Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Said Abdullah Terima Usulan 3 Nama Calon Ketua DPRD Sumenep, Salah Satunya Istri Bupati

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah mengaku telah menerima usulan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep, Madura, nama-nama calon Ketua DPRD Sumenep.

    “Ada tiga nama yang sudah diusulkan, yakni H. Zainal, Nia Kurnia, dan Hosnan,” kata Said Abdullah, Senin (22/04/2024).

    Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan Sumenep meraup suara terbanyak dan mampu mengantarkan 11 calegnya duduk di kursi DPRD Sumenep. Dengan demikian, partai berlambang moncong putih ini pun berhak mendudukkan caleg terbaiknya di kursi Ketua DPRD.

    Tiga nama caleg terpilih yang diusulkan menjadi Ketua DPRD adalah H. Zainal yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep, kemudian Nia Kurnia yang juga istri Bupati Sumenep Ach. Fauzi Wongsojudo, dan Hosnan, yang juga Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Sumenep.

    “Ya kalau saya disuruh memilih, saya pilih H. Zainal. Kemampuannya mumpuni. Sudah berpengalaman karena caleg ‘incombent’, juga pengurus partai,” ungkapnya.

    Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI ini menjelaskan, apabila H. Zainal nanti benar dipilih sebagai Ketua DPRD Sumenep, maka itu juga sebagai bentuk apresiasi partai terhadap dedikasi dan loyalitas terhadap PDI Perjuangan.

    “H. Zainal bendahara DPC PDIP Sumenep sebagai Ketua DPRD, kemudian Abrari sekretaris DPC PDIP Sumenep sebagai caleg terpilih DPRD Jatim,” ujarnya.

    Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo masih menjabat sebagai Bupati Sumenep, dan akan kembali dicalonkan sebagai Bupati Sumenep dalam Pilkada 2024. (tem/ian)

  • Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Bupati Jember Hendy Gagal Tiru Jokowi Bentuk Dinasti Politik Melalui Pemilu

    Jember (beritajatim.com) – Tidak semua pemimpin politik bisa meniru Presiden Joko Widodo untuk membentuk dinasti politik. Bupati Hendy Siswanto gagal mengikuti jejak sang presiden, setelah empat orang kerabatnya yang menjadi calon legislator pemilihan umum DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, gagal lolos ke parlemen.

    Muhammad Nadhif Ramadhan, menantu Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI untuk Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang melalui Partai Nasional Demokrat, hanya memperoleh 7.128 suara. Tertinggal jauh dibandingkan Charles Meikyansah yang mengepul 93.897 suara dan melenggang kembali ke Senayan untuk lima tahun ke depan.

    Iis Ismawati, adik ipar Hendy yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember via Partai Kebangkitan Bangsa, untuk Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Tempurejo, Mumbulsari, Mayang, dan Silo, hanya memperoleh 2.954 suara.

    Fitrawan Yusran, keponakan Hendy, yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Jember melalui Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, dan Sukowono memperoleh dukungan paling sedikit, hanya 490 suara.

    Sementara itu, Try Sandi Apriana yang menjadi calon legislator petahana DPRD Jember dari Partai Demokrat, gagal kembali ke parlemen walau pun mendulang 4.929 suara di Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Ajung, Kaliwates, Sumbersari, dan Pakusari.

    Harapan Sandi untuk kembali ke parlemen kini tergantung dari palu majelis hakim Mahkamah Konstitusi. Partai Demokrat resmi menggugat hasil pemilihan umum DPRD Jember di Daerah Pemilihan 1, karena adanya dugaan manipulasi suara.

    Namun Sandi tak hanya menghadapi problem hasil pemilu. Posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember juga terancam, karena dianggap tak bisa mendongkrak perolehan suara partai itu dalam pemilu.

