Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ronald Tannur dan Potret Kelam Mafia Kasus di Tanah Air

    Ronald Tannur dan Potret Kelam Mafia Kasus di Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA – Terbongkarnya kasus pemufakatan jahat yang melibatkan kuasa hukum, hakim, hingga mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) dalam kasus Ronald Tannur membuka potret kelam penegakan hukum di Tanah Air.

    Ironisnya, Ronald Tannur bukan berasal dari orang kalangan biasa. Dia merupakan anak dari mantan anggota DPR, Edward Tannur.

    Dini Sera Afriyanti (29), tewas usai ke tempat hiburan malam bersama kekasihnya yang diketahui adalah Gregorius Ronald Tannur di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Mayjen Jonosewejo, Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (4/10/2024) malam.

    Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU dari Kejaksaan Negeri Surabaya, M Darwis, terdakwa dijerat dengan pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

    Namun, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29).

    Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

    “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP,” ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

    Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

    “Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas,” tegasnya.

    Hakim pun menegaskan, agar jaksa penuntut umum segera membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan.

    “Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan,” katanya.

    Mendengar vonis bebas ini, terdakwa Ronald Tannur pun langsung menangis dan menyebut, bahwa putusan hakim itu dianggapnya sudah cukup adil.

    “Nggak apa-apa, yang penting Tuhan yang membuktikan,” katanya.

    Sontak, putusan tersebut dinilai sangat kontroversial dan menarik perhatian publik. Sejumlah investigasi pun dilakukan untuk mengusut kejanggalan pada pemutusan kasus tersebut.

    Alhasil, tiga bulan berselang sejak pembacaan putusan bebas PN Surabaya, Kejaksaan Agung (Kejaung) menangkap 3 orang hakim yang memutus perkara tersebut.

    Kejagung menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ketiga hakim PN Surabaya itu di antaranya Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo.

    Direktur Penyidik (Dirdik) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga hakim itu sebagai tersangka.

    Selain itu, Kejagung juga turut menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas ini.

    “Pada hari ini 24 Oktober 2024, jaksa penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M dan satu orang pengacara LR sebagai tersangka,” ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024) malam.

    Selain itu, Kejagung menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar dan penasihat Ronald Tannur bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka kasus suap dan pemufakatan jahat.

    Qohar mengemukakan bahwa peran tersangka Lisa Rahmat dalam perkara suap tersebut adalah menyuap tersangka Zarof Ricar sebesar Rp5 miliar.

    Menurut Qohar, uang sebesar Rp5 miliar itu digunakan oleh tersangka Zarof Ricar untuk mengkondisikan vonis kasasi yang ditangani oleh hakim berinisial S, A dan S. “

    Jadi dari pengakuan tersangka ZR, dia akui sudah berkomunikasi dan menemui salah satu hakim. Namun, saat kami lakukan penindakan, uang itu masih ada di dalam amplop,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

    Qohar menjelaskan bahwa tim penyidik kini sedang mendalami sumber uang Rp5 miliar tersebut. Menurutnya, siapapun yang ikut dan terlibat terkait uang Rp5 miliar itu bakal diseret.

    Menurutnya dari fakta dan alat bukti yang ditemukan tim penyidik, baru diketahui bahwa pemberian uang Rp5 miliar itu dari tersangka Lisa untuk fee tersangka Zarof Ricar untuk pengkondisian hakim MA.

    “Tersangka ZR dijanjikan Rp1 miliar sebagai imbalan atas pengkondisian penanganan perkara di tingkat kasasi,” katanya.

  • Jurus Dorong Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Jurus Dorong Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Jakarta –

    Industri syariah menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian RI. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dipandang perlu lebih fokus dalam mengoptimalisasi potensi dan peluang dari sektor keuangan syariah itu sendiri.

    Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan Erwin Aksa mendorong langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam upaya penguatan Ekonomi berbasis syariah.

    “Kita memiliki potensi besar untuk dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tentunya Indonesia dapat mendominasi perekonomian syariah di kancah global,” ujar Erwin, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia, kontribusi aktivitas ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 46,71% atau Rp 9.826,8 triliun.

    Selanjutnya, KEKSI Bank Indonesia juga mencatat pembiayaan berbasis syariah telah memberikan kontribusi terhadap UMKM hingga Maret 2024 mencapai Rp 161,03 triliun. Ekonomi berbasis Syariah telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tanah air.

