Kementrian Lembaga: DPR RI

Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok Nasional 19 Oktober 2025

Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Besok
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/10/2025) esok hari, tepat satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam Sidang Kabinet Paripurna besok, Presiden akan memaparkan sejumlah pencapaian yang berhasil diraih, serta program prioritas yang sudah terealisasi.
“Nanti besok akan ada Sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Seskab Teddy usai meninjau program Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Minggu.
Teddy menjelaskan bahwa banyak sekali program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah kemudian dirasakan oleh masyarakat dalam satu tahun terakhir kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, Teddy meyakini program dan kebijakan tersebut harus mengarah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan harapan dan cita-cita Presiden.
“Ke depannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali,” kata Teddy.
Adapun Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanakan oleh Presiden Prabowo bersama para menteri Kabinet Merah Putih pada 31 Agustus 2025.
Saat itu, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna setelah mengumpulkan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, usai situasi aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan menewaskan pengemudi ojek online.
Sementara itu, masa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran akan jatuh pada 20 Oktober mendatang.
Prabowo dilantik di Gedung DPR/MPR, di depan para legislator hingga presiden dan wakil presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada 20 Oktober 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 21:42
Said Abdullah: Evaluasi Menteri Harus Berdasarkan Ukuran Kinerja Terukur, Bukan Persepsi Politik

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden untuk mengevaluasi dan mengganti menteri harus didasarkan pada ukuran kinerja yang jelas dan objektif, bukan sekadar penilaian politik. Menurut dia, mekanisme evaluasi yang sistematis justru akan membantu Presiden menjaga stabilitas pemerintahan dan efektivitas kabinet.

“Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menteri, karena mereka adalah pembantu presiden. Pergantian atau tidaknya menteri sepenuhnya merupakan keputusan strategis Presiden,” kata Said di Jakarta, Sabtu (19/10/2025).

Dia menjelaskan, Presiden memiliki perangkat teknis yang cukup kuat untuk menilai kinerja para pembantunya. Kantor Staf Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan staf khusus di berbagai bidang bisa berperan dalam menyusun Key Performance Indicator (KPI) bagi setiap menteri.

“Organisasi teknis itu sebenarnya bisa menyusun indikator kinerja agar evaluasi tidak subjektif. Jadi, ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan timeline yang bisa diukur secara konkret,” ujar Said.

Menurut dia, mekanisme KPI perlu disepakati sejak awal dan disampaikan secara berkala, misalnya setiap enam bulan sekali. Dengan begitu, proses evaluasi berjalan transparan dan menteri yang dievaluasi memiliki acuan yang jelas.

“Kalau ukuran evaluasi dibuat terbuka, maka tidak ada menteri yang akan merasa dievaluasi sepihak. Sebaliknya, Presiden juga akan memiliki dasar konkret dalam menilai kinerja anak buahnya,” tutur Said.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar Presiden berhati-hati terhadap pola kerja “kamuflatif” di kalangan menteri, yakni tampak populer di publik tapi minim hasil nyata di lapangan. Ia menyebut, pola semacam itu bisa menyesatkan persepsi publik sekaligus mengaburkan arah kebijakan pemerintah.

“Yang saya sebut kinerja kamuflatif itu adalah ketika seorang menteri sering muncul di media dengan langkah yang tampak heboh, tapi kebijakannya tidak memberi dampak struktural sebagaimana cita-cita Presiden dalam Asta Cita-nya,” tegas dia.

Said menilai, evaluasi yang berbasis data dan indikator kinerja akan membantu Presiden memastikan bahwa setiap kementerian bekerja sesuai arah pembangunan nasional. Ia menyebut langkah ini bukan hanya penting untuk efektivitas kabinet, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

“Dengan ukuran yang objektif, publik bisa menilai bahwa reshuffle bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kinerja nyata. Ini penting agar pemerintahan berjalan efektif dan rakyat melihat hasilnya,” ujar Said Abdullah.

