Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Bamsoet Sebut Revisi UU KADIN Perkuat Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN. Pasalnya, saat ini, dunia usaha Indonesia membutuhkan payung hukum baru yang mampu mengikuti dinamika ekonomi global, perubahan struktur industri, serta tantangan teknologi dan digitalisasi.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat dalam Rapat Terbatas (Ratas) Pengurus KADIN Indonesia di Jakarta, hari ini. Pengurus KADIN Indonesia hadir antara lain Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, Azis Syamsuddin, Taufan E.N. Rotorasiko dan Firman Soebagyo.

    “Undang-Undang KADIN sudah berusia hampir empat dekade. Kondisi ekonomi, struktur usaha, dan tantangan dunia bisnis kini jauh berbeda dibandingkan tahun 1987. Karenanya, UU KADIN harus diperbarui agar KADIN Indonesia bisa memainkan peran yang lebih kuat, lebih strategis, dan lebih relevan dengan kebutuhan zaman,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dia menjelaskan, dalam naskah akademik yang tengah disiapkan, revisi UU KADIN akan menempatkan KADIN Indonesia sejajar dengan lembaga negara, meski tetap berstatus non-budgeter atau tidak menerima alokasi APBN. Status baru ini diharapkan memperkuat legitimasi KADIN Indonesia sebagai representasi tunggal dunia usaha yang memiliki posisi resmi dalam tata kelola ekonomi nasional.

    “Dengan posisi yang lebih kuat, suara dunia usaha akan benar-benar diperhitungkan dalam perumusan kebijakan. KADIN Indonesia bisa menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan pelaku usaha, tanpa kehilangan independensi,” jelas Bamsoet.

    Dia memaparkan, melalui revisi UU ini, KADIN Indonesia akan diperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan ekonomi. KADIN Indonesia tidak hanya berperan sebagai penyalur aspirasi, melainkan juga sebagai perancang dan pelaksana bersama kebijakan yang pro-dunia usaha.

    Selama ini, keterlibatan KADIN Indonesia dalam proses kebijakan ekonomi dinilai masih terbatas. Banyak keputusan pemerintah, termasuk di sektor investasi, pajak, dan industri, yang lahir tanpa dialog mendalam dengan dunia usaha. Kondisi ini kerap membuat kebijakan sulit diimplementasikan di lapangan.

    “KADIN Indonesia harus dilibatkan sejak tahap awal perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang, rapat kabinet ekonomi, hingga pembahasan RUU ekonomi di DPR. Tujuannya agar kebijakan ekonomi nasional betul-betul sesuai dengan realitas dunia usaha,” kata Bamsoet.

    Bamsoet menuturkan, penguatan kelembagaan KADIN Indonesia juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berbasis pada program Asta Cita.

    Dalam visi tersebut, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    “Dengan revisi UU KADIN, dunia usaha akan punya ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo. Mulai dari peningkatan investasi, industrialisasi, hingga kedaulatan pangan dan energi,” tutup Bamsoet.

    (akn/ega)

  • Wujudkan Kemandirian Masyarakat untuk Menjawab Dampak Gejolak Ekonomi

    Wujudkan Kemandirian Masyarakat untuk Menjawab Dampak Gejolak Ekonomi

    Jakarta: Wujudkan kemandirian masyarakat dan kemudahan akses pendidikan dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi. 

    Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat bertemu dengan para relawan Solidaritas Anak Negeri Tetap Lestari (SANTRI) dalam acara Aspirasi Masyarakat di Demak, Jawa Tengah, Jumat 17 Oktober 2025.

    Pada pertemuan tersebut, sejumlah relawan mengeluhkan beban ekonomi yang semakin berat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

    Relawan yang berprofesi petani meminta bantuan pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga biaya produksinya bisa ditekan. 

    Tekanan ekonomi yang semakin tinggi juga disampaikan sejumlah peserta. Mereka meminta tambahan alokasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), agar putra-putri mereka dapat terus melanjutkan pendidikannya. 
     

    Merespon sejumlah aspirasi tersebut, Rerie, sapaan akrab Lestari menawarkan kepada para relawan untuk mengikuti pelatihan pertanian organik. 

