Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    5 Menteri Hadiri Rapat Kerja Perdana di Komisi V DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak lima menteri yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR menghadiri rapat kerja (raker) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024) siang. 

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Hadir juga sejumlah wakil menteri yang sebelumnya pernah menjadi politisi Senayan, antara lain Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Fahri Hamzah, Wamendes dan PDT Ahmad Riza Patria, dan Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.

    Raker dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus (PDIP) dan didampingi para wakil ketua Komisi V, seperti Robert Rouw (Nasdem), Syaiful Huda (PKB), dan Ridwan Bae (Golkar).

    Lasarus mengatakan sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadir merupakan politisi senior yang sebelumnya menjadi pendekar-pendekar di parlemen, seperti Maruarar Sirait, Yandri Susanto, Fahri Hamzah, Viva Yoga Mauladi, dan Ahmad Riza Patria. 

    Meski demikian, Lasarus mengingatkan agar masing-masing pihak menyadari tugas dan fungsi pokoknya.

    “Komisi V adalah komisi teknis bukan komisi politis, karenanya kita bicara terang benderang di sini tugas dan kewajiban kami adalah memperjuangkan infrastruktur seluruh Indonesia yang menjadi prioritas,” kata Lasarus.

    Lasarus menegaskan semua persidangan di Komisi V DPR dengan mitra kerja berlangsung terbuka dan transparan. Menurutnya, tidak ada yang ditutupi di Komisi V DPR.

    “Saya tidak ingin ketika kita berdebat soal ini masuk setengah kamar dan seterusnya, enggak ada Pak di sini, kita buka semua di sini, kami pimpinan sudah sepakat, semua usulan kita buka, semangat kita sama Pak, semangat kita seterang benderang proses pembahasan anggaran,” pungkas Lasarus.

     

  • BPOM RI Bakal Cek Sampel Anggur Muscat Terkait Temuan Residu Pestisida di Thailand

    BPOM RI Bakal Cek Sampel Anggur Muscat Terkait Temuan Residu Pestisida di Thailand

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar bakal menindaklanjuti gaduh residu beracun di anggur muscat. Sebelumnya, otoritas pangan Thailand menemukan anggur shine muscat terkontaminasi residu pestisida melebihi batas aman.

    Untuk menjaga keamanan konsumen di Indonesia, Taruna mengatakan pihaknya berencana melakukan pengambilan sampling anggur shine muscat di pasar Indonesia. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian berkaitan dengan temuan tersebut.

    “Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat,” kata Taruna ketika ditemui awak media di Gedung DPR-RI, Selasa (29/10/2024).

    Taruna menegaskan hingga saat ini belum ada laporan maupun temuan terkait residu beracun di produk anggur muscat. Ia juga menekankan pihaknya terus akan mengawasi dengan baik produk obat-obatan dan makanan yang dijual di wilayah Indonesia.

    Lebih lanjut Taruna juga menyoroti efek yang mungkin ditimbulkan pada kesehatan masyarakat terkait temuan residu anggur muscat ini apabila dikonsumsi masyarakat.

    “Sejauh ini dari teman-teman BPOM belum ada laporan. Tapi kami akan bertindak mulai hari ini, kami akan berkomunikasi dengan Kementerian terkait,” ujar Taruna.

    “Kita tahu ini kan residu pestisida macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan dan itu tentu akan menjadi concern kami,” sambungnya.

    (avk/kna)

  • Menkomdigi Meutya Bertemu Wapres Gibran, Bahas Prioritas Digitalisasi

    Menkomdigi Meutya Bertemu Wapres Gibran, Bahas Prioritas Digitalisasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pagi ini (Selasa, 29/10/2024) diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden.

    Meutya bertemu Gibran didampingi oleh dua Wakil Menteri Komunikan dan Digital, Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    Pertemuan antara Gibran dengan Menkomdigi dan kedua wakilnya adalah untuk membahas isu strategis dan prioritas dalam bidang digitalisasi dalam rapat tertutup.

