Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi Buruh – Page 3

    MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi Buruh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, memberikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Kamis (31/10). Putusan ini, menurut Edy, mengutamakan tenaga kerja dalam negeri dalam persaingan kerja.

    Edy menjelaskan, putusan MK terkait Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 81 angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memperlihatkan upaya melindungi tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.

    “Putusan MK ini menekankan bahwa persyaratan bagi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia harus didasarkan pada hubungan kerja yang jelas, dengan jabatan dan waktu tertentu serta kompetensi yang sesuai,” ujar Edy kepada Liputan6.com, Minggu (3/11/2024).

    Kewenangan Menaker

    Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan kini memiliki kewenangan untuk memberikan izin bagi TKA. Karena itu, Edy berharap Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai mitra Komisi IX, dapat memprioritaskan warga negara Indonesia.

    Lebih lanjut, Edy juga mengingatkan bahwa meskipun putusan MK ini menekankan penggunaan tenaga kerja Indonesia, implementasi dari syarat tambahan ini bisa menjadi kabur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan yang lebih rinci untuk benar-benar mengutamakan tenaga kerja Indonesia.

    “Pertanyaannya adalah, seberapa besar proporsi tenaga kerja Indonesia yang harus diutamakan? Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya,” katanya.

    Edy berharap, melalui putusan ini, pengusaha lebih memperhatikan dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal.

     

  • PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik Nasional 3 November 2024

    PDI-P Soroti Perombakan Sistem Pemilu dan Penguatan Parpol di Paket Revisi UU Politik
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen)
    PDI-P

    Hasto Kristiyanto
    menganggap usulan merevisi 8 paket Undang-Undang (UU) terkait sistem politik dan pemilu adalah gagasan yang baik.
    Menurut Hasto, partai politik (Parpol) memilki peran penting dalam sistem demokrasi, sehingga perbaikan sistem pelembagaan di internal diperlukan, khususnya untuk proses kaderisasi.
    “Ya itu suatu gagasan yang baik, karena dari PDI Perjuangan juga melakukan pelembagaan partai, disertasi saya menunjukkan itu,” ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).
    “Partai harus mengembangkan adanya
    think tank
    , adanya
    research based policy
    , sehingga partai melakukan proses kaderisasi,” sambungnya.
    Selain itu, Hasto berpandangan revisi UU tersebut juga baik dilakukan dalam rangka memperbaiki
    sistem pemilu
    di Indonesia ke depan.

