Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ada Info Rusia Bikin Nuklir Luar Angkasa, Keamanan AS Terancam!

    Ada Info Rusia Bikin Nuklir Luar Angkasa, Keamanan AS Terancam!

    Washington DC –

    Keamanan nasional Amerika Serikat (AS) disebut-sebut sedang mendapat ancaman yang serius dan benar-benar baru. Rusia dikabarkan sedang membangun nuklir ruang angkasa!

    Dilansir AFP, Kamis (15/2/2024), peringatan terhadap keamanan AS ini disampaikan oleh pejabat tinggi Paman Sam pada Rabu (14/2) waktu setempat.

    ABC News dan The New York Times mengutip informasi dari pejabat-pejabat yang tak disebutkan namanya bahwa Rusia sedang mengembangkan nuklir di luar angkasa. Fasilitas nuklir itu anti-senjata satelit. Meski begitu, dilansir TImes, Rusia mengaku tidak mengerahkan pembangunan instalasi semacam itu.

    Firasat pertama mengenai sesuatu yang tidak biasa datang dari Ketua Komite Intelijen DPR AS Michael Turner, yang tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang mengacu pada “ancaman keamanan nasional yang serius”.

    “Saya meminta Presiden (Joe) Biden mendeklasifikasi semua informasi terkait ancaman ini sehingga Kongres, pemerintah, dan sekutu kita dapat secara terbuka mendiskusikan tindakan yang diperlukan untuk menanggapi ancaman ini,” ujarnya.

    Sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada NBC dan CNN bahwa ancaman tersebut merupakan kemampuan militer Rusia yang “sangat mengkhawatirkan”, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

    Turner dan rekannya dari Partai Demokrat Jim Himes mengatakan dalam sebuah surat kepada anggota parlemen bahwa panel tersebut telah “mengidentifikasi masalah mendesak sehubungan dengan kemampuan militer asing yang mengganggu stabilitas yang harus diketahui oleh semua pembuat kebijakan di Kongres.”

    Namun Himes mewanti-wanti agar semuanya hati-hati dalam menyingkap informasi ini. Soalnya, meskipun penting, namun informasi intelijen ini perlu dijaga supaya tidak menimbulkan kepanikan.

    Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson, juga mendesak agar berhati-hati, dan mengatakan kepada wartawan di Capitol bahwa “tidak perlu ada kekhawatiran publik.”

    Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengisyaratkan rasa frustrasinya karena Turner telah mengumumkan kepada publik sebelum pengarahan yang sudah direncanakan pada hari Kamis.

    Sullivan mengatakan dia akan bertemu dengan empat anggota DPR yang tergabung dalam kelompok pemimpin partai, disebut sebagai “Geng Delapan”, dan anggota komite intelijen tertinggi.

    (dnu/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gong Xi Fa Cai, Rezeki Berlimpah di Tahun Naga Kayu

    Gong Xi Fa Cai, Rezeki Berlimpah di Tahun Naga Kayu

    Jakarta –

    Happy Chinese New Year, Gong Xi Fa Cai! Demikian ucapan yang ramai disampaikan warganet merayakan Imlek 2575 Kongzili.

    Saking banyaknya ucapan yang dikicaukan, Happy Chinese New Year, Happy Lunar New Year dan Gong Xi Fa Cai menghiasi daftar trending topic pada Sabtu pagi (10/2/2024).

    Sederet harapan dituliskan netizen di Tahun Baru China. Selain kesehatan, banyak yang berdoa rezeki berlimpah di Tahun Naga Kayu.

    “Selamat Tahun Baru Imlek 2024 (2575 Kongzili). Semoga selalu mendapat keberkahan, kesehatan, dan keberuntungan besar di Tahun Naga Kayu ini. Gong Xi Fa Cai,” tweet akun @DPR_RI.

    “Happy Chinese New Year Wàn shì rú yì: Semoga apa harapanmu menjadi kenyataan. Gong xi fa cai: Selamat mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran,” ujar akun @Kodok1_OM.

    “Gong xi fa cai! semoga tahun baru imlek membawa kebahagiaan, kesehatan dan keberuntungan yang melimpah,” harap akun @passjakatim.

    “Gong Xi Fa Cai 2024. Semoga Tahun Naga membawa kemakmuran, kegembiraan, dan keberuntungan yang tak ada habisnya dalam usaha Anda,” ujar @hismmad.

