Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Gus Sadad Ladeni Pertanyaan Kritis Mahasiswa Saat Tadarus Politik Milenial

    Gus Sadad Ladeni Pertanyaan Kritis Mahasiswa Saat Tadarus Politik Milenial

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad (Gus Sadad) menggelar Tadarus Politik Milenial di Jombang. Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa/mahasiswi serta para santri.

    Sambil berakhir pekan, Gus Sadad sapaan akrabnya menunjukkan komitmennya untuk terus bertemu para mahasiswa/santri di daerah guna berdiskusi banyak hal, utamanya soal politik. “Ini titik kedua di tahun 2024 ini, kita gelar tadarus politik di Jombang,” kata Gus Sadad, Sabtu (23/3/2024).

    Momen kedatangan Gus Sadad di Kota Santri dimanfaatkan oleh sekitar 100 mahasiswa dan santri berbincang tentang politik.

    Antusiasme peserta diskusi nampak dari banyaknya pertanyaan yang terlontar di saat sesi tanya jawab. Ichwan, salah satu mahasiswa yang hadir bertanya soal politik transaksional yang marak akhir-akhir ini di Pemilu 2024.

    Ketika ditanya tentang politik transaksional, Sadad menjawab dengan tegas bahwa dirinya miris melihat fenomena itu. “Maraknya politik uang itu karena kegagalan politikus meyakinkan publik. Itu juga menunjukkan ketidakmampuan dari politikus tersebut men deliver isu-isu politik sebagai isu publik,” jawab Gus Sadad.

    “Publik menilai pemilu itu kepentingan kontestan pemilu, nggak ada urusan dengan kepentingan mereka sendiri,” tambahnya.

    Karena tidak memiliki gagasan yang bisa dijual ke masyarakat, Gus Sadad menyebut para politikus akhirnya memilih jalan pintas dengan politik transaksional.

    Doktor Ilmu Politik Islam UIN Sunan Ampel itu menilai dengan semakin meningkatnya kompetensi politikus yang berkontestasi dalam Pemilu akan memperbaiki kehidupan politik. “Kita lihat dalam Pemilu kemarin mengandalkan popularitas saja tidak cukup, juga mengandalkan dana saja bukan jaminan,” kata Sadad.

    Jawaban Gus Sadad itu membuat mahasiswa lain bersemangat untuk bertanya. Aminah menanyakan bagaimana resep Gus Sadad bisa menjadi legislator selama 5 periode berturut-turut.

    “Ketika saya menjadi legislator pertama kali di tahun 2004, saya saat itu telah menyerahkan atau mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Sejak saat itu, dalam diri saya, saya selalu ingin terus mengabdi dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan diri saya,” jelas Gus Sadad.

    “Saya berkomitmen terus merawat konstituen saya, sehingga saat Pemilu digelar, tentu masyarakat sudah bisa memilih sendiri atas dasar kinerja. Konstituen yang dirawat dengan baik oleh legislator si A misalnya, saya yakin sangat tidak mudah untuk didekati dengan calon lain yang membawa iming-iming politik transaksional,” tambahnya.

    Mendengar jawaban itu Aminah sangat puas. Dirinya tidak canggung menyebut Gus Sadad sebagai politikus yang dicintai rakyat dan mendoakan karir Wakil Ketua DPRD Jatim ini terus merangkak naik.

    Nampak hadir dalam diskusi tersebut Gus Irfan Yusuf, Caleg terpilih DPR RI, serta Caleg terpilih DPRD Jatim, Farid Kurniawan Aditama dan Hidayat. (tok/kun)

  • Tinggal Berharap di MK, PPP Jember Gelar Doa Bersama

    Tinggal Berharap di MK, PPP Jember Gelar Doa Bersama

    Jember (beritajatim.com) – Tinggal berharap dari perjuangan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi untuk lolos ke Senayan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Riyadus-Sholihin, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (23/3/2024).

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember Madini Farouq sempat ditelepon KH Syadid Jauhari, ulama terkemuka di Kecamatan Kencong. Kiai itu ikut prihatin dengan nasib PPP.

    “Di bulan Ramadan, kami mengumpulkan calon legislator dan kader. Yang pertama, untuk mensyukuri hasil pemilu legislatif DPRD Jember. Kami bisa mempertahankan lima kursi. Di sisi yang lain, kami mendoakan, karena di tingkat nasional PPP masih akan menggugat di Mahkamah Konstitusi,” kata Madini.

    Seluruh kader dan pengurus di Jember berdoa agar PPP bisa menang di MK dan lolos ke DPR RI. “Dan punya waktu di Senayan untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia,” kata Madini.

    Doa bersama ini juga berangkat dari keprihatinan PPP Jember. “Di negara yang mayoritas berpenduduk muslim justru partai Islam berlambang ka’bah tidak lolos ke parlemen. Data-data hasil pemilihan sudah kami serahkan ke Dewan Pimpinan Pusat PPP barangkali untuk bahan gugatan di MK,” kata Madini.