    Akan tetapi, Hasto berharap agar pihak eksekutif maupun legislatif tetap memperhatikan skala prioritas, sebelum memutuskan tindak lanjut atas usulan tersebut.
    “Perombakan terhadap sistem pemilu ke depan penting, tetapi skala prioritas saat ini adalah mengamankan Pilkada yang berkedaulatan rakyat. Jangan sampai ada yang menggunakan kekuatan aparatur negara yang seharusnya netral,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempertimbangkan penggunaan metode omnibus law untuk revisi 8 undang-undang (UU) yang terkait sistem politik dan pemilu.
    Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat dengar pendapat umum antara Baleg DPR bersama Perludem hingga Komnas HAM pada Rabu (30/10/2024).
    Menurut Doli, metode
    omnibus law
    dapat menyatukan berbagai regulasi politik yang saling berkaitan menjadi satu undang-undang yang lebih komprehensif.
    “Makanya saya tadi mengusulkan ya sudah kita harus mulai berpikir tentang membentuk undang-undang politik dengan metodologi
    omnibus law
    . Jadi karena itu saling terkait semua ya,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).
    Doli menyampaikan sistem politik dan pemilu di Indonesia masih perlu disempurnakan, terutama untuk mengatasi persoalan biaya tinggi dan kompleksitas pelaksanaan pemilu.
    “Ayo kita mulai bicara tentang soal menyempurnakan sistem politik termasuk sistem pemilu kita. Kan sudah banyak bicara tadi soal penyelenggaraan katanya begini, soal biaya mahal politik kita seperti itu. Nah itu sudah bisa mulai sebetulnya,” ucap Doli.
    Menurut Doli, setidaknya ada delapan UU terkait sistem pemilu dan politik yang perlu dikaji kembali dan disatukan melalui
    omnibus law
    .
    Beberapa di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU Pemerintah Desa, serta UU Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
    “Karena hulunya semua ini kan adalah pemilu maka harus mulai dari revisi Undang-Undang Pemilu,” kata Doli.
    Doli mengatakan, Baleg bersama sejumlah organisasi masyarakat baru mendiskusikan soal kemungkinan menggabungkan UU Pemilu dan Pilkada.
    Kendati demikian, Doli berharap pembahasan soal revisi 8 UU dan penggunaan metode omnibus law ini dapat diselesaikan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya pada 2029.
    Dengan begitu, aturan yang baru dihasilkan bisa diterapkan dan bisa disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat.
    “Lebih baik jauh dari pemilu, sehingga kita satu terhindar dari
    vested interest
    . Kita punya cukup waktu nanti untuk uji publik, menyerap aspirasi, sehingga nanti 2026, 2027, 2028 itu sosialisasi sudah,” kata Doli.
    Ia juga berharap seluruh jajaran legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk menyempurnakan UU terkait politik dan pemilu, sehingga bisa menjadi bagian dari agenda program legislasi nasional (Prolegnas).
    “Mudah-mudahan. Saya bilang, yang diperlukan setelah kesadaran itu adalah komitmen kita semua.
    Commited
    enggak kita mau menyempurnakan undang-undang politik, termasuk dalamnya soal penyelenggaraan pemilih,” ujar Doli.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Prabowo Ingatkan Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri, Mahfud MD: Ini Melelahkan KBRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mantan Calon Wakil Presiden Mahfud Md baru-baru ini membagikan sebuah foto di media sosial yang menampilkan dirinya sedang berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan tersebut, Mahfud menyertakan keterangan yang menyampaikan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo, termasuk mengenai pengurangan kunjungan kerja (kunker) oleh pejabat, baik dari DPR maupun DPRD. Arahan ini dianggap sebagai upaya Prabowo untuk mendorong efisiensi dan fokus kinerja para pejabat di Indonesia.

    “Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding,” tulis Mahfud dalam akun resminya seperti dikutip merdeka.com, Minggu (3/11/2024).

    Bahkan, dalam postingannya itu disebutkan jika banyak pegawai Kedutaan Besar (Kedubes) RI yang mengeluh. Hal ini karena banyaknya kunjungan dilakukan pejabat yang harus dilayani secara protokoler.

    “Karena kita sudah tahu masalah kita. Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh. Karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri,” ujarnya.

    “Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler. Masalahnya, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi,” tambahnya.

    Bahkan, sewaktu dirinya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun mempunyai jatah studi banding ke luar negeri. Meski urgensinya pun ditegaskannya tidak ada.

    “Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh. Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunker ini secara ketat. Saya tahu, Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha untuk mengatur ini,” tegasnya.

    “Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkasnya.

  • Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Pemilu AS Makin Dekat, Apa Dampaknya pada Pasar Keuangan?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tidak terasa, pemilu presiden AS sudah semakin dekat, para investor pun sedang dalam mode waspada. Ini mengingat, hasil kebijakan ekonomi Kamala Harris dan Donald Trump yang kontras dapat berdampak signifikan terhadap pasar keuangan.

    Dengan keputusan-keputusan penting yang menyangkut tarif pajak, regulasi, kebijakan energi, dan perdagangan, potensi peningkatan volatilitas pasar tergantung pada siapa yang melenggang ke Gedung Putih dan seperti apa keseimbangan kekuatan baru di Kongres AS nantinya.

    Analis Keuangan Octa Broker, Kar Yong Ang membeberkan perbedaan visi ekonomi para kandidat dan kemungkinan skenario untuk reaksi pasar pasca-pemilu, yang menyediakan wawasan penting bagi trader untuk menavigasi lanskap keuangan yang tidak menentu ke depannya.

