Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Presiden Prabowo sapa Titiek dan Didit saat tiba di deklarasi GSN

    Presiden Prabowo sapa Titiek dan Didit saat tiba di deklarasi GSN

    Presiden Prabowo Subianto menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto, dan putranya Didit Hediprasetyo saat tiba dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Indonesia di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11/2024). Antara/Rio Feisal

    Presiden Prabowo sapa Titiek dan Didit saat tiba di deklarasi GSN
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 20:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk menyapa Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto, dan putranya Didit Hediprasetyo saat tiba dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu sore.

    Pewarta di lapangan melaporkan bahwa momen tersebut mendapatkan riuh dari para hadirin.

    Presiden Prabowo tiba bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada pukul 15.25 WIB.

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih telah hadir menunggu Presiden, antara lain Menko bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional Rosan Perkasa Roeslani.

    Adapun pembentukan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) ini berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Peluncuran GSN menjadi rangkaian acara strategis Prabowo setelah pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, untuk membangun semangat perjuangan, persatuan, dan solidaritas nasional..

    GSN yang diketuai Rosan Roeslani akan menggantikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun pembentukan GSN telah diusulkan Prabowo pada Maret lalu.

    “TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Akan tetapi, jaringan ini, paguyuban ini, saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini bernama Gerakan Solidaritas Nasional,” ucap Prabowo saat itu.

    Prabowo mengatakan bahwa dirinya dan pendukungnya merupakan satu paguyuban yang perlu tetap bersatu untuk meraih cita-cita Indonesia Emas.

    Sumber : Antara

  • Penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN Masih Dikonsultasikan dengan DPR

    Penunjukan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN Masih Dikonsultasikan dengan DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemerintah masih akan meminta pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara.

    Prasetyo mengatakan, Basuki belum dilantik sebagai kepala OIKN lantaran penunjukannya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan DPR sesuai dengan mekanisme yang ada.

    “Belum [dilantik], kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu,” kata Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

    Sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono untuk mengisi jabatan kepala OIKN. Dia menekankan bahwa mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu bakal kembali melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

    “Sudah, sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi,” ucapnya kepada wartawan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa untuk posisi Wakil Kepala OIKN masih belum ada nama yang akan mengisi bangku tersebut.

    Dia mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai siap dipergunakan.

    “Sudah disampaikan [target] 3—4 tahun, itu adalah target beliau yang harus selesai semua infrastruktur supaya bisa dipergunakan baik oleh eksekutif, yudikatif,” pungkas Prasetyo.

  • Lempar Pendemo Pro Palestina, Mahasiswa Israel Malah Dapat Rp 6,12 M

    Lempar Pendemo Pro Palestina, Mahasiswa Israel Malah Dapat Rp 6,12 M

    Jakarta, CNBC Indonesia – Universitas Columbia membayar uang ganti rugi sebesar US$395.000 atau setara p 6,12 miliar (asumsi kurs Rp 15.500/US$) kepada seorang mahasiswa Israel yang diskors Januari lalu setelah menyemprotkan zat berbau busuk kepada para demonstrasi kampus yang sedang melakukan aksi demo mendukung Palestina.

    Mahasiswa Israel yang menerima pembayaran tersebut telah diskors hingga Mei lalu.

    Kasus tersebut pertama kali diungkap sebagai serangan bahan kimia yang melibatkan penggunaan semprotan sigung, suatu zat yang dikembangkan di Israel dan digunakan sebagai senjata pengendali massa. Bahan kimia ini paling umum digunakan oleh Israel ketika meluncurkan serangan di West Bank.

    Namun, Universitas Columbia mengatakan bahwa semprotan yang digunakan adalah semprotan kentut baru yang tidak beracun, yang dibeli di Amazon seharga US$ 26, dan bukan zat kimia

    Mahasiswa Israel itu kemudian mengajukan gugatan hukum terhadap Universitas Columbia pada April lalu.

    Saat itu dirinya mengatakan semprotan kentut yang berbau busuk itu dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi yang tidak berbahaya dengan menggunakan produk yang dipasarkan sebagai Liquid Ass, dan tersedia untuk dibeli oleh konsumen.

