Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Legislator Gerindra Dorong Kementerian PU Tuntaskan Pekerjaan Tertunda 2024

    Jakarta –

    Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menuntaskan pekerjaan yang belum selesai di 2024. Novita berharap proses lelang paket pekerjaan yang tertunda dapat segera diselesaikan sebelum akhir tahun.

    “Tadi lelang-lelang yang terakhir ini belum selesai. Saya berharap sekali segera dikejar karena waktunya sudah sedikit. Takutnya nggak bisa tercapai target pembangunan yang maksimal,” kata Novita dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs resmi DPR, Jumat (1/11/2024).

    Total, dari data per 25 Oktober 2024, ada 129 paket pekerjaan di Tahun Anggaran 2024 yang belum terlaksana.

    Novita mewanti-wanti agar pekerjaan yang menjadi target tidak dikerjakan buru-buru. Novita menegaskan pekerjaan yang dilakukan harus maksimal secara kualitas.

    “Keburu-buru pekerjaannya sehingga hasilnya pun kurang maksimal gitu. Apalagi nanti musim hujan, hasilnya nanti gampang jeblok seperti jalan, jembatan, jalan tol. Kalau hujan nanti baru dikerjain udah nyoplok lagi, ntar lobang lagi. Yang ada nanti duitnya turun tapi pekerjaannya kurang maksimal. Apalagi ditemuan juga ada masalah jalan tol yang prosesnya masih belum sesuai target,” jelasnya.

    Selain itu, Novita juga menyinggung capaian realisasi Program Padat Karya/Infrastruktur Berbasis Masyarakat tahun 2024. Dalam paparan Menteri PU, realisasi keuangan dari program tersebut baru mencapai 54,83% atau senilai Rp5,61 triliun dari Rp10,23 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, target serapan tenaga kerja untuk program tersebut pun masih berada di level 73,09% atau 338.858 orang dari target 463.557 tenaga kerja.

    “Padat Karya itu, capaiannya baru segitu. Padat Karya ini kan penting Pak untuk masyarakat. Jadi bisa mengangkat perekonomian bahkan kalau Padat Karya ini banyak orang-orang kita yang bisa ikut kerja. Dengan waktu yang singkat ini saya berharap sekali ini bisa dikejar supaya bisa terserap semuanya kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pembangunannya juga maksimal,” tutur Novita.

    (amw/gbr)

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Pemisahan kementerian diyakini dorong UMKM lebih cepat naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah optimistis bahwa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) akan lebih cepat naik kelas menjadi industri kecil dan menengah (IKM) dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Siti, dalam rilis pers di Jakarta, Jumat, mengatakan dengan adanya pemisahan Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta sinergi yang kuat antara Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian, maka perhatian terhadap UMKM akan semakin terfokus.

    Dia berpendapat bahwa sinergi juga perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif dalam memberikan perlindungan bagi UMKM, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

    “Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal,” ujarnya.

    Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

    Data ASEAN Investment Report 2022 menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sekitar 65,5 juta UMKM berkontribusi sebesar 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Angka ini semakin menguat pada tahun 2023 dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 66 juta dan berkontribusi 61 persen terhadap PDB.

    Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM, menurutnya, masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, dan pemasaran. Namun, dengan dukungan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi.

    Ia menambahkan aspek regulasi dan implementasinya juga penting. Sebagai contoh, dalam konteks pemasaran, UMKM perlu beradaptasi dengan era digital dengan mengadopsi strategi pemasaran digital.

    “Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia, kata Siti.

    Baca juga: Program Rumah BUMN dinilai dapat lahirkan UMKM “go global”

    Baca juga: Kementerian BUMN: Belanja produk UMKM mencapai Rp47 triliun

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pejabat Badan Gizi Nasional Banyak Diisi Eks TNI, Ternyata Ini Alasannya

    Pejabat Badan Gizi Nasional Banyak Diisi Eks TNI, Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta –

    Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merinci sejumlah personil yang mengisi lembaga tersebut. Sejauh ini, ada delapan orang yang menjabat posisi eselon I di Badan Gizi Nasional. Kebanyakan di antara mereka adalah purnawirawan TNI.