    Selaras dengan upaya mendukung perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air, Erwin mengapresiasi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

    “ISEF memberikan wadah dak hanya untuk para stakeholders dalam tataran kebijakan, tetapi juga memberikan wadah kepada para pelaku industri dan UMKM di lingkungan sektor Ekonomi Syariah”, ujarnya.

    Kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun ini mengangkat tema ‘Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’. Di tahun ini, ISEF melaksanakan 70 rangkaian kegiatan Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang melibatkan 22 Kementerian/Lembaga, 37 asosiasi, 46 mitra internasional, serta lebih dari 1.000 pelaku industri.

    ISEF ke-11 selain menyelenggarakan kegiatan seminar internasional dan nasional, kegiatan ini juga mengadakan talkshow dengan beragam tema dan beberapa kompetisi, pameran, kajian, serta kegiatan lainnya.

    (kil/kil)

  • DPR Cecar Menteri PPPA dan Veronica Tan Soal Implementasi UU KIA

    DPR Cecar Menteri PPPA dan Veronica Tan Soal Implementasi UU KIA

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VIII DPR mencecar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terkait dengan implementasi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, pada Selasa (29/10/2024). 

    Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mencecar Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Wamen PPPA Veronica Tan terkait dengan UU KIA yang tidak masuk dalam 16 program prioritas Kemen PPPA .

    “Bu Menteri, kami sudah mendengarkan tadi, kami tidak ada mendengar tertulis ataupun mendengarkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak masuk ke lampiran,” kata Marwan di dalam ruang rapat.

    Marwan turut menyebutkan bahwa UU itu baru saja disahkan di Komisi VIII DPR, tetapi disayangkan implementasi UU tersebut tidak disebutkan oleh pihak Kemen PPPA.

    Saat ditemui seusai rapat, Arifatul mengatakan bahwa sebenarnya UU KIA sudah masuk dalam program prioritasnya, tetapi saat rapat tadi belum sempat tersampaikan.

    “Di lampiran itu sudah kita jelaskan secara lengkap, tapi memang tadi tidak sempat tersampaikan. Sebetulnya ada [tentang UU KIA],” pungkasnya.

    Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan pada 4 Juni 2024 lalu.

    Salah satu aturan yang ada dalam UU tersebut adalah ibu bekerja bisa cuti melahirkan hingga 6 bulan.

    Berikut 16 fokus Prioritas Kementerian PPPA Tahun 2025:

    Penguatan regulasi dan peraturan teknis dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
    Penguatan norma positif dan perubahan pelaku dalam mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku salah pada anak;
    Penyediaan layanan pengaduan SAPA 129 bagi perempuan den anak korban kekerasan/TPPO yang terintegrasi antara pusat dan daerah untuk mempermudah masyarakat melakukan pengaduan dan meningkatkan response role oleh petugas;
    Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan dan anak korban kekerasan/TPPO serta layanan perlindungan sementara;
    Pengembangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PRA)sebagai instrumen manajemen penanganan kasus dan menghasilkan satu data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional;
    Penguatan tata kelola layanan perempuan dan anak korban kekerasan;
    Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa);
    Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan termasuk perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas kekerasan dan bencana;
    Peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota;
    Optimalisasi pengasuhan berbasis anak dan penguatan kapasitas perlindungan anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
    Peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak termasuk anak dalam kondisi khusus seperti anak disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, situasi darurat, anak pekerja migran serta anak-anak di wilayah 3T;
    Peningkatan partisipasi anak yang bermakna dalam pembangunan;
    Penciptaan lingkungan yang ramah anak antara lain melalui pembinaan dan evaluasi kabupaten dan kota layak anak;
    Peningkatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan peduli anak (DRPPA) secara mandiri;
    Pengawasan pelaksanaan atau penyelenggaraan perlindungan anak di K/L dan daerah.

  • Kata Menteri Pembangunan Keluarga soal Warga RI Makin Malas Nikah

    Kata Menteri Pembangunan Keluarga soal Warga RI Makin Malas Nikah

    Jakarta –

    Belum lama ini media sosial X diramaikan dengan pembahasan soal semakin banyaknya orang yang enggan menikah di Indonesia. Beberapa faktor seperti semakin banyaknya wanita mandiri hingga masalah faktor ekonomi dianggap sebagai beberapa faktor pemicunya.

    “gimana ga menurun angka pernikahan di indo orang anak zaman sekarang kebanyakan jadi sandwich gen,” ucap @who***rd.