    “Xin Nian Kuai Le 2575 ~ kudoain semua sahabatku makin makmur, makin kaya raya, sukses terus menerus & sehat selalu di 2024.. Gong Xi Fa Cai..,” ucap akun @haryoardito.

    “Gaes..Gaes ..Gaes … Pada momen Imlek tahun ini, aku berharap bahwa kita semua selalu diberkati kesehatan yang sempurna serta kemakmuran yang abadi. Gong Xi Fa Cai!” kicau @The_Piroen.

    (afr/afr)

  • Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Luhut Jawab Kritik Soal Bansos: Ngapain Sih Ribut?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menanggapi kritik terhadap pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.

    Ia mengatakan bansos dibagikan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak berkaitan dengan politik.

    “Jadi itu lah kalau sekarang orang bagi-bagi sembako presiden orang terus ribut. Padahal menurut saya ngapain sih ribut?,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    “Ada bansos ribut. Enggak ada bansos ribut. Lebih bagus ada bansos ribut dikit ya sudah,” katanya.

    Terkait cara pendistribusiannya, Luhut mengatakan tidak masalah jika bansos dibagikan dengan cara dirapel. Menurutnya, tidak ada aturan yang mempermasalahkan hal tersebut.

    Ia juga mengatakan anggaran bansos sudah disetujui DPR.

    “Semua yang ngoceh-ngoceh itu ada perwakilannya di DPR kan? Ya sudah,” katanya.

    Bantuan negara untuk orang miskin alias bansos, baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

    BLT diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret. Nantinya, pencairan bansos tunai untuk tiga bulan itu bakal dirapel di depan, tepatnya pada Februari.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos BLT ini dibiayai APBN dengan anggaran Rp11,25 triliun.

    Sementara, bantuan beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah diperpanjang sampai Juni 2024, dari awalnya hanya sampai Maret.

    (fby/sfr)

  • Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Alasan Darurat Apa yang Paksa Sri Mulyani Blokir Anggaran K/L Rp50 T?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan atau memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp50,14 triliun di APBN 2024.

    Langkah pemblokiran sementara anggaran K/L ini disebut Automatic Adjustment. Jadi, pemerintah mengotak-atik anggaran belanja dan penerimaan negara (APBN) demi memenuhi kebutuhan belanja tertentu.

    Kebijakan ini meminta seluruh K/L untuk memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan pada awal tahun. Sejumlah K/L pun diminta menyisihkan 5 persen anggaran mereka untuk tidak disalurkan terburu-buru.

    Automatic Adjustment bukan lah kebijakan yang pertama dilakukan Jokowi. Pada 2022, ia juga meminta Sri Mulyani untuk memblokir sementara anggaran belanja K/L senilai Rp39,71 triliun.

    Saat itu, refocusing anggaran itu dilakukan guna mengantisipasi pandemi covid-19. Kebijakan ini pun kembali diterapkan pada awal 2023. Kala itu, Automatic Adjustment belanja K/L TA 2023 ditetapkan sebesar Rp50,23 triliun. Kebijakan itu diambil guna menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

    Sementara, untuk kebijakan blokir anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,14 triliun, pemerintah berdalih itu untuk mengantisipasi krisis tak terduga.

    “Sesuai arahan Presiden saat penyerahan DIPA tahun 2024, saat ini kondisi geopolitik global yang dinamis berpotensi mempengaruhi perekonomian dunia, sehingga perlu diantisipasi potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di 2024,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kepada awak media, Jumat (2/2).

    Deni menekankan anggaran yang diblokir akan tetap ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing K/L. Hanya saja tidak bisa dibelanjakan langsung di awal tahun. Tujuannya, melatih K/L agar bisa membuat prioritas program dan tidak jor-joran menggunakan anggaran.

    “Pada dasarnya, anggaran yang terkena automatic adjustment masih tetap berada di K/L,” katanya.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Automatic Adjustment tahun ini salah satunya demi meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

    “Itu tekniknya ada bermacam-macam cara. Salah satunya automatic adjustment,” katanya di Kemenko Perekonomian, Senin (5/2).

    Airlangga mengatakan anggaran subsidi pupuk memang perlu ditambah karena saat ini masuk musim tanam. Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp26 triliun, katanya, hanya cukup untuk 5,7 juta petani.

    Oleh karena itu, pemerintah menambah anggaran sebesar Rp14 triliun untuk menambah jumlah petani yang menerima subsidi.