    Bukan tanpa alasan, menurut Dadan penempatan jabatan yang didominasi purnawirawan TNI diyakini bisa meningkatkan upaya kemajuan program gizi. Disebutnya, sebagai purnawirawan TNI, banyak yang terbiasa bekerja dengan cepat.

    “Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI? Ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu,” jelas Dadan saat RDP, Kamis (31/10/2024).

    Dadan menekankan, Badan Gizi Nasional tengah berproses untuk mengisi posisi yang masih kosong yakni eselon II dan III. Pihaknya mengaku masih berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk mengatur posisi terkait, mengingat perlu diisi oleh aparatur sipil negara (ASN).

    “Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel Eselon II dan Eselon III dan kami sedang intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain karena hal ini harus diisi oleh ASN,” beber Dadan.

    “Jadi kami sedang berusaha mencari orang yang cocok dan bisa bekerja sama dengan baik,” lanjutnya.

    Daftar jajaran eselon I Badan Gizi Nasional adalah seperti berikut:

    1. Kepala Badan Gizi Nasional: Dadan Hindayana (Akademisi, Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor)

    2. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung

    3. Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Sarwono (Eks Kemhan)

    4. Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting (Pensiun sebagai Inspektur di Kemhan)

    5. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional: Tigor Pangaribuan (Eks Direktur SDM PT Timah)

    6. Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional: Brigjen Purnawirawan Suwardi (Eks Kemhan)

    7. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional: Nyoto Suwignyo (Eks Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional)

    8. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional: Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha (Eks Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan)

    (naf/kna)

  • Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    Momen Mantan Wali Kota Parepare Tegur Mendagri Tito Karnavian saat Rapat di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sebuah momen yang menarik perhatian publik terjadi dalam rapat Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis (31/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dengan agenda utama untuk melakukan pendalaman materi antara Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menteri Tito hadir dalam rapat tersebut didampingi oleh dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk. Rapat berlangsung lancar, dengan anggota Komisi II DPR menyampaikan pandangan dan tanggapan terhadap berbagai isu penting.

    Namun, suasana sempat berubah ketika salah satu anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, mulai menyampaikan pendapatnya.

    Taufan, mantan Walikota Parepare, memulai dengan menyapa pimpinan rapat serta seluruh anggota komisi dan pejabat Kemendagri yang hadir.

    Di tengah penyampaiannya, Taufan menyadari bahwa Menteri Tito tengah berbincang dengan Wamendagri Bima Arya, sehingga ia pun memberikan teguran secara langsung.

    “Izin, Pak, mohon diperhatikan, Pak Menteri, kami ini lagi pendalaman. Kalau Pak Menteri bicara saya bicara bagaimana bisa, Pak?” ujar Taufan.

    Mendengar teguran tersebut, Tito segera mengakhiri percakapannya dengan Wamendagri dan kembali memperhatikan jalannya rapat.

    Momen ini sempat mengundang perhatian peserta rapat lainnya dan menunjukkan dinamika yang hidup dalam pembahasan antara Komisi II DPR dan Kemendagri.

    Rapat ini berlangsung dengan lancar setelahnya, dan menunjukkan keseriusan Komisi II DPR dalam menggali materi dari pihak Kemendagri terkait berbagai isu penting yang menjadi agenda pembahasan.

  • Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Ketua DPR minta Pemerintah prioritaskan penyelamatan karyawan Sritex

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah fokus memprioritaskan penyelamatan ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut raksasa tekstil itu dinyatakan pailit.

    “Kita harus fokus terhadap perlindungan tenaga kerja dalam menghadapi situasi ketidakpastian seperti ini. Jangan sampai ada PHK,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan bahwa penyelamatan karyawan itu termasuk memastikan regulasi dan fasilitas dari Pemerintah terjamin oleh mereka.

    “Fokusnya tetap pada penyelamatan para pekerja yang berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Puan berharap sengketa dagang perusahaan tekstil yang berpusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut dapat segera diselesaikan. Dia berharap pula Sritex memenuhi komitmennya untuk tidak melakukan PHK kepada para karyawannya.

