Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Hengky Kurniawan Disebut-sebut Jadi Pesaing Mak Rini di Pilbup Blitar 2024

    Hengky Kurniawan Disebut-sebut Jadi Pesaing Mak Rini di Pilbup Blitar 2024

    Blitar (beritajatim.com) – Pilkada Kabupaten Blitar 2024 nampaknya bakal berlangsung lebih ketat. Meski masih beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama telah mencuat publik sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Salah satunya adalah Hengky Kurniawan. Mantan Bupati Bandung Barat tersebut disebut bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Hengky disebut-sebut bakal menjadi pesaing Mak Rini. Nama Hengky Kurniawan pun kini kian ramai diperbincangkan oleh warga Penataran.

    Meski hingga kini belum ada kejelasan apakah Hengky Kurniawan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Namun sosok Hengky dianggap oleh sebagian warga cocok untuk memimpin Bumi Penataran dalam 5 tahun ke depan.

    Suami Sonya Fatmala tersebut dinilai telah teruji karena sebelumnya Hengky pernah menjadi Bupati Bandung Barat. Karir politik Hengky melenting tinggi setelah memenangkan Pilkada Bandung Barat pada 21 September 2018 lalu.

    Artis sekaligus politisi tersebut terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Bupati Aa Umbara. Dari Partai Demokrat, setahun kemudian ia meloncat menjadi kader PDIP.

    Hengky naik menjadi Bupati Bandung Barat mulai 7 November 2022 menggantikan Aa Umbara yang kesandung kasus korupsi. Pada Pileg 2024 ini, Hengky maju sebagai caleg DPR RI dapil Jawa Barat 2 namun sayangnya dia kalah oleh komedian Denny Cagur.

    Dalam akun medsosnya Hengky Kurniawan di Instagram pribadinya @hengkykurniawan, sempat mengungkapkan keinginannya maju di Pilkada. Namun belum diketahui Hengky Kurniawan bakal maju di Pilkada mana.

    “Siap maju Pilkada 2024,” tulis Hengky dengan pose tengah memakai baret.

    Hengky pun disebut bakal menjadi pesaing yang berat untuk incumbent Rini Syarifah. Rini Syarifah sendiri jauh-jauh hari telah menyatakan kesiapannya untuk maju kembali sebagai calon Bupati Blitar.

    Bahkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar telah memberikan restu kepada Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini untuk maju kembali sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029.

    Langkah Mak Rini maju kembali di Pilbup Blitar 2024 jauh lebih ringan, lantaran partainya yakni PKB telah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri Calon Bupati. Pada Pileg 2024 ini, PKB memperoleh 11 kursi legislatif.

    Sehingga PKB bisa saja mencalonkan Mak Rini sebagai Cabup Blitar 2024-2029 tanpa harus koalisi. Posisi Rini Syarifah yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB tentu juga lebih menguntungkan.

    Sebagai pemimpin partai, Mak Rini tutup mata bakal maju sebagai Calon Bupati periode 2024-2029 mendatang.

    “Insyaallah saya maju lagi tidak ada alasan untuk tidak maju lagi,” ucap Rini Syarifah.

    Kini patut dinanti apakah keduanya bisa terpilih kembali. Atau justru tergeser oleh pendatang baru.

    Pilbup dan Pilwali 2024 juga dipastikan bakal berjalan lebih menarik. Namun hingga kurang 8 bulan belum ada nama-nama baru yang muncul dan dijagokan maju bersaing dengan petahana. (owi/ted)

  • Ketua DPD Tawarkan Gagasan DPR Diisi Non-Partai

    Ketua DPD Tawarkan Gagasan DPR Diisi Non-Partai

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menawarkan gagasan Anggota DPR RI juga diisi dari unsur non-partai atau jalur independen. Gagasan ini untuk menguatkan fungsi legislasi sekaligus mempermuat sistem bernegara sesuai cita-cita pendiri bangsa.

    LaNyalla menyampaikan gagasan tersebut dalam Ujian Kualifikasi Disertasi Program Doktoral Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (28/3/2024). Dalam disertasinya, LaNyalla mengangkat tema ‘Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non Partai Politik (Independen)’.

    Disertasi LaNyalla diuji oleh tim yang terdiri dari Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si, Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum, Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M, Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, Dr Radian Salman, S.H., LL.M, Dr Sri Winarsi, S.H., M.H dan Dr Sukardi, S.H.,M.H.