    “Subsidi pupuk tidak boleh lambat sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya.

    Kendati begitu, muncul juga dugaan bahwa Automatic Adjustment juga demi pengadaan bantuan sosial (bansos). Maklum, di awal 2024 ini atau menjelang Pemilu, Jokowi getol mengguyur bansos kepada masyarakat.

    Tahun ini saja, pemerintah menganggarkan total bansos Rp496 triliun. Angka ini naik Rp20 triliun dari anggaran 2023 yang sebesar Rp476 triliun.

    Yang terbaru, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret yang dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun, diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Kemenkeu memang bakal ‘mengotak atik’ program yang ada APBN untuk memenuhi dana bansos terbaru Jokowi, yang diumumkan akhir Januari lalu.

    “Sebagian besar kan (anggaran) sudah ada di APBN, tapi ini kan memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    Menurutnya, APBN adalah shock absorber untuk semua kondisi di Tanah Air, sehingga memang fleksibel. Konsepnya, mana anggaran yang paling urgent maka akan didahulukan. Kondisi yang sama pernah dilakukan saat pandemi covid-19, di mana, saat itu pemerintah me-realokasi besar-besaran anggaran untuk berbagai insentif dan bansos.

    “Kita selalu gunakan istilah shock absorber, jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang kita lihat di pasar global APBN nya bisa tetap siap,” kata Febrio.

    Lantas, kondisi darurat apa yang membuat Jokowi memblokir anggaran K/L senilai Rp150 triliun? Apakah benar untuk bansos?

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan bansos BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc. Jadi, alokasi bansos malah yang seharusnya seharusnya disunat dalam menjalankan kebijakan Automatic Adjustment ini.

    “Seharusnya jika mengacu pada aturan terkait kebijakan tersebut maka kebijakan BLT yang sifatnya ad hoc itu, sebenarnya merupakan salah satu komponen belanja yang bisa ditunda sementara waktu,” kata Yusuf.

    Pasalnya, kata dia, BLT pangan Rp200 per bulan bukanlah bagian dari kebijakan bansos reguler seperti misalnya program keluarga harapan (PKH) dan beberapa program bansos lainnya.

    Menurut Yusuf, dengan masuknya bansos untuk program BLT, maka sebenarnya ada inkonsistensi dari acuan cara kerja Automatic Adjustment itu sendiri. Kecuali, pemerintah melakukan pengecualian lain yang memang tidak tertera dalam acuan peraturan untuk melakukan Automatic Adjustment.

    Yusuf juga mengatakan masyarakat berhak mengkritisi penyaluran BLT pangan yang menyasar kelompok penerima baru. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah menetapkan siapa saja yang berhak dan apa dasar pemerintah memilih kelompok tersebut.

    “Karena sekali lagi kelompok yang mendapatkan bantuan ini adalah kelompok bansos ad hoc dan tidak regular, sehingga tentu penerimanya relatif berbeda dengan bansos yang sifatnya reguler,” kata Yusuf.

    Di sisi lain, ia sejalan dengan pemerintah jika Automatic Adjustment memang dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global. Yusuf menilai di awal tahun ini kondisi ekonomi global memang masih diliputi ketidakpastian.

    Ia berpandangan ketidakpastian ini tidak terlepas dari kondisi geopolitik di awal tahun yang tidak menentu imbas konflik Palestina dan Israel. Ketidakpastian ekonomi dunia juga tak lepas dari potensi terganggunya aliran perdagangan buntut permasalahan di Laut Merah.

    Maklum, Laut Merah merupakan salah satu jalur penghubung perdagangan internasional. Selain itu, pelemahan ekonomi global juga diperkirakan akan berlanjut di tahun ini.

    Tak hanya itu, krisis properti di China diperkirakan akan ikut mempengaruhi laju perekonomian negara tersebut. Menurut Yusuf, perlambatan perekonomian Tiongkok sudah tentu juga akan mempengaruhi harga komoditas global.

    “Kondisi ini tentu akan ikut mempengaruhi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan komoditas dalam perekonomian,” jelasnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Ia menyebut pelemahan harga komoditas selain akan mempengaruhi kinerja ekspor yang berimplikasi pada penerimaan negara. Oleh karena itu, kekhawatiran penerimaan negara terganggu akan ikut berimbas pada kinerja anggaran secara umum.