    Asal tahu saja, kurang dari seminggu menuju pemilu presiden AS, investor dan trader bersiap menghadapi potensi dampaknya pada pasar keuangan. Meskipun kedua kandidat (Kamala Harris dan Donald Trump) menyatakan ingin mencapai tujuan yang sama khususnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan basis manufaktur AS, namun pendekatan mereka terhadap kebijakan ekonomi sangatlah berbeda.

    Oleh sebab itu, respon pasar keuangan hampir pasti akan berbeda tergantung siapa yang akhirnya melenggang ke Gedung Putih. Tak hanya itu, penting juga memperhitungkan kemungkinan perubahan dalam dominasi kekuasaan di Capitol Hill, karena 33 dari 100 senator dan seluruh 435 delegasi di DPR juga akan mencalonkan diri kembali pada November ini.

    Foto: Pemilu Amerika Serikat (Dok Ist)

    “Di Octa Broker, kami memutuskan untuk menyampaikan pandangan kami tentang apa yang dapat diharapkan dari pemilu mendatang dan dampak apa yang mungkin terjadi pada pasar keuangan secara umum, juga emas dan dolar AS secara khusus,” ungkap dia dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

    Sebelum memaparkan kemungkinan skenarionya, berikut ini adalah rangkuman visi kebijakan ekonomi Wakil Presiden Kamala Harris, kandidat Partai Demokrat, dan mantan Presiden Donald Trump, kandidat Partai Republik, dan menggarisbawahi perbedaan utama mereka. Perlu diingat, pembahasan ini akan berfokus secara khusus pada kebijakan ekonomi kandidat yang diperkirakan akan memiliki dampak terbesar pada pasar keuangan dan memengaruhi trader rata-rata.

    Dengan demikian, fokus umumnya adalah pada kebijakan pajak, regulasi, kebijakan energi, kebijakan luar negeri, dan tarif. Artikel ini tidak akan membahas detail kebijakan lainnya, seperti hak aborsi, imigrasi, perumahan, dan kebijakan perawatan kesehatan.

    Perbandingan Kandidat

    Kebijakan pajak

    Harris secara umum mendukung pajak yang lebih tinggi, terutama bagi orang kaya. Ia mendukung usulan untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan tertinggi menjadi 39,6% (dari 37%) dan memperkenalkan pajak minimum baru sebesar 25% pada individu dengan kekayaan bersih tinggi yang melebihi US$100 juta, termasuk pada keuntungan modal yang belum terealisasi. Ia juga mengusulkan kenaikan pajak keuntungan modal menjadi 28% (dari 20%) dan kenaikan tarif pajak perusahaan menjadi 28%.

    Penurunan pajak merupakan landasan platform ekonomi Donald Trump. Pada dasarnya ia mendukung penurunan pajak karena alasan ideologis, tetapi juga melihatnya sebagai cara untuk mendorong perusahaan manufaktur agar tetap berproduksi di dalam negeri dan tidak melakukan alih daya produksi ke negara lain. Ia berjanji akan menurunkan tarif pajak perusahaan menjadi 15% (dari 21%) untuk perusahaan yang berproduksi di Amerika Serikat. Trump juga ingin memperpanjang semua pemotongan pajak individu yang diterapkan pada tahun 2017, tetapi diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2025.

    Regulasi
    Harris bukanlah pelopor deregulasi. Ia menginginkan pengawasan yang lebih ketat pada industri perbankan dan kemungkinan akan mendukung persyaratan modal baru untuk bank-bank besar. Selain itu, Harris berjanji akan menerapkan ‘larangan pertama kalinya untuk peningkatan harga yang tidak wajar pada pangan dan bahan makanan’. Meskipun Harris memulai karier politiknya di Silicon Valley, ia kini menyerukan peraturan untuk mengatasi bahaya Artificial Intelligence (AI) dan menambah aturan privasi data. Ia tampak mendukung terciptanya pendekatan federal terhadap tata kelola AI.

    Karena alasan ideologis, Trump meyakini regulasi yang lebih ramping dan ingin memangkas birokrasi di bidang AI dan kripto. Partai Republik secara umum berjanji membela hak warga Amerika untuk menambang Bitcoin (BTC) dan mengelola aset digital secara mandiri. Selain itu, mereka menjanjikan kebebasan transaksi digital dari pengawasan dan kontrol pemerintah. Mereka juga berencana membatalkan perintah eksekutif Presiden Biden tentang AI, yang mereka yakini menghambat inovasi.