    “Badai PHK atau PHK besar-besaran harus dihindari. Ini menyangkut nasib dan kesejahteraan para karyawan Sritex yang cukup besar,” katanya.

    Menurut dia, Pemerintah harus memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dari kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

    “Kebijakan Pemerintah harus ramah terhadap para pekerja guna menghindari dampak ekonomi yang lebih luas, serta menurunkan risiko pengangguran massal,” ucapnya.

    Dia meminta Pemerintah terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi para pekerja Sritex merespons status terbaru yang disandang perusahaan tekstil tersebut.

    Namun apabila PHK massal tak dapat dihindari, lanjut dia, Pemerintah harus memastikan jaminan bagi pekerja yang terkena PHK dapat diberikan tanpa ada hambatan.

    Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu mencakup gaji, pesangon, hingga akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sesuai program BPJS Ketenagakerjaan.

    “Ini harus menjadi perhatian utama karena ketidakpastian akan hak-hak tersebut bisa memperburuk kondisi ekonomi puluhan ribu karyawan Sritex beserta keluarganya,” tuturnya.

    Program itu, tambah dia, diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para karyawan yang kehilangan pekerjaan dengan menyediakan tunjangan sementara, serta pelatihan untuk mencari pekerjaan baru.

    “Kalau bisa bantu juga fasilitasi penyaluran pekerja yang terkena PHK ke tempat-tempat kerja baru. DPR tentunya akan ikut memberi pengawalan,” katanya.

    Selain itu, dia mengingatkan Pemerintah agar memberikan bantuan yang efektif, menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out (dana talangan) untuk menyelamatkan Sritex dari kebangkrutan.

    “Kita juga mendukung bagaimana Pemerintah membantu Sritex agar tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit karena kalau operasionalnya tidak jalan, dampaknya ke bisnis mereka, di mana ada puluhan ribu orang menggantungkan nasibnya di situ,” paparnya.

    Dia mengingatkan bahwa potensi PHK massal dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebab Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara.

    “Pailitnya Sritex bukan sekadar masalah keuangan perusahaan, namun memiliki dampak yang meluas pada tenaga kerja, ekonomi lokal, dan stabilitas sosial,” kata Puan.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mulai 2025, Warga RI Bakal Dapat Kado Ultah Medical Check Up Sesuai Umur

    Mulai 2025, Warga RI Bakal Dapat Kado Ultah Medical Check Up Sesuai Umur

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) akan meluncurkan program skrining kesehatan gratis. Program ini disebut akan berjalan di tahun 2025 yang berfokus pada deteksi dini penyakit sesuai kategori usia.

    “Skrining ini adalah hadiah ulang tahun dari negara kepada masyarakat, dilakukan setiap hari ulang tahun untuk memastikan kesehatan terpantau secara dini,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (31/10/2024).

    Program ini disebut akan berbeda dari skrining Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 14 jenis penyakit. Skrining ulang tahun ini dirancang untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai golongan usia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalkan risiko kematian serta kecacatan.

    “Warga yang berulang tahun cukup mendatangi puskesmas terdekat dengan membawa identitas, dan petugas akan memverifikasi data berdasarkan basis data kependudukan untuk mengakses layanan ini,” ucap Menkes.

    Berikut kategori skrining kesehatan berdasarkan kelompok usia

    Skrining Balita: Difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir seperti hipotiroid kongenital yang, jika teridentifikasi secara dini, dapat diobati untuk mencegah kematian atau kecacatan.Skrining Remaja (di bawah 18 tahun): Meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes, dan kesehatan gigi. Skrining ini bertujuan mendeteksi masalah kesehatan yang sering muncul pada usia anak hingga remaja.Skrining Dewasa: Difokuskan pada deteksi dini kanker, termasuk kanker payudara dan serviks, yang merupakan penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, serta kanker prostat pada laki-laki.Skrining Lansia: Meliputi pemeriksaan alzheimer, osteoporosis, serta kesehatan umum terkait penuaan.

