Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Tangani Banjir di Ternate, PUPR Bakal Bangun 20 Sabo Dam

    Tangani Banjir di Ternate, PUPR Bakal Bangun 20 Sabo Dam

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono turun lapangan mengecek penanganan pasca-bencana banjir di Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Hadir pula anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri dan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman

    Basuki mengatakan untuk penanganan banjir di Rua, Pemerintah akan memperbaiki jalur sungai dan membuat 20 sabo dam di sepanjang sungai bagian selatan. Sebab menurutnya Pulau Ternate memiliki 15 kali mati atau barangka, dan sebagai di antaranya sudah memiliki sabo dam.

    “Kita akan bangun 20 sabo dam yang tersebar di sungai bagian selatan yang akan kita desain sampai akhir tahun. Masing-masing sungai minimal ada 2 sabo. Di bagian utara sudah ada 22 sabo,” kata Basuki seperti dikutip dari unggahan Instagram @kemenpupr, Selasa (3/9/2024).

    Sabo dam ada bangunan dibuat di sepanjang sungai dan berfungsi sebagai penahan aliran air dan material sedimen yang berpotensi menghantam permukiman. Dengan adanya sabo dam, peringatan dini banjir dapat diberikan dan dampak kerusakan akibat material yang terbawa air juga bisa diminimalisir.

    Kementerian PUPR juga sudah melakukan upaya tanggap darurat yang dilakukan dengan memobilisasi total 3 unit excavator, 3 unit dump truck , 8 unit hidran umum, 2 unit mobil tangki air dan menyiagakan 95 orang personel

    Di samping itu, Kementerian PUPR bersama Pemerintah Kota Ternate akan merelokasi warga yang terdampak banjir bandang. Dalam hal ini kementerian PUPR akan membangun 50 unit rumah baru tipe 36 serta sekolah dan mushala.

    “Saat ini, akses jalan nasional sudah bisa dilewati sepenuhnya, alur sungai eksisting telah dibuka dan selesai diukur. Progres pembersihan dan pembuangan material ke disposal area mencapai 80%,” terang Kementerian PUPR dalam unggahan Instagram yang sama.

    (hns/hns)

  • Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Banyak WNA Buka Usaha Tanpa Izin di Pulau Kecil, KKP Bakal Kasih Sanksi!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan sejumlah warga negara asing (WNA) yang mendirikan usaha di pulau-pulau kecil Indonesia tanpa izin. Temuan itu terjadi di Pulau Mentawai dan Pulau Maratua.

    Sebelumnya, KKP sempat membantah adanya aktivitas jual beli pulau-pulau kecil. Ternyata, adanya pemanfaatan pulau-pulau tersebut untuk membuka usaha oleh warga negara asing (WNA).

    Saat diselidiki lebih lanjut, KKP menemukan ada beberapa usaha yang dikelola WNA tidak mempunyai izin. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Halid K. Jusuf mengatakan modus WNA tersebut dengan menikahi warga setempat. Kemudian mendirikan usaha atas nama pasangannya yang WNI.

    “Karena kan banyak modus yang digunakan, seperti kawin dengan penduduk lokal. Atas dasar itu dia membangun, atas nama istri/suaminya. Begitu kita cari asal usul itu adalah pemodal asing,” katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dia menegaskan bagi WNA yang ingin mendirikan usaha di pulau-pulau kecil harus mengantongi izin dari KKP. Apabila tidak ada, dia tak segan akan membekukan usaha tersebut.

    Namun, pihaknya pun masih memberi kelonggaran dengan memberikan saran. Apabila dalam kurun waktu yang ditentukan usaha milik WNA tersebut tak kunjung mengantongi izin, pihaknya akan memberi sanksi administrasi, penyegelan hingga pembekuan usaha.

    Saat ini baru ada dua usaha yang disegel KKP imbas tak mengantongi izin usahanya. Penyegelan itu terjadi di Pulau Mentawai.

    “Dari beberapa yang sudah kami riset ada dua yang disegel. Kalau dia mengikuti aturan yang disarankan, ya tentunya ya nggak sampai ke situ (pembekuan usaha). Kalau tetap ngotot, ya berarti akan dibekukan,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Jakarta –

    Pemerintahan baru mematok target investasi jumbo. Secara akumulasi, Indonesia diharapkan bisa mengantongi investasi hingga Rp 11.855,5 triliun dalam 5 tahun.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Target investasi ini merupakan prognosa target realisasi investasi 2025-2029.

    “Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN adalah Rp 11.674 triliun s.d Rp 11.855,5 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (3/9/2024).