    “Tapi tidak cukup data, tapi juga doa. Doa senjata orang mukmin. Maka, itu yang bisa kami lakukan. Kami ajak kader dan pengurus untuk khataman Alquran dan mendoakan mudah-mudahan PPP menang di MK,” kata Madini.

    Madini mengingatkan semua kader untuk besyukur. “Walau kita sudah pasang target 10 kursi DPRD Jember, dan setiap kali kegiatan kita selalu menyantuni anak yatim, semua tidak sia-sia. Allah menciptakan semua tidak ada yang sia-sia. Pasti semua ada hikmahnya,” katanya. [wir]

  • Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi akan berlangsung November 2024 mendatang. Pelaksanaannya serentak se Indonesia begitu juga agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Secara hitungan waktu, pelaksanaan tinggal 8 bulan ke depan. Mepetnya waktu, kini banyak kandidat calon mulai bermunculan.

    1. Yusuf Widyatmoko

    Di Banyuwangi sejumlah nama kandidat mulai muncul meramaikan bursa calon bupati mendatang. Misal, Yusuf Widyatmoko yang merupakan Wakil Bupati Banyuwangi dua periode berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas.

    Yusuf nantinya digadang bakal maju melalui jalur independen. Niatnya maju, sudah tersebar luas di sejumlah wilayah Banyuwangi melalui pamflet dan selebaran.

    2. Sumail Abdullah

    Nama lainnya adalah Sumail Abdullah yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tahun ini, pada Pileg lalu dirinya juga mendapat dukungan cukup banyak di daerah pemilihan Jawa Timur 3.

    Meski demikian, Sumail Abdullah harus berhitung ulang jika dirinya akan maju di kontestasi politik pemilihan Bupati Banyuwangi. Pasalnya, jika dirinya terpilih kembali menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka dirinya harus memenuhi mekanisme pencalonan.

    Belum lagi, pelantikan DPR RI rencananya bakal dilaksanakan Oktober mendatang. Namun demikian, tidak mustahil jika Sumail Abdullah bakal tetap maju.

    3. Ahmad Munib Syafa’at

    Nama ini tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Pasalnya, dia merupakan sosok sebagai anggota DPRD Banyuwangi termasuk politisi PKB.

    Selain itu di kalangan pondok, dirinya terkenal sebagai pengasuh Ponpes Darussalam Blokagung, Tegalsari. Bahkan, sosoknya memiliki jaringan kuat di akar rumput.

    4. Ali Ruchi

    Nama satu ini memang muncul baru-baru ini. Ali Ruchi berangkat dari kalangan birokrat.

    Namun, sebenarnya niatnya maju menjadi calon bupati Banyuwangi sejak 4 tahun lalu saat Pilbup 2020.

    Posisinya di pemerintahan Banyuwangi menempati sejumlah posisi di kantor dinas. Di antaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan sejumlah dinas lainnya.

    Kini, dirinya mantap maju menjadi salah satu kandidat calon Bupati Banyuwangi setelah mendapat sejumlah dukungan. Berangkat dari restu orang tua hingga dukungan sejumlah komunitas dan warga.

    5. Ratna Ani Lestari

    Ratna Ani Lestari pernah menjabat menjadi Bupati Banyuwangi pada periode 2005 – 2010 silam. Sehingga dirinya juga tak asing di kalangan masyarakat Bumi Blambangan.

    Kini, setelah sekian lama menghilang, nama Ratna Ani Lestari kembali muncul menghangatkan kandidat calon Bupati Banyuwangi. Bahkan dalam beberapa informasi, dirinya siap comeback memimpin Bumi Blambangan.

    6. Ipuk Fiestiandani

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sebagai petahana masih mungkin akan maju ke pencalonan bupati berikutnya. Kans itu cukup kuat, apalagi dirinya masih menjabat satu periode.

    Bupati Ipuk yang pada pilkada 2020 lalu didukung oleh PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung lainnya itu berhasil menang. Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah, berhasil mengalahkan pasangan Yusuf Widyatmoko dan Gus Rizza.

    Masih patut ditunggu siapa saja kandidat calon Bupati Banyuwangi yang akan maju di Pilkada mendatang. Hasilnya, mereka akan menjadi pemimpin baru untuk warga di Bumi Blambangan 5 tahun ke depan. [rin/beq]

  • Wawancara Gus Mamak Soal Kegagalan PPP: Ironi di Negeri Muslim

    Wawancara Gus Mamak Soal Kegagalan PPP: Ironi di Negeri Muslim

    Jember (beritajatim.com) – Gus Mamak, nama akrab sapaan Madini Farouq, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah sosok yang dihormati di partai tersebut. Dalam dua kali pemilu, 2019 dan 2024, PPP di bawah kepemimpinannya berhasil menyabet lima kursi DPRD Jember berturut-turut.