Dia menambahkan, transparansi dalam evaluasi juga akan mendorong para menteri untuk bekerja lebih fokus pada target kebijakan. “Kalau KPI-nya jelas, menteri akan lebih disiplin dan terukur dalam bekerja. Itulah yang diharapkan oleh rakyat dari kabinet presiden,” pungkas Said.[asg]

19/10/2025 16:21
2 Satu Tahun Prabowo-Gibran, PDIP: Presiden Angkat Kembali Kepemimpinan Indonesia di Dunia Nasional

Satu Tahun Prabowo-Gibran, PDIP: Presiden Angkat Kembali Kepemimpinan Indonesia di Dunia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PDI-P menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun masa pemerintahannya berhasil mengangkat kembali peran dan kepemimpinan Indonesia dalam menjaga perdamaian global.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, arah kebijakan luar negeri yang ditempuh Prabowo menunjukkan kesadaran geopolitik yang sejalan dengan pemikiran Bung Karno.
Alhasil, kepemimpinan Indonesia di kancah global kini kembali menonjol lewat peran aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
“PDI Perjuangan mengapresiasi atas arah kepemimpinan yang digerakkan oleh kesadaran geopolitik Bung Karno di dalam mewujudkan tatanan dunia baru yang lebih damai, adil, dan setara,” ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com, Minggu (19/10/2025).
Menurut Hasto, langkah Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan keterlibatan aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel menjadi bukti konkret kebijakan luar negeri yang berpihak pada perdamaian dunia.
“Presiden Prabowo telah mengangkat kembali kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dengan mengambil prakarsa di dalam mewujudkan perdamaian dunia, seperti memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan aktif dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel,” kata Hasto.
Di samping itu, Hasto juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo pada tahun pertamanya telah menempatkan pentingnya konsolidasi di tubuh pemerintahan.
Langkah ini, lanjut Hasto, menjadi fondasi penting agar pada tahun kedua pemerintahannya dapat bergerak lebih cepat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan nasional.
“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo ditandai dengan menempatkan pentingnya konsolidasi pemerintahan agar pada tahun kedua nanti dapat semakin bergerak cepat untuk membangun Indonesia Raya, khususnya dalam mengatasi berbagai tantangan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Hasto menambahkan, secara kelembagaan, Fraksi PDI-P DPR RI akan menyampaikan sikap resmi terkait evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Nanti Fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan sikap resmi,” ucap Hasto.
Untuk diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Selama periode tersebut, sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah, meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 15:58
Komisi X DPR ingatkan kampus harus jadi ruang aman dari perundungan

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh civitas academica, khususnya mahasiswa, untuk tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa rasa takut ataupun tertekan akibat perundungan.

Hetifah menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, merespons kejadian meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah Saputra (22), yang diduga menjadi korban perundungan di lingkungan kampus.

“Kampus adalah tempat belajar, bukan tempat untuk menekan, mempermalukan, atau menyingkirkan seseorang. Kita harus memastikan bahwa setiap mahasiswa merasa aman dan dihargai. Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi,” kata Hetifah.

Timothy ditemukan meninggal dunia pada Rabu (15/10) diduga usai melompat dari lantai empat gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Ia diduga dirundung rekan sebaya di lingkungan kampus maupun melalui grup percakapan daring.

Terkait hal itu, Hetifah meminta pihak kampus untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan memastikan adanya tindak lanjut yang transparan dan berkeadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Dia mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi harus segera diimplementasikan secara nyata oleh seluruh universitas di Indonesia.

“Kami mendorong setiap perguruan tinggi mengaktifkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta membuka kanal pelaporan yang aman bagi mahasiswa. Jangan biarkan korban takut bicara. Kampus juga perlu menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis secara berkelanjutan,” tuturnya.

Di samping itu, dia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya empati dan solidaritas di kalangan mahasiswa, termasuk dalam organisasi kemahasiswaan dan komunitas kampus.

Menurut dia, tindakan mengejek, merendahkan, atau menyukai sesama mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui media sosial, merupakan bentuk kekerasan psikologis yang harus dicegah sejak dini.

