Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Curi Perhatian! Sosok Gen Z yang Jadi Anggota Parlemen Inggris Termuda

    Curi Perhatian! Sosok Gen Z yang Jadi Anggota Parlemen Inggris Termuda

    London –

    Generasi Z tampil di kancah politik. Fenomena itu terjadi lagi di Eropa Barat, kali ini di Inggris. Sam Carling tergerak hatinya karena melihat problem di kampung halamannya.

    Sam Carling adalah pemuda usia 22 tahun yang besar di kawasan terpencil di timur laut Inggris, dia menyebutnya sebagai kawasan tertinggal. Dia ingin mengubahnya lewat politik.

    “Saya melihat banyak hal menjadi lebih buruk di sekitar saya. Saya khawatir dengan penutupan toko-toko di jalan-jalan raya setempat yang dulunya merupakan pusat pertumbuhan dan sekarang menjadi lahan kosong,” kata Sam Carling , dilansir BBC, Minggu (7/7/2024).

    Dia peduli dengan politik karena melihat keterkaitan antara kemerosotan sosial-ekonomi dengan keputusan yang dibikin politikus. Bila produk politiknya bagus, maka kemerosotan sosial-ekonomi bakal bisa diatasi.

    Carling kemudian berkuliah di Universitas Cambridge. Karier politik ditapakinya lewat Partai Buruh. Selanjutnya, dia menjadi Dewan Kota Cambridge.

    Mengancik 2024, dia bertekad naik ke House of Commons atau Majelis Rendah, lembaga perwakilan di Inggris yang berfungsi mengesahkan undang-undang, berkantor di Westminister.

    Tercantum di situsnya, Sam Carling for Noth West Cambridgeshire, dia menyatakan telah bertarung memperjuangkan transportasi publik yang lebih baik, memperjuangkan pendidikan tinggi untuk masyarakat, dan penguatan pencegahan kriminalitas. Dia melihat daerah North West Cambridgeshire tidak pernah punya perwakilan dari Partai Buruh, alias selalu terpilih anggota DPR dari Partai Konservatif yang menurut dia terbukti menghancurkan ekonomi rakyat.

    Halaman selanjutnya, Sam Carling berhasil lolos ke Westminister:

    Sam Carling berhasil lolos ke Westminister

    Benar saja, seiring berjayanya Partai Buruh Inggris di pemilu tahun ini, Sam Carling juga sukses lolos ke parlemen. Usia dia baru 22 tahun karena lahir tahun 2022.

    Dilansir BBC, Minggu (7/7/2024), Sam Carling dijuluki sebagai ‘bayi parlemen’. Dia bakal duduk di House of Commons.

    Carling dari Partai Buruh ini menang tipis di pemilihan daerah North West Cambridgeshire. Carling sendiri adalah sarjana Universitas Cambridge. Di pemilu, dia mengalahkan caleg veteran dari Partai Konservatif, Shailesh Vara. Dia menyebut kemenangannya sebagai “gempa politik” dan berharap lebih banyak anak muda untuk duduk di jabatan publik.

    “Kemudian mereka akan melihat diri mereka terrepresentasikan, baik di parlemen dan dewan lokal. Hal itu akan membantu menangkal sikap apatis,” kata dia.

    Sam Carling, anggota parlemen termuda di Inggris, 2024. (Emma Baugh/BBC)

    Carling yang merupakan mantan anggota Dewan Kota Cambridge mengatakan banyak pemilih terkejut terhadap langkah politiknya. “Mereka bilang ini bagus, kami butuh lebih banyak orang muda,” ujarnya.

    “Ada banyak pelecehan yang ditujukan kepada generasi muda di dunia maya, namun secara tatap muka, orang-orang pada umumnya senang mengetahuinya.”

    Meski begitu, dia tidak ingin perkara usianya yang muda menjadi fokus pembahasan. Anak muda sama saja dengan orang usia lain.

    “Saya ingin kita menjauh dari pola pikir aneh terhadap usia orang yang lebih muda. Sejauh yang saya tahu, kita sama saja dengan orang lain. Saya hanya ingin melanjutkan pekerjaan,” tuturnya.

    ‘Bayi DPR’ sebelumnya adalah lulusan Universitas Oxford dan sesama anggota parlemen Partai Buruh, Keir Mather, yang memenangkan pemilihan sela Selby dan Ainsty pada tahun 2023.