    (kna/kna)

  • Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi

    Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

    Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

    “Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden,” kata Bahlil dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan, kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

    “Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak.

    Baca juga: Harga terbaru BBM nonsubsidi Pertamina per 1 November, beberapa naik

    Baca juga: Menjaga kelancaran pendistribusian demi BBM satu harga di tapal batas

    “Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden,” ujar Bahlil.

    Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

    Pemerintah berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR Apresiasi Arahan Prabowo Selamatkan Sritex

    Komisi VII DPR Apresiasi Arahan Prabowo Selamatkan Sritex

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi dan mendukung arahan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Pasalnya, Sritex adalah industri tekstil padat karya yang mampu merekrut dan mempekerjakan banyak tenaga kerja.

    “Dari informasi yang ada, Sritex saat ini mempekerjakan lebih dari 50.000 tenaga kerja. Kalau Sritex tidak diselamatkan, dipastikan akan ada dampak ekonomi di tengah masyarakat,” katanya kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Menurutnya, untuk melahirkan industri besar seperti Sritex, tentu tidak mudah. Dibutuhkan modal besar, jaringan, pengalaman, dan sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Karena itu, Presiden Prabowo perlu didukung oleh semua pihak untuk menyelamatkan Sritex. Selain itu, karena  ini merupakan urusan bisnis, tentu ada keterkaitan dengan banyak pihak. Secara perlahan hal itu yang perlu diselesaikan. 

    “Sementara itu, perusahaan diharapkan tetap beroperasi. Pemerintah harus memberikan kelonggaran, sehingga mereka tetap produktif dan para pekerjanya tidak dirumahkan,” papar Saleh.

    Satu hal penting yang perlu dicatat adalah agar semua pihak mampu menahan diri. Tidak boleh saling menyalahkan. Apalagi menuduh satu pihak atau satu aturan tertentu yang menyebabkan Sritex pailit. 

    Diakui, sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, tentu tidak mudah untuk dipailitkan. Pasti banyak faktor dan juga telah melintasi waktu yang cukup lama untuk menahan agar tidak pailit. 

    “Yang perlu dicari adalah dukungan dan solusi dari seluruh pihak. Jangan saling menyalahkan. Hindari narasi yang membuat pihak lain tersinggung,” tutur Saleh.

    Dalam rangka upaya penyelamatan Sritex ini, Komisi VII DPR akan melaksanakan kunjungan spesifik langsung ke sana. Anggota Komisi VII DPR diharapkan dapat melihat, mendengar, dan menerima masukan langsung dari para pekerja dan pihak perusahaan. 

    “Komisi VII DPR juga akan menggelar rapat dengan pihak pemerintah, pihak perusahaan, dan pihak terkait. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Sritex. DPR tentu akan mengawal agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

     

  • Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    Anas Urbaningrum Sebut Natalius Pigai Menteri Paling Spektakuler

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai PKN Anas Urbaningrum menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang paling spektakuler.

    Hal itu berkaitan dengan Menteri Natalius Pigai yang menyiapkan 200 program. Dan meminta anggaran Rp20 Triliun. 

    “Menteri Pigai paling spektakuler. Langsung ingin genjot Kementerian HAM dengan anggaran Rp20 T. Satu program saja Rp8,3 T. Siapkan 200 program, bahkan bisa 1000 program,” kata Anas Urbaningrum, dalam akun X, Kamis, (31/10/2024).

    Dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto, DPR dan jajaran Kementerian HAM yang belum lagi tuntas tersusun, sanggup mencerna jalan pikiran dan program-program spektakuler Menteri Pigai. 

    “Adalah niscaya, apakah 200 atau 1000 program tetap harus dimulai dari 1 langkah awal. Dan itu haruslah langkah institusi Kementerian HAM yang juga adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Prabowo,” tuturnya. 

    Diketahui, beberapa program Menteri Pigai yakni akan membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia.

    Selain itu program desa peduli HAM yang membutuhkan Rp8,3 Triliun anggaran. 

    Tak hanya itu, Pigai berniat untuk membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit. (selfi/fajar)