Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Ketua DPR bertemu Ketua Parlemen Chili bahas kepemimpinan perempuan

    Jakarta (ANTARA) –

    Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Parlemen Chili Karol Cariola Oliva di Congreso Nacional de Chile, Valparaiso, Chili, Senin waktu setempat, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan mempromosikan isu kepemimpinan perempuan.

     

    Puan pun berharap, DPR dan parlemen Chili dapat kembali melanjutkan kerja sama bilateral sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin memperkuat hubungan Indonesia-Chili.

    “Sebagai sesama pemimpin parlemen perempuan, kita dapat berdialog untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar di bidang politik di negara kita, dan di dunia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dalam pertemuan ini, Puan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi, Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez, dan Dubes LBBP RI untuk Chili Muhammad Anshor.

    Adapun pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Chili ini merupakan kunjungan kerja ke luar negeri Puan yang pertama setelah dilantik kembali sebagai Ketua DPR RI. Hubungan diplomatik Indonesia dan Chili sendiri telah berlangsung selama 59 tahun dan terus berkembang secara dinamis.

    Menjelang peringatan 60 tahun hubungan bilateral, DPR ingin menciptakan momentum positif agar hubungan kedua negara semakin erat. Kepada Ketua Parlement Chili, Puan mengungkap Indonesia baru saja memiliki kabinet pemerintahan dan keanggotaan DPR baru untuk periode 2024-2029.

    “Tentunya, saya akan mendorong pemerintah baru ini untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara di Amerika Selatan, termasuk Chili ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia-Chili telah berkembang pesat di bidang ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, mitigasi bencana, pariwisata, dan pendidikan. Menurut dia, hubungan yang baik ini terbentuk juga dari kunjungan antar parlemen, pertukaran pelajar dan misi budaya.

    “Saya mendorong parlemen kedua negara untuk memberikan dukungan bagi berbagai inisiatif meningkatkan hubungan kedua negara,” katanya.

    Selain itu, menurutnya kokohnya hubungan bilateral antar-negara memerlukan dukungan parlemen. Sebab parlemen memiliki kewenangan dan dapat menentukan kerja pemerintah dalam negara demokrasi.

    DPR RI sendiri telah memiliki Grup Kerja Sama Antarparlemen Indonesia–Chile (GKSB) pada periode 2019-2024. Ia berharap periode DPR periode saat ini dapat kembali melanjutkan grup kerja sama bilateral itu sebagai sarana dialog mengenai berbagai isu penting serta semakin mempererat hubungan Indonesia-Chili.

    “Saya senang bahwa dalam Parlemen Chili telah membentuk Grupos Interparlamentarios Chile-Indonesia. Kita dapat bertukar pikiran tentang pelaksanaan tugas parlemen di bidang legislatif, anggaran dan pengawasan,” kata dia.

    Untuk itu, Puan pun mengundang Ketua Parlemen Chili, Karol Cariola Oliva untuk berkunjung ke Indonesia.

    Sementara itu, Karol Cariola Oliva bersama Puan pun berbincang mengenai perkembangan politik dan sosial di Indonesia, terutama setelah adanya pergantian pemerintahan dan periode DPR yang baru.

    “Dan selamat kepada Ibu Puan Maharani sudah terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai ketua DPR,” kata Karol Cariola Oliva.

    Sebagai informasi, Puan akan menghadiri P20 ke-10 di Brasilia, Brasil yang digelar pada 6-8 November mendatang. P20 atau Parliament 20 adalah forum pimpinan parlemen negara-negara G20 yang merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
    Baca juga: Ketua DPR: Kerja sama global perlu diarahkan pada keuangan dan moneter
    Baca juga: Ketua DPR: RI angkat isu pembangunan hijau dan keadilan vaksin di G20

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menkomdigi Klaim Tak Ada Pejabat Eselon 1 dan 2 dari Belasan Pegawai yang Lindungi Judol Nasional 5 November 2024

    Menkomdigi Klaim Tak Ada Pejabat Eselon 1 dan 2 dari Belasan Pegawai yang Lindungi Judol Nasional 5 November 2024