    Halaman 2 dari 2

    (dnu/dnu)

  • Usia 22 Tahun, Sam Carling Jadi Anggota Parlemen Termuda di Inggris

    Usia 22 Tahun, Sam Carling Jadi Anggota Parlemen Termuda di Inggris

    London –

    Gen Z kelahiran 2002 ini terpilih menjadi anggota parlemen Inggris termuda. Namun dia tidak ingin usianya menjadi fokus pembahasan. Dia adalah Sam Carling.

    Dilansir BBC, Minggu (7/7/2024), Sam Carling dijuluki sebagai ‘bayi parlemen’. Dia bakal duduk di House of Commons atau Majelis rendah, lembaga perwakilan di Inggris yang berfungsi mengesahkan undang-undang.

    Carling dari Partai Buruh ini menang tipis di pemilihan daerah North West Cambridgeshire. Carling sendiri adalah sarjana Universitas Cambridge. Di pemilu, dia mengalahkan caleg veteran dari Partai Konservatif, Shailesh Vara. Dia menyebut kemenangannya sebagai “gempa politik” dan berharap lebih banyak anak muda untuk duduk di jabatan publik.

    “Kemudian mereka akan melihat diri mereka terrepresentasikan, baik di parlemen dan dewan lokal. Hal itu akan membantu menangkal sikap apatis,” kata dia.

    Carling yang merupakan mantan anggota Dewan Kota Cambridge mengatakan banyak pemilih terkejut terhadap langkah politiknya. “Mereka bilang ini bagus, kami butuh lebih banyak orang muda,” ujarnya.

    “Ada banyak pelecehan yang ditujukan kepada generasi muda di dunia maya, namun secara tatap muka, orang-orang pada umumnya senang mengetahuinya.”

    Meski begitu, dia tidak ingin perkara usianya yang muda menjadi fokus pembahasan. Anak muda sama saja dengan orang usia lain.

    Dia peduli dengan politik karena melihat keterkaitan antara kemerosotan sosial-ekonomi dengan keputusan yang dibikin di Westminister, wilayah parlemen di Inggris. Carling tumbuh di kawasan terpencil di timur laut Inggris, dia menyebutnya sebagai kawasan tertinggal.

    “Saya melihat banyak hal menjadi lebih buruk di sekitar saya. Saya khawatir dengan penutupan toko-toko di jalan-jalan raya setempat yang dulunya merupakan pusat pertumbuhan dan sekarang menjadi lahan kosong.

    ‘Bayi DPR’ sebelumnya adalah lulusan Universitas Oxford dan sesama anggota parlemen Partai Buruh, Keir Mather, yang memenangkan pemilihan sela Selby dan Ainsty pada tahun 2023.

    (dnu/dnu)

  • Pakar Sebut PDNS 2 Kena Ransomware Serangan Terorisme Siber

    Pakar Sebut PDNS 2 Kena Ransomware Serangan Terorisme Siber

    Jakarta –

    Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 turut menyisakan satu pertanyaan penting, apakah serangan siber ini dapat dikategorikan sebagai serangan terorisme siber?

    Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital seperti pada Pasal 1 Ayat 1, PDNS termasuk ke dalam definisi infrastruktur informasi vital.

    PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, diketahui terkena serangan ransomware yang berdampak pada 282 instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (K/L/D) terganggu.

    “Sehingga gangguan, kerusakan, dan/atau kehancuran yang dialami oleh infrastruktur informasi vital PDNS 2 ini dapat dikategorikan sebagai serangan terstruktur terhadap pemerintah atau negara,” Wakil Ketua Tim Insiden Keamanan Internet dan Infrastruktur Indonesia (Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/ID-SIRTII) Muhammad Salahuddien Manggalany dalam keterangan tertulisnya.

    Terkait bagaimana penetapan suatu insiden siber di tingkat nasional sebagai suatu serangan terorisme siber, begitu juga siapa yang harus memutuskan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan mitigasinya, Salahuddien mengungkapkan semua itu belum ada rujukannya di dalam peraturan perundangan yang terkait.

    Hanya saja, lebih lanjut Salahuddien mengatakan, diskursus tentang terorisme siber masih terus berkemabng di kalangan akademisi dan praktisi di bidang keamanan siber.

    “Definisi dan karakteristik terorisme siber sendiri juga dinamis mengikuti perubahan motivasi, modus, jenis target, dan dampak berbagai serangan siber. Berbeda dengan kriminalisme siber (cyber crime), belum ada konsensus di tingkat global yang menyepakati definisi terorisme siber secara universal,” tuturnya.

    Namun demikian, berdasarkan hasil kajian dan riset dari seluruh dunia, para hali berusaha menyusun suatu taksonomi tentang terorisme siber, berdasarkan enam kategori: aktor pelaku, motivasi, tujuan, sarana, dampak, dan korban.