    Dua keberhasilan itu terjadi pada saat PPP dilanda krisis politik. Puncaknya, kendati jumlah pemilih di Jember bertambah, partai berlambang ka’bah itu gagal menembus Senayan.

    Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum RI, PPP secara nasional hanya mengantongi 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Gagal memenuhi syarat ambang batas elektoral empat persen, PPP dipastikan tak akan memiliki wakil di DPR RI kecuali gugatan di Mahkamah Konstitusi dikabulkan.

    Beritajatim.com mewawancarai Gus Mamak untuk meminta tanggapan soal fenomena PPP secara nasional. “Ini ironis,” katanya.

    Berikut petikan wawancaranya.

    Bagaimana Anda menanggapi kegagalan PPP menembus Senayan?
    Saya merasa sangat sedih ketika mendengar kabar PPP gagal menembus Senayan, karena tidak memenuhi ambang batas empat persen. Ada kekecewaan kenapa PPP tidak bisa lolos. Ini sungguh ironis. Di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, ternyata partai Islam yang berlambangkan ka’bah gagal menembus Senayan.

    Ini merupakan musibah bagi keberadaan partai politik Islam tertua di Indonesia ini. Ini merupakan pukulan bagi umat Islam, terutama kalangan politisi muslim yang aktif di PPP.

    Bagaimana pengaruh kegagalan ini bagi kader-kader di bawah, khususnya di Jember?
    Tentu ini akan berpengaruh terhadap kader-kader PPP di bawah. Tapi tugas kami sebagai pimpinan di level kabupaten adalah memberikan semangat agar mereka tetap optimistis menatap masa depan.

    Boleh jadi ini adalah ujian bagi PPP, terutama di tingkat nasional. Entah karena beberapa faktor, apakah karena faktor internl atau eksternal, sehinngga PPP tidak bisa lolos Senayan. Apakah ini salah pengelolaan partai, salah manajemen, atau salah dalam memilih mitra koalisi saar pillpres. Ini harus jadi catatan dan evaluasi imternal PPP.
    Tapi yang jelas kami tetap menyemangati kader. Ini adalah musibah nasional. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus membangun partai ini untuk siap menghadapi pemilu lima tahun mendatanag.

    Apa faktor penyebab kegagalan ini dari internal dan eksternal?
    Tentu kami harus melihat internal lebh dahulu. Ini harus dievaluasi secara nasional. Apakah karena pergantian ketua umum yang dilaksanakan sebelum muktamar, sehingga mengakibatkan orang luar melihat PPP ini sebagai partai yang kurang kondusif stabilitas internalnya?

    Ataukah karena faktor ketua umum yang sekarang berstatus pelaksana tugas kurang maksimal dalam membesarkan partai? Atau bisa juga dievaluasi keberadaan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bang Sandiaga Uno, yang kita harapkan dengan bergabung ke PPP ini bisa membawa efek elektoral., tapi ternyata tidak berdampak secara elektoral.

    Ini secara internal kami harus lakukan evaluasi nasional: kenapa PPP gagal. Itu harus dilakukan melalui forum, seperti lewat rapat pimpinan nasional (rapimnas), untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menyelamatkan PPP.

    Secara eksternal ya kita harus melihat apakah ini pengaruh pemilihan presiden yang kita berkoalisi atau mendukung pasangan calon partai yang tidak dekat dengan umat Islam, jadi salah satu faktor. Atau juga mungkin karena dianggap tidak mengikuti keinginan rezim yang sedang berkuasa di negeri ini, PPP ‘dikerjai’ tidak lolos parliamentary threshold.

    Ini harus dicari penyebabnya. Apakah ini karena intervensi dari rezim ataukah semata karena salah kelola partai secara internal, atau mungkin faktor ekseternal. Kalau ada partai yang terangkat suaranya di pilpres, mungkin ini karena coat tail effect. Mungkin ini efek ekor jas negatif bagi PPP.

    Bagaimana dampak ke depan bagi umat Islam sebagai konstituen, ketika PPP tidak ada di DPR RI?
    Semoga PPP masih lolos melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan pengurus DPP. Berdasatkan hitungan internal, PPP harusnya di atas ambang batas empat persen. DPP masih akan melakukan langkah konstitusional gugatan ke MK.

    Tapi kalau benar-benar ini terjadi, ini jadi musibah nasional bagi umat Islam di Indonesia, ketika partai politik berlambang ka’bah tidak ada di parlemen. Semoga masih ada partai di parlemen yang memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Terutama dalam rangka melakukan fungsi amar maruf nahi munkar dan menjaga NKRI dari upaya-upaya untuk membawa ke arah yang tidak sesuai dengan syaruat Islam. Mudah-mudahan masih ada partai yang bisa menyuarakan aspirasi umat Islam ketika PPP tidak ada di Senayan.