    “pernikahan ga gampang, gpp angka menurun daripada banyak nikah, banyak anak, ekonomi sulit, pernikahan tinggi. Lebih baik gini tunggu siap baru nikah,” ujar netizen lain.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan bahwa kejadian semakin banyak orang yang ‘malas’ menikah di Indonesia merupakan fenomena yang masih diperdebatkan. Meski sudah ada data yang muncul, Wihaji mengatakan data tersebut masih kecil dan masih perlu diperiksa lagi secara luas.

    Wihaji tidak ingin membenarkan atau menyalahkan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tersebut.

    “Kalau berasumsi, fenomena ini kan kita belum bisa jadikan argumentasi. Lebih pastinya kita akan cek datanya benar nggak seperti apa. Mungkin teman-teman membaca ada beberapa teman media yang menganalisis tentang itu, tetapi kita akan pastikan data yang sebenarnya seperti apa,” kata Wihaji ketika ditemui awak media di Kantor DPR-RI, Selasa (29/10/2024).

    Meski begitu, Wihaji menduga ada beberapa faktor yang mungkin saja dapat memicu hal tersebut. Hal yang paling utama adalah kestabilan ekonomi.

    Ia menduga ada ketakutan besar di tengah masyarakat terkait permasalahan dan ketidakpastian status ekonomi. Hal ini yang membuat sebagian orang lebih memilih untuk fokus membangun karir.

    “Ekonomi sudah ada tapi belum yakin, jangan-jangan nanti saya punya anak nggak bisa ini itu, jangan-jangan nggak bisa menyekolahkan, jangan-jangan pas kesehatan ini saya nggak bisa. Jadi ingin survive. Tapi ke-survive-an ini membuat ketakutan sendiri,” sambung Wihaji.

    Ini belum lagi ditambah faktor halangan bekerja setelah menikah. Dalam beberapa kasus, wanita juga menjadi lebih sulit bekerja setelah menikah karena kondisi atau bahkan larangan dari suami.

    Hal tersebut tentu kurang ideal untuk seseorang yang ingin membangun karirnya, bahkan setelah menikah.

    “Misalnya, mohon maaf, misalnya ibu-ibu setelah survive, jangan-jangan setelah punya suami disuruh berhenti dan sebagainya. Tapi kembali itu fenomena dan dugaan. Karena itu belum tentu benar, karena itu kita perlu pastikan dengan data,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Kementan Telusuri Masalah Residu Kimia dalam Anggur Muscat

    Kementan Telusuri Masalah Residu Kimia dalam Anggur Muscat

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) akan memeriksa produk-produk pertanian impor, termasuk varietas anggur premium, shine muscat yang kini tengah viral karena diduga tercemari zat berbahaya atau residu kimia dalam anggur berwarna hijau tersebut.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan, pihaknya telah meminta Direktorat Jenderal Hortikultura untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk anggur impor tersebut.

    “Kami sedang memeriksa, saya rasa di Dirjen Horti, dan saya sudah meminta mereka untuk melakukannya,” ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Ia menambahkan, Kementan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama terkait keamanan produk.

    Isu ini mencuat setelah di Thailand ditemukan residu kimia atau pestisida di anggur shine muscat yang dijual di pasaran dengan kadar yang melampaui ambang batas aman.

    Dewan Konsumen Thailand mencatat, 23 dari 24 sampel anggur shine muscat yang mereka uji positif terkontaminasi dengan residu kimia berbahaya.

    Masalah tersebut juga memicu Malaysia untuk melakukan pemeriksaan pada anggur muscat yang dijual di negaranya.

    Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk berkoordinasi dengan badan karantina terkait dugaan adanya kandungan berbahaya dalam varietas anggur premium asal Jepang tersebut.

    “Koordinasikan dengan mereka, dengan badan karantina. Dikatakan anggur itu sangat berbahaya,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM Taruna Ikrar.

    Ia menjelaskan, Komisi IX DPR tidak bisa langsung menegur badan karantina lantaran mereka bukan mitra kerja komisi tersebut. Oleh karena itu, BPOM lah yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan.

    Diberitakan sebelumnya, otoritas pangan Thailand menemukan minuman anggur tersebut terkontaminasi pestisida yang melebihi batas aman.

    Setelah menemukan banyak sampel yang diuji mengandung residu kimia berbahaya dalam jumlah yang tidak diperbolehkan, Thai Pesticide Alert Network (Thai-PAN) segera mengeluarkan peringatan resmi mengenai kontaminasi Shine Muscat pada Kamis (24/10/2024).