    Kebijakan energi

    Harris dipandang sebagai pendukung setia energi bersih dan terbarukan. Sebelumnya ia mengadvokasi ‘biaya polusi iklim’ dan mengusulkan penghapusan subsidi federal untuk bahan bakar fosil. Namun, ia telah berulang kali menyatakan tidak mendukung pelarangan rekahan hidraulik dan tetap mendukung ekstraksi minyak dan gas.

    Trump telah berjanji untuk membantu industri minyak dan gas dengan menyetujui jaringan pipa baru serta mengizinkan kembali perekahan hidraulik di tanah federal. Secara umum, Trump bukan merupakan penggemar berat energi terbarukan dan telah mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan penghentian keringanan pajak untuk pembelian kendaraan listrik.
    Kebijakan luar negeri

    Harris sejalan dengan presiden saat ini, Joe Biden. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendukung Ukraina ‘selama diperlukan’ dan menyerukan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Harris mendukung kerja sama militer di dalam NATO dan memilih bekerja sama dengan Tiongkok dalam menghadapi tantangan internasional utama.

    Trump mempertahankan pendekatan yang cukup agresif terhadap Tiongkok. Ia menganggap Tiongkok sebagai pesaing strategis dan ingin mengurangi defisit perdagangan bilateral Amerika Serikat yang besar dengan negara tersebut. Trump adalah pendukung setia Israel dan telah mengambil sikap bermusuhan terhadap Iran. Dia berkeinginan menjadi perantara kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina dan sangat tidak mungkin melanjutkan pemberian bantuan militer untuk Ukraina.

    Perdagangan

    Harris mengatakan bahwa pakta perdagangan harus mencakup ketentuan yang melindungi pekerja Amerika dan lingkungan. Ia bukan penggemar tarif baru, tetapi menyarankan bahwa Amerika Serikat harus mengurangi ketergantungan pada perdagangan dengan Tiongkok.
    Trump condong ke arah proteksionisme. Ia secara tegas berjanji untuk ‘menghentikan alih daya produksi dan mengubah Amerika Serikat menjadi negara adikuasa manufaktur’. Ia telah menguraikan rencana untuk tarif luas sebesar 10% hingga 20% untuk hampir semua impor dan tarif sebesar 60% atau lebih untuk barang-barang yang berasal dari Tiongkok. Trump secara terbuka mengatakan bahwa ia akan merundingkan ulang kesepakatan perdagangan bebas Amerika Utara.

    “Ketika Anda bangun pada tanggal 6 November untuk mengecek hasil pemilu presiden AS, ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, penting untuk disadari bahwa kemenangan kandidat yang mana pun akan sangat menentukan. Kedua, sangat penting juga untuk memastikan komposisi baru Badan Legislatif,” ujar Kar Yong Ang.

    Menurutnya, jika Harris atau Trump memenangkan suara nasional dengan mayoritas tipis atau Electoral College memberi hasil yang beragam dan tidak pasti, investor mungkin akan merasa gelisah dan volatilitas pasar akan meningkat.

    “Hasil yang bertentangan tidak baik untuk pasar, karena dapat memicu perselisihan di antara pihak-pihak dan menunda keputusan ekonomi penting dalam skenario terbaik dan menyebabkan keresahan sosial serta kekerasan dalam skenario terburuk,” imbuhnya.

    Dia melanjutkan, komposisi DPR dan Senat sama pentingnya karena keduanya akan sangat menentukan keseimbangan kekuasaan dan arah undang-undang.

    Menurut simulasi ABC News, Partai Republik memenangi kendali Senat sebanyak 88 kali dari 100, yang berarti sangat tidak mungkin Partai Demokrat dapat menguasai majelis tinggi Kongres AS. Namun, jika menyangkut DPR, peluangnya adalah 50/50. Jadi, tampaknya masuk akal bila disimpulkan bahwa hanya ada empat skenario potensial dalam pemilu ini (lihat tabel di bawah).