    Seberapa jauh pertarungan pilpres berdampak pada kegagalan PPP?
    Ini memang perlu diteliti secara mendalam untuk menjawabnya. Tapi saya melihat secara di permukaan, memang banyak tokoh PPP yangh kecewa. PPP dianggap salah pilih pada waktu pilpres, walaupun pilihan itu sudah melalui pertimbangan dan kajian mendalam.

    Ya apa boleh buat. Nasi sudah jadi bubur. Sikap politik sudah diambil dan selesai, dan sayangnya yang didukung PPP kalah. Ibarat pepatah, PPP sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah mendukung calon yang tidak disepakati secara utuh di internal PPP, ternyata calon yang didukung itu juga kalah.

    Ini harus jadi bahan catatan dan evaluasi. Menurut saya PPP ini harus tegas jenis kelaminnya. Jangan menjadi partai yang tidak jelas ke mana arah dukungannya dalam membawa suara dan aspirasi umat Islam. PPP adalah partai yang selama ini dikenal menyuarakan aspirasi politik umat Islam. Tapi ternyata dalam pilpes dianggap bertentangan dengan aspirasi politik umat Islam.

    Pasca kegagalan ini, apa yang harus dilakukan PPP?
    Tentu kami harus melakukan kajian dan evaluasi secara internal, soal hal-hal apa yang harus diperbaiki ke depan. Ini kami juga harus mau mendengar masukan dari para pakar politik yang punya keberpihakan atau kepedulian terhadap politik Islam di Indonesia. Termasuk para ulama dan tokoh-tokoh agama, maupun cendekiawan muslim. Semua dimintai masukan bagaimana perbaikan PPP ke depan, dan jadi menjadi bahan menyusun blue print perjuangan PPP, sehingga partai tidak salah langkah.

    Apa saja yang harus diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya?
    Siapapun yang akan jadi nakhoda ketua umum, blue print ini hrtus jadi pedoman. Semacam garis besar haluan negara. PPP ini harus punya platform ideologi politik yang jika dilaksanakan akan mebawa PPP jadi partai yang dipercaya dan dicintai umat Islam.

    Bagaimana kepemimpinan Sandiaga Uno sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP dan pengaruhnya terhadap kegagalan ini?
    Terbukti ternyata tidak terlalu signifikan efek secara elektoral saat Sandiaga Uno bergabung di PPP. Tapi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, PPP tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau melakukan evaluasi internal tanpa perlu mengkambinghitamkan dan mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan ini.

    Ini adalah kegagalan kita semua sebagai kader PPP. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki PPP ke depan agar kembali dcintai dan dipercaya untuk memperjuangkan apirasi politik umat Islam. Ini jadi catatan bagi semua elite di Jakarta. Jangan merasa sok tahu apa yang paling diperlukan PPP, tanpa mendengar apa yang jadi masukan tokoh-tokoh kiai. PPP ini milik umat, bukan milik segelintir elite di Jakarta. [wir]

  • Partai Garuda Dukung Duet Gus Fawait Gerindra – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Partai Garuda Dukung Duet Gus Fawait Gerindra – Anang Hermansyah dalam Pilkada Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Garuda mendeklarasikan dukungan kepada duet politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Muhammad Fawait atau Gus Fawait dan artis Anang Hermansyah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (22/3/2024) petang.

    Fawait dipandang mumpuni menjadi calon bupati dan Anang menjadi calon wakil bupati Jember untuk lima tahun ke depan. “Keduanya adalah sosok yang mampu karena sudah punya modal sosial. Keduanya juga putra asli daerah Jember yang selama ini sudah kita ketahui kapasitas masing-masing,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Garuda Jember Rio Christiawan, usai acara deklarasi di Hotel Aston Jember.

    Fawait saat ini menjabat anggota DPRD Jawa Timur selama dua periode. “Setiap kali pemilihan legislatif selalu menjadi vote getter dan memperoleh suara besar. Dalam pemilu tahun ini, Gus Fawait sudah mendapatkan 238 ribu lebih suara. Ini sebuah modal dukungan yang layak untuk diperjuangkan menjadi calon bupati,” kata Rio.

    Rio mengakui, Partai Garuda tak punya perwakilan di DPRD Jember. Bahkan perolehan suara partai ini hanya 2.460 suara alias terbawah kedua setelah Partai Kebangkitan Nasional dari 18 partai peserta pemilu. “Tapi kami akan berjuang minimal merayu partai-partai lain untuk memberi dukungan, karena Gus Fawait ini luar biasa,” katanya.

    “Sementara wakilnya adalah Mas Anang Hermansyah. Artis nasional yang asli Jember. Dia juga pernah menjadi anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang. Saya rasa secara popularitas mudah diperkenalkan kepada masyarakat. Kami rasa kalau kedua orang ini digabungkan menjadi pasangan bupati dan wakil bupati akan sangat berkompeten,” kata Rio.