    Menkomdigi Klaim Tak Ada Pejabat Eselon 1 dan 2 dari Belasan Pegawai yang Lindungi Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengeklaim tidak ada pejabat eselon 1 dan 2 dari 11 pegawai yang dinonaktifkan karena diduga kuat melindungi judi online (Judol).
    Dia juga menekankan bahwa 11 pegawai itu juga tidak memegang jabatan strategis di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
    “Setahu saya tidak (jabatan strategis), namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatanya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 eselon 2,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).
    Meutya menambahkan bahwa pegawai Kemenkomdigi yang dinonaktifkan karena terlibat judol masih berpotensi bertambah.
    Sebab, terdapat pelaku lain yang ditangkap oleh kepolisian dan salah satu di antaranya disebut sebagai pegawai Kemenkomdigi.
    “Ya kalau yang 11 itu nama-nama yang sudah kita verifikasi bekerjasama dengan kepolisian, jadi kalau namanya sudah jelas kita langsung nonaktifkan,” kata Meutya.
    “Sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun kemungkinan juga ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan kepolisian,” sambungnya.
    Untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online, 11 di antaranya adalah
    pegawai Kementerian Komdigi
    .
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.
    “Mereka ini diberi kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap situs-situs judi online dan memiliki kewenangan penuh untuk memblokirnya,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).
    “Namun, mereka melakukan penyalahgunaan. Jika mereka sudah mengenal pengelola situs judi online, mereka tidak melakukan pemblokiran dan malah menyewa lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” tambahnya.
    Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 10 oknum pejabat dan
    pegawai Komdigi
    tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara, 1.000 situs judi online sisanya “diamankan” agar tetap aktif.
    Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.
    Artinya jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan “memelihara” 1.000 situs judi online tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital

    Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital

    Kita harus waspada penggunaan-penggunaan teknologi, termasuk AI, terhadap niat-niat yang tidak baik.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono berharap Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah kepemimpinan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat ini dapat mengoptimalisasi pelayanan publik berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

    “Kami sangat-sangat berharap Ibu dan tim bisa mendorong dan menjadi support bagi pemerintah ke depan untuk memberikan pelayanan-pelayanan berbasis digital dan bisa menggunakan teknologi yang ada,” kata Budisatrio Djiwandono dalam rapat kerja perdana Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Budi mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat guna mewujudkan terciptanya pemerintahan digital.

    “Kami menyambut sangat baik tentang pemerintah digital. Kami harap Ibu dan tim benar-benar bisa menangkap semua peluang yang kita bisa. Insyallah ke depan nanti mengharapkan public services atau layanan publik khusus dari pemerintahan ini bisa mengoptimalisasi perangkat-perangkat dan teknologi yang ada dan available sekarang,” ujarnya.

    Ia lantas mencontohkan Kemenkomdigi dapat memanfaatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) guna mengoptimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat luas di Tanah Air.

    “Kita melihat dampak-dampak positif dari penggunaan artificial intelligence sudah bisa melihat perkiraan cuaca untuk memitigasi perubahan iklim yang begitu pesat, bisa membantu juga dalam hal pelayanan kesehatan publik,” ucapnya.

    Baca juga: Pemuda penggerak ekonomi kreatif di Era Society 5.0
    Baca juga: Dirut Pos Indonesia: AI sebagai kunci peningkatan produktivitas

    Meski demikian, dia mengingatkan akan tantangan dan dampak dari perkembangan teknologi untuk diwaspadai sebagai ekses dari penggunaannya.

    Ia juga menyinggung bahwa materi the future of AI pernah didapat oleh para calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan Kabinet Merah Putih saat mengikuti pembekalan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10).