    Skenario 1 dan 2

    Skenario 1 dan 2 mengasumsikan bahwa Kamala Harris yang menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya, tetapi kekuasaan eksekutifnya sangat terbatas atau terbatas sebagian. Apabila Partai Republik menguasai DPR dan Senat, inisiatif kebijakan Harris akan diblokir atau diubah secara substansial.

    Secara keseluruhan, masa jabatan presiden Harris yang berhadapan dengan Kongres yang bermusuhan akan menciptakan lingkungan politik yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, hal yang tidak disukai para investor. Akibatnya, kinerja ekonomi akan buruk, saham akan turun, dan dolar akan melemah.

    “Pemerintah yang dilumpuhkan oleh disfungsi dan kebuntuan adalah skenario terburuk bagi ekonomi AS secara umum dan dolar AS secara khusus.’Kemungkinan kelumpuhan pemerintah dalam jangka panjang sangat tinggi dalam skenario ini. Pasar saham AS pasti akan terpukul,” kata dia.

    Inisiatif progresif Harris mengenai iklim dan lingkungan jelas akan terhambat, sementara kebijakan fiskal dan ekonomi akan menjadi pokok pertikaian utama, yang akan berujung pada kebuntuan besar dalam anggaran. Pada saat yang sama, masa kepresidenan Harris dapat mengakibatkan penurunan belanja pemerintah, yang akan berdampak pada deflasi, sehingga memicu Federal Reserve (Fed) untuk terus menurunkan suku bunga. Namun, itu juga akan berdampak negatif terhadap dolar AS dalam jangka panjang.

    Sebaliknya, pelemahan greenback mungkin berdampak positif pada komoditas, terutama emas, karena harganya akan lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lainnya. Faktor bullish lain untuk komoditas secara umum dan emas, khususnya, adalah bahwa konflik di Eropa Timur kemungkinan akan berlarut-larut di bawah pemerintahan Harris, mengingat ia lebih mendukung penyediaan senjata daripada mendorong kesepakatan damai.

    “Secara keseluruhan, saya rasa masa kepresidenan Harris akan disambut dengan reaksi bearish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan mungkin berkinerja lebih baik, tetapi tetap akan menurun dalam jangka panjang karena Harris akan kesulitan mendorong agenda lingkungannya. Dolar AS hampir pasti akan sell-off, sementara euro dan yuan Tiongkok akan menguat,” jelasnya.

    Skenario 3 dan 4

    Skenario 3 dan 4 mengasumsikan bahwa Donald Trump yang menjadi Presiden Amerika Serikat, tetapi kekuasaan eksekutifnya akan dibatasi sebagian oleh DPR yang didominasi Demokrat atau, alternatifnya, ia berhasil meraih kemenangan besar dengan Partai Republik mengambil alih kendali penuh atas kedua dewan Kongres.

    Dalam kasus ini, investor kemungkinan akan bersorak (setidaknya dalam jangka pendek) karena Trump berjanji memangkas birokrasi dan menurunkan pajak. Indeks saham akan meningkat, dan dolar dapat menguat. Namun, tetap akan ada risiko jangka panjang yang terkait dengan kebijakan perdagangan Trump.

    “Ketakutan atas keberlanjutan utang AS tentu akan meningkat di bawah kepemimpinan Trump. Ia akan memperpanjang sekaligus memperbesar pemotongan pajak, yang pada dasarnya akan mengakibatkan pelonggaran kebijakan fiskal, dan pada akhirnya akan memaksa Fed untuk bersikap hawkish,” ungkap dia.

    Dia menambahkan, kemenangan telak Partai Republik tentunya merupakan skenario yang paling menguntungkan bagi dolar AS dalam jangka menengah. Pemotongan pajak yang bersifat inflasi akan meningkatkan perekonomian dan berpotensi memaksa Fed untuk menghentikan kampanye pemotongan suku bunga, yang akan mendukung dolar AS versus mata uang lainnya.