    Sedangkan khusus untuk 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan dapat merealisasikan investasi Rp 1.905 triliun. Rosan menambahkan target investasi ini juga meningkat secara gradual dari tahun ke tahun. Pada 2026, investasi ditargetkan naik menjadi hingga Rp 2.133,5 triliun.

    Lalu pada 2027, naik lagi menjadi hingga Rp 2.373,6 triliun, dan meningkat jadi Rp 2.649,4 triliun pada 2028, dan 2029 menjadi Rp 2.793,3 triliun. Dengan demikian, akumulasinya mencapai Rp 11.855,5 triliun.

    Pesimistis Capai Target 2025 Rp 1.905 T

    Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditetapkan hanya sebesar Rp 681,88 miliar. Angka itu hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun. Angka tersebut juga turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.

    Menurut Rosan, minimnya anggarannya untuk tahun depan bisa jadi justru membuat target tersebut sulit tercapai. Nominal tersebut menurutnya hanya mampu memenuhi kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan lebih untuk berbagai kegiatan kedeputian mulai dari perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.

    “Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun,” ujar dia.

    “Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Selain pendanaan, menurutnya kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tengah dalam pergolakan juga mendatangkan tantangan bagi investasi di Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan mulai fokus dalam mengejar investasi di sektor green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor.

    Rosan mengatakan, investasi prioritas di bidang ketahanan pangan serta ketahanan energi yang berkelanjutan juga penting. Terakhir, juga diperlukan peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission.

    “Dan satunya lagi adalah dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah,” kata dia.

    (shc/kil)

  • KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    KKP Buru 3 WNI Pemodal Penyelundup Benur Lobster

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengejar aktor dibalik penyelundupan benih bening lobster (BBL). Saat ini KKP tengah memburu pemodal yang melanggengkan aktivitas ilegal tersebut.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya telah memanggil dua-tiga orang warga Indonesia yang mendukung kegiatan ilegal itu, tapi tidak datang. Bahkan ketiga orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Dia menegaskan orang yang masuk dalam DPO itu bukanlah kalangan pejabat, hanya orang yang banyak uang untuk melancarkan aksinya. Dia bilang pemodal ini mengucurkan uang dan menyuruh orang lain untuk melaksanakan aktivitas ilegal tersebut.

    “(Pemodal BBL) WNI, nggak ada (pejabat). (Konglomerat?) Nggak juga, cuma ya duitnya banyak. Sudah kita panggil, nggak datang, kita DPO. Ya, 2-3 kita DPO,” kata pria yang akrab disapa Ipunk saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Rencananya, pemodal tersebut akan ditindaklanjuti dengan hukuman penjara minimal enam tahun penjara. Namun, Ipunk menilai hukuman apapun tidak menimbulkan efek jera.

    Menurutnya, penyelundupan benih lobster bak narkoba karena berkaitan dengan bisnis yang menguntungkan. Meski begitu, pihaknya terus bersinergi dengan aparat lain, seperti TNI AL, kepolisian, hingga Bea Cukai.

    “Ditangkap, dikejar, nanti diselidiki, dipenjara. Kalau ilegal bisa enam tahun di penjara. Kalau bikin jera ya mungkin ada yang nggak jera. Kita ibaratnya narkoba, ditembak mati, tapi nggak ada orang jera karena urusannya bisnis,” terangnya.

    Pada kesempatan yang sama, dia juga menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi untuk memberantas aksi ilegal tersebut, yakni anggaran. Dia bilang anggaran saat ini terbatas dan masih kurang untuk menutupi biaya bahan bakar kapal. Untuk itu, dia mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk tahun depan.
    Dia pun optimis dapat menangkap bandar penyelundupan BBL sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

    “Salah satu (hambatan) dari anggaran masih kurang. Kita nggak bisa jajan BBM nih. Kita tetap berupaya dengan sinergi yang lain ketika kekosongan itu ada, aparat yang lain siap membantu kita juga bisa nggak berdiri sendiri, kan lautan luas. Bongkar (sebelum pemerintah baru?) Insya Allah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur mencapai 2,8 juta ekor. Nilai yang telah diselamatkan dari penggagalan penyelundupan itu mencapai Rp 368,6 miliar.

    Angka itu merupakan penggabungan pertama penggagalan yang dilakukan KKP bersinergi dengan aparat penegak hukum yakni dilakukan 24 kali di 11 lokasi. Jumlah benur yang digagalkan mencapai 2 juta benur.

    “Melalui sinergi ini KKP telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi dengan total 2 juta BBL (yang digagalkan penyelundupannya) digalak-galakan senilai Rp 278,6 miliar,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    (kil/kil)

  • Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Trenggono Buka-bukaan Dampak Udang RI Dijegal AS

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara terkait produk udang Indonesia menghadapi tuduhan pelanggaran anti-dumping dan Countervailing Duties (CVD) atau bea masuk penyeimbang di Amerika Serikat (AS).