    “Kita berada di dalam suatu era revolusi yang terbaru dan saya rasa kalau kita melihat trajectory-nya ke depan ini peluangnya begitu besar, memang tantangannya banyak, dan kita harus waspada penggunaan-penggunaan teknologi, termasuk AI, terhadap niat-niat yang tidak baik,” katanya.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini berharap perkembangan teknologi apabila dimanfaatkan secara baik pada akhirnya mampu membantu untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita melihat potensinya untuk membantu pembangunan Indonesia ke depan menuju Indonesia Emas 2045, saya rasa ini peluangnya cukup baik dan saya harap Ibu bersama jajaran bersama tim bisa menangkap benar peluang ini,” ucap dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejaksaan Agung Periksa Mantan Anggota DPR Edward Tannur

    Kejaksaan Agung Periksa Mantan Anggota DPR Edward Tannur

    Jakarta (beritajatim.com) – Kejaksaan Agung memeriksa ayah Ronald Tannur yang juga mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang Edward Tannur (ET) dalam dugaan tindak pidana korupsi (suap dan/atau gratifikasi) dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga memeriksa Christopher Raymond Tannur (CRT) yang merupakan adik Ronald.

    “Tim Penyidik juga melakukan pemeriksaan di tempat berbeda yaitu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap CRT selaku Adik dari Terdakwa Ronald Tannur dan ET selaku Ayah dari Terdakwa Ronald Tannur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaab Agung Harli Siregar, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu lanjutnya, Kejaksaan juga memeriksa Zarof Ricar (ZR) selaku Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA). Sementara, terdakwa Ronald Tannur selaku saksi diperiksa di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Madaeng. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujar Harli.

    Seperti diketahui, kasus ini berawal dar penangkapan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH). Sedangkan Lisa Rahman ditangkap di Jakarta. Ke-empatnya jufa telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Mereka menjadi tersangka atas dugaan suap terkait vonis bebas Ronald Tannur (RT).

    Kemudian, Kejaksaan Agung juga menetapkan Mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) juga sebagai tersangka. Dalam penggeledahan rumah Zarof, Kejaksaan menemukan dan menyita uang senilai Rp 920 miliar dalam bentuk beberapa mata uang asing dan rupiah. Kejaksaan juga menemukan 51 kilogram emas.

    Dalam pengembangan penyidikaj, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Terpidana Ronald Tannur sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi (suap dan/atau gratifikasi) dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya. Meirizka pun langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. [kun]

  • Menkomdigi Pastikan Tak Ada Pejabat Eselon yang Terlibat Kasus Judi Online

    Menkomdigi Pastikan Tak Ada Pejabat Eselon yang Terlibat Kasus Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan tidak ada pejabat eselon 1 dan 2 yang ditangkap pihak kepolisian terkait judi online.

    Adapun, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Meutya mengatakan, pihaknya belum mengetahui nama dan jabatan pegawai Komdigi yang ditangkap pihak kepolisian. Sehingga, dirinya tak bisa menjawab siapa pegawai yang terlibat.

    Namun, Meutya memastikan dari pegawai Komdigi yang terlibat kasus judi online tidak ada yang jabatannya setara eselon satu dan dua.

    “Setahu saya tidak. Namun demikian yang mengetahui persis, jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon 1 atau eselon 2,” kata Meutya saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (5/11/2024).

    Dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI, Meutya Meutya Hafid menegaskan tak menutup kemungkinan bakal menambah pegawai Komdigi yang dinonaktifkan terkait dengan judi online. Dia pun tak segan memecat pegawainya jika kasus inkrah.

    Meutya menuturkan, saat ini 11 pegawai yang dinonaktifkan sudah terverifikasi ditahan oleh pihak kepolisian.

    Akan tetapi, Meutya menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan ada penonaktifan kembali kepada pegawai Komdigi karena masih ada nama-nama yang belum terverifikasi.

    “Jadi kami harus verifikasi dulu sehingga untuk saat ini masih 11, namun kemudian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan bertambah,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Meutya menjelaskan langkah pihaknya melakukan penonaktifan dikarenakan masih menunggu surat penetapan penahanan dari pihak kepolisian.

    Nantinya, jika surat penahanan sudah keluar dan kasus ini sudah inkrah barulah pegawai tersebut akan dipecat secara tidak hormat.

    “Kami menghormati asas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah. Pemecatan akan dilakukan dengan tidak terhormat,” ujarnya.

  • PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    PKS dukung gerakan global untuk keluarkan Israel dari keanggotaan PBB

    Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional.Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mendukung penuh gerakan global yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    Petisi itu muncul memperkuat pelapor khusus PBB untuk kondisi HAM di Palestina, Francesca Albanese, yang mengusulkan agar Majelis Umum PBB menangguhkan keanggotaan Israel hingga mereka berhenti melanggar hukum internasional.