    Akan tetapi, defisit AS yang sangat besar kemungkinan akan terus meluas. Reuters memperkirakan bahwa rencana pemotongan pajak Donald Trump akan menambah sekitar $3,6 triliun hingga $6,6 triliun pada defisit federal selama satu dekade.

    Di satu sisi, pemotongan pajak dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi AS, yang seharusnya mendukung harga minyak, terutama mengingat Trump kemungkinan akan memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran.

    Di sisi lain, produksi minyak mentah dan gas alam AS dapat meningkat karena pemerintahan Trump kemungkinan akan mendukung perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi bahan bakar fosil.

    Kebijakan perdagangan diperkirakan tidak akan menjadi prioritas utama Trump, tetapi ia mungkin tetap memberlakukan tarif baru pada tahun 2025-2026. Pertama dan terutama, ini akan berdampak negatif pada Tiongkok dan mata uangnya, yuan.

    Pada saat yang sama, kemenangan Trump akan menjadi faktor pendorong utama bagi industri kripto secara umum dan mata uang digital secara khusus. Ia tidak merahasiakan dukungannya terhadap kripto dan bahkan menganjurkan pembentukan cadangan Bitcoin nasional.

    Secara keseluruhan, Yong merasa masa kepresidenan Trump akan disambut dengan reaksi bullish di pasar ekuitas AS, terutama di sektor energi, dan khususnya dalam hasil kemenangan telak. Perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan akan berkinerja buruk, bitcoin akan menguat, sementara euro dan yuan Tiongkok akan jatuh.

    “Namun, sebagian dari pasar telah memperhitungkan kemenangan Trump. Oleh karena itu, dalam skenario klasik ‘beli rumor, jual berita’, harga aset yang baru saja saya sebutkan di atas mungkin benar-benar turun segera setelah pemilu, tetapi kemungkinan akan tetap didukung pada tahun 2025,” tandas dia.

    (rah/rah)

  • Selamatkan Industri Tekstil, Pemerintah Diminta Fokus Naikkan Daya Beli

    Selamatkan Industri Tekstil, Pemerintah Diminta Fokus Naikkan Daya Beli

    Jakarta –

    Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

    Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

    “Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini,” ungkapnya lagi.

    Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

    Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

    “Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus,” kata Bambang Haryo.

    Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

    (rrd/das)

  • Mahfud MD Ungkap Kelakuan Pejabat Saat Kunjungan Kerja di Luar Negeri

    Mahfud MD Ungkap Kelakuan Pejabat Saat Kunjungan Kerja di Luar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyampaikan pandangannya terkait pernyataan dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan harapan bagi rakyat terkait kesejahteraan, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. 

    Hal tersebut disampaikannya setelah Presiden Prabowo mengeluarkan arahan agar pejabat, termasuk anggota DPR dan DPRD, mengurangi frekuensi kunjungan kerja (kunker) atau studi banding ke luar negeri. 

    Menurut Prabowo, saat ini sudah cukup banyak pemahaman terkait masalah-masalah yang dihadapi Indonesia tanpa harus sering melakukan studi banding ke luar.

    Mahfud MD mengungkapkan bahwa ketika ia masih aktif bertugas dan sering melakukan perjalanan ke luar negeri, para pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) kerap mengeluh terkait tingginya intensitas rombongan dari berbagai kementerian, lembaga negara, maupun DPR/DPRD yang datang secara beruntun untuk melakukan kunjungan kerja atau studi banding. 

    “Belum selesai yang satu, datang lagi rombongan berikutnya, dan ini tentunya memerlukan pelayanan protokoler yang intens,” ujarnya, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, Mahfud menyebutkan bahwa hak untuk melakukan kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun antar-daerah diberikan melalui aturan resmi, yang membuat perjalanan tersebut sulit untuk dibatasi. 

    Bahkan saat ia masih menjadi anggota DPR, selain Komisi-Komisi, Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga mendapatkan alokasi untuk studi banding ke luar negeri meskipun urgensinya sering kali dipertanyakan.

  • MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah Nasional 3 November 2024

    MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah Nasional 3 November 2024

    MK Minta DPR Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Anggota Komisi IX: Kita Rumuskan dengan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi IX DPR

    Nurhadi
    meyakini pihaknya bisa merumuskan Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru sebagaimana menjadi keputusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) Nomor 168/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan serikat pekerja terhadap Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
    Adapun dalam putusannya, MK meminta agar sejumlah pengaturan terkait ketenagakerjaan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui
    UU Ketenagakerjaan
    yang terpisah dari UU Ciptaker.
    “Dalam putusan tersebut, MK memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk membuat
    UU ketenagakerjaan
    baru,” kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (3/11/2024).
    “Tentu, tenggat waktu tersebut bisa kita rumuskan kembali dengan pemerintah agar penganuliran beberapa kluster dalam UU cipta kerja memiliki kepastian hukum,” lanjutnya.
    Sebagai anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengaku menghormati putusan MK atas UU Ciptaker tersebut.
    Putusan MK itu dinilai konstitusional dan memiliki kekuatan hukum tetap, bersifat final dan mengikat.
    “(Putusan MK) berlaku seketika sejak dibacakan kecuali dinyatakan lain secara eksplisit di dalam putusan,” imbuhnya.
    Dengan membentuk UU Ketenagakerjaan Baru, menurutnya, akan memberikan kepastian hukum dan kekokohan regulasi bagi pelaku usaha serta investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.
    Perencanaan jangka panjang itu termasuk di dalamnya berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja.
    Dalam merumuskan UU Ketenagakerjaan yang baru, Nurhadi memastikan Komisi IX akan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi buruh dan dunia usaha.
    “Kita tidak ingin ada kebijakan pecah bambu. Artinya mengangkat sisi salah satu dengan menginjak sisi yang lain,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
    “Kita terus mendorong dan memperhatikan agar pekerja-buruh mendapatkan hak yang layak, tetapi dunia usaha tetap harus bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, MK memerintahkan DPR dan Pemerintah menyusun UU Ketenagakerjaan baru dalam waktu maksimal dua tahun.
    Pernyataan ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam pertimbangan putusan uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dkk.
    Pembentukan UU Keternagakerjaan baru diperintahkan lantaran UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi UU Cipta Kerja banyak yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.
    “Waktu paling lama dua tahun dinilai oleh Mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat undang-undang ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023,” kata Enny dalam sidang MK, di Gedung MK, Kamis (31/10/2024).
    Enny menyampaikan, UU Ketenagakerjaan yang baru juga harus menampung substansi terhangat sejumlah putusan MK yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja/serikat buruh.
    Ia juga menjelaskan, perintah untuk pembentuk Undang-undang dilakukan lantaran secara faktual, materi/substansi UU Ketenagakerjaan telah berulang kali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya ke MK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Kunker DPR Jadi Beban Kedubes RI, Mahfud MD Beri Saran Ini ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyarankan perlu adanya pengaturan arus kunjungan ke luar negeri dari pejabat Tanah Air. 

    Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

    “Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @mohmahfudmd, Minggu (3/11/2024).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo Subianto untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan.

    Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa teranyar pidato Presiden Ke-8 RI itu dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024) agar pejabat tidak banyak studi banding memang perlu terus disoroti.

    Dia menilai bahwa  pejabat termasuk DPR/DPRD yang selama ini giat melakukan studi banding merupakan salah satu permasalahan atau pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai.

    “Masalahnya hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan dengan aturan resmi. Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh,” tuturnya. 

    Oleh sebab itu, kata Mahfud, Pemerintah perlu mengatur kembali hak melakukan kunjungan kerja (kunker) ini secara ketat.

     

    “Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha mengatur ini tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra harus memelopori pengaturan kembali tentang ini,” pungkas Mahfud.

     

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

     

    Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

     

    Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri. Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

     

    “Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak,” ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11/2024).

     

    Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

     

    “Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara,” tandas Prabowo.

  • Berlaku 2 Januari 2025, Jadwal Makan Bergizi Gratis dari PAUD hingga SMA Disesuaikan dengan Kegiatan Belajar

    Berlaku 2 Januari 2025, Jadwal Makan Bergizi Gratis dari PAUD hingga SMA Disesuaikan dengan Kegiatan Belajar

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan merealisasikan salah satu program unggulan, yakni makan bergizi gratis (MBG) pada awal 2025 atau tepatnya 2 Januari 2025 mendatang.