    Padahal, beberapa mahasiswa yang menjadi sasaran tetap melaporkan gejala-gejala seperti mual, sakit perut, sakit kepala, dan mata gatal, dan kerusakan pada barang-barang pribadi mereka, bahkan beberapa memerlukan perawatan medis.

    Shay, seorang mahasiswa S1 di Columbia mengatakan bahwa mereka pergi ke ruang gawat darurat di Mount Sinai Morningside karena kehilangan nafsu makan dan mual parah serta sakit kepala.

    Shay kemudian diagnosis terkena paparan bahan kimia. Para korban pun dipasangi infus dan diberi obat setelah keluar.\

    Universitas dan polisi New York kemudian meluncurkan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan kebencian, tak lama setelah penggunaan semprotan kentut itu.

    Dalam sebuah surat kepada mahasiswa dan fakultas yang dikirim pada bulan Januari setelah insiden tersebut, rektor sementara Columbia, Dennis Mitchell, menulis “Sebuah insiden yang sangat meresahkan terjadi di tangga Low Library. Banyak mahasiswa Columbia dan Barnard yang demo kemudian melaporkan disemprot dengan zat berbau busuk yang mengharuskan mahasiswa untuk mencari perawatan medis.”

    Sebuah laporan berjudul “Antisemitisme di kampus-kampus terungkap”, yang ditulis oleh staf Partai Republik di komite DPR AS tentang pendidikan dan tenaga kerja, menyebut hukuman atas penyemprotan itu sebagai “disiplin yang tidak proporsional”.

    Anggota komite yang sama menyerukan serangkaian pengunduran diri presiden Ivy League yang sekolahnya menampung demonstrasi pro-Palestina dan mengusulkan penarikan dana federal dari universitas-universitas yang tidak berpartisipasi dalam rencana untuk mengekang protes kampus.

    Shay menyebut penyelesaian itu sebagai tamparan keras.

    “Penyerangan adalah penyerangan,” kata dia.

    “Jika banyak orang harus pergi ke rumah sakit dan didiagnosis terpapar bahan kimia, maka, ‘Oh, itu hanya semprotan kentut’ bukanlah pembelaan yang tepat bagi saya.” imbuhnya.

    Pembuat Liquid Ass memperingatkan bahwa iritasi mata, mual, muntah, dan terkadang diare merupakan efek samping yang mungkin terjadi.

    Jika terhirup, pembuat Liquid Ass mengatakan bahwa hal itu dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan.

    Shay mengatakan dirinya tidak setuju bahwa komite tersebut menggolongkan protes kampus untuk warga Palestina sebagai antisemit.

    “Keluarga saya sangat terpengaruh oleh antisemitisme di negara ini dan sekitarnya, dan sungguh sangat menyinggung untuk mereduksinya menjadi taktik politik untuk membungkam aktivisme melawan genosida, yang memang seperti itu.”

    (fsd/fsd)

  • Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    Kecam Pegawai Komdigi Lindungi Judol, Pimpinan MPR Dukung Presiden Prabowo yang Siap Berantas Judol

    GELORA.CO  – Baru-baru ini,  dihebohkan dengan penangkapan 11 orang termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap pihak kepolisian terkait kasus situs judi online (judol). 

    Bukannya memblokir situs judi online, pegawai Komidigi tersebut malah ‘membina’ situs judi online.

    Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengecam tindakan pegawai Komdigi yang seharusnya memblokir dan menghapus judol tapi justru menjadi oknum yang ‘membina’ judol. 

    “Kita sedang berperang melawan judol yang merusak generasi muda dan bahkan banyak yang sampai bunuh diri karena terlilit hutang. Di sisi lain pegawai yang seharusnya menjalankan tugas melawan judol justru menjadi oknum yang melindungi praktik ini,” ungkap Eddy di sela-sela agenda Diskusi Publik dengan Civitas Academica IPB, Sabtu (2/11/2024). 

    Secara khusus, Eddy Soeparno menyampaikan dukungan penuhnya pada komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya. 

    “Presiden Prabowo menegaskan akan mendukung penuh pemberantasan judi online dan bahkan menggunakan terminologi ‘sterilisasi’ di semua level pemerintahan dan stakeholders. Sebagai Pimpinan MPR saya mendukung penuh komitmen ini dan siap menjadi bagian tidak terpisahkan dalam upaya memberantas judol yang merusak generasi muda.