    “Tentunya terkait dengan Komdigi,” ungkapnya usai bertemu Gibran.

    Meutya sebelumnya mengatakan penggantian nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menjawab tantangan zaman, yakni menitikberatkan pada digitalisasi.

    Sebelumnya, Kominfo di tangan Budi Arie Setiadi fokus memberantas aktivitas judi online. Meutya mengatakan ia akan meneruskan hal tersebut, sebab banyak masyarakat yang juga menitipkan kepadanya selama bertugas di Komisi I DPR RI.

    Ia juga mengatakan akan fokus kepada keamanan digital dan pinjaman online ilegal. Selain itu, ada pula yang menjadi fokus Meutya memimpin Komdigi.

    “Karena saya perempuan, saya tambah nggak hanya itu. Saya tambah juga bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang digital,” kata Meutya di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

    Meutya mengatakan hal ini juga sudah disampaikan kepada Prabowo. Kemudian, Prabowo juga menitipkan digitalisasi bisa mempermudah berbagai urusan pemerintahan.

    Selain itu, Meutya juga akan terus mengupayakan pemerataan internet di daerah tertinggal, terdalam, terluar (3T).

    “Itu yang mungkin kita coba fokuskan bersama internet yang lebjh merata dalam 100 hari ke depan,” ujarnya.

    (dem/dem)

  • Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Menag Nasaruddin Rampingkan Struktur, Satuan Kerja Ini Tak Lagi di Bawah Kemenag – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengharapkan perampingan struktur organisasi di Kementerian Agama (Kemenag) dapat meningkatkan profesionalitas kinerja jajaran kementerian. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    “Kementerian Agama RI itu mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu akan memberikan kontribusi terwujudnya Kementerian Agama yang lebih profesional,” ujar Nasaruddin.

    Ia menyebutkan bahwa profesionalitas yang ditingkatkan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih besar dan kuat. Nasaruddin menjelaskan, struktur organisasi Kemenag sebelumnya dianggap “gemuk” dan perlahan-lahan mulai dirampingkan oleh pemerintah.

    Beberapa langkah perampingan yang telah dilakukan antara lain memindahkan Peradilan Agama dari Kemenag ke Mahkamah Agung, mengalihkan satuan kerja penelitian dan pengembangan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyerahkan kewenangan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

    “Dulu juga wakaf all in di Kemenag, sekarang sudah ada BWI, Badan Wakaf Indonesia,” tambah Nasaruddin yang dikutip dari Antara.

    Selain itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga dibentuk Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kemenag, dengan tujuan meningkatkan fokus penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci.

     

  • 5 Fakta Terkait Ipda Rudy Soik Hadiri RDP Komisi III DPR, Bahas Polemik Pemecatan – Page 3

    5 Fakta Terkait Ipda Rudy Soik Hadiri RDP Komisi III DPR, Bahas Polemik Pemecatan – Page 3

    Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga menegaskan, jika Ipda Rudy Soik masih tetap sebagai anaknya atau anggotanya di Polda NTT. Hal ini dikatakan olehnya sambil memegang kepala Rudy Soik dihadapan awak media.

    Diketahui, mereka mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    “Saya hanya bilang, kamu Rudy Soik masih anggota Polri, kamu lanjut anggota Polri atau tidak tergantung kamu,” kata Daniel kepada Rudy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

    Kemudian, jenderal bintang dua ini pun kemudian memberikan perumpamaan terhadap anak ayam.

    “Seperti perumpamaan seekor anak ayam. Ada di tangan dia, mati atau tidak anak ayam ini ada di tangan dia. Kalau dia mau pencet ya mati, kalau dia mau lepasin ya,” ujarnya.

    “Maksudnya jadi aturan yang sudah ada, kita tetap tidak bisa mundur dengan aturan itu. Mari kita sama-sama terus mendekat ke hal-hal yang lebih baik dong. Dia juga harus mendekat,” sambung Daniel.