    “Kondisi, perekonomian global yang tidak menentu juga, akan meningkatkan imbal hasil surat utang pemerintah,” imbuh Yusuf.

    Ia mengatakan peningkatan imbal hasil diperkirakan terjadi karena investor, terutama dalam jangka waktu pendek, menilai profil risiko yang mereka dapatkan akan semakin besar.

    Padahal, pemerintah mempunyai target imbal hasil yang harus dimenangkan. Akhirnya, pemerintah tentu akan lebih selektif dalam menetapkan target serapan surat utang yang harus dipenuhi.

    “Jadi akan berdampak juga pada pembiayaan anggaran terutama di paruh pertama tahun ini,” tutur Yusuf.

    Sementara itu, Ekonomi Senior Indef Faisal Basri menilai pemblokiran anggaran K/L tentu ada mekanismenya. Hal itu, kata dia, perlu persetujuan DPR.

    Namun, ia menduga persetujuan DPR untuk Automatic Adjustment kali ini malah baru akan dikeluarkan DPR pada kuartal berikutnya. Oleh karena itu, Faisal mengatakan hal tersebut secara moral tidak baik.

    “Secara moral nggak bener tapi (secara) aturannya selamat,” kata Faisal di Jakarta.

    Faisal juga mengaku mendapat informasi bahwa Sri Mulyani sebenarnya enggan melakukan perintah Jokowi untuk membekukan sementara anggaran setiap K/L tersebut.

    “Saya dengar Ibu Sri mulyani nggak mau, nggak mau. Kayak saya datang ke Kementerian A potong ya (anggarannya) 5 persen, nanti yang disalahin Sri Mulyani terus kan,” jelas Faisal.

    Karenanya, ia pun meminta Jokowi untuk tegas mengatakan pada para menteri bahwa yang meminta Automatic Adjustment adalah dirinya. Dengan begitu, Sri Mulyani tidak dikambinghitamkan.

    “Jadi Pak Jokowi gentle dong bilang ke menteri-menterinya gitu, di sidang tertutup. Jangan kambing hitamnya Sri Mulyani terus. Emang Sri Mulyani punya kuasa untuk motong-motong (anggaran 5 persen), kan nggak punya kuasa,” kata Faisal.

  • Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Faisal Basri soal ‘Gempuran’ Bansos: Jokowi Gagal Sejahterakan Rakyat

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyebut gelontoran bantuan sosial (bansos) yang saat ini getol disalurkan pemerintah merupakan simbol kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyejahterakan masyarakat.

    Faisal menuturkan anggaran bansos saat ini kian meningkat. Bahkan, alokasinya lebih besar dibanding saat era pandemi covid-19.

    Menurutnya, semakin banyak bansos, berarti masyarakat rentan makan banyak.

    “Jadi Jokowi ternyata gagal menyejahterakan rakyat Indonesia, buktinya makin banyak orang yang menerima bansos. Yang nganggur, yang di-PHK, yang gagal panen, yang pupuknya kurang, dan sebagainya,” kata Faisal dalam diskusi publik Indef ‘Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres’ di Jakarta, Senin (5/2).

    Ia menambahkan bahwa masyarakat rentan makin bertambah. Lagi-lagi hal itu tercermin dari bansos yang kian banyak diguyurkan pemerintah.

    Di sisi lain, ia prihatin para capres, khususnya nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tidak ada yang berani mengatakan hal tersebut. Menurut Faisal, para capres itu takut elektabilitasnya turun jika berani mengatakan Jokowi gagal.

    “Padahal ini digembar-gemborkan oleh (capres) nomor 01 dan 03, tapi enggak keluar karena takut konsekuensi menyerang Jokowi tidak populer, di medsosnya negatif, itu dia,” tutur Faisal.

    Sementara itu, Jokowi buka-bukaan soal alasan menggelontorkan banyak bantuan sosial alias bansos belakangan ini.

    Ia berdalih bantuan itu diberikan demi memperkuat daya beli masyarakat tak mampu yang belakangan ini tertekan hebat oleh lonjakan harga beras dan bahan pokok.

    Jokowi membantah ada motif politik di balik gelontoran bansos itu. Sekadar informasi, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming maju menjadi cawapres, mendampingi capres Prabowo di Pilpres 2024.

    “(Bansos) itu sudah dari dulu. (Bansos) ini kan sudah dari September (2023),” ujarnya di Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2).