    Kesulitan utama untuk menetapkan apakah suatu serangan siber, termasuk ke dalam kategori terorisme atau kriminal biasa terutama karena aksi tersebut dilakukan dengan dua motivasi, yaitu kepentingan ideologi atau politik serta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sehingga, otoritas harus dapat mengungkap dan membuktikan dua motivasi di balik serangan siber tersebut.

    “Serangan Siber jenis Ransomware adalah salah satu modus utama serangan Terorisme Siber dimana tujuan teror dan keuntungan ekonomi penyerang dapat sekaligus dicapai dalam satu kali aksi,” kata Salahuddien.

    Disampaikannya, secara teknis, serangan ransomware ke PDNS 2 sudah memenuhi semua kriteria di dalam taksonomi terorisme siber.

    “Tinggal bagaimana otoritas mengungkap dan membuktikan adanya aktor yang memiliki motivasi ideologi dan politik di balik kelompok kriminal Brain Cipher yang meminta tebusan USD 8 juta,” ucapnya.

    “Apabila terbukti ada Aktor yang memiliki motovasi ideologi dan politik di balik serangan siber tersebut, justru akan mengakibatkan tantangan baru yang lebih kompleks dalam sistem penegakan hukum kita,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, Undang-Undang mengatur bahwa terorisme merupakan ruang lingkup tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diketahui belum memiliki kemampuan Kontra Terorisme Siber. Demikian juga pengampu dan penyelenggara layanan di semua sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV) juga belum memiliki protokol Kontra Terorisme Siber, termasuk tentu saja PDNS 2.

    “Manajemen krisis siber untuk mitigasi serangan siber yang telah ditetapkan sebagai Terorisme Siber, berbeda dengan prosedur respon insiden siber yang dikategorikan sebagai kriminal siber biasa,” imbuh Salahuddien.

    Penindakan terhadap Terorisme Siber selain melalui penegakan hukum siber juga dimungkinkan menggunakan protokol retaliasi, artinya otoritas – dalam hal ini BNPT – dapat melakukan serangan ofensif (offensive) terhadap Aktor Teroris dan sumber dayanya sebagai pembalasan.

    “Karena ini menyangkut suatu kepentingan yang sangat luas dan kemungkinan dampak jangka panjang, apabila pemerintah mempertimbangkan pilihan yang akan menetapkan insiden serangan ransomware ke PDNS sebagai aksi terorisme siber, maka harus melalui persetujuan DPR terlebih dahulu dan mendengarkan masukan masyarakat, khususnya para praktisi keamanan siber,” pungkasnya.

    (agt/fyk)

  • Wacana Judi Online Dipungut Pajak, Ini Kata Praktisi Hukum

    Wacana Judi Online Dipungut Pajak, Ini Kata Praktisi Hukum

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mewacanakan judi online dipungut pajak dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI. Wacana tersebut muncul karena aliran uang yang terbang ke luar negeri lewat judi online mencapai US$9 miliar, setara Rp150 triliun.

    Wacana tersebut memantik beragam tanggapan dari banyak pihak. Terutama dari para praktisi hukum.

    Wakil Ketua Peradi Surabaya, Johanes Dipa Widjaja mengatakan, memajaki judi online sama saja melegalkan dan memfasilitasi perjudian.

    “Lama-lama, peredaran narkoba nanti juga dipajaki, usaha ilegal kok dikenai pajak,” ujar Johanes Dipa.

    Dia menambahkan, dampak buruk usaha ilegal perjudian ke masyarakat sangat luar biasa. Bahkan ada kasus orang sampai bunuh diri karena judi.

    “Lha ini mau dilegalkan. Ini wacana orang mabuk,” tegas Johanes Dipa.

    Advokat Eduard Rudy menyampaikan hal senada. Menurut dia, pelegalan perjudian tentunya sangat bertentangan dengan hukum yang dianut di Indonesia.

    “ Karena ini bertentangan dengan hukum, sebagai praktisi hukum maka saya harus melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintag tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian, lanjut Eduard Rudy, apabila pemerintah tetap bersikeras memberlakukan pemungutan pajak terhadap judi online tentunya itu tidak serta merta dilakukan. Perlu ada perppu yang mengatur dan tentunya nanti melibatkan DPR.

    “Sebagai praktisi hukum, saya tegaskan menolak segala macam bentuk perjudian di Indoensia,” ujarnya.