    Dalam disertasinya, LaNyalla menyebut riset yang dia jalankan berangkat dari implementasi prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan prinsip kedaulatan, salah satunya, diterapkan dalam bentuk kedaulatan perwakilan untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat melalui proses Pemilu.

    “Selain itu, pengisian lembaga perwakilan merupakan refleksi dari
    prinsip demokrasi yang berarti rakyat berkuasa (government of rule by the people). Dengan kata lain, secara spesifik hal itu adalah demokrasi perwakilan,” papar LaNyalla.

    Proposal penelitian LaNyalla menarik perhatian dosen pengujinya. Salah satunya seperti disampaikan oleh Prof Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. Ia meminta Senator asal Jawa Timur itu untuk menjelaskan lebih detail perihal awal mula gagasan tersebut didapat LaNyalla.

    “Kok bisa punya gagasan anggota DPR RI non partai politik atau jalur independen seperti ini. Coba dijelaskan sedikit latar belakang idenya,” kata Prof Suparto.

    LaNyalla pun menjelaskan awal mulanya ketika ia mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

    Saat gagasan itu diwacanakan, LaNyalla menyebut muncul pertanyaan dari anggota DPD RI tentang eksistensi lembaga mereka. “Saat itu muncul pertanyaan, kalau kita kembali kepada UUD 1945 naskah asli, maka Lembaga DPD RI ini bubar?” kata LaNyalla menirukan pertanyaan anggotanya saat itu.

    LaNyalla tak menampik hal itu. Kembali kepada UUD 1945 naskah asli, Lembaga DPD RI akan bubar. Maka, muncul gagasan agar DPD RI berada satu kamar dengan DPR RI, sekaligus sebagai upaya memperkuat Lembaga DPD RI itu sendiri.

    “DPD RI sebagai peserta pemilu perseorangan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Sama dengan DPR RI. Suaranya lebih besar dari perolehan DPR RI. Tetapi soal kewenangan, DPD RI lebih kecil dibanding DPR RI,” ujar LaNyalla seraya menambahkan bahwa produk UU yang secara hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia hanya diputuskan oleh anggota DPR yang notabene partai politik saja.

    “Sangat tidak adil dan tidak meaningful bila hanya dikuasai partai politik. Padahal UU itu memaksa seluruh rakyat Indonesia untuk tunduk dan patuh. Kenapa hanya di tangan partai politik?” imbuhnya.

    Selanjutnya, menjawab pertanyaan Dr Sri Winarsi, S.H., dan Prof Dr Rudi Purwono, S.E., M.SE, tentang komparasi model yang diteliti di negara lain dan nama fraksi jika nantinya DPD RI satu kamar dengan DPR RI, LaNyalla menegaskan jika konsep tersebut telah diterapkan di beberapa negara dunia.

    “Sudah ada 12 negara di Uni Eropa dan tahun lalu, April 2023 Afrika Selatan mengadopsi sistem tersebut. Nah mengenai nama fraksi, saat saya presentasikan konsep ini ke anggota DPD RI sempat terjadi perdebatan, apa nama fraksinya. Menurut saya silakan saja, apapun nama fraksinya silakan. Mau fraksi perseorangan, atau fraksi non-partai, itu teknis nanti. Tetapi hakikatnya ada people representative dan ada political representative yaitu unsur partai politik,” ujar LaNyalla.

    Prof Dr Mas Rahmah, S.H., M.H menjelaskan jika banyak pihak menilai DPD RI bukan elemen yang penting, bahkan hanya hiasan demokrasi belaka. Sebagai Ketua DPD RI, ia juga meminta LaNyalla mengkajinya dalam konteks yuridis-empiris dan sosio-legal.

    Dr Radian Salman, S.H., LL.M, meminta agar LaNyalla dalam penelitiannya nanti berbagi pengalaman implementasi yang sudah dilakukan dan evaluasinya. Pun halnya dengan Dr Sukardi, S.H.,M.H yang meminta LaNyalla dalam penelitiannya nanti juga menjelaskan pentingnya anggota DPR RI dari unsur non partai politik sangat penting dalam penyelenggaraan negara.

    Sementara Prof Dr Muhammad Nafik Hadi Ryandono, SE., M.Si menekankan agar Ketua DPD RI menyinggung latar belakang monokameral yang relevan dengan temuan kebijakan dari topik penelitian.