    “Israel telah melanggar berbagai hukum internasional, hukum humaniter, dan berbagai resolusi PBB. Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah dengan tegas memutuskan bahwa pendudukannya di tanah Palestina adalah ilegal dan harus diakhiri. Akan tetapi, Israel tidak mengindahkan sama sekali, bahkan melawan putusan tersebut,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebut Israel terbukti melakukan genosida. Bahkan, para pejabatnya telah diputuskan bersalah oleh Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai penjahat perang dan perintah penangkapan atas Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan para pejabat Israel.

    Atas semua tindakan yang menentang hukum internasional dan pelanggaran atas Piagam PBB tersebut Israel tidak pantas duduk sejajar dengan anggota PBB lain. Oleh karena itu, PBB selayaknya mengeluarkan Israel dari keanggotaannya.

    “Yang lebih parah, Israel dengan sengaja menyerang markas Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Israel menyerang dan menutup markas UNRWA yang merupakan badan resmi PBB di perbatasan Mesir dan Palestina,” ujar Jazuli.

    Atas tindakannya tersebut, lanjut anggota Komisi I DPR itu, Israel tidak saja melanggar hukum internasional dan piagam PBB, tetapi jelas-jelas menyerang personel dan badan PBB sehingga menimbulkan korban jiwa.

    “Apa yang dilakukan Israel tidak bisa lagi ditoleransi dan di luar batas-batas kemanusiaan. Wajar jika kemudian muncul gerakan global dari para ahli hukum, para profesor dan akademisi, serta aktivis di seluruh dunia yang mendesak Israel diusir keluar dari PBB,” kata dia.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif menggalang koalisi negara-negara anggota PBB agar Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB.

    “Sudah saatnya dunia bertindak keras dan tegas dengan mengucilkan Israel dari komunitas internasional sehingga agresor ini menghentikan perbuatan biadabnya terhadap rakyat Palestina,” ujar Jazuli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Presiden Prabowo tandatangani PP Penghapusan Piutang UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa sore, dengan disaksikan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta sejumlah asosiasi pengusaha UMKM.
    ​​​​​​
    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usah mereka dan lebih berdayaguna,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

    Kepala Negara mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

    Dalam agenda itu, Presiden Prabowo menandatangani tiga berkas PP, yang terbagi atas bidang perikanan dan kelautan, bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, serta bidang UMKM.

    Agenda acara dilanjutkan dengan prosesi penyerahan dokumen secara simbolis kepada sejumlah kelompok tani dan nelayan, di antaranya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).

    Baca juga: Presiden Prabowo melantik wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional
    Baca juga: Anggota DPR RI dukung rencana Presiden hapus utang petani dan nelayan
    Baca juga: UMKM sebagai penopang target pertumbuhan Prabowonomics
    Baca juga: Erick Thohir godok PP hapus tagih kredit UMKM di bank himbara
     

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anak Buahnya Jadi Tersangka, Meutya Hafid Belum Bisa Lakukan Audit Sistemik

    Anak Buahnya Jadi Tersangka, Meutya Hafid Belum Bisa Lakukan Audit Sistemik

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum dapat melakukan audit sistem karena masih dalam proses penyidikan di kepolisian.

    Meutya mengakui upaya pemblokiran situs judi online belum cukup untuk menekan penetrasi judi online. Oleh karena itu, audit sistem dan audit sumber daya manusia (SDM) sangat mendesak untuk dilakukan.

    “Audit sistem kita belum bisa dilakukan, karena sistem yang sekarang mungkin menjadi objek dari pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Kendati demikian, Meutya mengakui bahwa perang terhadap judi online menjadi prioritas. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para pembantunya untuk mengganyang judi online yang telah memakan korban harta dan nyawa.

    “Fokus pemerintah khususnya fokus Presiden Prabowo Subianto atau tepatnya arahan dari presiden Prabowo Subianto adalah judi online,” ujarnya.

    Pengungkapan Judi Online

    Sebelumnya, polisi telah mengamankan 11 orang terkait dengan kasus dugaan judi online. Diantara 11 orang tersebut terdapat oknum yang diduga pegawai dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan, tak hanya oknum dari Komdigi, terdapat beberapa warga sipil juga diamankan oleh kepolisian.