    Daniel juga ingin agar Rudy Soik juga harus taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ada. Sebab, nafas anggota Polri, ketaatan dan ketentuan itu disebutnya terhadap aturan yang berlaku.

    “Anak ayam ini ada di tanganmu, kalau itu mati terserah kau, kalau kau mau hidupkan terserah kau, ya kan, itu yang saya bilang tadi. Jadi kamu yang harus menentukan terhadap karirmu sendiri, saya hanya menandatangani,” tegasnya.

    “Saya sayang sama kamu, saya ingin kamu menjadi anggota menjadi polisi yang baik, berikan informasi yang baik terhadap TPPO maupun BBM tadi. Kamu kalau, langsung ke saya, jadi itu yang saya inginkan dari kamu. Jadi kamu jangan lari ke mana-mana, ada saya bapakmu,” pungkas dia.

    Senada, Ipda Rudy Soik mengaku ikhlas dengan hasil putusan hakim kode etik Polri terkait banding atas pemecatan dirinya. Diketahui, Ipda Rudy Soik dicopot dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) buntut pemasangan garis polisi di tempat yang diduga menampung BBM ilegal.

    “Dia katakan bahwa dia masih anggap saya ini anaknya. Ya kita lihat sidang banding seperti apa? Pokoknya saya ikhlas-ikhlas saja. Tadi pengakuan Pak Kapolda, ya saya masih anggota Polri, masih anak saya, kira-kira begitu,” kata Ipda Rudy.

  • Komisi VII DPR Dorong Langkah Prabowo Pakai Maung Pindad jadi Kendaraan Dinas Menteri

    Komisi VII DPR Dorong Langkah Prabowo Pakai Maung Pindad jadi Kendaraan Dinas Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong penggunaan mobil Maung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kendaraan dinas para menterinya. 

    Dia merasa bangga karena salah satu media asing memberitakan hal tersebut. Dengan ini, dirinya berharap Indonesia bisa berjaya dalam bidang industri otomotif di kawasan Asean.

    “Jujur, bangga juga menonton berita itu. Paling tidak, Indonesia diharapkan dapat berjaya dalam bidang ini di kawasan Asean,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

    Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait larangan seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor.

    Arahan tersebut, ujar Saleh, adalah manifestasi aktual dari kecintaan terhadap produk dalam negeri yang dapat berimplikasi dalam memperkokoh perekonomian nasional.

    “Langkah awal dimulai dari pejabat dulu. Selanjutnya, bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta. Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif,” ujarnya.

    Senada dengan Saleh, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati atau Saras memandang keinginan dan arahan presiden untuk menggunakan mobil dari Pindad buatan anak bangsa tersebut merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa.

    “Karena kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan-pimpinan tertinggi yang berpihak kepada IP lokal, mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Selasa (29/10/2024).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya agar para menteri hingga para pejabat negara di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil yang diproduksi oleh BUMN PT Pindad, yakni Maung Garuda. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).  

    “Iya saya inginnya seperti itu (menggunakan Mobil Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraan). Kehormatan bangsa, kebanggaan. Sebaiknya kita bisa pakai produk kita sendiri,” tutur Prabowo.  

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya sudah merencanakan bahwa nantinya, kemungkinan besar semua menteri, pejabat, hingga TNI dan Polri menggunakan kendaraan buatan bangsa sendiri.

  • Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Anggota DPR: Makan Bergizi Gratis Berkontribusi pada Kesejahteraan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo-Gibran menggagas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2025. Bagian dari agenda prioritas ini menargetkan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun yang dikelola Badan Gizi Nasional.

    Tujuannya menyediakan makanan bergizi secara gratis, mengurangi angka kekurangan gizi, dan meningkatkan kesehatan dan membangun fondasi kecerdasan generasi muda sejak dini melalui asupan makanan bergizi.