    Setelah menerima masukan tersebut, selanjutnya tim penguji menyatakan jika Ketua DPD RI dinyatakan lulus dan sudah boleh menggunakan titel Doktor (cand).

    “Kami ucapkan selamat kepada peneliti. Karena sudah lulus kualifikasi, maka selanjutnya peneliti sudah boleh menggunakan gelar Doktor (cand),” kata Prof Nafik.

    LaNyalla pun mengucapkan terima kasih kepada tim penguji dan berharap hasil penelitiannya dapat berguna bagi pembangunan dan proses demokratisasi bangsa Indonesia ke depan. [beq]

  • DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    DPR Sahkan UU Desa dan UU Daerah Khusus Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – DPR RI hari ini mengesahkan Revisi Undang Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU. Selain UU Desa, DPR juga mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    Pengesahan dua UU itu dilakukan dalam agenda pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel.

    Adapun pengesahan RUU Desa diawali laporan dari Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada anggota dewan dari seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi UU.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

    “Setuju,” jawab anggota dewan diikuti ketukan palu tanda UU Desa yang baru telah disahkan.

    Puan pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah yang telah bekerja sama dengan Baleg DPR dalam pembahasan UU Desa.

    “Terima kasih dan penghargaan kepada pihak Pemerintah atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

    “Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar,” lanjut Puan.

    Setelah UU Desa, Puan meneruskan Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RUU DKJ. Puan meminta persetujuan dari anggota dewan setelah laporan tentang pembahasan RUU DKJ dari Baleg DPR.

    “Setuju,” ungkap anggota DPR peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan dari Puan.

    Seperti diketahui salah satu poin krusial dalam revisi UU Desa yaitu mengatur masa jabatan kepala desa (kades). Dengan adanya UU Desa yang baru, kini masa jabatan kades menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode.

    Puan berharap semua pihak dapat menerima pengesahan UU Desa yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR.

    “Ini sudah menjadi satu keputusan yang terbaik untuk semua, tentu saja prosesnya sudah panjang, kita semua sudah tahu, sudah melibatkan semua pihak, prosesnya juga melibatkan banyak masukan, dinamika juga banyak sekali,” tutur Puan usai Rapat Paripurna.

    “Ini yang terbaik, Insyaallah ke depan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi kesejahteraan desanya juga,” sambung cucu Bung Karno itu..

    Selain pengesahan UU Desa dan UU DKJ, ada sejumlah agenda lain dalam Rapat Paripurna DPR kali ini. Seperti pengesahan hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Kantor Akuntan Publik (KAP), penetapan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025 BURT DPR, dan penetapan Keanggotaan Pansus (Panitia Khusus) RUU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

    DPR juga mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota menjadi RUU Usul DPR RI. Lalu ada juga persetujuan perpanjangan pembahasan 6 RUU.

    Enam RUU tersebut yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Revisi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). [hen/but]

  • DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ dan RUU Desa Hari Ini

    Jakarta –

    DPR menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV tahun 2023-2024 hari ini. Ada sejumlah agenda dalam rapat paripurna ini, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dan RUU Desa.

    Rapat paripurna digelar di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

    Dalam agenda tersebut, DPR juga akan mengesahkan RUU lain, yakni RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disepakati tingkat I pada pekan lalu. Selain itu, ada sejumlah RUU yang akan disepakati perpanjangan waktu pembahasannya.

    Adapun daftar agenda rapat paripurna hari ini yaitu:

    1. Laporan Komisi XI DPR RI atas hasil Uji Kelayakan (Fit and Propert Test) Kantor Akuntan Publik (KAP) yang diajukan oleh BPK RI dan Kementerian Keuangan RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

    2. Laporan BURT DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan;

    3. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    5. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat & Makanan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 26 RUU Usul Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI;

    7. Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang PATEN;

    8. Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap:

    1. RUU tentang Hukum Acara Perdata

    2. RUU tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

    3. RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tantang Mahkamah Konstitusi;

    4. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;

    5. RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

    6. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

    7. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET);

    Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.

    (Didahului dengan Pelantikan Pengganti Antarwaktu Anggota DPR RI & Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024)

    (fca/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Elektabilitas Gus Sadad 9 Persen, Berani Maju Cagub Jatim?

    Elektabilitas Gus Sadad 9 Persen, Berani Maju Cagub Jatim?

    Surabaya (beritajatim.com) – Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) merilis elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menyebut elektabilitas Khofifah Indar Parawansa sebagai petahana masih unggul dibandingkan nama lainnya.