    Kegagalan para kerabat Hendy ini sempat disoroti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq. “Itu kan sangat ironis. Bahkan ada yang mempertanyakan, ketika anggota keluarga yang nyaleg tidak ada yang jadi dan partai yang dipimpin putranya tidak mendapat kursi, apakah masih percaya diri untuk mencalonkan diri kembali,” katanya, diberitakan Beritajatim.com, Jumat (29/3/2024).

    Hendy menilai kegagalan para kerabatnya di pemilu tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan elektabilitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jember tahun ini. “Silakan disurvei saja sekarang, apakah posisi saya bagus atau tidak. Kalau ingin mempengaruhi orang lain itu pakai survei,” katanya, Senin (22/4/2024).

    Hendy justru melihat kegagalan menantu dan iparnya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. “Kalau saya mau mengintervensi pemilu untuk empat orang anak itu, masa tidak bisa? Aku kan bupati,” katanya.

    Namun Hendy memilih tidak mengintervensi proses pemilu dengan menggunakan kekuasaannya. Ia membiarkan para kerabatnya itu bertarung sewajarnya. “Anak saya kan baru lima bulan melamar jadi politisi. Anak saya bukan politisi. Wajarlah kalah. Kalau menang justru ada masalah. Kalau kalah ya belajar lagi mengabdi ke masyarakat,” katanya.

    “Jangan dilihat sisi kalahnya. Lihat sisi positifnya. Sampeyan tidak serta-merta karena anak bupati langsung bisa jadi (terpilih), dengan menyogok, menyuap, atau serangan fajar. Apakah itu semua tidak bisa dilakukan oleh bupati? Sangat bisa. Tapi apakah itu yang diharapkan untuk mendidik (politik) anak? Oh sori, Bos,” kata Hendy.

    “Saya tidak mau menjerumuskan anak saya ke neraka gara-gara perbuatan orang tua. Maaf ya. Aku jadi orang tua ingin anak saya masuk surga semua. Insyallah walau tidak jadi politisi, anak saya tetap bekerja dan bisa makan,” tegas Hendy.

    Menurut Hendy, masih banyak waktu bagi anak-anaknya untuk belajar dan masuk ke dunia politik. “Kayaknuya mereka senang. Mereka masih punya lima periode ke depan. Usia mereka tidak sampai 30 tahun. Jadi mereka masih punya lima periode lagi untuk mencalonkan diri. Modalnya masih cukup untuk mencalonkan,” katanya.

    Hendy mengajarkan kepada kerabatnya untuk menjadikan dunia politik sebagai sarana silaturahmi. “:Dengan bertemu petani, mengumpulkan komunitas petani, pelaku usaha mikro kecil menengah, dan lain-lain,” katanya.

    Lantas bagaimana dengan nasib Try Sandi Apriana? “Tidak masalah. Terancam atau tidak, tidak masalah. Si Sandy juga tenang-tenang saja tuh,” kata Hendy.

    Hendy sudah mendengar cerita lengkap konflik di Demokrat Jember yang menggoyang posisi Sandi. Ia menilai Sandi sudah benar dengan berupaya mengikuti aturan agar keuangan Partai Demokrat selama pemilu bisa dipertanggungjawabkan.

    “Kalau kemudian karena Demokrat tidak dapat kursi lalu jadi dasar diberhentikan, ya silakan saja. Kayaknya Sandi tenang-tenang saja. Mau diapa-apain silakan saja, asalkan itu kebijakan ketua umum. Tapi kalau kebijakan tanggung-tanggung (bukan kebijakan ketua umum, red), ya saya suruh lapor ke Pak SBY saja,” kata Hendy.

    Hendy sudah meminta kepada Sandi untuk melaporkan kronologi konflik di Demokrat sejelas mungkin kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. “Laporkan kronologi kejadiannya, siapa yang mengganjal, tulis semua nama-namanya. Itu perintahku. Sebut namanya. siapapun itu,” katanya.

