Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menteri Imipas berupaya sediakan tempat untuk pengungsi Rohingya

    Menteri Imipas berupaya sediakan tempat untuk pengungsi Rohingya

    Jakarta (ANTARA) –

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan pihaknya akan berupaya menyediakan tempat untuk para pengungsi Rohingya di suatu lokasi yang tidak mengganggu aktivitas warga lokal.

     

    Agus mengatakan bahwa hal itu dilakukan berdasarkan aspek kemanusiaan, walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi sehingga tidak berkewajiban menampung para pengungsi.

     

    “Mereka larinya ke kita, kalau sudah lima hari, ada yang mati, ada yang sakit, akhirnya kemanusiaan,” kata Agus usai rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

     

     

    “Mudah-mudahan nanti kita cari tempat di mana, bisa menempatkan mereka pada satu lokasi,” katanya.

     

    Sejauh ini, pengungsi dari Rohingya sering mengungsi ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama ke wilayah Sumatera.

    Baca juga: Menguak kasus perdagangan orang di balik kedatangan Rohingya di Aceh

    Sejumlah kasus pun timbul terkait pengungsi Rohingya, mulai dari pengungsi yang meninggal dunia, pengungsi kabur, hingga pengungsian berkedok tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

     

    Sementara pada rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Menteri Imipas Agus Andrianto memaparkan 13 program prioritas kementeriannya, mulai dari memberantas narkoba di lembaga pemasyarakatan, mendukung ketahanan pangan, hingga membangun lembaga pemasyarakatan moderen.

     

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Disebut Berpeluang Anulir Nama Capim KPK Usulan Jokowi, Begini Kata PDIP

    Presiden Prabowo Disebut Berpeluang Anulir Nama Capim KPK Usulan Jokowi, Begini Kata PDIP

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly buka suara terkait peluang Presiden Prabowo Subianto akan membatalkan nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh mantan Presiden Jokowi.

    Yasonna mengatakan bahwa, Prabowo sebagai Presiden memang memiliki wewenang untuk mengganti surat presiden (surpres) capim KPK yang sebelumnya diserahkan oleh Jokowi kepada DPR periode 2019-2024.

    Ini artinya, keputusan akhir soal capim KPK tetap ada di tangan Prabowo.

    Yasonna yang juga anggota Komisi XIII DPR, menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada presiden.

    “Kalau itu terserah aja, kan, terserah Pak Presiden, beliau punya otoritas untuk itu,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Di sisi lain, Yasonna mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendengar kabar bahwa Prabowo telah menyetujui surpres Capim KPK yang sebelumnya diusulkan oleh Jokowi. 

    “Tapi saya dengar, saya dengar informasinya sudah kembali dan dikembalikan lagi menyetujui, tapi kita tidak tahu, terserah presiden, itu kewenangan presiden yang sekarang,” tambahnya.

    Untuk itu, publik saat ini masih menantikan keputusan Prabowo terkait nama-nama capim KPK ini.

    Apapun keputusannya, diharapkan tetap menjunjung semangat pemberantasan korupsi yang lebih kuat ke depannya.

  • Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Konektivitas Internet RI Capai 97%, Menkomdigi: Sebagian Masih 2G

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut jangkauan internet di Indonesia sudah menjangkau 97% daerah. Namun, sebagian koneksi internetnya masih 2G.

    Meutya menuturkan, pemerintahan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi) berhasil membuat jangkauan internet di Indonesia mencapai 97%. Akan tetapi, setelah dirinya melakukan pengecekan jaringan, masih banyak daerah yang hanya terjangkau sinyal 2G dan belum sampai 3G.

    Jaringan 2G merupakan jaringan seluler generasi kedua yang menggunakan sistem digital untuk melayani komunikasi suara dan teks.

    “Periode yang lalu dan sebelumnya kita sudah mencapai jangkauan yaitu 97% konektivitas, tapi ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G. Jadi artinya masih lambat,” kata Meutya saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Melihat hal ini, Meutya menegaskan bahwa dalam jangka pendek Komdigi bakal memprioritaskan agar jaringan internet lebih cepat dan terjangkau luas di seluruh daerah.

    “Prioritas kami meningkatkan kapasitas sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya sudah bisa lebih cepat tidak hanya luas tapi lebih cepat,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama. 

    Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

    Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G. 

    “Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi I kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online (pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

    Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

    “Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

  • Menkomdigi Berang, Pegawai yang Terjerat Judi Online Bakal Dipecat Tidak Hormat

    Menkomdigi Berang, Pegawai yang Terjerat Judi Online Bakal Dipecat Tidak Hormat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan tak menutup kemungkinan bakal menambah pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan terkait dengan judi online. Dia pun tak segan memecat pegawainya jika kasus inkrah.

    Meutya menuturkan, saat ini 11 pegawai yang dinonaktifkan sudah terverifikasi ditahan oleh pihak kepolisian.

    Akan tetapi, Meutya menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan ada penonaktifan kembali kepada pegawai Komdigi karena masih ada nama-nama yang belum terverifikasi.