    Yang menarik, Baihaki melihat adanya tren kenaikan elektabilitas sejumlah ketua partai politik di Jawa Timur yang masuk bursa Pilgub Jatim 2024. Salah satunya ialah Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad (Gus Sadad).

    Baihaki menyebut Keluarga Ponpes Sidogiri ini memiliki popularitas tinggi di wilayah Tapal Kuda dan Madura, termasuk di pesantren-pesantren NU. “Gus Sadad sangat populer di kalangan santri. Tidak heran untuk kategori top of mind, Anwar Sadad menyentuh angka 9,5 persen,” jelas Baihaki saat paparan kepada media di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (27/3/2024) petang.

    Menurut Baihaki, elektabilitas Sadad sebagai Cagub Jatim terkerek naik usai kesuksesan Gerindra Jatim, baik di pilpres maupun pileg. “Gus Sadad ini termasuk ketua partai dengan gerakan dan program terbanyak. Tidak berhenti sampai pileg dan pilpres, Gus Sadad saat ini masih sangat rutin turun ke masyarakat, termasuk saat ini membuat gerakan untuk menemui anak muda, yang tentu saja bukan tanpa maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Tentu saya kira Sadad cek ombak untuk Pilgub Jatim 2024,” jelasnya.

    “Sadad saya lihat juga melakukan pendekatan yang tidak dilakukan politikus lainnya, yaitu pendekatan intelektual, dibuktikan dengan frekuensi kehadirannya di kampus-kampus, pesantren-pesantren, dan organisasi mahasiswa, baik seminar maupun diskusi lainnya. Pendekatan ini hanya bisa dilakukan oleh politikus dengan kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan persuasi yang baik,” bebernya.

    Namun, Baihaki menyebut peluang Sadad akan terbuka lebar untuk posisi cawagub dari Khofifah. Sebab, Gerindra telah memberi rekomendasi Cagub Jatim kepada Khofifah. Ini dengan catatan jika Emil Dardak ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Prabowo-Gibran ke depan. “Di cagub sudah mulai kompetitif, namun paling rasional saya melihat Sadad menjadi wakil dari Khofifah,” tambahnya.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind Cagub Jatim 2024, Khofifah berada di angka 39,2%. Kemudian, Emil Elestianto Dardak di angka 16,7%. Selanjutnya ada nama Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad di angka 9,5%.

    Lalu ada nama Mensos RI Tri Rismaharini atau Risma di angka 9,4%. Kemudian, ada nama Ketua Golkar Jatim sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji di angka 8,2%. Lalu ada nama Bupati Sumenep Ahmad Fauzi di angka 7,8%. Responden yang belum menjawab sebanyak 9,2%.

    Survei ARCI dilakukan pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling. Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebanyak 25% kuisioner dilakukan quality control. (tok/kun)

  • Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Survei ARCI: Khofifah 47,2 Persen, Cak Imin 21,5 Persen, Risma 19,7 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) merilis peta terbaru elektabilitas sejumlah nama yang digadang-gadang maju di Pilgub Jatim 2024.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt menyebutkan bahwa nama petahana Khofifah Indar Parawansa unggul jauh dari nama-nama yang digadang-gadang akan menantang Ketum PP Muslimat NU di Pilgub Jatim 2024.

    “Elektabilitas Khofifah unggul jauh dari nama-nama lain. Sampai saat ini usai gelaran Pileg dan Pilpres 2024, elektabilitas Khofifah tidak tertandingi di Jawa Timur,” kata Baihaki kepada wartawan di Hotel Elmi Surabaya, Rabu (27/3/2024) petang.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind Cagub Jatim 2024, Khofifah berada di angka 39,2 persen. Kemudian, ada nama Wagub Jatim 2019-2024 Emil Elestianto Dardak di angka 16,7 persen. Selanjutnya, ada nama Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad di angka 9,5 persen.

    Lalu ada nama Mensos RI Tri Rismaharini atau Risma di angka 9,4 persen. Kemudian, ada nama Ketua Golkar Jatim sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M Sarmuji di angka 8,2 persen. Juga ada nama Bupati Sumenep Ahmad Fauzi di angka 7,8 persen. Responden yang belum menjawab sebanyak 9,2 persen.