    “Melalui pelatihan itu diharapkan para peserta memiliki kemampuan bertani yang baik, sehingga mampu mandiri. Karena pada pelatihan tersebut juga diajarkan membuat pupuk organik,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah. 

    Sedangkan agar keberlanjutan pendidikan peserta didik di Demak dapat terus terjaga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berkomitmen untuk tetap mendukung pengalokasian beasiswa PIP di sejumlah lembaga pendidikan di Demak. 

    Rerie sangat berharap sejumlah upaya tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi yang terjadi saat ini.

    Jakarta: Wujudkan kemandirian masyarakat dan kemudahan akses pendidikan dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi. 
     
    Hal itu ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat bertemu dengan para relawan Solidaritas Anak Negeri Tetap Lestari (SANTRI) dalam acara Aspirasi Masyarakat di Demak, Jawa Tengah, Jumat 17 Oktober 2025.
     
    Pada pertemuan tersebut, sejumlah relawan mengeluhkan beban ekonomi yang semakin berat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

    Relawan yang berprofesi petani meminta bantuan pupuk dengan harga yang terjangkau, sehingga biaya produksinya bisa ditekan. 
     
    Tekanan ekonomi yang semakin tinggi juga disampaikan sejumlah peserta. Mereka meminta tambahan alokasi beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), agar putra-putri mereka dapat terus melanjutkan pendidikannya. 
     

     
    Merespon sejumlah aspirasi tersebut, Rerie, sapaan akrab Lestari menawarkan kepada para relawan untuk mengikuti pelatihan pertanian organik. 
     
    “Melalui pelatihan itu diharapkan para peserta memiliki kemampuan bertani yang baik, sehingga mampu mandiri. Karena pada pelatihan tersebut juga diajarkan membuat pupuk organik,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah. 
     
    Sedangkan agar keberlanjutan pendidikan peserta didik di Demak dapat terus terjaga, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berkomitmen untuk tetap mendukung pengalokasian beasiswa PIP di sejumlah lembaga pendidikan di Demak. 
     
    Rerie sangat berharap sejumlah upaya tersebut dapat meringankan beban masyarakat dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi yang terjadi saat ini.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Alumni Tegaskan Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Tak Pernah Ajukan Dana APBN

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polemik terkait rencana pembangunan kembali musalla Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat tanggapan dari Ikatan Santri Al Khoziny (IS Aluny).

    Pihak alumni menegaskan bahwa pesantren tersebut tidak pernah mengajukan proposal pembangunan ke pemerintah.

    Ketua IS Aluny, KH M. Zainal Abidin, menegaskan bahwa pihak lembaga pesantren sama sekali tidak mengajukan bantuan dana dari pemerintah untuk pembangunan musalla yang roboh tersebut.

    “Pihak Lembaga Pesantren Al Khoziny Buduran tidak pernah membuat proposal dan tidak pernah mengajukan terhadap pembangunan lembaga ke pemerintah,” ujar KH Zainal Abidin, Jumat (17/10/2025).

    Meski demikian, ia menilai bahwa jika pemerintah merasa perlu terlibat dalam proses pembangunan, pihak pesantren tetap akan menerima dengan terbuka.

    “Misalnya pemerintah merasa perlu hadir dalam proses ini sangat kami terima. Misalnya dalam site plan atau rancangan konstruksi sesuai dengan standar nasional, tentu akan kami terima. Karena kami mewakili alumni juga siap untuk mencari dana sendiri demi pembangunan kembali Lembaga Pesantren Al Khoziny,” tegasnya.

    KH Zainal juga menyampaikan bahwa para alumni yang tersebar di berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri, telah menyatakan kesiapannya untuk membantu proses pembangunan kembali gedung tiga lantai yang roboh.

    “Selain para alumni yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, hampir semuanya siap membantu dalam rencana pembangunan kembali bangunan yang roboh tersebut,” paparnya.

    Ia menambahkan, banyak alumni yang siap berdonasi dan menggalang dukungan agar bangunan pesantren bisa kembali berdiri.

    Terkait kemungkinan munculnya kecemburuan dari pesantren lain jika pembangunan Al Khoziny menggunakan dana APBN, KH Zainal menilai hal itu tidak perlu dipermasalahkan.