    “Jadi kami harus verifikasi dulu sehingga untuk saat ini masih 11, namun kemudian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Meutya menjelaskan langkah pihaknya melakukan penonaktifan dikarenakan masih menunggu surat penetapan penahanan dari pihak kepolisian.

    Nantinya, jika surat penahanan sudah keluar dan kasus ini sudah inkrah barulah pegawai tersebut akan dipecat secara tidak hormat.

    “Kami menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah. Pemecatan akan dilakukan dengan tidak terhormat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, eks Ketua Komisi I ini menuturkan kasus judi online yang menjerat Komdigi merupakan pil pahit dan mendukung langkah kepolisian untuk terus mengusut kasus ini.

    “Kami membuka pintu selebar lebarnya, kami telah membuka surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum agar terang benderang proses penyidikan,” ucap Meutya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menonaktifkan 11 orang yang terlibat dalam praktik pelindungan terhadap 1.000 situs judi online. 

    Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital.

    Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran. 

    “Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika [Ditjen Aptika] Kemkomdigi dengan Polri. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan,” kata Meutya dikutip, Senin (4/11/2024). 

  • Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Basuki Sesumbar Minat Investor di IKN Tinggi, Begini Katanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa investor yang berminat menanamkan dana ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin banyak.

    Selain sebanyak 500 Letter of Intent (LoI) terkait penanaman modal IKN telah dipegang oleh pemerintah, Basuki sampai dengan akhir masa pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) modal masuk ke IKN sudah cukup besar.

    “Sampai dengan groundbreaking terakhir APBN Rp86 triliun. Lalu, investasi masuk sudah Rp58 triliun. Itu di groundbreaking terakhir sebelum 20 Oktober kemarin,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Dia melanjutkan bahwa meskipun belum mencapai target Rp100 triliun pada akhir 2024 ini, tetapi instansinya akan tetap mengejar investasi untuk tetap masuk ke IKN.

    “Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kami dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia menjabarkan bahwa dari 500 LoI yang sudah masuk tak terbatas dari investor. “Dulu LoI itu engga hanya investor ternyata kita petakan ada yang konsultan kontraktor supplier, kami utamakan investor, kurang dari setengah itu. Saya juga Kamis ke sana [IKN] lagi, komisi 2 kan juga mau ke sana, maka kami siapkan,” pungkas Basuki.

    Nasib di Tangan Prabowo

    Sebelumnya, nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

  • Suswono sampaikan program pemberdayaan umat melalui rumah ibadah

    Suswono sampaikan program pemberdayaan umat melalui rumah ibadah

    Sumber foto: Redaksi/elshinta.com.

    Kunjungi Taklim Muthmainnah Hulwani 

    Suswono sampaikan program pemberdayaan umat melalui rumah ibadah
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:08 WIB

    Elshinta.com – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Suswono, hari ini menghadiri taklim bulanan `Muthmainnah Hulwani` di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Khoirudin, dan anggota DPR RI, Kurniasih Mufidayati. 

    Acara yang diprakarsai Ustadzah Zainab dan Ustadzah Umamah Hulwani ini, dihadiri ratusan jamaah yang antusias menyambut kehadiran mereka.

    Dalam sambutannya, Suswono menyampaikan apresiasi atas kehadiran Majelis Taklim yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk memperdalam keimanan dan membina kebersamaan. Menurut Suswono, pengajian rutin seperti ini tidak hanya menjadi sarana dakwah, tetapi juga sebagai tempat memperkuat komitmen RIDO (Ridwan Kamil – Suswono) untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan membangun Jakarta yang harmonis, adil, dan sejahtera.

    “Kegiatan seperti taklim bulanan ini penting untuk terus menjaga keimanan kita sebagai umat. Melalui silaturahmi dan kebersamaan ini, kita dapat memperkuat tekad untuk membangun Jakarta yang lebih maju. Kami berkomitmen menghadirkan kebijakan yang tidak hanya membangun fisik kota, tetapi juga mendukung kesejahteraan spiritual dan sosial warganya,” ujar Suswono.

    Dalam kesempatan ini, Suswono juga memperkenalkan inisiatif Dana Operasional Rumah Ibadah (DORI) sebagai bagian dari program RIDO untuk mendorong pemberdayaan umat melalui rumah ibadah. Program ini akan mendukung operasional dan kegiatan sosial di rumah-rumah ibadah, sehingga dapat lebih efektif menjadi pusat pemberdayaan masyarakat.

    “Inisiatif DORI bertujuan memberikan dukungan finansial untuk operasional rumah ibadah di Jakarta, sehingga kegiatan majelis taklim dan kegiatan sosial lainnya bisa terus berjalan. Kami juga akan mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) dan memfasilitasi kredit mikro berbasis rumah ibadah untuk menciptakan kemandirian ekonomi umat,” kata Suswono.

    Lebih lanjut, Suswono menegaskan komitmen RIDO untuk menciptakan Jakarta yang harmonis dalam keberagaman. Salah satu upaya nyata adalah mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis budaya dalam kurikulum sekolah. Program ini diharapkan dapat membentuk generasi yang berkompeten secara global namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya lokal.