Sebagai ketua komisi yang membidangi urusan pendidikan, Hetifah menegaskan Komisi X mendukung langkah Kemendiktisaintek untuk turun langsung meninjau kasus tersebut, serta mendorong penegakan aturan bagi pelaku dan perlindungan maksimal bagi korban.

Komisi X, kata dia, akan terus memantau perkembangan kasus Timothy dan mendorong peningkatan regulasi serta pengawasan terhadap praktik perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi.

“Kami tidak ingin tragedi ini berlalu tanpa makna. Ini saatnya seluruh perguruan tinggi melakukan introspeksi dan reformasi budaya kampus. Pendidikan sejati hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan manusiawi,” demikian Hetifah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

19/10/2025 14:20
Kritik Misbakhun ke Menkeu Purbaya Bukan Teguran, tapi Masukan

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, meluruskan bahwa pernyataannya mengenai kritik Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bukanlah bentuk teguran, melainkan masukan untuk menjaga keharmonisan komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan.

Menurut Idrus, perbedaan gaya dan karakter antarpolitisi merupakan hal wajar, namun perlu diimbangi dengan cara berkomunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kita menyadari setiap orang punya gaya dan karakter masing-masing. Tapi dalam komunikasi politik, perlu keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam istilah budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Minggu 19 Oktober.

Ia menjelaskan, setiap pernyataan publik harus tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga disampaikan dengan cara yang mencerminkan etika politik.

“Yang disampaikan harus mengandung nilai kebenaran, tapi cara menyampaikannya juga harus benar. Kalau dua-duanya dijaga, akan tercipta keharmonisan yang produktif,” tegasnya.

Idrus menekankan, komentarnya tidak dimaksudkan sebagai teguran terhadap Misbakhun, melainkan pengingat bersama bagi seluruh kader Golkar dan anggota Koalisi Indonesia Maju agar komunikasi tetap konstruktif.

“Ini bukan teguran, tapi masukan. Kita ini satu keluarga besar dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih. Jadi, komunikasi politik harus tetap sejuk dan saling mendukung,” ujarnya.

Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik Menkeu Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

Menanggapi hal itu, Idrus menilai semangat pengawasan DPR perlu tetap berjalan, namun dalam koridor komunikasi yang membangun.

“Saya memahami semangat Pak Misbakhun. Tapi sebagai kader partai besar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dengan semangat kebersamaan agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan,” kata Idrus.

Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kritik tetap diperlukan, tapi harus dalam semangat memperkuat pemerintahan, bukan menambah gesekan,” ucapnya.

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pernyataan Menkeu Purbaya tentang rendahnya serapan anggaran justru menjadi pengingat penting bagi DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol dengan optimal, Purbaya tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai refleksi, bukan serangan,” ujar peneliti Formappi dalam keterangan tertulis.

Baik pandangan Idrus maupun Formappi sama-sama menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga agar kebijakan ekonomi dan program prorakyat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.

19/10/2025 14:20
Polemik Penyegelan Tempat Wisata Berakhir, Janji Menteri Hanif untuk Warga Puncak – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Mamun Nawawi tampak emosional. Tangannya gemetar. Ucapannya tampak terbata-bata. Dia kesal kini keluarganya tak lagi bisa bekerja di sejumlah tempat wisata, Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Mamun dengan nada bicara yang keras, menegaskan kebohongan tentang wisata yang diegel karena dianggap merusak lingkungan.

“Itu semua bohong. Lahan yang dipakai untuk wisata itu gundul. Justru kami yang menanami pohon setiap hari agar indah,” tegas Mamun disambut tepuk tangan warga Puncak, Bogor lainnya.

Mamun menyampaikan hal itu di acara reses anggota DPR RI dapil Kabupaten Bogor, Mulyadi. Hadir sejumlah camat dan kepala desa serta puluhan perwakilan warga Puncak.

Sedikitnya, 2.100 warga Puncak, kehilangan pekerjaan akibat aksi main segel yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq.

“Bagaimana kami harus menyekolahkan dan kasih makan anak dan cucu kami?” tegas Mamun, dengan air mata yang menggenang tampak di wajahnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Mulyadi yang mendengar ratusan keluhan tak tinggal diam. Dia langsung mendatangi Menteri LH, Hanif Faisol di kantornya, Kamis (16/10/2025).

Mulyadi mengatakan, pertemuan Kamis sore sangat produktif. Menteri Hanif, katanya, berjanji akan memberikan solusi konkret atas kebijakan main segel tempat wisata dan hotel di Puncak.

“Pak Menteri berjanji akan membantu pembinaan dan melanjutkan kegiatan masyarakat yang bergerak di sektor wisata dan tentu kabar baik ini, segera saya sampaikan ke masyarakat Puncak untuk bisa semakin menjaga alam dengan tetap menjadikan mata pencaharian atas anugrah alam dan kesegaran udara Puncak,” ujar Mulyadi.

19/10/2025 13:41
Soal Utang Kereta Cepat, Rocky Gerung Sebut Jokowi Makin Sulit Menghindar dari Tuduhan Mark-up

GELORA.CO – Akademisi dan pengamat politik, Rocky Gerung, menilai Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kini berada di posisi yang kian terjepit.

Hal itu setelah rentetan kontroversi yang menyelimuti masa jabatannya selama dua periode (2014-2024).

Kini diperparah dengan sengkarut utang ratusan triliun rupiah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Bahkan, menurut Rocky, Jokowi telah mengalami apa yang disebut dalam filsafat Jawa sebagai ‘kelangan pulung’.

Kehilangan wahyu atau kekuatan untuk membaca “tanda-tanda alam” bahwa masa kekuasaannya telah berakhir dan dia tak lagi memiliki imunitas politik.

“Di dalam filsafat Jawa kita sebut ada seseorang yang kehilangan pulung, tidak lagi punya kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman atau tanda-tanda alam. Dan itu yang sedang terjadi pada Pak Jokowi sebagai mantan presiden,” papar Rocky dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (18/10/2025).

Mantan pengajar filsafat di Universitas Indonesia (UI) itu memprediksi, Jokowi tak akan bisa menikmati masa pensiun dengan tenang.

Sebab, publik kini semakin gencar menguliti satu per satu “dosa” atau skandal yang terjadi selama 10 tahun pemerintahannya.

“Pada akhirnya dia tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap hari emak-emak, BEM, netizen membongkar kembali skandal-skandal yang pernah terjadi selama 10 tahun kepresidenan beliau,” tegas Rocky.

Skandal yang dimaksud Rocky tak hanya meliputi polemik keabsahan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jokowi.

Tapi juga kontroversi pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Calon Wakil Presiden RI di Pilpres 2024, yang dianggapnya sebagai ‘penyelundupan hukum.’

Namun, sengkarut utang proyek kereta cepat Whoosh-lah yang dinilai Rocky menjadi “titik sorot” terbaru yang membuat Jokowi semakin sulit untuk berkelit dari sorotan dan tudingan publik.

Rocky Gerung menyoroti keputusan kontroversial Jokowi pada 2015 yang tiba-tiba berpaling dari mitra utama Jepang (JICA) ke China (KCIC) untuk proyek ini.

Padahal, Jepang menawarkan skema pinjaman dengan bunga sangat rendah (0,1 persen) dan tenor 40 tahun, dengan estimasi biaya proyek lebih masuk akal ($5-6,2 miliar).

Sebaliknya, China menawarkan skema $5 miliar dengan bunga lebih tinggi (2-3,4 persen), namun kini proyek Whoosh membengkak hingga $7,27 miliar (sekitar Rp120,38 triliun).

Peralihan mitra ini juga menyebabkan Ignasius Jonan, yang saat itu menjabat Menteri Perhubungan, dipecat setelah menolak.

“Tetapi, ada hal yang hari-hari ini menjadi titik sorot pembicaraan, yaitu soal kereta api cepat, dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari sebut saja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark-up,” ujar pendiri Tumbuh Institute ini.

Dugaan mark-up ini semakin menguat setelah Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam), Mahfud MD, blak-blakan mengungkap kejanggalan biaya proyek Whoosh.