    “Tidak ada pilih kasih. Lembaga Pesantren Al Khoziny sendiri tidak pernah mengajukan proposal kepada pemerintah. Kendati pemerintah ikut hadir dalam pembangunan ini, kami akan menerima,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan bahwa pembangunan gedung baru Lembaga Pesantren Al Khoziny layak didanai melalui APBN. Ia menilai, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sarana pendidikan para santri tetap layak dan aman.

    “Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja? Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Dengan 1.900 santri yang sedang belajar,” ujar Cak Imin di kantornya, Selasa (14/10/2025).

    Polemik penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali pesantren tersebut kini menjadi sorotan publik. Namun, baik pihak pesantren maupun alumni sepakat bahwa langkah apapun yang diambil harus berorientasi pada kepentingan pendidikan dan keselamatan para santri. (isa/ted)

  • Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    Proyek Kereta Cepat Gak Bakalan Rugi

    GELORA.CO – Analis kebijakan publik Agus Pambagio mengungkap Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan merugi, meski studi kelayakan menunjukkan proyek itu tak feasible.

    Agus menceritakan janji itu disampaikan Jokowi saat pertemuan di Istana Bogor pada 2019.

    Saat itu, Agus menyatakan penolakan terhadap proyek kereta yang diberi nama Whoosh karena dianggap tidak layak diteruskan.

    “Pak Presiden waktu itu memberikan penjelasan bahwa ini tidak akan rugi, ini pasti baik buat bangsa ini karena berteknologi tinggi, dan seterusnya,” ujar Agus, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Agus, saat diberitahu bahwa proyek KCJB tidak feasible, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan merugi.

    “Tipikal Pak Jokowi, senyum gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, ‘bisa kok ini’, gitu. Pokoknya, jalan,” kata Agus.

    Agus menambahkan, saat ia akan bertanya lagi mengenai proyek ini, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengkode untuk tidak melanjutkan pertanyaan.

    “Saya kan mau tanya lagi, saya dicolek, diinjak sama Pak Wantimpres. Ya sudah saya diam,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Agus mengungkap bahwa Jokowi mengaku proyek ini adalah idenya sendiri untuk menggandeng China/Tiongkok, meski sebelumnya feasibility study telah dilakukan bersama Jepang.

    Pilihan itu diduga karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja dengan China, yang selama dua periode pemerintahannya menjadi mitra banyak proyek bantuan dan pembangunan.

    Apalagi, selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu memang dekat dengan China, lantaran ada banyak proyek bantuan dari negara yang berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.

    Agus Pambagio juga menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebut, penolakan membayar utang Whoosh dengan APBN dikarenakan proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

    Dengan penolakan dari Menteri Keuangan RI ini, Agus menilai, utang Whoosh tidak akan bisa terlunasi.

    “Enggak terbayar, terus siapa yang mau bayar?” tutur Agus.

    Agus mengaku, dirinya juga sudah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan posisi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai lead konsorsium yang menggarap proyek KCJB.

    Sebab, saat dirinya masuk tim transformasi PT KAI bersama Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya sudah berhasil membawa PT KAI dari rugi Rp800 miliar menjadi untung sekitar Rp2 atau 3 triliun.

    Lantas, jika saat itu KAI disuruh membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pendapatan dari mana, dan bahkan bisa kembali minus alias merugi lagi. 

    Sekarang, Agus menilai, wajar jika Danantara-lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.

    Namun, ia menyarankan, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa rapat bersama Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.

    “Saya sarankan, dalam dua, tiga hari ini, Menteri Keuangan duduk bareng Danantara, kalau perlu Komisi XI DPR saksikan,” kata Agus.

    Agus menyebut, dengan beban utang mencapai Rp116 triliun dengan bunga kurang lebih Rp2 triliun per tahun, maka proyek Whoosh sangat memberatkan keuangan negara.