    Sementara Majelis Pembinaan kesejahteraan sosial ( MPKS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya yang bergerak di sektor sosial kemasyarakatan juga angkat bicara

    Ferry Yudi Antonis Saputro sebagai Ketua MPKS PDM Surabaya menyampaikan bahwa judi tidak bisa dibiarkan dan harus diambil langkah tegas dan itu dimulai dari internal keluarga masing-masing. Orangtua harus tegas kepada putra putrinya, selalu dimonitor perilaku anaknya.

    Menurut data yang diambil dari paparan Menko Polhukam Hadi Thajanto judol disampaikan bahwa diketahui dua persen pelaku judol ialah anak anak dibawah usia 10 tahun.

    “Bayangkan itu kan masih duduk di bangku sekolah dasar”, ungkapnya.

    Lebih lanjut pria yang juga motivator remaja ini melanjutkan,dia berharap orangtua benar-benar memperhatikan tiga hal, yang pertama teman-temannya, nasehati anak anak kita agar cerdas dalam memilih teman bergaul, lebih selektif ketika mencari teman agar tidak salah pergaulan, yang kedua lingkungan, perhatikan lingkungan bermainnya, bagaimana situasi dan kondisinya, apakah penuh kegiatan positif, mendukung anak anak kita untuk lebih kreatif, lebih berani berkarya atau tidak.

    “Sebagai orangtua tidak boleh abai dan yang ketiga atau terakhir keluarga, pastikan keluarga inti kita (ayah, ibu, saudara) adalah tempat terbaik untuk saling melengkapi, mengerti dan memahami, orangtua harus hadir dalam kehidupan putra putrinya, selalu bertanya dan komunikasi aktif, luangkan waktu family time, no HP, just talking dan drinking, jika 3 support system ini kita terapkan InsyaAllah anak anak akan terjauhkan dari perilaku negatif,” ujarnya.

    Berikut data yang dihimpun Lima Provinsi dengan pemain Judi Online paling banyak :

    1. Jawa Barat, Pelaku 535.644 orang nilai transaksi total Rp 3,8 triliun
    2. DKI Jakarta, Pelaku 238.568 orang nilai transaksi total Rp. 2,3 triliun
    3. Jawa Tengah, Pelaku 201.963 orang nilai transaksi total Rp. 1,3 triliun
    4. Jawa Timur, Pelaku 135.227 orang nilai transaksi total Rp. 1.051 triliun
    5. Banten, Pelaku 150.302 orang, nilai transaksi total Rp. 1.002 triliun

    Kelima Kabupaten/Kota dengan Transaksi Judi Online Paling Besar

    1. Kota Administrasi Jakarta Barat Rp. 792 miliar
    2. Kota Bogor Rp. 612 miliar
    3. Kabupaten Bogor Rp. 567 miliar
    4. Kota Administrasi Jakarta Timur Rp. 480 miliar
    5. Kota Administrasi Jakarta Utara Rp. 430 miliar.

    [uci/beq]

  • Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Janji Manis Brain Cipher Beri Kunci Dekripsi PDNS 2 Gratis

    Jakarta –

    Geng hacker Brain Cipher mengumumkan akan membebaskan data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang sudah hampir dua minggu mereka sandera. Pernyataan ini mereka utarakan dalam sebuah forum yang tangkapan layarnya diposting oleh @stealthmole_int di X.

    Dalam pernyataannya, Brain Cipher mengaku akan memberikan kunci untuk mendekripsi data PDNS 2 secara cuma-cuma.

    “Hari Rabu kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda sadar pentingnya untuk mendanai industri ini dan merekrut ahli yang punya kualifikasi,” tulis mereka.

    Brain Cipher menyebut serangan terhadap PDNS 2 tidak mengandung muatan politik. Mereka mengaku hanya melakukan pentest yang ditutup dengan pembayaran.

    Geng hacker tersebut pun meminta maaf atas aksinya yang berdampak pada banyak orang. Dalam akhir postingan, mereka menyebut akan menerima donasi secara sukarela yang bisa diberikan lewat dompet digital Monero. Brain Cipher memastikan akan memberi kunci dekripsi secara gratis.

    “Kami akan membuka dompet monero untuk donasi, kami berharap pada Rabu besok kami akan mendapat sesuatu. (Dan kami ulangi sekali lagi: kami memberikan kunci ini tanpa dipungut bayaran dan atas insiatif kami sendiri)”.

    Pengumuman ini pun mendapat reaksi beragam dari warganet. Kebanyakan warganet merasa bingung dengan pengumuman ini, apakah harus senang atau sedih menanggapinya.

    “sampai dikasihani hacker karena pemerintah indo sangat jelek ngurus kasus keamanan cyber😭😭😭indonesia ga baik” saja🔥🗣️💯” tulis @odesaa_.