    “Itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada EL Nino kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” terang Jokowi.

    Jokowi menggelontorkan banyak bansos jelang Pilpres dan Pileg 2024. Salah satu bansos teranyar yakni Bantuan Langsung Tunai Rp200 per bulan. Bantuan uang tunai ini diberikan selama tiga bulan selama Januari, Februari dan Maret, tetapi dicairkan sekaligus Rp600 ribu.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024. Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Bansos lain; BLT El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan yang diberikan November dan Desember 2023 dan bantuan beras sebesar 10 kg per bulan.

    Jokowi menyebut pemberian bansos sudah melalui persetujuan DPR.

    “Itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita nggak seperti itu,” ujarnya.

    (mrh/pta)

  • Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Fakta-fakta China Tikung Jepang Suplai KRL ke Indonesia

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    China menikung Jepang dalam proyek pengadaan 3 trainset KRL baru di Indonesia yang didatangkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

    Sengkarut impor KRL ini sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak akhir 2022. Kementerian BUMN yang menaungi KCI berselisih paham dengan Kementerian Perindustrian.

    Mulanya, KAI Commuter ‘mengemis’ ke Kementerian Perdagangan untuk memboyong kereta bekas dari Jepang. Pada surat tertanggal 13 September 2022 dengan nomor 32/AL.105/CU/KCl/lX/2022, KCI meminta izin impor 348 unit KRL Seri E217 bekas dari Jepang, di mana 120 unit untuk 2023 dan 228 unit lain di 2024.

    Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) tersebut. Namun, Kemenperin menolak rencana mendatangkan rangkaian kereta dari luar negeri.

    Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor. Menperin Agus Gumiwang dan jajaran ingin Indonesia mengedepankan produk dalam negeri, yakni buatan PT Industri Kereta Api (INKA).

    Ribut-ribut anak buah Presiden Joko Widodo itu pun dibawa ke forum yang lebih serius. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditugaskan untuk membereskan gaduh tersebut.

    1. BPKP turun tangan

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akhirnya diperintahkan untuk mereviu urgensi impor rangkaian KRL tersebut. Kala itu, KCI berdalih kudu mencari pengganti 10 trainset KRL Jabodetabek yang bakal dipensiunkan pada 2023 dan 19 rangkaian lain di 2024.

    Hasil reviu BPKP diumumkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia menyebut kementerian pimpinan Luhut sudah menerima hasil reviu itu sejak 29 Maret 2023.

    Seto mengatakan BPKP menemukan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

    “Namun, terkait kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungannya tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bukan baru 2018 ditambah 15 persen,” ungkapnya di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Kamis 6 April 2023.

    Selain itu, Seto menyebut BPKP melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

    Berdasarkan sederet temuan BPKP yang merekomendasikan tidak mengimpor KRL bekas dari Jepang, Kemenko Marves mengetuknya menjadi keputusan bersama. Luhut Cs lantas meminta KCI meninjau kembali rencana tersebut.

    2. Luhut putuskan impor 3 rangkaian KRL baru, berapa harga KRL Jepang?

    Pada Juni 2023, Menko Marves Luhut kembali menegaskan penolakan impor KRL bekas. Ia memutuskan akan mendatangkan tiga trainset baru, sembari menunggu pesanan KCI yang diproduksi INKA rampung pada 2024 dan 2025.

    “Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga-empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga (trainset) saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan (2024) dan 2025,” tegas Luhut kala itu.

    Luhut mengatakan mengimpor barang bukan baru berpotensi melanggar tiga aturan sekaligus, yakni peraturan presiden (perpres), peraturan menteri perindustrian, dan peraturan menteri perhubungan.

    PT Kereta Api Indonesia selaku induk KCI pun mendapatkan biaya modal atau capex untuk mengimpor tiga trainset KRL baru dari Jepang sebesar Rp676,8 miliar. Pembahasan untuk mematangkan impor KRL baru ini turut dibahas di DPR RI, salah satunya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V pada September 2023.

    Pymt. Direktur Utama KAI John Roberto mengatakan capex itu didapat dari total kebutuhan mendatangkan tiga rangkaian KRL baru dari Jepang. Ia menyebut satu trainset KRL dibanderol seharga Rp225,6 miliar.

    “Kereta baru dari Jepang karena untuk memenuhi kebutuhan 2024 kita butuh tiga trainset,” tutur John dalam RDP bersama Komisi V DPR RI saat itu.