    Rio memperkirakan hanya akan ada dua pasangan calon dalam pilkada Jember atau bahkan bisa jadi hanya ada sepasang calon tunggal. “Karena semua partai saat ini merapat ke Prabowo dan Gibran di Koalisi Indonesia Maju,” katanya.

    Serius dengan gagasan mencalonkan Fawait dan Anang, Rio akan beranjangsana ke sejumlah partai dan melakukan sosialisasi. “Kami akan berkunjung kepada saudara dua kami, Partai Gerindra, agar mau memasangkan Gus Fawait dan Mas Anang,” kata pria yang berprofesi jurnalis ini. [wir]

  • Ratusan Orang Kader PKB Jember Tuntut Pemecatan Caleg Terpilih DPR RI Lora Gopong

    Ratusan Orang Kader PKB Jember Tuntut Pemecatan Caleg Terpilih DPR RI Lora Gopong

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang kader Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut pemecatan calon legislator terpilih DPR RI, Achmad Gufron Sirodj yang akrab disapa Lora Gopong, Jumat (22/3/2024) malam. Mereka berunjuk rasa di kantor Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember di Jalan Danau Toba.

    Sekretaris Dewan Syuro Pengurus Anak Cabang PKB Bangsalsari Maswar mengatakan, ada indikasi Gus Gopong tidak konsisten. “Mau menumpang mobilnya (PKB), tapi tidak mau dengan sopirnya (Ketua Umum PKB). Ini harus ditindak tegas oleh DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” katanya.

    Ada tiga sikap yang disampaikan para kader tersebut. “Pertama, Saudara Ghufron Siraj secara demonstratif atau terbuka tidak pernah mengampanyekan pasangan Amin (Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar), dan tidak pernah terlibat dalam konsolidasi pemenangan pilpres baik langsung maupun tidak langsung,” kata Maswar.

    Menurut Maswar, tindakan Gufron tersebut melanggar Instruksi DPP PKB Nomor 25925 tentang penyelenggaraan pemenangan pemilihan legislatif dan presiden. “Kedua, yang bersangkutan tidak pernah memasang atribur pemenangan Amin di seluruh alat peraga kampanye, baik yang berupa banner, billboard, stiker, flyer, dan materi media sosial lainnya,” katanya.

    Gufron membuat wibawa partai di mata publik, menurut Maswar, terdegradasi. “Ini bertentangan dengan Instruksi DPP PKB Nomor 21323 tentang konsolidasi pemenangan pasangan Amin,” katanya.

    “Yang bersangkutan juga terindikasi kuat melakukan tandem dengan caleg partai lain yang melanggar Instruksi DPP PKB Nomor 22336 tentang pemenangan bersama,” kata Maswar.

    Dengan sejumlah pelanggaran itu, Maswar dan kawan-kawan menuntut DPP PKB menindak tegas Gufron. “Bahkan bila perlu kalau sudah terbukti dipecat dari PKB. Peserta pemilu kan partai. Kalau ada yang tidak searah dengan partai, biar tidak berefek negatif terhadap kader-kader lain maka harus dilakukan tindakan tegas. Dipersilakan DPP, DPW, dan DPC untuk melakukan evaluasi,” kata Maswar.

    Maswar ditemui Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi dan menyerahkan sebuah amplop warna coklat yang tersegel yang berisi surat. “Kami minta ini disampaikan kepada DPP dan DPW PKB Jawa Timur sebagai aspirasi kami,” kata Maswar.

    Usai menerima amplop tersebut, Ayub berjanji akan meneruskannya kepada DPW dan DPP sebagaimana dikehendaki. “Ini tersegel. Jadi saya tidak tahu isinya apa. Jadi saya tidak bisa baca. Saya sebatas menyerahkan saja. Saya akan berikan ke DPW dan DPP. Isinya apa, saya tidak tahu. Kalau saya buka, kan saya dimarahi,” katanya tertawa.

    Apa bocoran isi amplop coklat itu? “Gak ono bocoran. Ini guduk Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) kok bocoran,” kata Ayub disambut tawa wartawan.

    Menurut Ayub, penyampaian aspirasi seperti ini sudah biasa dilakukan di PKB. “Tinggal diklarifikasi kepada pihak-pihak. Masukannya apa, benar atau tidak, permasalahannya apa,” katanya.

    Sementara itu, salah satu anggota tim pemenangan Achmad Gufron Sirodj, Lukman Wijaya, membantah semua tuduhan yang dilontarkan pengunjuk rasa. “Ra Gopong memang tidak tandem. Gambar fotonya (di alat peraga kampanye) pasti sendirian,” katanya.