    “Respons Menkomdigi juga sudah disampaikan bahwa Investigasi harus dilakukan secara mendalam dan menyeluruh agar mereka yang terafiliasi dengan judol bisa langsung dipecat dan bahkan diproses hukum,” ujar Eddy. 

    Sebagai Pimpinan MPR, Eddy mengaku akan terus membangun dialog dan kesadaran dengan generasi muda untuk menghindari judol dan menyalurkan ruang kreativitas dalam bentuk yang lebih positif.

    “Salah satu komitmen saya di MPR adalah menjadi jembatan aspirasi generasi muda untuk mewujudkan kebijakan yang mendukung ruang kreativitas mereka. Menghapus dan melawan judol adalah syarat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang,” tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini

  • Kapan Basuki Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN? Mensesneg Bilang Gini

    Kapan Basuki Dilantik Jadi Kepala Otorita IKN? Mensesneg Bilang Gini

    Jakarta

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

    Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

    “Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu,” beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

    “Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya,” tambahnya menegaskan.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

    Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

    “Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif,” katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.

    (hal/fdl)

  • Hendry Munief inisiatif dirikan Sekretariat DPR/DPD RI di Pekanbaru

    Hendry Munief inisiatif dirikan Sekretariat DPR/DPD RI di Pekanbaru

    “Ini agar lebih memudahkan menyerap aspirasi warga Bumi Lancang Kuning ini. Jadi masyarakat tak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Senayan (Jakarta),”

    Pekanbaru, (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Riau Hendry Munif berinisiatif membuat Sekretariat Anggota DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI asal Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

    “Ini agar lebih memudahkan menyerap aspirasi warga Bumi Lancang Kuning ini. Jadi masyarakat tak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Senayan (Jakarta),” kata Hendry Munief saat berbincang dengan ANTARA, Sabtu.

    Saat ini kata dia ada tiga belas politisi asal daerah pemilihan Provinsi Riau yang duduk di DPR RI periode 2024-2029 dan empat anggota DPD RI yang juga berasal dari Riau.

    Hendry mengaku sudah menghubungi satu per satu para wakil rakyat asal Riau tersebut untuk mendirikan Sekretariat di Kota Pekanbaru. “InsyaAllah setuju karena saya sudah bergerilya menghubungi rekan-rekan dari berbagai partai itu untuk membentuk sekretariat di Pekanbaru,” ujar politisi PKS itu.

    Dia mengemukakan, nantinya Sekretariat itu bisa berada di komplek Kantor Gubernur Riau dengan dijaga sejumlah staf. Inisiatif pendirian sekretariat tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan Gubernur Riau agar prosesnya berjalan lancar.

    Ia menjelaskan setiap pekan pasti ada wakil rakyat asal Riau yang pulang ke daerah. Di situlah momen yang tepat bagi mereka untuk berdiskusi dan berbincang dengan masyarakat untuk menyampaikan berbagai hal.

    “Keluhan atau masukan dari masyarakat tersebut nantinya akan dibawa oleh perwakilan komisi masing-masing untuk dibahas,” ujarnya.

    Pewarta: Bayu Agustari Adha
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    Presiden Prabowo cek dan tandai menteri yang berhalangan hadir di GSN

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengecek dan menandai para menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dan berhalangan hadir pada acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia Arena Senayan, Jakarta, Sabtu.

    Sebelum memulai sambutannya, Presiden Prabowo yang juga Dewan Pembina GSN memanggil Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, kemudian Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan para ketua umum partai politik, mulai dari Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Partai Gelora, dan para sekjen partai koalisi Indonesia Maju.

    “Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra,” kata Prabowo.

    Setelah itu, Presiden Prabowo pun mengecek kehadiran para tokoh nasional, seperti Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Dudung Abdurachman, serta beberapa calon kepala daerah, seperti Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil.

    Tidak lupa, Prabowo juga mengenalkan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang lantas disambut meriah oleh para undangan yang hadir.

    “Ibu…Siti Hediati Hariyadi. Kok tepuk tangannya paling keras ini heran jadinya. Maksudnya apa?,” tanya Prabowo kepada hadirin dengan raut muka yang datar.

    Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pun langsung berdiri sambil menangkupkan tangannya di depan wajah, seraya mengucapkan terima kasih pada Prabowo.

    Prabowo juga menyebutkan banyak menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang hadir. Namun, karena GSN disebutnya sebagai acara sosial, ia tidak ingin mengarah pada jabatan politis.

    Presiden pun menyebutkan satu per satu menteri tanpa jabatannya, melainkan gelar pendidikan yang diperoleh. Saat tiba giliran Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Prabowo pun berkelakar seolah tengah mencari pulpen dari kantongnya. Ia pun memberi gestur seakan menandai Menpora Dito yang berhalangan hadir.

    Selain Menteri Dito, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga berhalangan hadir, namun Prabowo telah mengetahui bahwa Amran sedang berada di luar kota.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dari IPB, Pimpinan MPR Ajak Kampus Bersinergi Selamatkan Lingkungan – Page 3

    Dari IPB, Pimpinan MPR Ajak Kampus Bersinergi Selamatkan Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Masalah polusi udara yang memburuk di Jakarta dan kota-kota besar lainnya mendapatkan perhatian penuh dari Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno.

    Menurut Eddy, lingkungan sehat dan udara yang bersih adalah hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.

    “Amanat pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang sehat adalah hak warga negara. Karena itu tugas kami di MPR RI untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk lingkungan yang sehat dan udara yang bersih,” kata dia dikutip Sabtu (2/11/2024).

    Hal ini disampaikan Eddy di hadapan Civitas Academica IPB dalam Program Aspirasi Masyarakat (ASMAS) di Sekolah Vokasi IPB, Kota Bogor. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Kaprodi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Dr. Beata Ratnawati.

    Eddy melanjutkan, dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi dari Presiden Prabowo yang mencapai 8 persen maka membutuhkan sumber energi yang besar.Di sisi lain penggunaan energi fosil tberdampak pada lingkungan dan berpotensi semakin meningkatkan polusi udara

    “Sampai saat ini Jakarta hampir selalu masuk dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Bahkan Kota Bogor ini yang biasanya sejuk dan dingin juga mengalami kenaikan suhu dan tercatat pada 21-22 Oktober suhu di Kota Bogor mencapai 35,3 – 35,5 derajat celcius,” lanjutnya.

    Karena itu melalui perjuangan di parlemen, Eddy yang juga Waketum PAN ini terus menyuarakan pentingnya memperbesar bauran energi terbarukan dalam penggunaan sumber energi di Indonesia.

    “Kami mendukung penuh target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Salah satu bentuk dukungan kami adalah terus mengupayakan pengesahan RUU Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang telah masuk tahap final dan siap disahkan,” kata dia.

    Sebagai Pimpinan MPR RI maupun Anggota Komisi XII DPR RI, dia akan terus memperjuangkan percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, remisi emisi karbon dan mendukung kebijakan Prabowo untuk mewujudkan ketahanan energi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Bamsoet Beri Apresiasi Pemutaran Perdana Film ‘Anak Kolong’

    Bamsoet Beri Apresiasi Pemutaran Perdana Film ‘Anak Kolong’

    Jakarta

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengapresiasi pemutaran perdana film ‘Anak Kolong’. Film ‘Anak Kolong’ mengambil setting tahun 90-an dengan kehidupan keluarga TNI-Polri di dalam asrama yang khas.

    Menurut Ketua MPR RI ke-15 ini, film ‘Anak Kolong’ diharapkan mampu menginspirasi generasi muda dalam menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai kebhinekaan.

    “Film ‘Anak Kolong’ memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada audiensnya. Pesan yang ingin disampaikan antara lain nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air, menyebarkan semangat persatuan, persahabatan dan kesetiakawanan, membangkitkan kembali kebanggaan sebagai putra-putri TNI/Polri dan meramaikan kembali literasi-literasi kebangsaan yang berkarakter,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (2/11/2024).

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, film ‘Anak Kolong’ bercerita mengenai karakter persahabatan remaja dengan latar belakang sebagai putra dan putri dari orang tua yang berprofesi sebagai TNI-Polri.