Mahfud menyebut, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya, perhitungan biaya Whoosh per 1 kilometer oleh pihak Indonesia mencapai $52 juta AS, jauh lebih tinggi, hampir tiga kali lipat—dari hitungan China yang hanya $17-18 juta AS.

“Ini yang menaikkan siapa, uangnya ke mana,” tanya Mahfud, mendesak agar kasus Whoosh segera diselidiki. Beban utang Whoosh, yang bunga tahunannya saja diperkirakan Rp2 triliun, kini menjadi warisan pahit yang harus ditanggung negara, sekaligus memperparah citra Jokowi di mata publik.

Jokowi Dinilai Terlalu Memaksa

Rocky Gerung juga menyebut, dari polemik Whoosh ini, Jokowi terlalu memaksakan proyek tanpa izin pada masyarakat Indonesia.

Hal ini dilihat dari urgensi Whoosh yang sebenarnya tidak terlalu mendesak, hingga akhirnya ketika terus berjalan, proyek tersebut justru membawa beban utang yang tidak kecil.

“Sudah bertahun-tahun dibahas, apa pentingnya kereta cepat itu untuk mempercepat pergerakan masyarakat dari Bandung ke Jakarta, atau sebaliknya, dalam skala yang cuma beda setengah jam,” tutur Rocky.

“Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China.”

“Sekali lagi, sebetulnya kereta cepat ini akhirnya skandal, karena tidak dilakukan dengan kehati-hatian, hingga sekarang dia [Whoosh] rugi.”

“Jadi, kerugian itu harusnya dianggap sebagai ketidakcermatan pembuatan kebijakan, yang juga bisa kesengajaan.”

“Mark-up tanpa konsultasi dengan DPR misalnya, yang sifatnya Business to Business akhirnya negara terlibat kalau dia bangkrut.”

“Jadi, sekarang Jokowi memang dalam sorotan publik bukan karena sekadar perilaku politiknya, tetapi juga kecenderungan untuk memaksakan tanpa minta izin pada rakyat.”

Namun, proyek Whoosh saat ini menuai sorotan lantaran utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu, membawa beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN yang terlibat kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, yang notabene merupakan program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi, jelas memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsosrium PSBI, maka PT KAI (Persero) menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI (Persero) begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

19/10/2025 13:01
Satu Tahun Prabowo-Gibran, Golkar: Banyak Program Baik Masih “On Progress” Nasional 19 Oktober 2025

Satu Tahun Prabowo-Gibran, Golkar: Banyak Program Baik Masih “On Progress”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Partai Golkar menilai kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama satu tahun pertama telah menunjukkan hasil yang baik.
Namun, mereka tak memungkiri bahwa sebagian program masih dalam proses pengerjaan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya bisa dirasakan publik.
“Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran sudah menampakkan hasil yang baik. Sebagian
on progress
karena tidak semua program bisa dinilai dalam jangka waktu pendek,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (19/10/2025).
Sarmuji berpandangan bahwa capaian pemerintahan dalam setahun pertama perlu dilihat secara proporsional. Sebab, tidak semua program bisa langsung dinilai dalam waktu singkat.
Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu mengibaratkan kebijakan dan program pemerintahan seperti menanam pohon, yang hasilnya bergantung pada jenis tanaman yang ditanam.
“Ibarat menanam pohon, tergantung jenis tanamannya. Bayam dan kangkung bisa dipanen sebulan, durian mesti menunggu tiga sampai empat tahun,” jelas Sarmuji.
Sarmuji pun mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian nasional.
“MBG sebenarnya program yang sangat baik. Jika berhasil, akan bisa menjadi pengungkit baru perekonomian. Tata kelolanya saja yang harus diperbaiki,” kata Sarmuji.
Oleh karena itu, lanjut Sarmuji, pemerintah hanya perlu mengevaluasi teknis terhadap pelaksanaan MBG agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Salah satu hal yang bisa dikaji di antaranya adalah terkait jangkauan penerima manfaat dalam satu dapur produksi MBG.
“Perlu dipikirkan jumlah siswa yang dijangkau dalam satu dapur, apakah perlu dilakukan pengurangan. Atau jika diperlukan, bisa melibatkan komite sekolah yang isinya adalah orang tua siswa,” ujar dia.
Sarmuji menambahkan, hal-hal semacam itu penting dipikirkan agar program unggulan pemerintah tidak hanya berjalan baik di atas kertas, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025.
Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintahan saat ini, walaupun masih dihadapkan pada berbagai tantangan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 11:25
Reni Astuti Ajak Pegiat Pendidikan Terlibat Pembahasan Sistem Pendidikan Nasional

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., baru-baru ini melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama para pegiat pendidikan di Kota Surabaya. Dalam acara tersebut, Reni menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak mendasar bagi setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945.

“Salah satu amanat konstitusi kita jelas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dari warga negara. Maka, tugas kita bersama adalah memastikan agar hak tersebut benar-benar tertunaikan,” ujar Reni.

Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa pemahaman terhadap sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 sangat penting. Dalam pasal tersebut disebutkan, ‘Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang’.

Menurut Reni, pendidikan tidak hanya soal transfer ilmu, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. “Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, dan beradab,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, Reni juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota komisi lainnya saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan revisi dari UU Nomor 20 Tahun 2003.

“Undang-undang ini sudah berusia 22 tahun. Maka wajar jika kita perlu melakukan penyesuaian agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan pendidikan ke depan,” terang Reni.

Pembaruan UU ini diharapkan dapat memastikan sistem pendidikan nasional mampu melahirkan peserta didik yang berakhlak, beradab, dan kompeten, serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

“Kita berupaya untuk memperkuat sistem pendidikan kita supaya semakin komprehensif dan mampu menjawab permasalahan yang ada,” jelas Reni.

Reni juga menyoroti pentingnya pemahaman yang utuh terhadap Empat Pilar MPR RI, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ia menegaskan bahwa Empat Pilar ini bukan sekadar hafalan atau simbol, tetapi memiliki makna, pesan, dan tanggung jawab besar bagi pemerintah maupun warga negara.

“Empat Pilar ini akan menjadi kekuatan besar bangsa apabila nilai-nilainya benar-benar diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pendidikan,” pungkas Reni.

Reni mengajak masyarakat, khususnya para pegiat dan pemerhati pendidikan, untuk lebih proaktif dalam memberikan masukan terkait sistem pendidikan nasional. Ia juga berpesan agar seluruh masyarakat memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan biaya. [tok/suf]

19/10/2025 09:44
Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya? Nasional 19 Oktober 2025

Apa Kata Prabowo Jelang 1 Tahun Pemerintahannya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka akan segera berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 besok.
Sejumlah capaian telah diraih oleh pemerintah Prabowo, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Desa Nelayan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Prabowo mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai lima persen pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar satu sampai dua persen.
“Bahkan sekarang kami tumbuh lima persen per tahun. Maksud saya, banyak negara lain bahkan tidak tumbuh sama sekali,” ujar Prabowo pada 15 Oktober 2025 lalu.
Menurut Kepala Negara, Indonesia bisa tumbuh karena sokongan sektor mineral, seperti nikel dan bauksit.
Kekayaan mineral tersebut dikatakan Prabowo mampu membuka ruang investasi sehingga ekonomi Indonesia bisa bertumbuh.
“Saya pikir ada banyak ruang untuk investasi dan saya pikir Indonesia pasti akan menarik banyak minat untuk (investasi) masuk karena, saya rasa, tidak banyak negara di dunia saat ini yang menikmatinya (kekayaan alam),” kata Prabowo.
“Banyak negara sedang berjuang dengan energi dan sebagainya. Saya pikir kita diberkati dengan begitu banyak sumber daya, tetapi tentu saja saya tidak puas, kita harus mengelola sumber daya kita dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
Prabowo pun mengaku berani berdiri dengan percaya diri berkaca dari satu tahun masa pemerintahannya bersama Gibran.
Hal ini dikatakannya dalam prosesi sidang senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Bandung, Sabtu (18/10/2025).
“Saya kira seluruh bangsa melihat hari ini hampir satu tahun saya memimpin pemerintahan Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024, berarti kurang 2 hari ya, besok tanggal 20 hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin,” kata Prabowo, Sabtu, dikutip dari YouTube UKRI.
“Dan saya kira, saudara-saudara saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri,” imbuh Prabowo.
Kepala Negara menyampaikan, rasa percaya diri itu didapatkannya setelah ia merasa telah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada rakyat secara bertahap.
“Karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat,” tuturnya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintahan Prabowo dan Gibran telah mencetak banyak prestasi selama hampir satu tahun masa pemerintahan.
“Catatan positif dalam artian prestasi selama satu tahun tentu banyak sekali,” kata Prasetyo di kediaman pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.
“Tapi juga ada beberapa catatan perbaikan yang memang juga harus menjadi fokus kita untuk kita perbaiki,” ujar dia.
Prasetyo menjelaskan, ada banyak program yang dikerjakan Prabowo dalam satu tahun terakhir ini. Program ini bisa diwujudkan berkat kerja keras kementerian bersama.
Misalnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, serta memangkas regulasi.
“Contoh yang paling salah satunya yang paling mendasar keberhasilan kita mencapai swasembada pangan. Kemudian keberhasilan kita menjalankan program Makan Bergizi yang hari ini sudah mencapai 35 juta penerima manfaat,” tuturnya.
“Dan banyak program-program yang lain, termasuk penyatuan data DTSEN kita, kemudian regulasi-regulasi yang kita pangkas sedemikian rupa untuk kita mempercepat semua proses,” sambung Prasetyo.
Selanjutnya, Prasetyo juga memamerkan Prabowo yang berhasil melahirkan Danantara.
Menurutnya, Danantara menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah Prabowo dalam hal investasi dan ekonomi.
“Kemudian, program cek kesehatan gratis juga luar biasa, mungkin di dunia hampir tidak ada kebijakan dari sebuah negara yang melakukan cek kesehatan gratis untuk semua warga negaranya di hari ulang tahunnya,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, tetap ada kekurangan dan masalah dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Cucun menyebut, yang terpenting adalah niat dari pemerintah itu sendiri untuk memberikan yang terbaik.
“Ada kekurangan atau misalkan masih ada evaluasi beberapa problem tentang mekanisme, kemudian juga problem-problem di bawah, pasti itu akan muncul, tidak semua bisa berjalan dengan sempurna. Toh yang penting will (niat) daripada pemerintahan ini, ya tadi yang kita appreciate itu bagaimana problem budgeting daripada tata kelola arsitektur APBN ini bisa dirasakan oleh rakyat semuanya,” ujar Cucun di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Cucun menjelaskan, dirinya dari legislatif melihat Prabowo telah menetapkan Pasal 33 UUD 1945. Di mana, semua kekayaan negara dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat.
“Sekarang penertiban adanya Satgas PKH itu ya hutan, kemudian juga penertiban para pengusaha tambang, kawasan-kawasan yang menjadi cafe-cafe itu, sehingga nanti di mana letak negara, bukan hanya selama ini cukup dengan royalti,” jelasnya.
“Kemudian pengusaha juga kadang-kadang
head office
-nya di Jakarta, yang terkena beban di bawah, kemudian daerah dikasih beban lagi untuk menyelesaikan problem infrastruktur dan sebagainya. Nah ini penataan-penataan ini pasti tidak bisa secara sekaligus dalam satu tahun ini,” sambung Cucun.
Maka dari itu, Cucun menyatakan, Prabowo telah mencapai target 90 persen dari 100 persen pada tahun pertamanya menjabat.
“Kita harus jujur, akui ini sudah luar biasa. Walaupun tadi targetnya pengin 10 baru nyampe di 9, misalkan target 100 persen baru 90 persen, ini bukan tidak berupaya. Yang pasti dalam suatu hal Pak Presiden sudah melakukan ikhtiar bersama para pembantunya,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/10/2025 09:10