    “Jangankan ngomong tandem. Ra Gopong saja sangat jarang ke Jember. Yang berkampanye bahkan timnya. Kedatangannya ke Jember bisa dihitung jari kok, karena memang sibuk sebagai sekretaris pribadi (Ketua Umum Yahya Staquf) di Pengurus Besar NU. Dia juga sering ke luar negeri,” kata Lukman.

    Lukman mengatakan, Achmad Gufron Sirodj memang berkonsentrasi untuk pemilihan legislatif. Namun ia memiliki sejumlah bukti foto Achmad Gufron Sirodj bersama caleg PKB tingkat kabupaten dan kampanye pasangan Anies-Muhaimin.

    “Banner memang sedikit. Bahkan Ra Gopong menghindari banner. Lebih mengena media sosial. Jadi banner banyak yang dicetak relawan-relawannya. Saya mencetak sendiri. Maka itu, hampir semua banner banyak yang tidak sama,” kata Lukman.\

    Lukman menegaskan kembali, semua tuduhan yang diarahkan ke Achmad Gufron Sirodj tidak benar, termasuk soal pemenangan untuk calon presiden dan wakil presiden di luar pasangan nomor urut 1. “Tidak ada arahan (untuk pemenangan pasangan capres-cawapres lain). Kami tidak pernah membahas itu. Kami berkonsentrasi kepada kami sendiri bagaimana bisa menang,” katanya.

    Lebih jauh, Lukman mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengn DPC PKB Jember, DPW PKB Jatim, dan DPP PKB. “Kami berkoordinasi intensif, bahkan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten kami berkoordinasi,” katanya. [wir]

  • Politikus PKS Minta Pengguna Klakson Telolet Ditindak Tegas

    Politikus PKS Minta Pengguna Klakson Telolet Ditindak Tegas

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat dari PKS meminta Kementerian perhubungan (Kemenhub) melarang penggunaan klakson telolet pada kendaraan seperti bus atau truk. Dia pun meminta penggunanya ditindak tegas.

    Menurutnya, terdapat aturan terkait penggunaan klakson yakni Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara klakson paling rendah 83 desibel atau paling tinggi 118 desibel. Dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu.

    “Kemenhub selaku penanggungjawab tidak boleh sekedar memberi imbauan. Harus meningkatkan pengawasan saat pengujian berkala kendaraan. Menindak keras operator yang melanggar ketentuan. Dengan menghentikan izin operasional mereka. Karena sanksi denda setengah juta rupiah tidak membuat jera,” tegas Toriq.

    Dia menambahkan,Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada tahun 2022 juga menyatakan klakson telolet berbahaya dan telah menjadi penyebab banyak kecelakaan. Penggunaan perangkat ini berpotensi mengurangi pasokan udara dan membuat fungsi rem kurang optimal.

    “KNKT merekomendasikan kepada Kementerian perhubungan (Kemenhub) agar melarang kendaraan besar menggunakan klakson yang instalasinya mengambil sumber daya tenaga pneumatic dari tabung udara sistem rem. Karena dapat menyebabkan kinerja rem kurang efektif,” ujar Toriq. (hen/ted)

  • Krisdayanti Lengser di Dapil Jatim, Ahmad Dhani dan 21 Artis Melenggang ke Senayan,

    Krisdayanti Lengser di Dapil Jatim, Ahmad Dhani dan 21 Artis Melenggang ke Senayan,

    Surabaya (beritajatim.com)– Sebanyak 22 artis calon legislatif (caleg) dipastikan bakal melenggang lolos masuk senayan menjadi Anggota DPR RI. Dari 22 artis ini 4 di antaranya dari Dapil Jawa Timur (Jatim). Sementara itu beberapa nama yang sebelumnya lolos menjadi anggota DPR RI Dapil Jatim seperti Krisdayanti harus menelan pil pahit. Kali ini Ahmad Dhani melenggang ke senayan dari Dapil Jatim.

    4 nama lain dari Dapil Jatim yang dipastikan melenggang ke Senayan yakni Ahmad Dhani dari Partai Gerindra di Dapil Jatim I memperoleh 134.227 suara, selanjutnya Arzeti Bilbina Setyawan dari PKB di Dapil Jatim I memperoleh 62.790 suara. Selanjutnya ada artis senior Dina Lorenza dari Partai Demokrat di Dapil III memperoleh 52.983 suara dan terakhir Moreno Soeprapto dari Gerindra di Dapil Jatim V memperoleh suara 112.313.

    Selain Dapil Jatim tak kalah seru beberapa dapil dari wilayah lain seperti Jakarta, Jateng dan Jabar. Beberapa nama pendatang baru di kancah perpolitikan kemudian langsung lolos senayan juga banyak terjadi. Sebut saja Verrel Bramasta dari PAN lolos ke Senayan. Sementara sang ibunda Venny Melinda yang berpindah partai tidak lolos. Selanjutnya pendatang baru lainnya ada penyanyi dan pencipta lagu kenamaan Melly Goeslaw dan artis Uya Kuya beserta istri juga lolos menjadi wakil rakyat.