    “Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Komdigi, antara lain ada juga staf ahli dari Komdigi,” kata Ade Ary kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).

    Ade menjelaskan, pegawai dan staf ahli di Komdigi ditangkap karena menyalahgunakan wewenang yang sudah diamanatkan. Mereka diketahui diberi wewenang untuk memblokir situs judi online, tetapi dalam praktiknya mereka tidak melakukan hal tersebut.

    “Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ade menuturkan saat ini perkembangan kasus ini masih terus dilakukan dan masih ada beberapa orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    “Masih ada yang DPO segala macem,” ucap Ade.

  • Kejagung Periksa Eks Anggota DPR Edward Tannur dalam Kasus Suap Hakim, Ini Hal yang Digali Nasional 5 November 2024

    Kejagung Periksa Eks Anggota DPR Edward Tannur dalam Kasus Suap Hakim, Ini Hal yang Digali Nasional 5 November 2024

    Kejagung Periksa Eks Anggota DPR Edward Tannur dalam Kasus Suap Hakim, Ini Hal yang Digali
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa eks anggota DPR Edward Tannur sebagai saksi untuk mendalami keterlibatan istrinya dalam kasus suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pemeriksaan ini berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Surabaya, pada Selasa (5/11/2024).
    “Penyidik ingin mengetahui sejauh mana Edward memahami keterkaitan antara istrinya, yang berinisial MW (Meirizka Widjaja), dan pengacara Lisa Rahmat (LR) dalam perkara ini,” kata Harli di Kejagung.
    Adapun MW menyuap 3 hakim PN Surabaya agar anaknya, Ronald Tannur, divonis bebas dalam kasus penganiayaan hingga tewas sang kekasih, Dini Sera Afrianti.
    Harli menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan, sudah terjadi transaksi dari MW kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.
    “Karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin Rp 1,5 miliar kepada Lisa, dan ditalangi oleh LR sebesar Rp 2 miliar. Nah bagaimana pengetahuan dari Edward Tannur soal ini (lagi didalami),” tegasnya.
    Kejagung sebelumnya menetapkan MW sebagai tersangka pada Senin (4/11/2024).
    MW dianggap bersekongkol dengan LR untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, agar anaknya divonis bebas dalam kasus penyiksaan hingga tewas sang kekasih.
    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, persekongkolan itu berawal dari pertemuan MW dengan Lisa Rahmat (LR) yang merupakan kuasa hukum Ronald Tannur tahun lalu.
    Qohar bilang, tersangka MW awalnya menghubungi Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur untuk meminta LR menjadi kuasa hukum Ronald Tannur.
    Qohar juga mengatakan, setelah majelis hakim PN Surabaya mengetuk vonis bebas bagi Ronald Tannur, MW kembali memberikan Rp 2 miliar, sehingga totalnya Rp 3,5 miliar.
    “Terhadap uang Rp 3,5 miliar itu, LR berikan ke majelis hakim yang menangani pekara. MW saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba-Tiba Titiek Soeharto Minta Prabowo Tiru Jurus Swasembada Soeharto

    Tiba-Tiba Titiek Soeharto Minta Prabowo Tiru Jurus Swasembada Soeharto

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menginginkan satu komando pengelolaan pertanian demi program swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo segera terwujud. Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menilai pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto dalam menghasilkan swasembada.

    “Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Kalau zamannya, bukan karena pak Harto ya, zaman pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita ngga tinggal nyontek aja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi ngga usah malu lah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin,” kata Titiek di gedung DPR RI, Selasa (5/11/2024).

    Karenanya Titiek berharap pemerintah di rezim Prabowo ini tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam.

    “Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja,” ujar Titiek.

    Salah satunya permintaannya ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani.

    “Yang penting Bulog ngga usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani,” sebut Titiek.

    Mengenai permintaan Mentan Amran Sulaiman yang meminta adanya satu komando dimana Bulog dan BUMN pangan lain berada di bawah Kementan, Ia menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Lihat gimana nanti (keputusan) pak Presiden,” sebutnya.