    Bahkan, dikhawatirkan beban utang Whoosh akan menyerobot anggaran proyek pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang lain, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

    “Iyalah, segitu [utang Whoosh memberatkan negara]. Nanti enggak kebagian tuh MBG, Koperasi Merah Putih,” tandas Agus. (*)

  • Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026 Nasional 17 Oktober 2025

    Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026 Nasional 17 Oktober 2025

    Panja Haji Komisi VIII Didorong Segera Dibentuk, Bahas Biaya Haji 2026
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional (Komnas) Haji mendorong Komisi VIII DPR segera membentuk panitia kerja (panja) haji 2026.
    Pasalnya, salah satu poin krusial yang perlu dibahas adalah terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun depan.
    “Paling krusial tentu menyangkut pembahasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang akan menentukan berapa besar biaya yang akan dibebankan kepada jemaah serta yang akan menentukan sejauh mana kualitas layanan,” ujar Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Jumat (17/10/2025).
    Ia menjelaskan, kesepakatan antara panja Komisi VIII dengan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan menjadi acuan dikeluarkannya keputusan presiden (keppres) tentang BPIH.
    “Keppres BPIH sebagai landasan pengelolaan keuangan haji pada musim 2026 yang akan dikeluarkan oleh kas BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” ujar Mustolih.
    Di samping itu, panja haji Komisi VIII perlu segera terbentuk, mengingat tahapan pelaksanaan penyelenggaraan haji akan dimulai pada 18 April 2026.
    Pada tanggal tersebut, jadwal penerbangan ibadah haji yang telah dirilis oleh otoritas penerbangan Arab Saudi/ General Authority of Civil Aviation (GACA).
    “Dengan waktu yang makin dekat, maka Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 Masehi atau 1447 Hijriah,” ujar Mustolih.
    Panja haji Komisi VIII juga akan membahas hal lain, mulai dari data jemaah yang akan berangkat, pelunasan, manasik, pemeriksaan istitaah kesehatan di Arab Saudi, hingga pemulangan kembali ke Tanah Air.
    Termasuk koordinasi penyelenggaraan ibadah haji dengan Kemenhaj yang notabenenya baru terbentuk pada pertengahan 2025.
    “Lebih cepat Panja terbentuk akan lebih baik bagi kesiapan penyelenggaraan haji, sebaliknya makin lama pembentukan Panja akan berisiko terhadap layanan haji,” ujar Mustolih.
    Shutterstock/LensLoom Ilustrasi haji 2026.
    Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji pada 2026 atau 1447 Hijriah sebanyak 221.000, sama seperti 2025.
    Dari jumah total 221.000 itu, akan dibagi 92 persen atau 203.000 untuk kuota haji reguler. Sedangkan kuota haji khusus mendapatkan 17.000 atau 8 persen.
    “Terkait dengan kuota, kita tetap sekitar 221.000 jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia. 92 persennya untuk jemaah haji reguler, 8 persennya untuk jemaah haji khusus,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers, Selasa (30/9/2025).
    “Artinya ada sekitar 203.000 untuk reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17.000 untuk jemaah haji khusus,” sambungnya.
    Pada musim haji tahun depan, terdapat dua perusahaan penyedia layanan atau syarikah sebagai pengelola layanan untuk jemaah haji.
    Kedua syarikah adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
    Jumlah syarikah pada musim haji 2026 berkurang, di mana pada 2025 jumlahnya sebanyak delapan perusahaan penyedia layanan.
    “Kontraknya tidak lagi tahunan, tetapi langsung tiga tahun. Ini untuk mencegah praktik-praktik manipulasi dan umpan balik negatif dalam proses lelang syarikah di Arab Saudi,” ujar Dahnil.
    Dengan hanya hadirnya dua syarikah ini, Dahnil berharap agar ongkos perjalanan haji pada tahun depan dapat ditekan.
    “Biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi,” ujar Dahnil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

    Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

    Muslim Arbi Desak Dasco Dicopot dari Wakil Ketua DPR: Khianati Presiden Prabowo dengan Naikkan Uang Reses

  • Bos Danantara Tak Mau Layanan KAI Turun Gegara Utang Kereta Cepat

    Bos Danantara Tak Mau Layanan KAI Turun Gegara Utang Kereta Cepat

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah menggodok opsi untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangan utamanya ialah jangan sampai utang ini membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga membuat pelayanan turun.