    “Ini jika di sinetron, yang abis ngerampok malah jatuh kasian, karena yang dirampok pasrah sambil teriak melas “ambil dah ambil aja semua” selamat @kemkominfo acting memelasnya bisa Oscar, tidak perlu membuat firewall dan sistem pertahanan digital, cukup pertahankan acting melas aja,” tulis @adriaInsight.

    “Ibarat lu diculik, trus penculiknya ngelepasin lu krn penculiknya kasian sm lu soalnya ortu lu ***. Gatau mau seneng apa sedih,” ujar @sodaberry118.

    “Salah langkah, pemerintah kita tidak akan ngubah apapun, malah jadi punya pola pikir jika nnti diserang lagi jadi ‘ah tunggu aja nanti juga dibalikin kaya waktu itu’, udh paling benar gausah balik biar pemerintah menanggung kesalahan mereka kehilangan data,” ujar @verdemiura.

    Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah mengungkap penyebab PDNS 2 diserang ransomware. Berdasarkan hasil forensik digital, ada penggunaan kata sandi yang terdeteksi dari salah satu user PDNS 2.

    “Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujar Hadi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

    Tak disebutkan sosok user yang dimaksud Hadi, apakah ada keterlibatan orang dalam maupun berasal dari orang luar. Namun karena kejadian ini, para user yang mengakses PDNS 2 akan langsung dipantau oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Oleh sebab itu, penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Hadi.

    Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut buka suara terkait serangan ransomware ke PDNS 2 ini. AHY mengatakan kementeriannya belum mengintegrasikan data ke PDNS 2. Ia bicara soal pentingnya mempertimbangkan keamanan sebelum mengintegrasikan data.

    “Kami sendiri kementerian ATR/BPN ingin terus menjadi bagian dari transformasi digital. Ini menjadi masa depan kita, menjadi backbone yang mudah-mudahan juga semakin memudahkan masyarakat. Tetapi jangan sampai karena sistem yang semakin digital ini justru menghadirkan kerentanan dan bahaya serangan siber oleh pada hacker yang makin canggih, makin jago itu,” kata AHY rapat bersama Komite I DPD di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

    AHY menerangkan data kementeriannya masih dikelola internal di Pusdatin. Pihaknya akan terus berupaya memperkuat tahapan yang dilakukan sebelum pengintegrasian data.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah serius menangani PDNS 2 yang diretas. Ia mewanti-wanti supaya kejadian serupa tak terulang.

    “DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut (peretasan PDNS 2 Surabaya),” kata Puan Maharani kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

    “Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tambahnya.

    Puan mendesak pemerintah melakukan Tindakan konkret terkait peretasan tersebut. Ia berharap PDNS bisa kembali pulih.

    “Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali,” sambungnya.

    Kira-kira benarkah Brain Cipher akan memberikan kunci untuk membuka data PDNS 2? Pembahasan lebih lanjut akan dikupas tuntas dalam program detikPagi edisi Rabu (3/7/2024).

    Di sisi lain, detikPagi spesial Greentalk akan menyajikan dialog bertema “Nature Based Solution untuk Mendukung Business Sustainability”. Pada dialog kali ini hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nety Widayati, Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba, dan Direktur Strategic & Corporate Affair Vale Indonesia Budiawansyah.

    Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

    “Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”

    (vrs/vrs)

  • Aniaya Kekasih, Anak Anggota DPR RI Ronald Tannur Dituntut 12 Tahun

    Aniaya Kekasih, Anak Anggota DPR RI Ronald Tannur Dituntut 12 Tahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Penganiaya kekasih, Ronald Tannur, dituntut 12 tahun penjara dalam persidangan di PN (Pengadilan Negeri ) Surabaya, Kamis (27/6/2024). Tuntutan tersebut disampaikan oleh Jaksa Penuntutan Umum (JPU) dari Kejari Surabaya Ahmad Muzzaki terhadap anak anggota DPR RI tersebut.

    Selain hukuman badan, Ronnald Tanur juga diwajibkan membayar restitusi kepada ahli waris sang kekasih Dini Sera Afrianti sebesar Rp. 263 juta subsider kurungan 6 bulan penjara. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 388 KUHP tentang Pembunuhan.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara. Menyatakan barang bukti 1 unit mobil Inova Reborn Diesel Nopol B-1744-VON Tahun 2022 waran abu-abu metalik dirampas untuk negara untuk dilelang dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris Dini Sera Afrianti,” kata Jaksa Kejari Surabaya Muzaki membacakan surat tuntutan.