    Cerita berkembang seputar bagaimana kelima remaja tersebut bersahabat dan berjuang untuk menggapai cita-cita di tengah berbagai problematika khas remaja. Meskipun dikelilingi oleh dunia yang disiplin, anak-anak dalam film ini tetap harus berjuang untuk menemukan identitas diri dan kebahagiaan.

    Anggota DPR ini memaparkan, pesan moral lainnya adalah tentang pentingnya bermimpi dan berjuang untuk mencapai cita-cita. Tokoh-tokoh dalam film ‘Anak Kolong’ menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, namun mereka tidak kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

    “Film ‘Anak Kolong’ juga menyajikan tema toleransi dan penerimaan perbedaan. Di dalam cerita, karakter-karakter yang berbeda latar belakang dan karakter diperlihatkan saling memahami dan menghormati. Pesan ini sangat relevan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Mengajak generasi muda untuk belajar menghargai perbedaan serta menjalin hubungan baik dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang ada,” pungkas Bamsoet.

    Film ‘Anak Kolong’ dibintangi antara lain oleh Junior Roberts, Aisyah Aqilah, Antonio Blanco, Bonni Saputra, Suheil Bisyir, Rizky Hanggono dan William Roberts. Selain itu, sejumlah tokoh juga ikut serta bermain antara lain Bamsoet, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo serta Menteri Perindustrian RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Agus Gumiwang Kartasasmita.

    (anl/ega)

  • Pemerintah RI setujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat

    Pemerintah RI setujui pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat

    Indonesia mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) dan mengakui IPLCs bagian dari proses semua dokumen yang dibangun di bawah CBDJakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang di awal menyampaikan penolakan, pada hari terakhir Konferensi Para Pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati Ke-16 (COP16 CBD), di Cali, Kolombia, mengambil langkah progresif turut mendukung pembentukan Subsidiary Body on Article 8j.

    Secara garis besar, Article 8j berkaitan dengan penghormatan, perlindungan dan pengakuan pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik yang dilakukan masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim dan relevan dengan prinsip-prinsip konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

    “Sebagaimana sudah berulang kali sampaikan, Indonesia mengakui kontribusi masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC) dan mengakui IPLCs sebagai bagian dari proses semua dokumen yang dibangun di bawah CBD,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lu’lu’ Agustiana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia yang sebagai salah satu delegasi Republik Indonesia di CBD Colombia mengatakan delegasi Indonesia menyampaikan komitmen kuat untuk mendukung pengakuan terhadap masyarakat adat dan menjunjung semangat kompromi antarnegara anggota CBD sebagai alasan perubahan sikap tersebut.
    .
    Namun, Lu’lu’ menambahkan, untuk meningkatkan status pengakuan ke level lebih tinggi, dalam hal ini terkait Article 8j, Indonesia membutuhkan kejelasan bagaimana mekanisme akan dijalankan. Kejelasan inilah yang menjadi perhatian Delegasi RI selama perundingan di CBD.

    “Langkah berikutnya adalah bagaimana badan baru ini, Subsidiary Body 8j, dapat menunjukkan kinerja dengan baik sesuai dengan amanat yang kita tetapkan hari ini secara fair dan terbuka,” kata Lu’lu’ melalui siaran pers Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

    Pembentukan Subsidiary Body Article 8j bertujuan membantu memberikan saran, rekomendasi, dan panduan untuk menjalankan target-target yang disepakati dunia dalam Kunming Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF).

    Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo mengatakan dukungan Pemerintah Indonesia terhadap pembentukan badan permanen masyarakat adat dan komunitas lokal ini ini perlu diselaraskan dengan rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati Indonesia atau IBSAP yang diluncurkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada bulan Agustus 2024.

    “Kami berharap ini menjadi pengakuan dan perlindungan penuh terhadap wilayah adat dengan segala keanekaragaman hayatinya serta kearifan lokal masyarakat adat,” katanya.

    Sementara Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra, yang hadir pada sidang akhir COP-16 menyampaikan Indonesia akhirnya bisa menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat adat di komunitas global, dan menjalankan mandat konstitusi untuk terus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.

    Baca juga: Peneliti BRIN dorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat

    Baca juga: BPHN dokumentasikan hukum adat untuk lindungi masyarakat adat

    Baca juga: AMAN minta DPR segera sahkan RUU masyarakat adat 

     

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024