    KAI merupakan pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Sedangkan PSBI merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya menaruh perhatian besar terhadap potensi terdampaknya pelayanan kereta api atas beban utang tersebut.

    Oleh karena itu, Danantara saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi penyelesaian utang secara komprehensif. Harapannya, opsi tersebut juga akan berdampak positif pada kinerja KAI sendiri.

    “Supaya ke depannya ini berjalan dengan baik, dan juga dampaknya ke KAI juga positif. Karena ini kan kalau nanti dampaknya KAI, dampaknya ke pelayanan kereta api yang lainnya,” ujar Rosan ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Rosan mengatakan, pembahasan perlu dilakukan secara mendalam mengingat proyek tersebut melibatkan banyak kementerian/lembaga (KL). Setelah Danantara menyelesaikan kajiannya, pihaknya akan mempresentasikan hasilnya di hadapan KL terkait.

    Selain itu, Danantara juga menjalin komunikasi dengan pihak China, khususnya dengan National Development and Reform Commission (NDRC) atau Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, menyangkut penyelesaian utang ini.

    “Kita akan presentasikan agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi, ‘oh problem lagi’, nggak. Kita mau komprehensif.” ujar Rosan.

    “Dan ini tidak hanya dari finansial, tapi kita juga komunikasi dengan pemerintah China, dengan NDRC-nya. Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting, karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu,” sambungnya.

    Sebagai informasi, dalam catatan detikcom, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mendapatkan pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk menutup cost overrun atau bengkak proyek Kereta Cepat sebesar Rp 6,98 triliun atau hampir Rp 7 triliun.

    Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, menyebut utang dan kerugian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dapat menjadi bom waktu bagi perseroan. Hal itu ia ungkap dalam rapat perdananya bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mulanya, Bobby menjelaskan pihaknya akan mendalami persoalan beban keuangan KCIC. Ia memastikan dapat memahami permasalahan-permasalahan KAI dalam satu minggu, termasuk KCIC. Kemudian ia menyebut akan segera berkoordinasi dengan Danantara.

    “Kami yakin dalam satu minggu ke depan, kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu,” ungkap Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Sepanjang semester I 2025 KCIC menelan kerugian hingga Rp 1,6 triliun. Pada periode yang sama, KAI mencatat total penyerapan kerugian mencapai Rp 1,424 triliun. Namun angka tersebut menyusut dibanding semester I tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 2,377 triliun.

    (kil/kil)

  • Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan Megapolitan 17 Oktober 2025

    Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan Megapolitan 17 Oktober 2025

    Keluarga: Kami Tak Pernah Mengemis ke Pemerintah Minta Delpedro Dibebaskan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keluarga CEO Lokataru, Delpedro Marhaen mengaku tak pernah mengemis ke pemerintah untuk meminta dibebaskan dari penjara dalam kasus dugaan penghasutan demonstrasi akhir Agustus 2025.
    Hal tersebut dikatakan kakak Delpedro, Delpiero Hegelian saat menghadiri sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
    “Dan sekali lagi kami tidak pernah mengemis kepada pemerintah untuk Pedro dibebaskan, tapi kami menginginkan adanya keadilan seadil-adilnya,” ujar Delpiero.
    Gugatan praperadilan ini ditempuh sebagai salah satu langkah hukum untuk menggugurkan status tersangka Delpedro.
    “Ini adalah bukti konkrit bahwa Delpedro telah gentleman untuk melakukan proses hukum,” kata dia.
    Sebagai bentuk dukungan, Delpiero bersama ibundanya menghadiri sidang gugatan praperadilan ini.
    “Sebenarnya ini sebuah sikap dari kami keluarga dan dari Pedro bahwa kami ingin mengikuti seluruh proses hukum,” ucap Delpiero.
    Dia berharap pihak termohon, yakni Polda Metro Jaya menghadiri sidang kali ini agar gugatan praperadilan ini bisa berjalan.
    “Jadi, hari ini juga kami menunggu
    gentleman
    -nya pihak kepolisian untuk hadir dalam praperadilan,” ujar dia.
    Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat.
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.
    Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
    Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
    Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan.
    “Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gagal Bertemu Wamen, Roy Suryo Justru Dapat Data ‘Aneh’ soal Sekolah Gibran

    Gagal Bertemu Wamen, Roy Suryo Justru Dapat Data ‘Aneh’ soal Sekolah Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pertemuan Roy Suryo dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, pada Kamis (16/10/2025) kemarin batal terlaksana.