    3. Main sikut Jepang vs China

    Polemik impor KRL memunculkan isu bahwa China masuk untuk menyikut Jepang. Bahkan, seorang sumber CNNIndonesia.com yang mengetahui soal rencana impor KRL ini mengatakan ada ‘ancaman’ dari China kepada Indonesia.

    China diklaim mengancam bakal menahan gelontoran pinjaman untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh jika Indonesia ngotot mengimpor KRL dari Jepang.

    “Dilema kalau ambil dari Jepang, China (China Development Bank/CDB) katanya enggak mau kasih pinjaman utang buat proyek KCJB,” ujar sumber tersebut.

    Namun, klaim itu dibantah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Dalam wawancara khusus bersama CNNIndonesia.com pada Juni 2023, Seto tegas menepis isu tersebut.

    Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait impor KRL dari Jepang dilandaskan pada kehati-hatian. Pemerintah tidak ingin kasus korupsi impor KRL bekas Jepang yang pernah terjadi pada 2006-2007 lalu terulang lagi.

    “Tidak ada, tidak ada (sikut-sikutan). Tidak ada hubungannya, saya jamin tidak ada (sikut-sikutan) itu. Kita kan hanya hati-hati impor KRL bekas ini karena dulu sempat ada kasus. Kami tidak mau ini terulang,” tuturnya.

    4. KCI pilih KRL dari China seharga Rp783 miliar

    Proses impor KRL yang kontroversial ini berakhir dengan mendatangkan 3 rangkaian kereta baru dari China. KAI Commuter memutuskan membeli 3 rangkaian KRL baru dengan tipe KCI-SFC120-V dari perusahaan China, CRRC Sifang Co., Ltd pada Rabu (31/1).

    Direktur Utama KCI Asdo Artriviyanto menyebut pengadaan KRL baru itu juga bagian dari rangkaian pemenuhan sarana KRL Jabodetabek.

    Asdo mengatakan keputusan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2023 lalu. Rapat tersebut diklaim dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT INKA, dan stakeholder terkait lainnya.

    KCI pun mengklarifikasi mengapa akhirnya memilih produk China yang lebih mahal dari Jepang. Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan ada perubahan harga dari produsen KRL Jepang, yakni J-TREC.

    “Setelah proposal resmi dari J-TREC kami terima Oktober 2023 lalu, pihak produsen ini menyampaikan adanya perubahan rekomendasi teknis dan pembiayaan yang diajukan dari proposal sebelumnya. Selain terus melakukan komunikasi dengan J-TREC Jepang, KAI Commuter juga melakukan komunikasi ke Korea Selatan (Wojin dan Dawonsys) dan China (CRRC Sifang Qingdao) yang juga memproduksi Kereta Cepat Whoosh,” jelas Anne dalam keterangan resmi, Jumat (2/2).

    “Setelah menerima proposal dari keempat pihak tersebut, dari hasil pembahasan proses pengadaan Sarana KRL, CRRC Sifang dapat memenuhi spesifikasi teknis dan time delivery yang sesuai dengan persyaratan dan harga yang kompetitif dibandingkan produk lainnya,” tegasnya soal alasan memilih China.

    (skt/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Blak-blakan Sri Mulyani soal Guyuran Banyak Bansos Jelang Pemilu

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani blak-blakan soal banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini. 

    Ia mengungkapkan pada 2024 ini pemerintah menggelontorkan anggaran bansos  Rp493,5 triliun. Anggaran ini naik Rp20,5 triliun dibanding 2023 kemarin.

    Ia mengatakan bansos digelontorkan karena APBN digunakan pemerintah sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

    Bansos sendiri merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga komoditas bahan pokok yang terjadi belakangan ini.

    Ia mengatakan gelontoran bansos itu pun tak diputuskan pemerintah sendiri. Gelontoran diberikan atas persetujuan DPR.

    “Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Ia mengatakan mengatakan intervensi APBN dalam membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga pangan tidak hanya melalui bansos.

    Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada 2023 dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

    “Ini termasuk berbagai program untuk ketahanan produksi, ketahanan pertanian, infrastruktur pertanian, juga pengemabangan sentra produksi,” katanya.

    Presiden Jokowi gencar memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat jelang Pemilu 2024.