    Program ini akan menyasar anak usia sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Adapun waktu pemberian MBG ini akan disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap tingkatan sekolah. Sementara, total anggaran yang dikeluarkan dalam program ini, yakni Rp 71 triliun.

    Diketahui, MBG akan berikan ke pelajar satu kali sehari dengan sistem pembagian, yakni PAUD hingga SD kelas 2 akan dibagikan pada pukul 08.00 WIB, SD kelas 3 hingga kelas 6 akan dibagikan pukul 09.30 WIB, dan SMP hingga SMA akan dibagikan pukul 12.00 WIB.

    “Pemberian MBG akan disesuaikan dengan jadwal belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah. Semoga hadirnya Program MBG tak hanya memberi makanan bergizi, tetapi juga memberi semangat untuk belajar,” ucap akun resmi Kantor Komunikasi Presiden, dikutip Minggu, (3/11/2024).

    Sementara,  Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan MBG akan menyasar anak sekolah dari PAUD sampai SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta, termasuk pesantren dan sekolah keagamaan lainnya.

    “Makanan bergizi kami menyasar targetnya anak PAUD sampai SMA,” ujar Dadan, saat menggelar rapat kerja dengan Komisi IX DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Alasannya, anak SD hingga SMA juga mendapatkan program makan bergizi gratis. Pasalnya, titik kritis kedua bagi perkembangan anak adalah usia 8-17 tahun. Menurut dia, titik kritis kedua tersebut yang kadang terlewatkan oleh masyarakat.

    “Banyak yang kemudian terlewatkan untuk melihat titik kritis kedua, yaitu ketika pertumbuhan anak yang harus diintervensi dengan gizi yang baik. Oleh sebab itu, range kami sampai SMA. Kenapa? Karena titik kritis kedua, yaitu usia 8 tahun sampai 17 tahun. Kalau kita tidak intervensi dengan baik di periode kedua ini, pertumbuhan pun tetap tidak optimal,” pungkas Dadan.

     

  • Legislator PDIP soal Mobil Curhat Atasi Stres Ala RK: Mengada-ada

    Legislator PDIP soal Mobil Curhat Atasi Stres Ala RK: Mengada-ada

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) melaunching mobil curhat untuk warga Jakarta. Wakil Ketua Komisi XIII DPR F-PDIP Andreas Hugo Pereira menyebut program itu tidak solutif.

    “Kalau warga kota stress solusinya mobil curhat, nampaknya agak mengada-ada. Penyebab stresnya warga solusinya adalah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kelompok rakyat terbanyak,” ujar Andreas kepada wartawan, Sabtu (2/11/2024).

    Andreas mengatakan tingkat stres warga bisa dipecahkan dengan solusi lapangan pekerjaan hingga perumahan layak huni. Selain itu ruang rekreasi hingga sarana olahraga katanya juga bisa menjadi solusi.

    “Soal lapangan kerja dan upah. Soal perumahan layak huni. Soal sistem transpotasi umum yang nyaman, soal sarana kesehatan, soal kebutuhan ruang rekreasi terbuka publik, soal sarana olahraga, seni dan budaya,” katanya.

    “Hal-hal inilah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Keliru dan aneh, kalau warga stres dijawab dengan mobil curhat,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ridwan Kamil (RK) melaunching mobil curhat untuk warga Jakarta. RK mengatakan mobil itu akan langsung berjalan jika dirinya telah menang.

    “Nanti ada tipe yang lebih besar, ketemu fisik orang, jadi ada yang sifatnya pakai apps, tidak bertemu, cukup chatting atau via voice. Yang kedua bertemu tapi secara zoom, yang ketiga bertemu fisik,” sambungnya.

    RK menjelaskan jika mobil curhat itu merupakan bentuk upaya pemerintah mengurangi tingkat stres warga. Terlebih, kata dia, Jakarta merupakan salah satu kota dengan angka stres tertinggi.

    (azh/dhn)