    Hendy ingin Sandi berpolitik dengan penuh martabat. “Kalau memang menurut partai dia salah, ya ganti saja, Tidak apa-apa. Melamar saja ke partai lain. Tidak ada partai, ya nyambut gawe (bekerja, red) biasa,” katanya. [wir]

  • Dyah Roro Esti Terlibat di Forum Iklim Internasional, Wakili Indonesia Dukung Ekonomi Hijau

    Dyah Roro Esti Terlibat di Forum Iklim Internasional, Wakili Indonesia Dukung Ekonomi Hijau

    Lamongan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, dari Dapil Jawa Timur X Lamongan dan Gresik, Dyah Roro Esti, terus melakukan perjuangan dan menunjukkan keberpihakannya bagi masyarakat luas. Kali ini, politisi cantik itu kembali mengambil peran penting dalam forum iklim internasional untuk ke sekian kalinya.

    Diketahui, Dyah Roro telah menghadiri serta berpartisipasi dalam Global Parliamentary Forum tahun 2024 pada ajang World Bank (WB) & International Monetary Fund (IMF) Spring Meetings pada tanggal 16 April 2024 kemarin, di Washington DC.

    Kegiatan tersebut merupakan Global Young MP Forum dengan acara Global Young MP Initiative yang mengusung tema “Planting Seeds of Growth: Creating Green Jobs for Young People and The Planet”.

    Forum internasional itu menghadirkan anggota parlemen muda dari berbagai belahan dunia untuk terlibat dengan pimpinan World Bank serta para pemimpin dunia mengenai masa depan lapangan pekerjaan dari perspektif ekonomi hijau.

    Menurut Dyah Roro, hal tersebut dilakukan guna mengakhiri kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat dunia.

    Oleh sebab itu, berbekal pengalamannya menjadi aktivis lingkungan dan anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro yang juga menjabat sebagai steering committee mewakili East Asia and Pacific dalam Global Young MP Initiative sangat memperhatikan kondisi negara-negara yang memiliki proyeksi bonus demografi, khususnya Indonesia.

    “Saat ini semakin banyak anak muda dalam posisi mencari pekerjaan, ini merupakan isu penting sehingga perlu mengantisipasinya, terkhusus dengan negara demografi muda seperti Indonesia,” ungkap Dyah Roro, saat diwawancarai, Jumat (19/4/2024).

    “Karena dengan adanya sektor hijau ini akan berdampak pada kebutuhan tenaga kerja baru, sehingga bonus demografi dapat teratasi dengan peluang kerja baru yang lebih luas,” imbuhnya.

    Dalam pandangannya, Dyah Roro Esti melihat kesulitan dari populasi muda untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi lapangan pekerjaan hari ini. Sehingga dirinya mengingatkan bahwa setiap negara dengan demografi yang muda seperti Indonesia harus bisa mengantisipasi dan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan.

    Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Dyah Roro menekankan pentingnya peran sektor hijau, mengingat sektor hijau merupakan sektor baru yang dapat menampung banyak pekerjaan.

    “Peran Pemerintah serta organisasi-organisasi dunia seperti World Bank dalam menumbuhkan sektor hijau sangatlah penting, termasuk dalam penyerapan lapangan pekerjaan dan penyelesaian terhadap masalah iklim dunia,” paparnya. [riq/ian]

  • Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Dulu Tinggalkan Blitar, Rahmat Santoso Beri Sinyal Maju Cabup, Rakyat Masih Percaya?

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso memberi sinyal bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar 2024 mendatang.

    Rahmat yang sebelumnya mundur dari jabatannya sebagai Wabup Blitar kini memberikan sinyal bakal balik ke Bumi Penataran.

    Polisi PAN tersebut mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar andai ditunjuk oleh sang ketua umum. Mantan Wabup Blitar yang sebelumnya mundur itu mengaku mendapatkan sejumlah dukungan baik dari masyarakat maupun partai politik.

