

    “Assad tidak berubah — dia akan melanjutkan kekejaman ini, sambil menetapkan preseden global bahwa diktator kejam bisa menunggu untuk mempertanggungjawabkan kejahatan mereka,” imbuh pernyataan itu.

  • Panas! Drone Tempur Terbaru China Terbang Kelilingi Taiwan

    Panas! Drone Tempur Terbaru China Terbang Kelilingi Taiwan

    Taipei –

    Sebuah drone tempur jenis terbaru buatan China, yang diklaim oleh Beijing mampu membawa muatan senjata berat, dilaporkan terbang mengelilingi wilayah Taiwan. Drone tempur itu mengudara bersama belasan pesawat militer China yang terdeteksi memasuki zona pertahanan udara Taiwan, pekan ini.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat (28/4/2023), Beijing yang menganggap Taiwan sebagai wilayahnya, terus meningkatkan tekanan militer terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu selama tiga tahun terakhir demi memaksa Taipei menerima klaim kedaulatannya.

    Bulan ini, China menggelar latihan perang di sekitar wilayah Taiwan setelah Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy di Los Angeles. Pertemuan itu memicu amarah Beijing, yang selama ini menentang setiap interaksi antara Taipei dengan negara-negara lainnya.

    Dalam pernyataan terbaru soal aktivitas militer China dalam 24 jam terakhir, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan sedikitnya 19 pesawat militer China terdeteksi terbang memasuki zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan.

    Salah satunya disebut sebagai drone TB-001 buatan China yang terdeteksi terbang mengelilingi wilayah Taiwan.

    Menurut peta yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Taiwan, drone tempur China itu terdeteksi mengudara di atas Selat Bashi yang memisahkan Taiwan dari Filipina, kemudian ke arah timur Taiwan sebelum menyeberang kembali ke pantai China.

    Media pemerintah China menyebut drone TB-001 sebagai ‘kalajengking berekor ganda’ dan pernah merilis gambarnya dengan penampakan rudal di bawah sayap. Beijing mengklaim drone tempur itu mampu menjalankan misi di ketinggian yang tinggi dan jarak jauh.

    Lihat juga Video: China Minta AS Ubah Pandangan Atau Bakal Berakhir Konflik

  • China Akan Tutup Wilayah Udara Dekat Taiwan, Bisa Ganggu Penerbangan

    China Akan Tutup Wilayah Udara Dekat Taiwan, Bisa Ganggu Penerbangan

    Beijing –

    China berencana untuk menutup wilayah udaranya yang berada di sebelah utara Taiwan selama tiga hari, yakni pada 16-18 April mendatang. Penutupan wilayah udara ini berpotensi mengganggu penerbangan di sekitar kawasan tersebut.

    Seperti dilansir Reuters, Rabu (12/4/2023), rencana penutupan wilayah udara oleh Beijing itu diungkapkan oleh empat pejabat yang mengetahui rencana tersebut kepada Reuters. Namun keempat pejabat yang berada di luar wilayah China itu tidak bisa disebut identitasnya karena sensitivitas persoalan itu.

    Kementerian Luar Negeri China dan Taiwan belum memberikan komentar resmi atas laporan tersebut.

    Disebutkan keempat sumber itu bahwa pembatasan wilayah udara oleh China tersebut akan mengganggu wilayah informasi penerbangan (FIR) di wilayah Taiwan bagian utara.

    Soal alasan penutupan wilayah udara di dekat Taiwan itu, keempat sumber itu mengaku tidak mengetahui secara jelas alasannya.

    Rencana menutup wilayah udara itu mencuat setelah China selesai menggelar latihan perang besar-besaran selama beberapa hari di perairan sekitar Taiwan.

    Latihan perang itu menjadi respons atas kunjungan Presiden Tsai Ing Wen ke Amerika Serikat (AS) dan pertemuannya dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di California, yang memicu kemarahan Beijing.