     

    Program makan gizi gratis dinilai harus didukung penuh. Meity Rahmatia, Anggota DPR RI mengatakan, program Makan Bergizi Gratis adalah Perintah Pancasila yang harus mendapatkan dukungan penuh.

    “Semangat mengamalkan dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, akses terhadap makanan bergizi secara gratis mencerminkan upaya mencapai keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa terkendala akses pangan terutama untuk mendapatkan makan bergizi,” kata Meity dalam keterangan pers, Selasa (29/10/2024).

    Menurut anggota Komisi XIII DPR RI ini, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan semangat berbagi dan solidaritas, yang menjadi nilai fundamental dalam Pancasila.

    “Dengan memastikan semua orang, termasuk masyarakat yang kurang mampu, mendapatkan makanan bergizi, kita dapat berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa sesuai dengan cita-cita Pancasila,” pungkas Meity.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025.

    Menurut dia, makan bergizi gratis tersebut menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Makan bergizi salah satu yang menjadi program prioritas Beliau. Insyaallah mulai Januari sudah akan bisa dilaksanakan,” kata Prasetyo di Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

     

     

  • Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Penghasilan Nelayan di Era Prabowo Bakal Dinaikkan Jadi Rp 7,5 Juta Sebulan, Bisa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029, Rokhmin Dahuri, menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menerapkan pendekatan terpadu dalam mewujudkan perikanan tangkap yang mampu menyejahterakan nelayan.

    Rokhmin menegaskan bahwa KKP di Kabinet Merah Putih harus serius dalam menetapkan kebijakan di sektor perikanan. Ia berharap pendapatan nelayan di era kepemimpinan Prabowo dapat meningkat, sehingga nelayan di Indonesia bisa mendapatkan penghasilan minimal Rp7,5 juta per bulan.

    “Kebijakan pada on fishing di KKP harus serius, perikanan tangkap terukur sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi, bukan pendekatan biologi. Pastikan berapa jumlah kapal ikan dan nelayan yang boleh beroperasi di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) agar pendapatan nelayan minimal mencapai Rp7,5 juta per orang per bulan,” ujar Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI bertema ‘Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan’, Selasa (29/10/2024).

    Merusak Lingkungan

    Menurut Rokhmin, langkah lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah dengan memberantas Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) dan destructive fishing.

    Sebagai informasi, destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti menggunakan bahan peledak atau racun. Praktik ini menjadi ancaman utama bagi pengelolaan potensi perikanan Indonesia.

    “Berantas IUU dan destructive fishing, seluruh nelayan seharusnya mengikuti pedoman Responsible Fisheries yang diterbitkan oleh FAO,” tambahnya.

    Selain itu, Rokhmin menyoroti kurangnya penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan oleh KKP. Di Indonesia, banyak nelayan tidak dapat melaut selama 3-4 bulan karena cuaca buruk dan paceklik ikan. Akibatnya, mereka tidak memiliki penghasilan dan banyak yang terjebak dalam kemiskinan.

    “Mata pencaharian alternatif ini belum disediakan oleh KKP. Di seluruh dunia, termasuk Indonesia, nelayan minimal 3-4 bulan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk atau paceklik ikan, dan pemerintah tidak memberikan alternatif penghasilan,” ujarnya.

     

  • Komisi IX DPR Cecar BPOM soal Heboh Temuan Anggur Muscat Mengandung Zat Berbahaya

    Komisi IX DPR Cecar BPOM soal Heboh Temuan Anggur Muscat Mengandung Zat Berbahaya

    Jakarta –

    Anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago menyoroti temuan anggur shine muscat yang disebut tercemar zat kimia berbahaya. Dia mempertanyakan gerak cepat Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menyusul temuan tersebut.

    Dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BPOM, Irma menyayangkan tidak adanya respons cepat yang diambil BPOM untuk mengecek kandungan zat kimia di anggur shine muscat yang beredar di Indonesia.