    Dikatakan Roy, Wamen mendadak berhalangan karena harus menghadiri agenda di DPR RI.

    Informasi itu ia peroleh setelah mendatangi kantor Kemendikdasmen bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar dan advokat Kurnia Tri Royani.

    “Pak Wamen ingkar janji. Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR,” kata Roy kepada fajar.co.id, Jumat (17/10/2025).

    Meski batal bertemu Wamen, mantan Menpora itu mengaku tetap memperoleh sejumlah informasi penting dari pejabat Kemendikdasmen, yakni Eko Susanto, Sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen, dan Anang Ristanto, selaku PPID Utama Kemendikdasmen.

    Kata Roy, Eko Susanto telah mengoreksi pernyataan sebelumnya terkait data pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

    “Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu, katanya Gibran itu ada dua rapor, yaitu rapor kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchid Park Secondary School,” Roy menuturkan.

    Roy kemudian menafsirkan keterangan tersebut sebagai setara dengan dua tahun jenjang SMA.

    “Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA, kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini,” katanya.

    Namun, lanjut Roy, pernyataan itu kembali dikoreksi oleh pihak Kemendikdasmen.

    “Tadi diralat, bahwa Orchid Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura itu SMP plus 1 tahun. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O-Level katanya. Jadi O-Level itu sertifikat SMP plus 1 tahun,” tambahnya.

  • Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini Megapolitan 17 Oktober 2025

    Sidang Gugatan Praperadilan Delpedro Cs Digelar Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – CEO Lokataru, Delpedro Marhaen akan menjalani sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, Jumat (17/10/2025).
    Perkara sidang ini teregistrasi dalam nomor 132/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan jenis perkara sah tidaknya penetapan Delpedro sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan massa aksi pada demonstrasi akhir Agustus lalu.
    Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya menjadi pihak termohon dalam perkara ini.
    “Jenis perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka, dengan Terdakwa Kapolri cq Direskrimum Polda Metro Jaya,” tulis laman SIPPN Jaksel, dikutip Jumat.
    Berdasarkan rincian yang tercantum pada laman tersebut, sidang dijadwalkan pukul 09.05 WIB di ruang sidang 4.
    Selain Delpedro, rekan sesama aktivis lainnya juga akan menjalani sidang gugatan dengan agenda sidang pertama di ruang terpisah.
    Perkara Muzaffar Salim teregistrasi dalam nomor 129/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidangnya dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di ruang sidang 6.
    Sementara Syahdan Husein didaftarkan dalam perkara nomor 130/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang pertamanya dilaksanakan pada waktu yang sama di ruang sidang 5.
    Sebelum ketiganya, aktivis mahasiswa Khariq Anhar sudah lebih dulu menjalani sidang gugatan praperadilan pada Senin (13/10/2025).
    Saat itu, pihak Polda Metro Jaya tak memenuhi panggilan majelis hakim sehingga persidangan ditunda.
    Sebelumnya, TAUD mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat.
    Delpedro Marhaen, Khariq, Muzaffar Salim, dan Syahdan ditahan di Polda Metro Jayat usai ditetapkan sebagai tersangka penghasutan pelajar untuk ikut aksi unjuk rasa berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025.
    Diketahui, polisi menetapkan enam orang admin media sosial sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial. Enam orang tersebut, yakni DMR, MS, SH, KA, RAP, dan FL.
    Keenam orang itu diduga membuat konten yang menghasut dan mengajak para pelajar dan anak di bawah umur untuk melakukan tindakan anarkistis di Jakarta, termasuk Gedung DPR/MPR RI.
    Selain itu, keenamnya juga disebut melakukan siaran langsung saat aksi anarkistis itu dilakukan.
    “Menyuarakan aksi anarkis dan ada yang melakukan live di media sosial inisial T sehingga memancing pelajar untuk datang ke gedung DPR/MPR RI sehingga beberapa di antaranya melakukan aksi anarkis dan merusak beberapa fasilitas umum,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (2/9/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.