    Infografis Melihat Aliran Dana APBN Rp1.060 Triliun untuk Subsidi Hingga Bansos. (CNNIndonesia/Daffa Damanik).

    Berikut daftar bansos Jokowi itu:

    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan per keluarga untuk periode Januari, Februari, Maret. Dicairkan sekaligus Rp600 ribu pada Februari 2024. Anggarannya Rp11,2 triliun dengan sasaran 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    2. Bansos Beras 10 Kg

    Bansos beras diberikan ke 22 juta KPM sampai Juni 2024. Setiap bulan, per keluarga mendapatkan 10 kg beras.

    3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Bansos berupa uang tunai Rp200 ribu per bulan. Diberikan setiap dua bulan sekaligus atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Program ini berjalan sampai Desember 2024. Penyalurannya dibagi menjadi 6 tahapan atau cair 2 bulan sekali.

    4. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Bansos PKH diberikan setiap kuartal kepada 20 juta KPM. Besaran bansosnya beragam untuk setiap program:

    – PKH Kesehatan Rp3 juta per tahun. Diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita.

    – PKH pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, kemudian Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    – PKH lansia Rp2,4 juta per tahun. Bansos diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun. Nilainya sama untuk penyandang disabilitas.

    (mrh/sfr)

  • Sri Mulyani Lanjut Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Maksimal Rp5 M

    Sri Mulyani Lanjut Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Maksimal Rp5 M

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar bakal diperpanjang tahun ini.

    “Jadi proses insentif fiskal PPN DTP perumahan yang sudah dijalankan 2023 akan diteruskan untuk 2024 sesuai pengumuman tahun lalu,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).

    Ia pun mengatakan saat ini aturan mengenai kebijakan itu tengah disusun. Adapun aturan itu akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    “Karena ini pindah tahun anggaran, kami perlu Peraturan Menteri Keuangan yang sedang diselesaikan dan akan segera dikeluarkan. Sedang dalam proses pengundangan,” tutur Sri Mulyani.

    Insentif PPN DTP mulanya hanya berlaku hingga Desember 2023. Selain itu, per November tahun lalu batasan harga rumah yang dapat insentif juga dinaikkan dari Rp2 miliar menjadi Rp5 miliar.

    Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan fasilitas PPN DTP ini akan diberikan untuk pembeli satu rumah per satu NIK atau satu NPWP.

    Langkah pemerintah memberikan insentif PPN DPR dilakukan demi mendorong sektor properti. Pasalnya, data pemerintah menunjukkan kontribusi sektor perumahan terhadap PDB belakangan ini hanya 0,67 persen.

    Pemerintah berharap upaya itu bisa membantu menggairahkan sektor properti lagi. Apalagi data pemerintah menunjukkan bahwa sektor tersebut membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

    Sektor tersebut juga berkontribusi pada pendapatan asli daerah sampai dengan 31,9 persen.

    (mrh/agt)

  • Marcos Jr Tertawa Dituduh Pecandu Narkoba, Ungkit Duterte Pakai Fentanil

    Marcos Jr Tertawa Dituduh Pecandu Narkoba, Ungkit Duterte Pakai Fentanil

    Jakarta –

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr tertawa mendengar tudingan mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada dirinya terkait isu mengubah masa jabatan presiden dan pecandu narkoba. Marcos Jr menyebut tudingan itu dilontarkan Duterte karena efek fentanil.

    “Saya pikir itu karena fentanil,” kata Marcos dilansir Associated Press, Selasa (30/1/2024).

    Sebagai informasi, fentanil merupakan salah satu obat pereda nyeri. Marcos menuding Duterte terlalu lama menggunakan fentanil.

    “Fentanil adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli, setelah lima, enam tahun, hal itu pasti berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi,” ucapnya.

    Marcos mengatakan dia tidak akan membenarkan tuduhan tersebut dengan memberikan jawaban. Dia hanya menyebut Duterte menggunakan fentanil, opioid yang kuat.

    Tentang penggunaan fentanil ini pernah diakui Duterte pada tahun 2016. Duterte saat itu mengatakan pernah menggunakan fentanil untuk meringankan rasa sakit cedera akibat kecelakaan sepeda motor. Pengacara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan Duterte telah berhenti mengonsumsi fentanil sebelum menjadi presiden pada tahun 2016.

    Ketua DPR Filipina Martin Romualdez juga buka suara terkair tudingan Duterte. Dia menyebut Duterte menuduh tanpa memberikan bukti apa pun.