    Terdapat 24 sampel anggur diambil dari 15 lokasi penjualan di Bangkok pada 2 dan 3 Oktober 2024. Meskipun sebagian besar negara pengimpor tidak teridentifikasi, tetapi diketahui terdapat sembilan sampel yang berasal dari China yang terkontaminasi zat berbahaya tersebut.

  • Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    Ada Aguan! Daftar 5 Konglomerat RI Diajak Bangun 3 Juta Rumah Prabowo

    GELORA.CO –  Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah mengajak para konglomerat di Indonesia untuk berpartisipasi membangun program perumahan sebanyak 3 juta rumah. Aguan hingga Prajogo Pangestu masuk ke dalam daftar.

    Pria yang akrab disapa Ara ini menyebut, bahkan ia telah mengumpulkan 4 konglomerat alias pemilik perusahaan besar untuk ikut memberikan rumah gratis kepada rakyat yang tidak kesulitan dalam membeli rumah.

    “Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar di antaranya, Agung Sedayu, Barito pak Prajogo, ada Boy Tohir, ada Pak Frenky (Franky Oesman Widjaja) dari Sinar Mas,” ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (30/10).

    Pada tanggal 10 November 2024 mendatang, ia akan hadir pada agenda groundbreaking perumahan milik Agung Sedayu Group di Kabupaten Tangerang.

    “Nanti mungkin dibangun berapa ratus rumah, dan itu akan diberikan gratis kepada rakyat. Tanah dari pengusaha, yang ngebangun pengusaha,” sebutnya.

    Ara mengapresiasi para pengusaha yang ikut berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan rumah rakyat. “Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energi. Dia mengatakan, dia juga siap membantu,” imbuhnya.

    Ia menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

    “Macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.

    Maruarar berharap rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif. Namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

    “Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian eksklusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” kata Maruarar.

    Berikut Daftar 5 Konglomerat RI:

    Sugianto Kusuma alias Aguan dari Agung Sedayu GroupPrajogo Pangestu dari Grup BaritoFrangky Wijadja dari Grup Sinar MarGaribaldi “Boy” Thohir dari Grup AdaroLawrence Barki dari Grup Harum Energi

  • Gemabudhi Gelar Anjangsana Kebangsaan, Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir – Page 3

    Gemabudhi Gelar Anjangsana Kebangsaan, Wapres Gibran Dijadwalkan Hadir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi) akan menggelar Anjangsana Kebangsaan di Candi Muara Jambi, di Candi Kedaton pada 2-3 November 2024. Kegiatan ini mengangkat tema “Generasi Muda Buddhis Indonesia Menyongsong Indonesia Emas 2045”.

    Anes Dwi Prasetya selaku Ketua Steering Comite (SC), mengatakan alasan memilih tempat di sana, yakni mengingat Candi Muara jambi merupakan candi terluas di Asia Tenggara dengan luasnya yang mencapai 3981 Hektare dan merupakan pusat pendidikan Agama Buddha di wilayah Sumatera pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu.

    “Sehingga sudah selayaknya kita sebagai generasi muda buddhis harus mengingat itu dan jangan sampai kita tergerus zaman hingga pada akhirnya lupa pada sejarah peradaban agama buddha di Indonesia,” kata Anes dalam keterangan tertulis diterima, Rabu (30/10/2024).

    Anes mendorong, seharusnya generasi muda berkolaborasi untuk kemajuan komunitas dan bangsa, karena dengan adanya kolaborasi diharapkan bisa lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan antar umat beragama terkhusus bagi pemeluk keyakinan buddha itu sendiri.

    Menurut susuan acara, Kegiatan Anjangsana akan menghadirkan sejumlah tokoh bangsa seperti Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Dito Ariotedjo Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Supriyadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Buddha, Bambang Patijaya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Generasi Muda Buddhis Indonesia (DPP Gemabudhi).

    “Dijadwalkan hadir Candra Aditya Nugraha Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP Himahbudhi), Michael Kirana Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Patria, Denny Michael Lie Ketua Umum Pemuda Buddhaya, Hans Adi Saputra Ketua Umum Sadhu United, Lestari Agustin Ketua Umum Petrisia dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang lainnya,” sambung Anes.

  • Menteri PU Buka-bukaan Nasib IKN di Awal Pemerintahan Prabowo

    Menteri PU Buka-bukaan Nasib IKN di Awal Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

    “IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan,” kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

    Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

    “Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah,” kata dia.

    Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

    Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

    “insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun),” ujar Dody.

    Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

    Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

    “Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

    Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

    (shc/kil)

  • Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Kasus BEM Fisip Unair, DPR RI Minta Kebebasan Berorganisasi Tak Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Airlangga (Unair) oleh Dekanat Fakultas.

    Perlu diketahui, pembekuan tersebut adalah buntut dari karangan bunga satire untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipasang BEM Fisip Unair.

    “Kalau memang ingin ditegur, jangan membekukan organisasinya, tetapi berilah masukan agar suatu hal yang menjadi concern mahasiswa bisa tersampaikan dengan cara yang sesuai,” ujarnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).

    Politikus Golkar ini berkata demikian lantaran dirinya khawatir akan masa depan kebebasan berorganisasi di kalangan mahasiswa. Dia berharap, kebebasan berorganisasi tidak akan dibatasi.

    “Karena saya kira di satu sisi, kita juga ingin adik-adik mahasiswa itu memang memiliki atau mengasah daya kritisi mereka. Kemudian kita juga memiliki Undang-Undang untuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berasosiasi,” imbuhnya. 

    Kendati demikian, dia menegaskan di sisi lain tentunya juga diperlukan cara tertentu untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan budaya Indonesia.

    “Tapi di sisi lain, kita juga tentunya mengharapkan ada satu cara mengkomunikasikan sesuatu yang lebih mungkin dianggap lebih proper atau lebih sesuai dengan iklim budaya kita. Khususnya kepada seorang pemimpin,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur secara resmi mencabut surat pembekuan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP yang sebelumnya menjadi sorotan publik. 

    “Pembekuan ini sebelumnya dilakukan karena penggunaan diksi oleh BEM FISIP yang dianggap tidak sesuai dengan kultur akademik,”kata Dekan FISIP Unair Prof. Bagong Suyanto dilansir dari Antara, Senin (28/10/2024).  

    Dia menegaskan pentingnya menjaga marwah akademik dan mendorong mahasiswa untuk menghindari bahasa yang kasar dalam kegiatan politik.

  • Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    GELORA.CO –  Kasus pemecatan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Rudy Soik, yang saat ini sedang dibahas Komisi Hukum DPR dapat menjadi pintu masuk upaya pemberantasan mafia BBM ilegal yang beroperasi selama ini. 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keberadaan jaringan mafia BBM ilegal yang melibatkan banyak pihak sebagaimana disampaikan Rudy Soik. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintahan Prabowo yang akan memerangi mafia BBM ilegal. 

     

    Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai pengungkapan kasus ini secara objektif sangat perlu dalam rangka membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat. 

    Ia menilai pengusutan jaring mafia BBM ilegal tidak bisa diserahkan kepada lembaga yang terindikasi terlibat dalam perkara. 

    Karena itu Presiden harus turun tangan langsung menugaskan Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus BBM ilegal di NTT yang berbuntut dipecatnya Ipda Rudy Soik.

    “Langkah ini lebih obyektif dan adil baik bagi Ipda Rudy Soik maupun Polda NTT. Secara teknis tim khusus tersebut dapat melibatkan BPH Migas dan Pertamina,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Ia menambahkan tanpa pembuktian terlebih dahulu benar atau tidaknya kasus penyimpangan BBM tersebut maka pemecatan Ipda Rudy Soik bagi publik akan menimbulkan tanda tanya besar dan persepsi bahwa tangan Polda NTT justru dipinjam oleh pelaku untuk menutupi kasus penyimpangan BBM kalau itu benar terjadi.

    Di tengah upaya Pemerintah yang belum tuntas untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, semestinya langkah-langkah untuk menekan penyimpangan penggunaan BBM ini mendapat dukungan aparat, bukan malah sebaliknya terkesan kepolisian mengambil langkah kontraproduktif yang menghambat langkah mengungkapan kasus penyimpangan BBM oleh Ipda Rudy Soik.

    Mulyanto menyebut, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2024 diperkirakan akan terlampaui, apalagi kalau upaya pengawasan Pemerintah atas distribusi BBM bersubsidi ini kendor. 

    “Secara nilai mungkin kerugian dari kasus ini tidak terlalu besar tapi sangat penting untuk mengungkap keberadaan mafia BBM ilegal. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengira-ngira adanya mafia BBM ilegal. Dan dengan adanya kasus ini harusnya pengungkapan keberadaan mafia BBM ilegal itu benar-benar dapat dilakukan secara transparan,” tegas Mulyanto.