    “Dari hasil top of mind, elektabilitas Khofifah unggul jauh. Terdekat adalah Emil yang notabene kemungkinan besar akan jadi wakil Khofifah di Pilgub Jatim 2024, jika Emil tidak menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Jika Emil menteri, yang berpeluang adalah Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    “Yang menarik dari top of mind ini, geliat nama-nama ketua parpol mulai terasa di bursa Cagub Jatim, ada Anwar Sadad dan Sarmuji,” jelasnya.

    Dalam simulasi enam nama cagub Jatim, elektabilitas Khofifah semakin menguat, yakni 41,5 persen. Kemudian, ada nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di angka 17,2 persen, lalu Risma 11,3 persen, Anwar Sadad 10,5 persen, Sarmuji 8,2 persen, dan Ahmad Fauzi 8,1 persen. Sebanyak 3,2 persen responden belum menentukan pilihan.

    “Dalam simulasi enam nama tertutup, elektabilitas Khofifah semakin menguat di atas 40 persen. Sementara nama Cak Imin yang sejak awal Maret diisukan maju Pilgub Jatim mendapat respons cukup positif di masyarakat, meski belum kompetitif untuk melawan Khofifah, termasuk Risma yang belum bisa menandingi Khofifah,” jelasnya.

    Kemudian, Baihaki memaparkan survei ARCI ketika Pilgub Jatim 2024 mengkristal menjadi tiga nama. Yakni, Khofifah yang dimotori koalisi parpol-parpol pro Prabowo-Gibran, kemudian Cak Imin yang dimotori parpol di Koalisi Perubahan, dan Risma yang dimotori PDIP.

    “Dalam sumulasi tiga nama tertutup, Khofifah, Cak Imin, dan Risma, elektabilitas Khofifah semakin menguat di angka 47,2 persen. Sementara Cak Imin di angka 21,5 persen, dan Risma 19,7 persen. Untuk saat ini, Khofifah belum tertandingi di Pilgub Jatim 2024,” jelasnya.

    Survei ARCI dilakukan pada 15-23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Sebanyak 25 persen kuisioner dilakukan quality control. (tok/ian)

  • Kemensos dan DPR Salurkan Bansos di Tangerang, Dukung Pemberdayaan Masyarakat

    Kemensos dan DPR Salurkan Bansos di Tangerang, Dukung Pemberdayaan Masyarakat

    Tangerang (beritajatim.com)– Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp110,5 miliar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tangerang.

    Penyaluran ini dilakukan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada reses Masa Persidangan IV Tahun 2024.

    Bantuan yang diserahkan meliputi:

    Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp34.324.503.232 untuk 69.983 KPM.

    Bantuan Sembako Tahap 1 s/d 3 senilai Rp75.440.200.000 untuk 251.343 KPM.

    Bantuan Logistik senilai Rp747.063.000.

    Bantuan Atensi sesuai hasil asesmen, berupa alat bantu atau bantuan pengembangan modal usaha.
    Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, bantuan ini juga bertujuan untuk pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan disabilitas agar mereka dapat mandiri dan mengentaskan kemiskinan.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tb. Ace Hasan Syadzily, mendukung skema keberlanjutan ekonomi bagi PPKS ini.

    “Saya berharap besarnya bantuan Kemensos untuk Kabupaten Tangerang juga disertai dengan pemberdayaan potensi masyarakat,” ujarnya.

    Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp110,5 juta bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tangerang

    Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan agar tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial juga menjadi kunci.

    Bambang Setyono, salah satu penerima bantuan Atensi, mengaku senang atas bantuan alat bantu dengar yang diterimanya. “Lebih terbantu dalam mendengar dan kini dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari,” kata Bambang.

    Harapannya, bantuan ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tercipta kesinambungan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. (ted)

  • Ganggu Posisi Ketua DPR RI, Hasto: Akan Ada Kekuatan Perlawanan Besar

    Ganggu Posisi Ketua DPR RI, Hasto: Akan Ada Kekuatan Perlawanan Besar

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bereaksi soal isu, wacana, dan manuver Partai Golkar yang mengatakan bahwa masih berpeluang menempati kursi Ketua DPR RI usai gelaran Pemilu 2024.

    Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR dan DPD, dan DPRD (MD3) disebutkan bahwa kursi ketua DPR RI ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Di mana, PDIP berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan secara otomatis kursi tersebut akan diisi oleh kader PDIP.

    “Tetapi Undang-Undang terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan, maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” tegas Hasto.

    Hasto pun mengingatkan, ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi Ketua DPR RI ini justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan merubah aturan UU MD3.