    Tudingan Duterte ke Marcos Jr

    Dalam pidatonya yang dipenuhi sumpah serapah pada Minggu (28/1) malam, Duterte menuduh Marcos berencana untuk mengamandemen konstitusi terkait jabatan presiden dengan mencabut batasan masa jabatan.

    Duterte juga memperingatkan bahwa hal tersebut bisa menyebabkan Marcos digulingkan seperti ayahnya, yang dikenal sebagai diktator, Ferdinand Marcos. Selain itu, Duterte juga menuduh Marcos sebagai pecandu narkoba.

    “Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte saat pidato di wilayah selatan kota Davao.

    Badan Pemberantasan Narkoba Filipina pun membantah tudingan itu. Mereka mengatakan Marcos tidak pernah ada dalam daftar tersebut, bertentangan dengan klaim Duterte.

    Pada tahun 2021 saat menjadi calon presiden, juru bicara Marcos menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos dinyatakan negatif menggunakan kokain dan sabu.

    Lihat juga Video: Momen Jokowi Ajak Marcos Jr Nonton Musik di Sarinah Thamrin

    (zap/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Duterte Ngamuk, Tuduh Marcos Jr Pecandu Narkoba-Mau Ubah Konstitusi Filipina

    Duterte Ngamuk, Tuduh Marcos Jr Pecandu Narkoba-Mau Ubah Konstitusi Filipina

    Jakarta –

    Perselisihan antara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr makin terlihat. Terbaru, Duterte menuding Marcos akan mengubah konstitusi demi menambah masa jabatan presiden Filipina.

    Dilansir Associated Press, Selasa (30/1/2024), dalam pidatonya yang dipenuhi sumpah serapah pada Minggu (28/1) malam, Duterte menuduh Marcos berencana mengamandemen konstitusi terkait jabatan presiden dengan mencabut batasan masa jabatan.

    Duterte juga memperingatkan hal tersebut bisa menyebabkan Marcos digulingkan seperti ayahnya, yang dikenal sebagai diktator, Ferdinand Marcos. Duterte juga menuduh Marcos Jr sebagai pecandu narkoba.

    “Anda, militer, Anda tahu ini, kami punya Presiden yang pecandu narkoba,” kata Duterte saat pidato di wilayah selatan kota Davao.

    Badan Pemberantasan Narkoba Filipina pun membantah tudingan itu. Mereka mengatakan Marcos Jr tidak pernah ada dalam daftar tersebut, bertentangan dengan klaim Duterte.

    Pada tahun 2021 saat menjadi calon presiden, juru bicara Marcos menunjukkan dua laporan dari rumah sakit swasta dan laboratorium kepolisian nasional yang menyebutkan Marcos Jr dinyatakan negatif menggunakan kokain dan sabu.

    Sebagaimana diketahui, Putri Duterte, Sara Duterte-Carpio, adalah Wakil Presiden Filipina saat ini mendampingi Marcos Jr.

    Respons Marcos Jr

    Tentang penggunaan fentanyl ini pernah diakui Duterte pada tahun 2016. Duterte mengatakan pernah menggunakan fentanyl untuk meringankan rasa sakit akibat kecelakaan sepeda motor.

    Namun pengacara Duterte, Salvador Panelo, mengatakan Duterte telah berhenti mengonsumsi fentanyl sebelum dia menjadi presiden pada tahun 2016.

    “Saya pikir itu karena fentanyl,” kata Marcos.

    “Fentanyl adalah obat pereda nyeri terkuat yang bisa Anda beli, setelah lima, enam tahun, hal itu pasti berdampak padanya, itulah mengapa menurut saya inilah yang terjadi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Ketua DPR Martin Romualdez juga buka suara terkait tudingan ini. Dia mengatakan Duterte menuduh tanpa memberikan bukti apa pun.

    Romualdez, yang merupakan sepupu Marcos Jr, membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa dia ingin konstitusi diamandemen hanya untuk menghapus pembatasan investasi asing.

    Romualdez buka suara karena pidato Duterte yang menuding dirinya menyuap pejabat lokal untuk mengamandemen konstitusi tahun 1987 guna menghapus batasan masa jabatan sehingga mereka dapat memperpanjang masa jabatan mereka.

    Lihat juga Video: Ditutup Pemerintah Duterte, Kantor Berita Rappler Tetap Bekerja

    (zap/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini