Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Resmi Jadi Pimpinan Komisi XII DPR, Putri Zulkifli Hasan Siap Kawal Swasembada Energi Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR dari Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan resmi ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi XII DPR. Dengan penetapan ini Putri berkomitmen mengawal dan mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Putri seusai penetapannya dalam rapat Komisi XII yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII DPR, gedung Nusantara 1, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

    Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

    “Sebagai pimpinan Komisi XII, saya juga berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tandas Putri.

    Sementara, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pimpinan Komisi XII DPR sudah ditetapkan dan sudah bisa mulai bekerja melakukan rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Komposisi pimpinan Komisi XII DPR adalah Bambang Patijaya dari Fraksi Golkar sebagai ketua Komisi XII dan didampingi empat wakil ketua, yakni Dony Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Sugeng Suparwoto (Nasdem), dan Putri Zulkifli Hasan (PAN).

    “Ya kan jadi komposisinya kan tadi dari Fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya, kemudian dari PDIP Pak Dony Oekon, dari Gerindra Bambang Hariyadi, dari Nasdem Pak Sugeng Suparwoto, dari PAN Ibu Putri. Itu komposisinya sudah, dan mereka sudah mengajukan nama semua,” kata Adies.

    Adies mengatakan nama-nama pimpinan Komisi XII tidak perlu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Sebagaimana pimpinan komisi-komisi lain di DPR, tutur dia, nama-nama tersebut cukup disepakati dan ditetapkan di komisi masing-masing.

    “Hari ini sudah mulai jalan, mungkin besok sudah panggil-panggil mitra kerja,” pungkas Adies.

  • Pengamat Sebut Pengakuan Ratih Singkarru Takkan Ubah Persepsi Soal Penyelewengan Beasiswa PIP

    Pengamat Sebut Pengakuan Ratih Singkarru Takkan Ubah Persepsi Soal Penyelewengan Beasiswa PIP

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Pengamat politik Sulawesi Barat, Fakhruddin menilai Ratih Singkarru secara tidak langsung sudah mengakui kesalahannya ketika mengatakan program beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah dan bukan program milik pribadinya. Fakhruddin menyebut Ratih Singkarru mungkin sudah terdesak sehingga harus membuat pernyataan resmi yang sebenarnya mengenai program beasiswa PIP.

    “Saya kira ini semacam pengakuan dosa. Jadi karena publik sudah tahu bahwa beasiswa PIP adalah program pemerintah pusat dan bukan milik pribadi siapapun, Ratih akhirnya membuat pernyataan tersebut. Saya kira itu naluri dasar politisi,” ujar Fakhruddin kepada awak media, Senin (4/11) siang.

    Namun demikian, bagi Fakhruddin, pernyataan tersebut mungkin tidak akan mengubah persepi masyarakat tentang penyelewengan beasiswa PIP di Polewali Mandar. Pasalnya, dengan banyaknya keluhan dan protes yang terjadi, masyarakat memahami bahwa memang ada penyelewengan yang terjadi dalam penyaluran beasiswa PIP.

    “Masyarakat Polman bisa memahami pernyataan Ratih, tetapi tentu akan sulit memaafkan penyelewengan beasiswa PIP yang terjadi. Persoalan penyelewengan beasiswa PIP sudah terlanjur diketahui publik,” ucapnya.

    Dalam video yang berdurasi 1 menit 15 detik, yang beredar di aplikasi whatsapp warga Polewali Mandar pada Senin (4/10) siang, Anggota Komisi X DPR-RI Ratih Singkarru menjelaskan bahwa Beasiswa PIP merupakan program milik pemerintah (Kementerian Pendidikan). Pernyataan terbuka Ratih tersebut menegaskan beasiswa PIP memang merupakan program milik pemerintah.

  • Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden Nasional 4 November 2024

    Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden Nasional 4 November 2024

    Soal RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum Akan Lapor ke Presiden
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Hukum

    Supratman Andi Agtas
    mengatakan, bakal melaporkan ke Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
    Diketahui,
    RUU Perampasan Aset
    tidak ada di dalam daftar RUU usulan DPR yang masuk ke Program Legislasi nasional (
    Prolegnas
    ). Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024) yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan Prolegnas 2025-2029.
    Menurut Supratman, Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Asta cita.
    Dia pun kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang dikedepankan oleh Prabowo. Sebagaimana pidatonya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
    “Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian,” kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Supratman lantas menyebut bahwa dia sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Sebab, sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.
    “Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” ujar Supratman.
    “Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya Presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya lagi.
    Selain itu, Supratman mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi “perampasan” diganti dengan “pemulihan” dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.
    “Kami belum dapat kajiannya, apa yang menjadi pertimbangannya. Nanti akan kita kaji kalau kemudian mereka sudah memberikan kita menyangkut soal kepastian dan diksi terkait dengan itu,” ujar politikus Gerindra itu
    Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.
    Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar RUU Perampasan Aset bisa masuk dalam Prolegnas 2024-2029.
    Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
    Diketahui, pembahasan
    RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
    itu sudah 18 tahun tak kunjung selesai dibahas di DPR RI.
    RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah mulai disusun oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang atau tepatnya tahun 2008.
    Bahkan, di tahun 2012, RUU ini diajukan masuk legislasi nasional. Namun, belasan tahun berlalu usulan itu tak kunjung diundangkan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Nurdin Halid Desak BUMN Bermitra dengan Koperasi untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN bermitra dengan Koperasi dalam mewujudkan swasembada pangan dan membangun ketahanan energi baru terbarukan.

    Hal itu disampaikan Nurudin Halid dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

    Nurdin Halid mengapresiasi kinerja hebat BUMN di bawah komando Erick Thohir lewat berbagai terobosan transformatif dalam 5 tahun. “Prestasi itu pula yang mendasari Presiden Prabowo Subianto kembali mengangkat Erick Thohir sebagai Menteri BUMN 5 tahun ke depan,” ujar Nurdin mengawali paparannya.

    Nurdin Halid juga meyakini BUMN akan terus berkembang maju sebagai motor pembangunan nasional, menyediakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara dan memberdayakan masyarakat kecil lewat program KUR, Program Mekar, dan Program Makmur.

    Namun, Nurdin Halid mengingatkan Erick Thohir bahwa BUMN tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan misi besar Presiden Prabowo menghilangkan kemiskinan, swasembada pangan, dan energi bersih.

    “Strategi hilirisasi sumber daya alam sudah tepat sesuai amanat Pasal 33 Ayat 3. Namun, pelakunya harus libatkan masyarakat yang terkonsolidasi dalam koperasi, BUMN, dan pihak swasta. Jika kolaborasi ketiga pelaku ekonomi ini bisa ditata dengan baik, maka Pak Erick Thohir telah menjalankan Ekonomi Konstitusi, Ekonomi Pancasila,” tegas Nurdin.

    Nurdin menjelaskan, hilirisasi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu bagus tetapi belum tentu meningkatkan taraf hidup rakyat.

  • Pemilu Presiden di Amerika Serikat Setiap Berapa Tahun Sekali?

    Pemilu Presiden di Amerika Serikat Setiap Berapa Tahun Sekali?

    Jakarta –

    Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Amerika Serikat (AS) akan diselenggarakan pada 5 November 2024. Pada hari pemungutan suara, jutaan warga negara AS akan menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan siapa Presiden AS berikutnya.

    Penyelenggaraan Pemilu Presiden AS ini umumnya menjadi perhatian banyak pihak di seluruh dunia. Sebab siapa yang menjadi Presiden AS nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan orang banyak di kancah internasional.

    Mengutip dari USA.gov, Amerika Serikat mengadakan Pemilu Presiden (Pilpres AS) setiap empat tahun sekali. Pilpres di Amerika Serikat ini biasa diselenggarakan pada hari Selasa pertama yang jatuh setelah hari Senin pertama di bulan November tahun genap. Pemilu setiap 4 tahun sekali inilah yang umumnya menarik perhatian dunia.

    Sementara, untuk Pemilu paruh waktu (midterm election) atau umum disebut Pemilu sela di Amerika Serikat diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada bulan November di tahun genap. Pemilu setiap 2 tahun sekali ini hanya untuk pemilihan anggota DPR dan beberapa dari anggota senator.

    Sistem dan Tahapan Pemilu Presiden di AS

    Penyelenggaraan Pemilu di Amerika Serikat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Federal (Federal Election Commission/FEC) yang dibentuk oleh Kongres. Untuk proses Pemilu Presiden AS mengikuti siklus tahapan yang bisa memakan waktu hampir dua tahun.

    Secara umum, proses Pemilu Presiden AS dapat dibagi menjadi empat tahapan. Mulai dari tahap pemilihan pendahuluan atau kaukus, tahap konvensi nasional, tahap kampanye dan Pemilu, dan tahap Electoral college. Berikut ini penjelasannya:

    Pemilihan Pendahuluan dan Kaukus

    Tahap pemilihan pendahuluan dan kaukus adalah dua cara untuk membantu negara bagian dan partai politik memilih calon presiden. Pada tahapan ini, negara-negara bagian akan melakukan pemilihan pendahuluan atau kaukus untuk menentukan calon-calon dari partai yang akan mengikuti konvensi nasional. Pemilihan pendahuluan atau kaukus ini diselenggarakan mulai bulan Februari, atau selama bulan Januari hingga Juni.

    Konvensi NasionalKampanye dan Pemilihan Umum

    Tahap kampanye dan pemilihan umum, ini biasa diselenggarakan selama bulan September hingga November tahun pemilihan. Calon atau kandidat dari setiap partai akan berkampanye ke seluruh negara bagian, termasuk berpartisipasi dalam debat presiden. Hari pemilihan umum jatuh pada awal bulan November, yakni diselenggarakan pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Electoral College.

    Electoral College

    Tahapan ini adalah penentuan siapa yang menjadi Presiden Amerika Serikat terpilih. Calon atau kandidat presiden dengan suara elektoral terbanyak yang menang sebagai Presiden Amerika Serikat, yakni berdasarkan perolehan suara elektoral mayoritas, bukan berdasarkan suara populer kandidat.

    Electoral college adalah proses di mana pemilih atau perwakilan dari setiap negara bagian dalam jumlah yang sebanding dengan populasi negara bagian memberikan suara mereka dan menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Setiap negara bagian mendapatkan sejumlah pemilih berdasarkan perwakilannya di Kongres.

    Di Amerika Serikat, total ada 538 pemilih elektoral yang dipilih sesuai dengan kebijakan masing-masing negara bagian. Setiap pemilih elektoral memberikan satu suara setelah pemilihan umum, dan kandidat yang mendapatkan lebih dari setengah, yakni 270 suara, adalah pemenangnya. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden yang baru terpilih akan dilantik pada bulan Januari tahun berikutnya.

    Lihat Video: Keadaan Politik Amerika dan koreksi Bursa Global Jadi Faktor Pelemahan IHSG

    (wia/imk)

  • Terseret Kasus Suap Hakim, Ibu Ronald Tannur Diperiksa Kejagung

    Terseret Kasus Suap Hakim, Ibu Ronald Tannur Diperiksa Kejagung

    Surabaya (beritajatim.com) – Meirizka Widjaja, ibu dari terpidana kasus pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (4/11/2024). Meirizka diduga terseret kasus suap hakim terkait putusan bebas untuk Ronald Tannur.

    Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mia Amiati membenarkan adanya pemeriksan tersebut. Namun, dia enggan membeberkan lebih lanjut terkait pemeriksaan.

    Menurut Mia, pihaknya hanya memfasilitasi pemeriksaan oleh tim Kejagung. Hingga saat ini, Meirizka masih diperiksa.

    “Kami hanya memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung,” ujar Mia.

    Pemeriksaan terhadap istri politisi PKB, Edward Tannur yang digelar di Surabaya itu dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar.

    “Yang diperiksa hari ini di Surabaya adalah ibunya Ronald Tannur,” ujar Harli dikutip dari Antara, Senin.

    Diketahui, Ronald Tannur merupakan putra dari anggota DPR nonaktif Edward Tannur. [uci/beq]

  • Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    Ternyata Ini Penyebab Nicke Widyawati Dicopot Sebagai Dirut Pertamina, Padahal Baru Rapat Sama Prabowo di Istana

    GELORA.CO  – Nicke Widyawati telah dicopot jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan digantikan oleh Simon Aloysius Mantiri.

    Hal ini berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, pergantian direksi BUMN pasti bermuatan politis karena mitra kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang isinya merupakan politikus.

    “Seorang CEO BUMN itu harus bisa diterima kalangan politik, dan Presiden Prabowo mungkin sudah tidak cocok dengan Nicke. Bukan berarti kinerjanya jelek tapi bisa jadi tidak searah dengan kebijakan pemerintah sekarang saja,” kata Komaidi saat dihubungi Tribun, Senin (4/11/2024).

    Diketahui, BUMN strategis seperti Pertamina posisi direksi maupun komisaris ditentukan melalui Tim Penila Akhir (TPA) yang diketuai Presiden.

    Menurutnya, Prabowo memilih Simon karena merasa sudah dekat, terlebih pernah membantunya dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kalau sudah kenal kan nyaman bekerjanya,” ucap Komaidi.

    Dikutip dari gerindra.id, Simon masuk dalam jajaran pengurus Gerindra periode 2020-2025.

    Di bidang politik, Simon tercatat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Gerindra dari total 48 anggota.

    Pada saat kontestasi Pilpres 2024, Simon juga memegang jabatan strategis di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Jabatan yang ia emban adalah sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran.

    Baru Diajak Rapat di Istana

    Pada Rabu (30/11/2024), Presiden Prabowo mengumpulkan para Menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka yang telah tiba di Istana diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Keungan Sri Mulyani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan lainnya. 

    Hadir juga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Dirut Pertamina Nicke Widyawati

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat yang digelar merupakan rapat internal yang salah satunya membahas soal ekonomi.

    “Rapat internal, nanti setelah rapat saya sampaikan, (subsidi) salah satunya,” kata Airlangga.

    Hal senada disampikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia mengatakan bahwa rapat digelar membahas program subsidi.

    “Iya salah satunya itu (subsidi),” katanya.

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan bahwa rapat digelar untuk membahas program subsidi. Kementeriannya memiliki program subsidi BLT melalui dana desa

    “Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsisdi BLT melalui dana desa jadi ini mungkin di koordinasikan isinya apa nanti saya mau ikut dulu,” pungkasnya.

    Profil Nicke Widyawati

    Nicke Widyawati lahir di Tasikmalaya, pada 25 Desember 1967.

    Ia merupakan lulusan Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung dan  lulusan S2 Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran.

    Semasa menjadi mahasiswa di ITB, Nicke Widyawati sudah bekerja di Bank Duta Cabang Bandung.

    Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Dikutip dari situs Pertamina, Nicke Widyawati menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-97/MBU/04/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Pertamina.

    Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati dipercaya sebagai Direktur SDM Pertamina.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero).

    Nicke Widyawati juga pernah bekerja di bidang konstruksi yaitu di PT Rekayasa Industri (Rekin).

    Dirinya mulai bekerja di PT Rekayasa Industri sejak 1991.

    Di PT Rekayasa Industri (Rekind), Nicke Widyawati pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU). 

    Bahkan, ia mendapatkan kepercayaan untuk memegang posisi sebagai Dirut PT Mega Eltra, perusahaan BUMN di bidang kelistrikan dan peralatan teknik.

    Selain itu, Nicke Widyawati juga dipercaya untuk mengemban jabatan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN tahun 2014-2017, dilansir TribunnewsWiki.com.

    Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dalam konferensi pers, di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan, Sabtu (4/3/2023) (Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)

    Kemudian, Nicke pernah ditugaskan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Minyak dan Gas ini sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhir 2017.

    Nicke Widyawati pun sempat menjabat sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina.

    Penugasan Nicke tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.

    Setelah itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno resmi menunjuk Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

    Selama berkarier, ia pernah mendapatkan penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2013 dari Kementerian BUMN.

    Pada tahun yang sama, Nicke Widyawati juga meraih penghargaan Women’s Work of Female Grace 2013 dari Indonesia Asia Institute.

    Dirut Pertamina Dua Periode

    Pada tahun 2022 lalu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) telah mengukuhkan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama Pertamina untuk periode kedua.

    Penetapan tersebut, tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-199/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang ditandatangani Senin, 19 September 2022 lalu.

    Nicke Widyawati dinilai oleh Pemegang Saham mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya yakni April 2018 hingga September 2022.

    Hingga Nicke Widyawati kembali terpilih di perusahaan pelat merah itu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada Senin (3/10/2022) lalu.

    Harta Kekayaan

    Berikut ini data harta kekayaan Nicke Widyawati yang dikutip Tribunnews.com dari situs resmi eLKHPN, berdasarkan Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan Tahun: 29 Maret 2022/Periodik – 2021: 

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 32.845.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 5.000.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    4. Tanah Seluas 629 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 393 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp 1.100.000.000

    6. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    7. Tanah Seluas 714 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 200.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 7.500.000.000

    9. Tanah Seluas 563 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA

    JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp 15.250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA

    TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA

    2021JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp 100.000.000

    14. Tanah Seluas 368 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    15. Tanah Seluas 818 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA ,

    HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.925.000.000

    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD STANDARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 850.000.000

    2. MOBIL, MERCEDES BENZ GLE400 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.= 775.000.000

    3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp 300.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 212.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.064.952.698

    F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000.000

    Sub Total Rp 75.046.952.698

    Utang –

  • Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024 Nasional 4 November 2024

    Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024 Nasional 4 November 2024

    Komisi I DPR dan BIN Bahas Pengamanan Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi I DPR
    RI menggelar rapat tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (
    BIN
    )
    Muhammad Herindra
    pada Senin (4/11/2024).
    Rapat ini merupakan pertemuan perdana yang membahas program kerja 100 hari pertama Kepala BIN beserta jajarannya.
    Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, salah satu program prioritas BIN adalah mempersiapkan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
    “Tadi dibicarakan tentang beberapa pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari ke depan. Sebagai sebuah program prioritas yang disampaikan adalah bagaimana mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung pada 27 November,” ujar Muzani kepada wartawan usai rapat.
    Dalam rapat tersebut, BIN juga memaparkan hasil pemetaan terkait lokasi dan tingkat kerawanan yang mungkin terjadi selama Pilkada serentak 2024.
    Selain itu, BIN menyampaikan agenda-agenda yang perlu menjadi perhatian aparat ketika pesta demokrasi berlangsung.
    “Ya ada peristiwa ataupun tuntutan masyarakat, massa, yang dapat berpotensi untuk kerawanan, sehingga itu mestinya menjadi sebuah atensi bagi lembaga. Jadi upaya BIN untuk mendukung informasi intelijen supaya lebih baik lagi,” kata Muzani.
    Kepada jajaran Komisi I DPR RI, Herindra memastikan bahwa BIN akan berkoordinasi dengan lembaga negara lain untuk mengantisipasi dan menangani segala bentuk kerawanan hingga gangguan.
    “Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, dia akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara dan penegak hukum lainnya, seperti Polri dan TNI, supaya informasi intelijen akan aktif disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut. Sehingga sebagai garis depan, polisi dan dukungan TNI lebih tepat sasarannya,” ujar Muzani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Hukum akan lapor ke Presiden soal RUU Perampasan Aset

    Menteri Hukum akan lapor ke Presiden soal RUU Perampasan Aset

    Jakarta (ANTARA) –

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, yang kini didorong oleh berbagai pihak untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.

     

    Dia mengatakan bahwa Prabowo telah meminta Kementerian Hukum untuk mengulas kembali terhadap seluruh RUU yang berpotensi menghambat program pemerintahan yang telah tertuang dalam Astacita. Menurut dia, semangat Prabowo terkait pemberantasan korupsi bisa ditafsirkan melalui pidato-pidatonya.

    “Kalau itu sudah pasti, pemberantasan korupsi itu menjadi bagian,” kata Supratman usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Di pun mengaku sedang menunggu undangan dari Badan Legislasi DPR RI ke Kementerian Hukum untuk membahas terkait sejumlah RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas. Pasalnya sejauh ini, dia mengatakan Kementerian Hukum belum ada pembahasan mengenai Prolegnas.

    “Justru saya mau ke Baleg ini, untuk mendiskusikan terkait itu,” kata dia.

    Selain itu, dia mengaku akan mengkaji terkait adanya usulan diksi “perampasan” diganti dengan “pemulihan” dalam RUU Perampasan Aset. Dia pun belum mendapat informasi terkait pertimbangan usulan perubahan diksi tersebut.

    “Beberapa undang-undang yang tadi ditanyakan, karena ini kan tidak hanya pemerintah, tidak hanya presiden, justru kami akan bicara dengan DPR,” katanya.

    Sejauh ini, Badan Legislasi DPR RI sedang mengundang berbagai lembaga dan organisasi untuk menyerap aspirasi usulan RUU. Selain RUU tentang Pemilu, RUU tentang Perampasan Aset juga kerap diusulkan oleh lembaga-lembaga terkait.

    Pimpinan Badan Legislasi DPR RI pun menyatakan bahwa harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI terlebih dahulu agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

    Komisi III DPR merupakan alat kelengkapan dewan yang paling berkompeten untuk mengajukan usulan undang-undang tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    Baca juga: Baleg DPR beri opsi pakai judul “pemulihan” pada RUU Perampasan Aset
    Baca juga: Baleg DPR sebut harus dengar Komisi III soal RUU Perampasan Aset
    Baca juga: Ketua DPR sebut RUU Perampasan Aset jadi bahasan periode selanjutnya
    Baca juga: Menteri Hukum: Presiden minta review peraturan tidak dukung empat hal

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex.

    Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang Haryo, Sabtu (2/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Dia mencemari hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, masih diminati pembeli. Akan tetapi tidak dengan kondisi sekarang.