    Akibat tuduhan itu seluruh produk komoditas udang RI harus membayar bea tambahan sebesar 6,3% saat masuk AS. Trenggono pun mengungkap efeknya tidak hanya kepada ekspor, tetapi juga pada hulu dari produksi udang dalam negeri.

    “Kita akan tangani dengan baik. Karena ini kan dampaknya ke hulu, jadi kalau memang di pasarnya ada masalah, pasti di hulunya akan persoalkan. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu tidak terjadi,” kata dia ditemui di DPR RI, Selasa (3/9/2024).

    Meski begitu, pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan masalah tersebut. Saat ini KKP juga tengah melalukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

    “Sekarang lagi ditangani. Mudah-mudahan.. Kan kita kena 6,3% ya untuk dumping, mudah-mudahan. Kita akan kerjakan terus, kita sedang diplomasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga sudah bisa kita jalankan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistiyo telah menjelaskan tuduhan dumping itu diajukan oleh American Shrimp Processors Association (ASPA) pada 25 Oktober 2023.

    Ia menyebut tuduhan anti-dumping komoditas udang ini ditujukan pengusaha udang AS kepada Indonesia dan Ekuador. Sementara tuduhan CVD ditujukan kepada empat negara yaitu Indonesia, Vietnam, Ekuador dan India.

    “Tanggal 25 Oktober tahun 2023, kita Indonesia menerima petisi yang dikirimkan oleh ASPA, ini asosiasi yang beranggotakan pengolah frozen warmwater shrimp di Amerika Serikat,” kata Budi di Konferensi Pers Update Kasus Tuduhan Dumping Udang di Amerika Serikat, Jakarta, Senin (2/9/2024).

    “Tuduhan yang kita terima adalah Anti-dumping, yaitu tindakan yang diambil negara importir berupa pengenaan bea masuk terhadap barang dumping. Kemudian countervailing duties adalah bea masuk tambahan yang dikenakan negara importir kepada negara eksportir atas subsidi yang diberikan pemerintah negara eksportir,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan sejumlah fraksi DPR RI soal Program Makan Bergizi Gratis yang harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

    “Diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak dan pencegahan stunting,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain program tersebut, pemerintahan baru juga dipastikan melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sri Mulyani menyebutkan anggaran perlindungan sosial untuk pemerintahan tahun depan sebesar Rp 504,7 triliun.

    “Perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ditujukan untuk satu melanjutkan berbagai perlindungan sosial, program seperti PKH, kartu sembako, penyaluran subsidi tepat sasaran dan penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi,” jelas dia

    Sri Mulyani juga mengatakan melalui anggaran itu juga diharapkan bisa meningkatkan sinergi antar program perlinsos harus semakin diperkuat. Kemudian mendorong graduasi dari kemiskinan, memperkuat perlinsos untuk mengantisipasi populasi yang semakin menua, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kelima, mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif dengan mengantisipasi risiko kritis,” jelas dia.

    Lihat juga Video ‘Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T’:

    (ada/kil)

  • Sri Mulyani Tambah Anggaran Pangan Tahun Depan buat Tekan Impor

    Sri Mulyani Tambah Anggaran Pangan Tahun Depan buat Tekan Impor

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran ketahanan pangan ditetapkan Rp 124,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dia menyebut anggaran yang dinaikkan hampir 9% itu salah satunya untuk menekan impor pangan ke depan.

    “Pentingnya peningkatan kedaulatan pangan dan pengurangan impor pangan, RAPBN 2025 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124,4 triliun. Ini meningkat hampir 9% dibandingkan anggaran tahun 2024,” kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional, dan lumbung pangan.

    “Serta menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” jelasnya.

    Sebelumnya, hal ini juga telah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Paripurna DPR RI dan Pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Dalam pindatonya, Jokowi memaparkan Prabowo diminta untuk menjaga harga pangan tidak naik dengan meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan pangan dengan anggaran Rp 124,4 triliun tersebut.

    “Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan,” beber Jokowi.

    Prabowo juga diminta untuk melakukan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani agar ketahanan pangan bisa terjaga.

    (ada/kil)

  • Sri Mulyani Ramal Ekonomi Dunia Tahun Depan Lesu Gara-gara Hal Ini

    Sri Mulyani Ramal Ekonomi Dunia Tahun Depan Lesu Gara-gara Hal Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian global pada tahun depan masih akan dihadapkan ketidakpastian akibat masalah geopolitik. Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi global tahun depan diprediksi stagnan.