    Dia juga menyinggung bagaimana PDIP yang menjadi pemenang Pemilu 2014 lalu, justru tak mendapat kursi Ketua DPR RI. “Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar, 2014 kan ketua DPR kan bermasalah dan masuk penjara. Ketika etika dan norma diabaikan terjadi Karmapala. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran,” ujar Hasto.

    Karena itu, menurut Hasto, kursi Ketua DPR RI merupakan merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu. Hasto pun meminta bahwa seluruh partai politik harus membangun kultur politik yang baik, berdasarkan jejak norma-norma hukum, supremasi hukum.

    “Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang kita pegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah Pemilu berlangsung,” kata Hasto. [ian]

  • Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Pasien DBD Melonjak, Pemerintah Wajib Sigap

    Jakarta (beritajatim.com) – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia terus meningkat. Bahkan, Sejak awal tahun hingga 11 Maret 2024, kasus DBD di Indonesia mencapai 27.852 pasien, naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

    “Pasien DBD membludak di rumah sakit. Pemerintah harus sigap menyiapkan faskes, obat-obatan dan nakesnya. Jangan sampai pasien tidak tertangani dengan baik,” kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

    Dia menilai, kasus DBD di Indonesia sudah masuk kategori darurat. Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah dan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka DBD di Indonesia karena jumlah kematian akibat DBD di daerah-daerah meningkat.

    “Bahkan angka pasien anak-anak juga meningkat,” tambahnya.

    Kampanye nasional Program Pemberantasan Sarang Nyamuk, lanjut Netty, harus terus digalakkan.

    “Pemerintah perlu meningkatkan upaya pemberantasan sarang nyamuk Aedes aegypti, vektor penyebab DBD, seperti melalui larvasida dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

    Dia juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan surveilans dan monitoring.

    “Diperlukan sistem surveilans yang lebih efektif untuk memantau kasus DBD secara real-time, termasuk deteksi dini, pelaporan kasus, dan pemantauan perkembangan epidemiologi DBD di berbagai wilayah.

    Masyarakat, kata Netty juga masih rentan terkena DBD karena kurangnya edukasi.

    “Pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mencegah DBD, seperti mengurangi tempat perindukan nyamuk, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk pada waktu-waktu tertentu,” katanya.

    “Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan vaksinasi Dengue untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, dari infeksi DBD,” tambahnya.

    Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk mengandeng masyarakat dalam pencegahan DBD.

    “Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan DBD melalui program-program partisipatif seperti gotong royong membersihkan lingkungan dan monitoring sarang nyamuk secara intens oleh para jumantik,” katanya. [hen/aje]

  • Golkar Jember Puji Kinerja Airlangga Hartarto dan Sarmuji

    Golkar Jember Puji Kinerja Airlangga Hartarto dan Sarmuji

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung Airlangga Hartarto tetap menjadi ketua umum partai dalam Musyawarah Nasional yang rencananya digelar pada Desember mendatang.

    Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi mengapresiasi keberhasilan Airlangga memimpin partai itu meraih 23.208.654 suara (15,28%) yang dikonversikan menjadi 102 kursi di DPR RI. “Harapannya beliau bisa melanjutkan kepemimpinan berikutnya,” katanya, Minggu (24/3/2024).

    Karimullah juga memuji keberhasilan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji, yang membawa partai itu mendulang 2.314.685 suara yang dikonversikan menjadi 25 kursi DPRD Jawa Timur. “Jadi harus obyektif, fair, layak diberi apresiasi,” katanya.

    Tren kenaikan suara Golkar dalam Pemilu 2024 juga menular ke DPRD Jember. Setelah hanya memiliki dua kursi pada Pemilu 2019. kini Golkar memiliki enam kursi perwakilan. Enam caleg terpilih DPRD Jember dari Golkar ini akan dilantik pada 21 Agustus 2024 itu adalah M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).

    Karimullah menilai rakyat rindu terhadap Golkar karena situasi ekonomi saat ini. Ia mencontohkan tersudutnya petani karena kelangkaan pupuk dan harga komoditas yang tidak stabil. “Dulu Kelompencapir (Kelompok Pendengar Pembaca Pirsawan) berjalan. Itu yang melekat pada petani. Itu salah satu contoh saja,” katanya.

    Golkar Jember juga mendapat limpahan efek ekor jas koalisi pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kader-kader dan calon legislator muda Golkar juga bergerak merambah ceruk pemilih milenial dan Gen Z. [wir]