    “Saya pikir soal gandeng siapa itu perlu dipertimbangkan lagi takutnya saya ini tidak maksimal,” kata Rahmat Santoso menjawab pertanyaan wartawan soal potensi dirinya kembali ke Blitar, Jumat (19/04/24).

    Rahmat mengaku masih memikirkan secara matang terkait hal ini dan menunggu petunjuk dari ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Jika diizinkan dan mendapat dukungan untuk maju sebagai calon bupati Blitar maka Rahmat siap menjadi calon bupati Blitar.

    “Saya sebetulnya ditawari posisi di Jakarta oleh Ketum dan saya memilih itu tapi kalau nanti tiba-tiba saya disuruh di daerah ya saya siap,” imbuhnya.

    Rahmat Santoso sendiri sebenarnya bukan nama asing di Blitar. Polisi PAN itu sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar bersama Rini Syarifah sebelum dirinya mundur.

    Diketahui Makde Rahmat, mundur dan meninggalkan Blitar karena maju sebagai Calon Legislatif DPR-RI dari dapil Tuban – Bojonegoro. Namun pencalonannya ternyata gagal.

    Mantan Bupati Blitar itu gagal melaju ke Senayan karena kalah suara. Kini usai gelaran Pemilihan Legislatif, Rahmat seakan memberi sinyal bakal maju ke Blitar sebagai Calon Bupati.

    Lantas bagaimanakah respon masyarakat, tentu ada yang pro dan kontra. Seperti yang diungkapkan oleh Jimmy, warga Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar tidak setuju jika Rahmat Santoso kembali ke Bumi Penataran.

    “Dulu saja meninggalkan Blitar sekarang kog mau kembali, entar kalau ada masalah ditinggal lagi bukan diselesaikan,” kata Jimmy.

    Awalnya masyarakat memang optimis dengan kepemimpinan Rahmat Santoso sebagai Wakil Bupati Blitar. Namun setelah apa yang dilakukan Rahmat Santoso dengan meninggalkan Blitar saat Pileg lalu, membuat sebagian masyarakat kecewa.

    “Pemimpin itu harus tanggung jawa bukan belum selesai tanggung jawabnya malah mau cari jabatan lain,” kata Imron, warga Blitar.

    Namun loyalitas Rahmat juga masih ada di Kabupaten Blitar. Bagi loyalitasnya tentu sudah barang pasti mereka mengharapkan Rahmat Santoso untuk kembali ke Bumi Penataran untuk memimpin Kabupaten Blitar dalam 5 tahun ke depan.

    ” Tentu kalau mau kembali ya silahkan, wong ya dia memiliki kinerja yang bagus selama ini,” ungkap Ririn, warga Wates Blitar. (owi/ted)

  • Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Kades Ini Bakal Saingi Mantan Bupati Bojonegoro di Pilkada 2024

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Edi Sampurno bakal menyaingi Mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    Selain kades di wilayah kawasan minyak dan gas bumi (migas) lapangan Sukowati Field itu, lawan lain yang akan menantang Anna Mu’awanah juga Nurul Azizah. Nurul Azizah kini masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro. Namun, juga senter akan maju ke Pilkada 2024.

    Menurut Edi, pencalonannya sebagai bakal calon Bupati Bojonegoro itu merupakan hak semua warga untuk mencalonkan diri. Pihaknya mengungkapkan, pencalonannya itu karena berangkat dari permintaan masyarakat dan keinginan sendiri untuk membangun Bojonegoro.

    “Karena ada niatan baik, jika ada yang mendukung kami terima. Paling penting ikhtiar berbuat untuk Bojonegoro, memakmurkan rakyat,” ujarnya, Kamis (18/4/2024).

    Edi mengaku, sudah menjalin komunikasi secara personal dengan sejumlah tokoh, baik tokoh masyarakat yang berpengaruh, maupun tokoh partai politik. Namun, komunikasi yang dibangun tersebut belum mengarah pada institusi atau kelembagaan parpol yang akan dipakai kendaraan untuk mencalonkan diri.