    “Tahun 2025 diperkirakan perekonomian global masih berhadapan dengan banyak ketidakpastian akibat geopolitik. Pertumbuhan (ekonomi) global 2025 diperkirakan stagnan rendah dibandingkan 2024 yaitu tumbuh 3,3%,” kata dia dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Sri Mulyani juga menyebut tahun depan kondisi likuiditas juga akan cenderung ketat. Melambatnya ekonomi dunia juga tergambar dengan pertumbuhan ekonomi China yang diprediksi masih melambat.

    “Pertumbuhan ekonomi China sebagai ukuran perekonomian terbesar kedua di dunia akan berlanjut di 2025,” jelas dia.

    Sementara pada sisi domestik tingkat konsumsi rumah tangga akan terus dijaga. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus berupaya menekan inflasi dengan menciptakan lapangan kerja baru dan tetap memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah.

    “Investasi diharapkan terus meningkat terutama pada sektor yang berbasis perluasan hilirisasi dan akan juga memperkuat posisi Indonesia di dalam global value change serta berbagai proyek-proyek strategis yang akan dilanjutkan pada 2025 yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.

    (ada/kil)

  • Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Sri Mulyani Ungkap Alasan Pasang Dolar AS Rp 16.100 di RAPBN 2025

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan terkait prediksi dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 16.100. Hal ini juga yang disoroti oleh berbagai fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat Paripurna sebelumnya.

    Sri Mulyani mengatakan prediksi itu muncul setelah melihat bagaimana kondisi global dan domestik dipenuhi dengan ketidakpastian. Seperti pada enam bulan terakhir, ketidakpastian mempengaruhi nilai tukar rupiah dan semua mata uang di dunia secara mendadak.

    “Terkait nilai tukar rupiah, pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi tentang asumsi nilai tukar dipatok pada Rp 16.100 per US$, dan suku bunga surat berharga 10 tahun 7,1%. Berbagai kejadian dalam 6 bulan terakhir memberikan pembelajaran yang sungguh luar biasa, 3 bulan lalu melihat rupiah dengan mata uang di seluruh dunia mengalami tekanan depresiasi yang sangat berat, dua minggu terakhir kita melihat rupiah mengalami apresiasi cukup kuat,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Kondisi yang terjadi dalam enam bulan terakhir itu menurutnya menandakan ada faktor global yang mempengaruhi terutama dari negara-negara maju yang memiliki dampak ke seluruh dunia.

    “Namun pada saat yang sama rupiah ditopang fondasi ekonomi Indonesia terutama pada outlook neraca pembayaran. Oleh karena itu export current account defisit menjadi sangat penting dan bergantung pada produktivitas dan competitiveness dari perekonomian kita,” jelasnya.

    “Di sisi lain landasan ekonomi makro terutama dari sisi fiskal memberikan kredibilitas yg mampu menarik arus modal kembali pada saat terjadi ketidakpastian,” tambahnya.

    Mengenai dolar AS, Sri Mulyani membuka jika ingin ada pembahasan terutama pada situasi yang sangat dinamis dari sisi global dan dalam negeri.

    “Oleh karena itu kita mengapresiasi untuk membahas kembali nilai tukar maupun yield surat negara terutama pada situasi dinamis dari sisi global maupun dalam negeri,” jelas dia.

    Sebelumnya sejumlah fraksi mengapresiasi terkait prediksi dolar AS pada RAPBN 2025. Namun untuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik nilai tukar rupiah terhadap dolar AS alam RAPBN 2025 yang diperkirakan berada di level Rp 16.100.

    “Saat ini nilai tukar rupiah terhadap US dolar adalah Rp 15.700/US$. Pemerintah malah menetapkan pada 2025 senilai Rp 16.100/US$,” kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

    Menurutnya, perkiraan itu tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

    “Penetapan nilai rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter global khususnya The Fed pada 2025,” lanjutnya.

    (ada/kil)

  • Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan capaian swasembada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan capaian Swasembada di era Presiden Soeharto sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

    Merujuk pada definisi swasembada yang digunakan Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Andi mencontohkan swasembada tahun 1984 impornya 400 ribu ton dengan komparasi penduduk mencapai 100 juta lebih.

    “Sementara swasembada di era pemerintahan sekarang itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta. Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8).

    Sebagai informasi, capaian swasembada beras terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2017-2020. Saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” katanya.

    Oleh karena itu, Andi meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan lumbung pangan dunia. Adapun anggaran tambahan yang diusulkan mencapai kurang lebih Rp 68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih sampai prasarana lainnya.

    “Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Kata Golkar soal Maksud Jokowi yang Sebut ‘Ditinggal Ramai-ramai’

    (ega/ega)