    Diketahui, Selasa 3 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB korban Dini Sera Afrianti (DSR) dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Blackhole KTV. Korban DSR pun menyetujui ajakan tersebut.

    Selanjutnya pada pukul 21.40 WIB datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian di Room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya.

    Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela untuk bergabung dengan yang lainnya. Di dalam Room Nomor 7 Blachole KTV tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian.

    Awalnya korban DSR sempat menolak diajak pesta miras dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa. Akan tetapi korban DSR tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut.

    Selanjutnya Rabu 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi serta saksi Hidayati Bela Afista alias Bela pulang karena saksi Bela sudah mabuk berat. Lalu sekitar pukul 00.10 WIB korban DSR bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 sambil membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.

    Sewaktu di depan lift untuk turun ke parkiran mobil, terjadi cekcok antara korban DSR dengan Terdakwa. Saat di dalam lift korban DSR menampar Terdakwa. Dari situ Terdakwa membalas tamparan itu dengan mencekik leher korban DSR.

    Terdkawa berusaha menangkis pukulan dari korban DSR dengan cara menendang kaki kiri korban, sehingga  terjatuh di dalam lift. Saat terjatuh, korban sempat menarik baju terdakwa. Hal itu yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DSR pada bagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa olehnya.

    Setelah sampai di basement terjadi cekcok antara korban DSR dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut.

    Kemudian Terdakwa bersama DSR kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift. Namun pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi Steven Yosefa Bin Asep Saipudin tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall dan bukan wewenang Blackhole KTV.

    Selanjutnya korban DSR bersama Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkiran melihat ruangan manajemen Mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift. Namun saat itu tidak ada orang dan ruangan dalam kondisi gelap.

    Kemudian korban DSR tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note kepada saksi Ivan Sianto.

    Sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk kembali menanyakan perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.

    Saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DSR sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Lalu ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DSR mau pulang atau tidak.

    Karena tidak ada respon atau jawaban membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innovanya ke arah kanan, dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DSR sedang bersandar di mobil sebelah kiri, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DSR.

    Setelah Terdakwa merasakan kejanggalan pada mobilnya, Terdakwa turun dan melihat korban DSR sudah tergeletak di tengah jalan. Lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi Nyoman Budi Darma Kangin yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DSR dan memarkir mobilnya, agar mobil dari saksi Nyoman Budi Darma Kangin bisa lewat.

    Saat berada di Pos Portal parkir saksi Nyoman Budi Darma berkata kepada saksi Mubarok “ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu” lalu saksi Mubarok memberitahu saksi Agus Santoso sebagai pengawas parkir.

    Selanjutnya saksi Mubarok bersama dengan saksi Fajar Fahrudin, saksi Imam Subekti dan saksi Agus Santoso menolong korban DSR.

    Saat menolong korban DSR, saksi Mubarok, saksi Fajar Fahrudin, saksi Imam Subakit dan saksi Agus Santoso melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B- 1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil.

    Melihat hal itu saksi Imam Subakti mengambil dokumentasi korban Dini Sera Afrianti untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi.

    Kemudian saksi Fajar Fahrudin dan saksi Agus Susanto bertanya kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban Dini Sera Afrianti lalu dijawab oleh Terdakwa tidak kenal.

    Karena korban DSR masih tergeletak, kemudian saksi Fajar Fahrudin bersama saksi Agus Susanto dan saksi Mubarok berinisiatif memindahkan korban DSR ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Lalu datang saksi Imam Subekti bersama saksi Steven Yosefa dan mengatakan melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DSR yang tergeletak tersebut.

    Tersudut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DSR. Kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DSR dan mengangkat korban untuk ditaruh di baris belakang mobil Innova milik Terdakwa.

    Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkiran Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB dan membawa korban DSR ke Apartemen Orchad Tanglin.

    Saat di lobby Apartemen, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DSR di kursi roda dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi Mohammad Mustofa dan Terdakwa langsung pergi.

    Celakanya, saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchad 31-12 milik korban DSR dilihat oleh saksi Hermawan Bin Adi.

    Lalu saksi Hermawan Bin Adi menghubungi saksi Mohammad Mustofa naik ke kamar korban DSR untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DSR yang ada di lobby bawah.

    Kemudian Terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DSR sudah tidak bernafas. Mendengar korban DSR sudah tidak bernyawa, Saksi Retno Happy Purwaningtyas yang kenal dengan korban DSR, berinisiatif membawa korban DSR ke rumah sakit National Hospital.

    Setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek detak jantungnya dengan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) oleh saksi dr. Felicia Limantoro dan dinyatakan korban DSR “Asystole” yang berarti korban DSR sudah tidak mempunyai denyut jantung.

    Diketahui, terdakwa Gregorius Ronald Tannur dijerat dengan tiga pasal oleh Jaksa Kejari Surabaya yakni Pasal 338 KUHP, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Pasal 359 KUHP. [uci/suf]

  • Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Terungkap! BSSN Sempat Prediksi Serangan Ransomware Sebelumnya

    Jakarta –

    Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian meminta maaf kepada masyarakat terkait insiden tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 usai diserang ransomware Brain Cipher sejak Kamis (20/6).

    Akibat terinfeksinya pusat data tersebut, data instansi pemerintah disandera hacker hingga membuat layanan publik tersendat, salah satunya layanan keimigrasian.

    “Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dari pemerintah tentunya karena sesuai yang disampaikan tadi memang terganggu masyarakat ini. Jadi, sebagai pemerintah kita menyampaikan permohonan maaf,” ujar Hinsa di hadapan Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Sebelumnya, Hinsa mengungkapkan bahwa BSSN telah memprediksi serangan siber di tahun 2024, di antaranya mengenai ransomware yang bikin PDNS 2 gangguan karena terjangkit Brain Cipher.

    Untuk mengantisipasi kejadian itu, BSSN telah menyampaikan ke semua kementerian lembaga.

    Sebagai informasi, data instansi pemerintah ditempatkan di PDNS 1 yang berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, serta cadangan di Batam, Kepulauan Riau. Adapun yang diserang ransomware yakni PDNS 2.

    “Yang terdampak serangan ini ada di Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Ini terhubung dengan yang di Serpong,” kata Hinsa.

    Dalam mengatasi ini, BSSN kemudian menggunakan Perpres no. 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber usai mengetahui adanya serangan siber ransomware pada Kamis (20/6/2024).

    “Kami segera melakukan rapat koordinasi hari itu juga dengan incident response team yang ada di PDNS 2, Kominfo. Pada rapat itu disampaikan Telkom selaku pengelola data center sementara ini harus melakukan isolasi seluruh infrastruktur dan sudah dibangun infrastruktur sementara,” tuturnya.

    “Melakukan pencarian VM yang bisa diakusisi untuk dapat dilakukan forensik, Melakukan pengumpulan log perangkat keamanan, melakukan proses recovery awal, hingga menginventarisasi data yang terdampak,” sambungnya.

    Selanjutnya, Kominfo selaku pengelola PDNS 2 kemudian memetakan aset tenant yang terdampak, memberikan informasi awal terkait kondisi pada seluruh tenant, verifikasi informasi tenant yang memiliki backup, pendataan layanan terdampak, sampai menyiapkan standing statement terkait insiden yang terjadi.

    Sementara itu, dalam penanganan insiden ini, BSSN menerapkan mwngakusisi barang bukti digital untuk dianalisis forensik, mengambil ransomware untuk dilakukan analisis, dan mengamankan proses recovery awal data.

    (rns/rns)

  • Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Tak Ada Negara Tak Diserang Ransomware

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan tidak ada negara di dunia yang tidak diserang oleh ransomware, termasuk negara adidaya Amerika Serikat.

    Pernyataan ini merespon tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, usai diserang oleh ransomware terbaru pengembangan dari Lockbit 3.0, yakni Brain Cipher.

    Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo dan Kepala BSSN di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

    “Tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware dan yang terbesar adalah Amerika Serikat,” ujar Budi, Kamis (27/6/2024).

    Ia kemudian memaparkan sejumlah negara di dunia yang dihajar ransomware periode 2022-2023, termasuk Indonesia ada di dalamnya.

    Amerika Serikat berada di urutan perdpertama serangan ransomware dengan persentase 40,34%, diikuti kemudian oleh Kanada 6,75%, Inggris 6,44% , Jerman 4,92%, dan Prancis 3,89%.

    “Indonesia terkena dampak sekitar 0,67% dari serangan ransomware. Jadi, memang virus melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” tutur Budi.

    “Dan, virus yang ransomware yang menyerang Indonesia itu versi terakhir, sehingga menjadi perhatian dunia terhadap ransomware ini,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, PDNS 2 diserang ransomware Brain Cipher yang berdampak pada 282 instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menggunakan fasilitas tersebut. Sejak diserang enam hari lalu, baru lima layanan publik yang normal.