    “Orang-orang yang punya potensi di Bojonegoro ini semua kita rangkai. Alhamdulillah dimudahkan untuk ketemu tokoh-tokoh di Bojonegoro,” imbuhnya.

    Langkah yang diambil kini menurutnya tinggal menunggu rekomendasi dari beberapa petinggi partai yang mungkin bisa dijadikan kendaraan politik sebagai calon bupati. Dalam proses berjalan pihaknya terus menjalin komunikasi hingga rekomendasi partai turun.

    “Beberapa parpol yang sudah saya ajak bicara tinggal nunggu rekomendasi dan suport DPP. Kalau memang sungguh-sungguh dan untuk kemakmuran rakyat Bojonegoro akan mudah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro Abdulloh Umar mengungkapkan, dalam Pilkada 2024 Bojonegoro, PKB sudah memiliki calon yang akan diusung. Calon yang akan diusung itu mantan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Mu’awanah.

    “PKB Bojonegoro akan mengusung kadernya sendiri menjadi calon Bupati Bojonegoro 2024-2029. Yakni, Hj Anna Muawanah,” ujar Abdulloh Umar.

    Anna Mu’awanah sendiri pada Pemilu 2024 terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil IX Bojonegoro-Tuban periode 2024-2029. Meski terpilih sebagai anggota legislatif di Senayan, wanita kelahiran Tuban itu akan menjajal kemampuan politiknya sebagai calon bupati Bojonegoro untuk kedua kali. [lus/beq]

  • Ditawari Maju Pilgub Jatim, PDIP: Eri Menolak, Tetap Ingin di Surabaya!

    Ditawari Maju Pilgub Jatim, PDIP: Eri Menolak, Tetap Ingin di Surabaya!

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono menyampaikan, bahwa memang ada wacana bakal memasangkan kadernya sebagai cawagub budbububbbudi kanangbudi kanangbudi kanangbudi kanangberpasangan dengan petahana Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2024. Dia adalah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

    “Ini untuk menjawab rumor yang beredar selama ini bahwa ada pasangan Khofifah-Eri. Tapi, saya sudah tanyakan langsung ke Mas Eri. Mas Eri bilang ingin tetap berada di Surabaya. Artinya, beliau akan maju kembali di Pilwali Surabaya. Tentunya PDIP yang akan memberangkatkan,” kata Kanang kepada beritajatim.com, Kamis (18/4/2024).

    Kanang juga belum berani memastikan, siapa sosok yang bakal diusung di Pilgub Jatim 2024. “Kami baru melakukan rapat terbatas pada hari ini membahas pilkada serentak dan nanti dilanjutkan rapat besar pada 30 April yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Pak Said Abdullah,” tutur politisi yang menjadi anggota DPR RI terpilih ini.

    Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Jatim mulai memanaskan mesin politik jelang Pilkada Serentak 2024. Saat ini, DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota se-Jatim diminta segera memulai tahapan penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Ini selaras dengan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Yakni, agar segera memproses penjaringan calon.

    “Seluruh kabupaten/kota diminta untuk melakukan pendaftaran,” kata Kanang.

    Masa proses pendaftaran formal dan terbuka sebagai bagian dari penjaringan itu, dibuka mulai pekan ini. Serta tahapan lanjutan secara berjenjang akan berlangsung hingga bulan depan.

    Pengurus DPC diberikan keleluasaan untuk menentukan masa pendaftaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut. Selain pendaftaran formal, pengurus DPC juga diminta untuk intens melakukan penjajakan dan komunikasi politik dengan berbagai stakeholder.

    “Termasuk juga memotret dan mengukur popularitas dan elektabilitas kandidat calon melalui hasil lembaga survei,” tuturnya.