    Adapula beberapa petahana yang masih cukup eksis dan kuat berkibar kembali ke Senayan seperti Rieke Diah Pitaloka, Eko Patrio serta Dede Yusuf.

    Dari Data KPU berikut 22 artis yang berhasil melenggang menjadi DPR RI untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 di antaranya:

    1. Ahmad Dhani (Gerindra – Jawa Timur I): 134.227 suara

    2. Arzeti Bilbina Setyawan (PKB – Jawa Timur I): 62.790 suara

    3. Dina Lorenza (Demokrat – Jawa Timur III): 52.983 suara

    4. Moreno Soeprapto (Gerindra – Jawa Timur V) Jumlah suara: 112.313

    5. Verrell Bramasta (PAN – Jawa Barat VII): 94.810 suara

    6. Rieke Diah Pitaloka (PDIP – Jawa Barat VII): 94.201 suara

    7. Nico Siahaan (PDIP – Jawa Barat I): 56.516 suara

    8. Melly Goeslaw (Gerindra – Jawa Barat I): 75.369 suara

    9. Primus Yustisio (PAN – Jawa Barat V): 128.892 suara

    10. Tommy Kurniawan (PKB – Jawa Barat V): 100.656 suara

    11. Mulan Jameela (Gerindra – Jawa Barat XI): 83.526 suara

    12. Dede Yusuf (Demokrat – Jawa Barat II): 210.179 suara

    13. Denny Cagur (PDIP – Jawa Barat II): 58.043 suara

    14. Rachel Maryam (Gerindra – Jawa Barat II): 114.749 suara

    15. Eko Patrio (PAN – DKI Jakarta I): 93.673

    16. Once Mekel (PDIP – DKI Jakarta II): 47.896 suara

    17. Uya Kuya (PAN – DKI Jakarta II): 46.326 suara

    18. Sigit Purnomo/Pasha Ungu (PAN – DKI Jakarta III): 50.222

    19. Rano Karno (PDIP – Banten III): 149.397 suara

    20. Henry Indraguna (Golkar – Jawa Tengah V): 82.401 suara

    21. Nafa Urbach (NasDem – Jawa Tengah VI): 67.652 suara

    22. Ashraff Abu (Golkar – Jawa Tengah X): 177.436 suara

    [aje]

  • Mahfud MD Paparkan Misi Gugatan Hasil Pemilu ke MK

    Mahfud MD Paparkan Misi Gugatan Hasil Pemilu ke MK

    Jakarta (beritajatim.com) – Mahfud MD mengatakan, paslon nomor urut 3 berkomitmen mewariskan demokrasi sehat kepada generasi yang akan datang dan tidak membiarkan terjadinya perusakan demokrasi dan hukum. Oleh karenanya, gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bertujuan untuk menyehatkan demokrasi Indonesia.

    “Kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti terjadi lagi di masa datang. Kalau mau bernego, membagi kekuasaan dengan yang punya duit, ya itulah. Lalu, orang biasa yang hebat-hebat itu tidak bisa tampil untuk ikut mengurus negara,” kata Mahfud dalam jumpa pers bersama Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Kamis (21/3/2024).

    Mahfud mengaku, gugatan yang diajukan paslon nomor urut 3 ke MK, bukan mencari menang atau kalah dalam pemilu tapi melampaui itu, yakni demi masa depan demokrasi Indonesia.

    “Gugatan yang diajukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekadar untuk pemilu hari ini. Tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat,” ujar Mahfud.

    Dia menjelaskan, pengungkapan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 2024 harus dilakukan di semua lini hukum, baik di MK maupun melalui hak angket di DPR.

    Mahfud pun yakin, MK akan menjalankan peran untuk menegakkan hukum dan bukan bertindak sebagai mahkamah kalkulator, yang hanya fokus pada selisih perolehan suara dalam Pemilu 2024.

    Menurut dia, MK yang memiliki wewenang untuk menyelidiki permohonan atau gugatan terhadap hasil pemilu. Meski demikian, berdasarkan pengalaman sudah berkali-kali MK membuktikan bukan mahkamah kalkulator.

    “Saya kira putusan tahun 2008 yang pertama itu menunjukkan MK bukan mahkamah kalkulator dan seterusnya sampai ada istilah TSM (terstruktur, sistematis, dan massif) itu masuk dalam putusan hukum MK. Sebelum itu tidak ada. Artinya, MK bukan sekadar mahkamah kalkulator,” ungkap Mahfud.

    Dia menjelaskan, soal gugatan terhadap hasil Pemilu 2024 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, paslon nomor urut 3 menilainya sebagai wujud menjaga cita-cita reformasi untuk membangun negara Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum.