    “Saya tanya Rizkal (Deputi Bidang Penindakan BPOM), kenapa kok BPOM gak bergerak? Rizkal, itu bukan wilayah BPOM, itu wilayahnya dari karantina,” ungkapnya.

    Kepada Irma, Rizkal mengatakan bahwa peredaran anggur Muscat bukan lah wewenang BPOM, namun Badan Karantina Indonesia. Irma pun menyampaikan kritikannya terhadap kepala BPOM Taruna Ikrar yang hadir di agenda tersebut.

    Seharusnya, menurut Irma, BPOM bekerja sama dengan Badan Karantina mengenai peredaran anggur muscat. Irma pun mempertanyakan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan obat-obatan.

    “Jangan cuma ngomong, ini menurut Thailand, menurut Malaysia, begini, begini. Itu bukan kerja kamu, namanya itu. Kamu nggak kerja itu. Koordinasi dengan mereka, dengan Badan Karantina. Katanya itu sangat berbahaya lho anggur itu,” ujarnya.

    (avk/up)

  • Saleh Daulay Harapkan Presiden Prabowo Tak Hanya Larang Penggunaan Mobil Mewah Impor, Tapi juga Barang-Barang Lain

    Saleh Daulay Harapkan Presiden Prabowo Tak Hanya Larang Penggunaan Mobil Mewah Impor, Tapi juga Barang-Barang Lain

    GELORA.CO – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor. Menurutnya, arahan tersebut merupakan manifestasi aktual dari kecintaan pada produk dalam negeri. 

    Ia menyebut, arahan Presiden Prabowo diharapkan dapat berimplikasi sangat baik dalam memperkokoh perekonomian nasional.

     

    “Langkah awal dimulai dari pejabat dulu. Selanjutnya, bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta. Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif,” kata Saleh kepada JawaPos.com, Selasa (29/10).

     

    Terkait dengan penggunaan mobil Maung pada saat pelantikan Presiden kemarin, lanjut Saleh, secara tidak sengaja dirinya menonton TV Malaysia yang memberitakannya. Salah satu yang disorot yakni mobil Maung produk lokal dalam negeru. 

     

    Dalam pemberitaan itu, Media Malaysia menilai bahwa penggunaan mobil Maung oleh Presiden Prabowo merupakan awal kebangkitan industri otomotif lokal di Indonesia.

     

    “Jujur, bangga juga menonton berita itu. Paling tidak, Indonesia diharapkan dapat berjaya dalam bidang ini di kawasan Asean,” ucap Saleh.

     

    Selain mobil produksi dalam negeri, lanjut Saleh, Presiden Prabowo diharapkan dapat mengimbau penggunaan produk-produk lokal lainnya di luar otomotif. Menurutnya,

    Indonesia banyak sekali produk luar negeri.

     

    Mulai dari pakaian, sepatu, kosmetik, elektronik, dan ratusan bahkan ribuan produk lainnya. Secara ekonomis, tentu tidak menguntungkan Indonesia.

     

    “Jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Semua negara mengharapkan dapat menjual produknya di sini. Kalau tidak diantisipasi, kita akan menjadi pasar yang menguntungkan buat mereka,” ujar Saleh.

     

    Lebih lanjut, politikus PAN itu berharap arahan Presiden Prabowo terhadap pengguaan produk dalam negeri bisa meningkatkan prekonomian lokal.

     

    “Ya wajarlah hal ini menjadi presiden Prabowo. Tinggal bagaimana semua aparat lainnya bisa mengikuti dan melaksanakan. Saya yakin, ekonomi Indonesia bisa tumbuh cepat jika proteksi produk dalam negeri ini diseriusi,” tegasnya.

     

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

     

    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (28/10).

     

    Hasan menjelaskan, Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden. Terlebih, pembuatan Maung Pindad sudah 70 persen produksi dalam negeri.

     

    “TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen,” paparnya.