    Menurut Kanang, pendaftaran terbuka diutamakan di daerah yang belum memiliki kader sebagai petahana bupati/wali kota. Sedangkan untuk daerah yang sudah memiliki petahana, akan mendapat prioritas untuk didorong maju kembali. [tok/aje]

  • RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, Padahal Penting

    RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, Padahal Penting

    Surabaya (beritajatim.com) – Komitmen pemerintah dan DPR dalam agenda pemberantasan korupsi kembali diragukan publik. Pasalnya, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) yang diusulkan sejak 2012 masih belum disahkan hingga saat ini.

    Penundaan pengesahan RUU ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pengamat hukum Dr. (Cand.) Hardjuno Wiwoho. Menurut dia, RUU ini penting untuk segera disahkan,

    “Karena RUU ini merupakan instrumen penting untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mendukung agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di tanah air,” tegas Hardjuno, Rabu (17/4/2024).

    Menurut Hardjuno, RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum krusial untuk menyelesaikan benang kusut persoalan korupsi di Indonesia.

    “Dengan aturan ini, negara dapat merampas aset hasil korupsi tanpa menunggu pembuktian terlebih dahulu,” jelas Mahasiswa Program Doktor Program Studi Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Lebih lanjut, Hardjuno menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption).

    “RUU ini penting untuk memberikan efek jera bagi para koruptor,” imbuhnya.

    Penundaan pengesahan RUU ini dinilai sebagai bentuk lemahnya komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi.

    “Rakyat Indonesia wajib menagih komitmen pemerintah dan DPR atas RUU ini. Kita harus terus menyuarakan, kapan RUU ini disahkan menjadi UU,” tegas Hardjuno.

    Hardjuno menambahkan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi pengontrol perilaku korup para elit. “Kehadiran UU ini sangat strategis untuk mencegah mega korupsi seperti BLBI dan kasus timah yang merugikan rakyat,” jelasnya.

    “Kasus Harvey Moeis cs ini menjadi momentum untuk kembali mendesak pemerintah dan DPR segera disahkannya RUU Perampasan Aset ini,” pungkas Hardjuno. [asg/but]

  • Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Ketua Banggar DPR Said: Waspadai Dampak Perang Israel-Iran

    Surabaya (beritajatim.com) – Iran secara resmi menyatakan penghentian serangan ke Israel, setelah Sabtu 13 April 2024 lalu Iran menyerang secara langsung Israel. Serangan Iran terhadap Israel ini berdampak kontan atas kenaikan beberapa komoditas strategis global.

    Terjadi kenaikan harga minyak, menyentuh di level 90,5 US Dollar per barel dari posisi sebelumnya di harga 89 US Dollar per barel. Setelah menyatakan penghentian serangan atas Israel pada 13 April 2024 lalu, apakah perang antara Iran dan Israel akan berakhir?

    “Kita berharap serangan ini berakhir, sehingga ketegangan di Timur Tengah makin mereda. Namun, melihat kemungkinan tren yang ada, eskalasi geopolitik di Timur Tengah akan tetap membara,” tutur Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Selasa (16/4/2024).

    Seperti kita ketahui bersama, sejak pecah Revolusi1979, Iran mengubah orientasi kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Kedua negara terlibat perang proxy berlangsung sangat lama.

    “Karena itulah, saya perkirakan permusuhan kedua negara tidak akan segera berakhir dalam waktu dekat, dan setiap saat bisa terjadi konfrontasi lanjutan. Merespons situasi tersebut, saya selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah pro aktif melakukan langkah-langkah strategis,” katanya.

    Langkah strategis, menurut Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu, antara lain pro aktif melakukan upaya diplomatik,melalui lembaga lembaga internasional, baik di PBB, maupun OKI. Yakni, untuk mendorong gencatan senjata dari kedua negara, sejalan dengan mencari upaya damai perang antara Israel dan Palestina.