    “Demokrasi dan nomokrasi. Perjalanan pertama sampe belasan tahun itu bagus demokrasi kita lumayan lah paling enggak dari sudut institusionalnya,” kata Mahfud. [hen/but]

  • Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Keponakan Ceritakan Keseharian Semi di Magetan 

    Magetan (beritajatim.com) – Semi, nenek 90 tahun, hidup di sebuah rumah kecil di Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Rumahnya sederhana, tanpa perabotan elektronik. Hanya lampu neon redup yang menerangi ruangan.

    Kamar tidurnya menyatu dengan ruang makan. Ruang tamu dipisahkan dengan lemari dan gorden. Tak ada sofa atau meja, hanya kursi plastik sederhana.

    Mbah Semi memiliki dua adik di desa yang sama, tetapi tinggal di rumah berbeda. Keponakannya, Wintarti, mengatakan Mbah Semi memilih tinggal sendiri. “Mbah Semi tidur di rumah keponakannya malam hari. Jaraknya dekat,” ujar Wintarti.

    Meskipun tinggal sendiri di rumah saat siang, Semi rajin bertetangga. Dia membantu tetangganya membuat kerupuk lempeng untuk mengisi waktu.

    Wintarti membantah bahwa Semi tidak menerima sejumlah bantuan. Wintarti memastikan dirinya sering mengambil bantuan dari pemerintah dan memberikannya kepada Semi.

    “Mbah Semi menerima Bantuan Bunda Kasih Rp 300.000. Saya tabung sebagian untuk kebutuhannya seperti pijat atau obat-obatan,” papar Wintarti.

    Semi mengaku kondisinya sehat dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. “Saya tinggal sendiri. Malam tidur di rumah ponakan. Saya sepuh tidak kerja, jadi cuma bersih-bersih rumah. Bersyukur dapat bantuan beras,” kata Mbah Semi.

    Sebelumnya diberitakan, Kisah Semi (90), seorang nenek warga Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan mendadak gempar. Semi dikabarkan hidup dan sebatang kara dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Narasi itu bahkan mencuat di Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI. Legislator Partai Golkar Muhammad Ali RIdha bercerita ke Menteri SOsial RI Tri Rismaharini bahwa Semi hidup sebatang kara dan tak mendapatkan bantuan. Ali menambahkan, Semi hanya makan kacang panjang dan tahu rebus saja. Tak ada beras untuk dimakan.

    Mendengar cerita Ali Ridha, Risma pun menangis di depan jajaran anggota DPR RI. Video itu pun viral di sejumlah media sosial. Namun, bagaimana faktanya di lapangan?

    Usut punya usut, Semi ternyata sudah mendapatkan berbagai macam bantuan sejak 2019 hingga saat ini. Kepala Dinas Sosial Magetan Parminto Budi Utomo mengatakan, berbagai macam bantuan sudah digelontorkan sejak 2019 lalu. Kemudian, Semi juga masih aktif sebagai penerima bantuan yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    “Mbah Semi ini sudah masuk dalam layanan BPJS, penerima bantuan iuran. Kartunya aktif, jika ada keluhan, bisa digunakan untuk berobat secara gratis. Kemudian juga sudah masuk DTKS dan juga merupakan penerima bantuan pangan non tunai (BPNT),” terang Parminto, Kamis (21/3/2024).

    Kemudian, ada pula bantuan dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung yang berada di bawah Kemensos. Hingga Bantuan Permakanan Kemensos dalam bentuk makan tiap hari sebanyak dua kali. Sekali makan, nilainya Rp25.000, kemudian yang memberikan makan merupakan kelompok masyarakat yang yang sudah ditunjuk. Ditambah bantuan cadangan pangan, sebulan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram. Namun, dilewatkan kerabat karena dikhawatirkan Semi tak bisa memasak dengan mudah.

    Tak hanya itu, untuk bantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Magetan, Semi mendapatkan bantuan dari program Bunda Kasih. Bantuan itu berupa permakanan. ‘’Nilainya Rp300.000 per bulan. Ini walinya yang ditunjuk untuk memasak dan menyalurkan makanan tersebut kepada Mbah Semi,’’ terang Parminto.

    Parminto menjamin, Semi tidak hidup sendirian dan kekurangan bantuan. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Magetan sudah memberikan perhatian dan memantau kondisi Semi lewat Pemdes dan kerabat.

    Sementara itu, Kades Gebyog Suyanto memastikan pihaknya selalu mengutamakan Semi sebagai penerima bantuan. Utamanya saat pembagian zakat atau bantuan dari beberapa lembaga. “Kami selalu mengupayakan agar Mbah Semi ini mendapatkan bantuan. Kalau pembagian zakat, nama Mbah Semi kami selalu utamakan,” katanya.

    Diketahui, Semi tidak tinggal sendiri di rumah. Saat siang, dia tinggal di rumahnya sendiri, namun saat malam, dia tidur di rumah keponakannya. Sehingga, Semi tak hidup sebatang kara. [fiq/suf]