    (agt/fyk)

  • Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Morat-marit Menahan Serangan Ransomware

    Jakarta –

    Hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Budi Arie Setiadi akan menghadap ke DPR. Pertemuan ini akan membahas masalah keamanan digital Indonesia yang tengah diretas dan menghancurkan berbagai data penting dari Pusat Data Nasional (PDN).

    Diketahui, pihak peretas meminta uang sejumlah 131 Milyar untuk menghentikan serangan. namun menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo data yang tersisa sudah diamankan. Ia mengatakan bahwa Kemenkominfo bersama BSSN, dan Telkom sudah mengisolasi akses menuju PDN sehingga pihak peretas tidak dapat mengambil data tersebut.

    “Iya dibiarkan saja di dalam, sudah kita isolasi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diambil oleh dia (peretas) juga,” ujar Usman dikutip dari detikNews pada Rabu (26/6) lalu.

    Melansir dari detikInet, setidaknya ada 282 instansi yang terdampak atas serangan ini. Menanggapi hal tersebut Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Telkom menargetkan 18 diantaranya akan dipulihkan dengan tenggat waktu hingga akhir Juni 2024. Sementara itu pada saat yang bersamaan, tim forensik BSSN akan bekerja sama dengan Polri demi menginvestigasi kasus serangan siber ini.

    Terkait keamanan siber, Profesor Marsudi Wahyudi Kisworo pun turut menanggapi peristiwa ini. Guru besar bidang informasi teknologi (IT) itu mengatakan bahwa tidak ada sistem yang benar-benar aman. Artinya, semua bentuk keamanan digital memiliki kemungkinan untuk diretas.

    “Dalam dunia keamanan komputer, di dunia ini tidak ada sistem yang dijamin pasti aman, yang ada adalah sistem yang sudah diretas dan sistem yang belum diretas. Di negara-negara maju pun konon setiap 3-5 detik terjadi percobaan peretasan,” ujar Prof Marsudi melansir dari detikNews, Rabu (26/6/2024).

    Sementara itu mengutip rilis dari Kementerian Kominfo pada 31 Maret 2024 lalu, Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan bahwa serangan-serangan siber meningkat secara global. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 48 dari 176 negara dengan indeks keamanan siber sebesar 63,64, dan peringkat 5 di Asia Tenggara.

    Lebih lanjut Nezar mengkapkan bahwa serangan siber sering kali membidik industri yang menyimpan data pribadi atau yang terlibat dalam ekosistem yang luas dengan unit lain. Terkait hal ini, ia mendorong masyarakat untuk semakin peduli dengan keamanan data pribadi masing-masing. Nezar juga mengatakan bahwa untuk mengatasi ancaman keamanan siber, ada tiga pendekatan yang perlu dilakukan.

    “Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud. Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber,” jelasnya.

    Lalu apakah masyarakat harus berdikari menjaga keamanan data pribadi tanpa benteng dari pemerintah? Benarkah sistem keamanan digital Indonesia sangat lemah sehingga sering menjadi obyek serangan siber? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review.

    Secara khusus detik Sore hari ini akan menghadirkan Sahila hisyam dan Ully Triani. Keduanya akan menceritakan rilis film terbarunya yang berjudul Pusaka. Simak keseruan obrolannya dalam Indonesia Detik Ini. Sementara itu membahas tentang karir di usia muda, Sunsetalk akan mengajak anda memahami dan menciptakan target dalam karir bersama Ismita Saputri, Career Counselor & Direktur Kaizen Room. Temukan kunci sukses berkarir dalam diskusi sore ini.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    (vys/vys)

  • Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berbicara soal keputusan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa, Mas. Muhammadiyah enak sekarang.”

    “NU yang sudah terang-terangan menerima, sekarang di-bully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil menyebut, pada era saat ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengkampanyekan tambang batubara sebagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang, ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin, yang dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” terangnya.

    Meski begitu Ulil menilai tambang batubara adalah anugerah Tuhan kepada Indonesia.

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam.”

    “Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, ormas keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

    Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.

    Ia menyebut kebijakan itu memang merupakan afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. 

    Namun, sambungnya, PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa mengelola pertambangan dengan syarat yang ketat.

    “Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang.

    Eddy menilai hal itu penting untuk menjaga, jangan sampai izin pengelolaan tambang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayahnya operasinya,” ujar Eddy.

    Oleh sebab itu, ia meminta pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

    Dirinya berharap izin tambang bagi ormas keagamaan bisa membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan seluruh komunitas.

    “Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berujar, pada akhirnya keputusan ada pada ormas keagamaan, apakah mereka merasa sudah memiliki kecakapan untuk masuk dan mengelola pertambangan atau belum.

    “Kami di Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Reza Fersianus)