    Kemudian, mendorong PBB untuk lebih memiliki makna dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Upaya ini memang tidak mudah, sebab pembelaan Amerika Serikat dan Inggris yang begitu kuat kepada Israel.

    Apalagi jika dilihat dari sisi keuntungan ekonomi, eskalasi di Timur Tengah yang mendongkrak harga minyak dunia, menguntungkan kedua ‘blok politik’ besar, yakni Tiongkok, Rusia versus Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada yang sama-sama produsen minyak bumi dan senjata besar di dunia.

    “Pro aktif juga mengamankan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan di dalam negeri, sebab kita bergantung dari impor minyak mentah dan hasil minyak rata-rata 3,5 juta ton per bulan, merujuk data tahun 2023. Jika perang masih berlanjut, jalur suplai minyak bumi melalui Selat Hormuz akan terganggu. Apalagi Iran termasuk 10 negara terbesar dunia yang memproduksi minyak buminya hingga 3,45 juta barel per hari pada tahun 2023. Dampak kenaikan harga minyak dunia akan menjadi beban besar bagi APBN kita,” jelasnya.

    Pemerintah juga harus pro aktif mempersiapkan kesiapan APBN menghadapi tekanan eksternal imbas dari kenaikan harga minyak dan depresiasi US Dollar terhadap Rupiah. Sebab setiap rupiah yang melemah sebesar Rp 500 dan harga minyak naik 10 US Dollar per barel, maka anggaran subsidi atau kompensasi diproyeksi meningkat Rp 100 triliun. APBN 2024 mematok rupiah di level Rp 15.000/US Dollar dan ICP 82 US Dollar/barel.

    Beberapa pengamat menyatakan, harga minyak bumi bisa menyentuh 120 US Dollar per barel, jika distribusi minyak bumi melalui Selat Hormuz terganggu. Sebab jalur ini menjadi penopang 21 persen lalu lintas minyak bumi dunia.

    Juga, pro aktif memastikan ketersediaan US Dollar bagi para importir komoditas strategis, seperti bahan pangan, dan minyak bumi, sekurang kurangnya enam bulan ke depan, untuk memastikan efektivitas lindung nilai. Termasuk pro aktif untuk mengembangkan skema pembayaran lebih variatif untuk menggantikan US Dollar, dengan terus mengembangkan local currency settlement, terutama pada pembayaran komoditas strategis di sektor pangan dan energi.

    “Pemerintah juga harus pro aktif memastikan kemampuan untuk pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan utang luar negeri yang berdenominasi US Dollar, mengingat tren adanya depresiasi Rupiah dari US Dollar, dari batas rata rata yang ditetapkan di APBN 2024,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Halal bihalal 1445 H bersama pengurus DPC Partai Gerindra Kab. Sidoarjo dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, para petani, nelayan, tukang ojek, abang becak, sopir angkutan umum serta relawan, menjadi momentum bagi Bambang Haryo Soekartono (BHS) caleg terpilih Partai Gerindra DPR RI periode 2024-2029 untuk mengokohkan silaturrahmi.

    “Masih di suasana lebaran ini, silaturrahmi kami jadikan ajang untuk saling memaafkan,” ucap Bambang Haryo di sela-sela acara di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro No 143 Lemahputro Kec. Sidoarjo Sabtu (13/4/2024).

    Bambang Haryo Soekartono mengaku terpilihnya dirinya sebagai anggota DPR RI karena banyaknya peran pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, juga masyarakat, kelompok, dan golongan yang selama ini sudah menjalin ikatan silaturrahmi yang erat.

    [irp]

    Menurut Bambang, terpilihnya dia menjadi wakil rakyat di senayan sebagai awal dari perjuangan. Tujuan dari dirinya dalam berpolitik untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo. “Saya terpilih, ini sebagai awal dari perjuangan. Berikutnya saya harus bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tambahnya.

    Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu  menjelaskan, bagaimana nanti masyarakat Sidoarjo yang petani, subsidi pupuk dan lainnya menjadi tercover secara baik. Para nelayan, sopir angkot dapat pasokan subsidi BBM yang memadahi, serta para ojek online mendapatkan perlindungan hukum serta lainnya.

    “Sebagai wakil rakyat semua masyarakat Sidoarjo, saya harus bisa aspiratif, memperjuangkan hak untuk kemakmuran masyarakat Sidoarjo, itu tekad saya dan semoga rasa amanah terus ada pada diri saya ini,” imbuhnya dengan mendapatkan aplaus dari ratusan peserta halal bihalal.

    Sebelum dan setelah pelantikan sebagai anggota DPR RI Oktober 2024 mendatang, founder dari Tim BHS Peduli itu mengaku akan selalu membuka diri dalam kesempatan apapun untuk mendengar aspirasi masyarakat, baik itu Surabaya maupun Sidoarjo yang menjadi daerah pilihannya.

    [irp]

    “Insya Allah saya tidak akan melupakan dukungan dan perjuangan masyarakat Sidoarjo, kelompok tani, kaum nelayan, para sopir angkot, kelompok ojek online serta lainnya. Ingatkan saya jika tidak aspiratif maupun amanah,” pintanya merendah.

    Masih menurut Bambang Haryo, masih sangat banyak yang harus diperjuangkan untuk kemakmuran rakyat di negeri ini. Ia mengajak semuanya untuk berdoa agar pasangan Prabowo-Gibran segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

    “Semoga dengan kepemimpinan Prabowo- Gibran rakyat Indonesia semakin maju, makmur dan sejahtera,” imbuhnya menutup. [isa/aje]

  • Pemilu Selesai, Orang Dekat Luhut Binsar Panjaitan Terus Bergerak di Tapal Kuda

    Pemilu Selesai, Orang Dekat Luhut Binsar Panjaitan Terus Bergerak di Tapal Kuda

    Jember (beritajatim.com) – Pemilihan umum sudah selesai. Namun Ubaidillah Amin aluas Gus Ubed, yang dikenal sebagai orang dekat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan, masih terus bergerak.

    Ubed bergerak kali ini bukan sebagai calon legislator DPR RI di Daerah Pemilihan Kabupaten Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi, melainkan sebagai Dewan Pembina Yayasan Sabilillah. Tak hanya di tiga kabupaten itu, ia juga merambah dua kabupaten lain di kawasan Tapal Kuda, yakni Jember dan Lumajang.

    Gerakan Ubed tak lagi berdimensi politik, melainkan sosial. Yayasan Sabilillah menjadi kepanjangantangan pemerintah untuk meneruskan program-program kesejahteran rakyat. “Fungsi Yayasan Sabilillah adalah melengkapi program pemerintah yang belum menjangkau masyarakat,” katanya, Rabu (10/4/2024).

    Menurut Ubed, gerakan kesejahteraan yang dicanangkannya tak terkait dengan pemilu. “Urusan berbuat baik ya tetap tanpa ada sekatnya,” katanya, mengingatkan bahwa gerakan sosial sudah dilakukannya sebelum tahun ini.

    Ubed tak hanya pembunan Yayasan Sabilillah, namun juga anggota Dewan Pembina Gibran Berkopyah’. Dengan aktivitas di dua lembaga itu, ia ingin program kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan pemerintah bisa lebih sinergis dan kuat.

    “Bahkan jika perlu bentuk kesejahteraan itu tak hanya berupa pembagian sembako, tetapi pada bentuk lain. Membangun kesejahteraan itu kan gak hanya berbagi sembako saja,” kata Ubed.

    Ubed ingin program pemerintah bisa menjadi ‘kail’ bagi masyarakat. Masyarakat diajak lebih kreatif falam mengembangkan potensi ekonomi sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah. [wir]