    “Kami yakin, kolaborasi antara pemerintah, rumah ibadah, dan masyarakat adalah kunci dalam membangun Jakarta yang sejahtera dan berdaya saing. Kami memohon dukungan dan doa dari semua pihak agar RIDO dapat merealisasikan misi kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga Jakarta,” tandas Suswono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Meutya Hafid Ungkap Suasana Mencekam Saat Polisi Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    Meutya Hafid Ungkap Suasana Mencekam Saat Polisi Geledah Kantor Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    GELORA.CO  – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap suasana mencekam saat puluhan anggota polisi menggeledah kantornya terkait kasus judi online (judol).

    Saat itu, puluhan pejabat dan staf Komdigi diamankan pihak kepolisian.

    Meutya Hafid mengatakan pihaknya menyaksikan saat puluhan personel kepolisian menggeledah kantor Kementerian Komdigi.

    Bahkan, dia melihat ada 40 sampai 50 personel polisi menggeledah kantornya.

    “Mengenai judi online penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir disampaikan kepada yang terhormat pimpinan Komisi I bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu suasannya mencekam itu pasti pak. Karena kemarin kepolisian datangnya cukup banyak, 40-50 orang,” kata Meutya Hafid dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

    Meutya mengaku pihaknya tidak bisa berbuat banyak saat melihat kantornya digeledah polisi.

    Dia menyampaikan kementerian yang dipimpinnya juga sudah berupaya terbuka dalam upaya penyidikan penegak hukum dalam judi online.

    “Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang, dan meneliti di kantor kami sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, kami membuka pintu selebar-lebarnya,” jelasnya.

    Bahkan, kata Meutya, pihaknya juga telah membuat surat instruksi kepada internal yang ditujukan kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi.

    Isinya untuk memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum agar proses penyidikan lebih terang.

    Tak hanya itu, Meutya mengakui pihaknya juga sudah mengidentifikasi 11 nama pegawainya yang ditangkap polisi karena kasus judi online.

    Mereka sudah menonaktifkan nama-nama tersebut dari Kemkomdigi.

    “Kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang sudah terverifikasi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Polisi menetapkan 11 oknum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang blokir judi online. 

    Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jumat (1/11/2024).

    “11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa diantaranya Komdigi ada juga beberapa staf ahli komdigi,” katanya kepada wartawan Jumat (1/11/2024).

    Oknum Kementerian Komdigi yang diduga ada oknum pejabat di antaranya menyewa sebuah kantor satelit di kawasan Bekasi, Jaka Setia Jawa Barat. 

    Ade Ary menturkan bahwa oknum Komdigi diduga menyalahgunakan wewenang.

    “Mereka dikasih kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran web judi online. Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ucap dia.

    Terkini, polisi saat ini masih mengembangkan kasus ini. 

    Adapun, kepolisian juga mendatangi lokasi yang disulap menjadi kantor oleh para tersangka. 

    “Masih ada yang DPO segala macem,” ujar Kabid Humas

  • Kejagung Periksa Edward Tannur & Ronald Tannur di Surabaya

    Kejagung Periksa Edward Tannur & Ronald Tannur di Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks Anggota DPR sekaligus ayah dari terpidana Ronald Tannur, Edward Tannur di Kejaksaan Tinggi alias Kejati Surabaya.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan pemeriksaan ini dilakukan untuk membuat terang kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur.

    “Hari ini Edward Tannur diperiksa di Surabaya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2024).

    Secara terpisah, Harli juga menyampaikan Ronald Tannur turut diperiksa hari ini oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI. Berbeda dengan ayahnya, Ronald diperiksa di Rutan Surabaya.

    “Ronald Tannur diperiksa di Rutan [Surabaya],” imbuhnya.

    Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait hal-hal yang didalami oleh penyidik Kejagung terhadap ayah dan anak di kasus dugaan suap itu.

    “Penyidik yang paham substansinya ya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis anaknya di PN Surabaya pada Senin (4/11/2024).

    MW ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah meminta pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) untuk mengurus perkara di PN Surabaya.

    Selanjutnya, MW kemudian dikenalkan dengan oknum pejabat di PN Surabaya berinisial R untuk meminta majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

    Singkatnya, terkait biaya yang diperlukan terkait dengan sidang Ronald Tannur akan ditanggung oleh MW. Total biaya yang telah dikeluarkan dari ibu Ronald Tannur itu mencapai Rp1,5 miliar.

    Selain itu, Tersangka LR juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan total biaya seluruhnya adalah Rp3,5 miliar. 

    Uang miliaran itu diduga telah disebar ke tiga oknum PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

  • Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Kevin Diks Cs

    Paripurna DPR Sahkan Naturalisasi Kevin Diks Cs

  • Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Prabowo Khawatir Perang Meluas, Proyek IKN akan Direm?

    Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

    Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

    Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

    Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

    Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

    “Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.