  • China Kian Pamer Kekuatan Sampai Bikin Simulasi Kepung Taiwan

    China Kian Pamer Kekuatan Sampai Bikin Simulasi Kepung Taiwan

    Kepung Taiwan

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 42 jet tempur dan 8 kapal perang China terdeteksi di sekitar pulau itu pada hari Sabtu (8/4). China seolah membuat simulasi pengepungan Taiwan.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (8/4/2022), kementerian Taiwan tersebut mengatakan penyusupan itu termasuk 29 jet tempur yang menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) barat daya Taiwan, jumlah tertinggi dalam satu hari tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh AFP.

    Unjuk kekuatan ini dilakukan sehari setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendarat di Taipei usai bertemu dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy di Los Angeles, AS.

    Tsai mengatakan pada hari Sabtu bahwa Taiwan telah “menghadapi ekspansionisme otoriter yang berkelanjutan” dalam beberapa tahun terakhir, membuat kerja sama antara negara-negara demokratis menjadi lebih penting.

    “Kami akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berpikiran sama untuk bersama-sama mempertahankan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi,” katanya.

    Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan penyusupan itu terdeteksi antara pukul 6 dan 11 pagi waktu setempat.

    Dewan Urusan Daratan Taiwan meminta China untuk “menahan diri”. “PKC (Partai Komunis China) terus mengintimidasi Taiwan secara militer untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta di kawasan,” kata Dewan Urusan Daratan Taiwan.

    (rdp/rdp)

  • China Simulasi Serang Taiwan, 9 Kapal Perang dan 58 Jet Tempur Terdeteksi

    China Simulasi Serang Taiwan, 9 Kapal Perang dan 58 Jet Tempur Terdeteksi

    Jakarta –

    China benar-benar serius menunjukkan kekuatan militernya di hadapan Taiwan. Deretan persenjataan China dipertontonkan dalam latihan militer hari kedua.

    Dilansir kantor berita AFP, Minggu (9/4/2023), Kementerian Pertahanan (Kemhan) Taiwan mendeteksi 9 kapal perang dan 58 jet tempur milik China yang mengelilingi Taiwan. Pengerahan alutsista itu terjadi dalam latihan militer hari kedua yang digelar China.

    Sedangkan Reuters menyebutkan bila di hari kedua latihan militer itu China melakukan simulasi penyerangan presisi ke Taiwan. Pihak Taiwan juga melaporkan sejumlah pengerahan militer udara.

    Kemhan Taiwan mengaku sedang memantau pergerakan militer China itu melalui sistem pengawasan dan pengintaian intelijen bersama. Kemhan Taiwan juga mengatakan bila pesawat China yang terdeteksi termasuk jet tempur dan jet pengebom.

    Sebelumnya China meluncurkan latihan militer di sekitar Taiwan pada hari Sabtu (8/4) yang akan berlangsung selama tiga hari. China menyebut latihan ini sebagai ‘peringatan keras’ untuk pemerintah Taiwan setelah pertemuan antara presidennya dan ketua DPR Amerika Serikat (AS).

    Militer China, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa latihan yang diberi nama “Pedang Tajam Bersatu”, itu akan berlangsung hingga Senin mendatang.

    Latihan itu akan berlangsung di “wilayah maritim dan ruang udara Selat Taiwan, di lepas pantai utara dan selatan pulau itu, dan di timur pulau itu”, kata Shi Yin, juru bicara PLA, menurut kantor berita Xinhua.

    Latihan itu dilakukan setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen membuat marah Beijing dengan bertemu dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di California.

    China memandang Taiwan yang demokratis dan berpemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan telah bersumpah suatu hari akan merebutnya, dengan paksa jika perlu.

    “Operasi ini berfungsi sebagai peringatan keras terhadap kolusi antara pasukan separatis yang mencari ‘kemerdekaan Taiwan’ dan kekuatan eksternal dan terhadap kegiatan provokatif mereka,” kata Shi, juru bicara PLA.

    “Operasi itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial China,” imbuh Shi.

    (dhn/lir)