Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • 700 Ribu Ton Beras Impor Masuk RI Akhir Tahun

    700 Ribu Ton Beras Impor Masuk RI Akhir Tahun

    Jakarta –

    Perum Bulog memastikan sisa kuota impor beras 2024 sebanyak 700 ribu ton masuk ke Indonesia pada akhir tahun. Saat ini, realisasi impor beras hingga Oktober 2024 baru mencapai 2,9 juta ton dari kuota penugasan impor sebesar 3,6 juta ton beras.

    Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono telah meminta Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto agar dapat mempercepat proses tersebut. Dia menyebut sisa kuota impor tersebut diharuskan masuk pada pertengahan Desember.

    “Sekarang (beras impor) sedang berproses. Ini saya minta ini Direktur Supply Chain Pak Yamto, itu harus di Desember lah masuk pertengahan. Kita lebih cepat, lebih baik,” terang Wahyu saat ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Namun, Wahyu menyebut total impor beras yang masuk hingga akhir tahun bisa mencapai 1 juta ton. Sebab, ada sisa kuota impor tahun 2023 yang ikut masuk di tahun ini.

    “(1 juta ton beras) itu yang termasuk carryover-nya lah,” kata Wahyu.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR, Wahyu menjelaskan Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

    “Tanggal 1 November atau hari Jumat, stok komoditas beras sebesar 1.653.799 ton, tepung terigu 224 ton, minyak goreng 5.237 kiloliter, daging sapi 20 ton, gula pasir 17.934 tom, telur 9 ton, serta jagung PSO 97.131 ton dan jagung komersial 18.281 ton,” ujar Wahyu.

    (hns/hns)

  • Sudah Masuk Ujung RI, Menteri Meutya Mau Internet Lebih Ngebut

    Sudah Masuk Ujung RI, Menteri Meutya Mau Internet Lebih Ngebut

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masih ada beberapa daerah yang tercover 2G. Hal ini juga sempat disinggung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Meutya menjelaskan pemerataan sinyal 4G jadi salah satu program kementeriannya. Ini dilakukan untuk wilayah yang masuk dalam 3T.

    “Kemudian penggelaran infrastruktur dan penyediaan sinyal layanan 4G yang lebih merata bersama penyelenggara seluler di wilayah non 3T dan ditargetkan sebanyak 65 desa,” jelas Meutya, Selasa (5/11/2024).

    Sejauh ini konektivitas di Indonesia telah mencapai 97 persen pada pemerintah sebelumnya. Tercatat Base Transceiver Station BTS 4G yang belum dibangun sisa pada 542 lokasi.

    Beberapa lokasi berada di Papua, yang diketahui sangat berat. Pihak Komdigi juga telah berkonsultasi dengan TNI untuk pembangunan tersebut.

    “Ada beberapa yang memang untuk masuk masih perlu pendalaman, apakah kita siap bersama untuk masuk karena daerahnya dianggap atau medannya dianggap agak sulit untuk dijangkau,” ujar Meutya.

    Meutya juga mengatakan tidak ada artinya jika koneksi masih menggunakan 2G. Peningkatan kapasitas dia pastikan juga menjadi prioritas jangka pendek Kementerian Komdigi.

    “Namun demikian ini belum ada artinya kalau memang koneksinya masih sebagian 2G, jadi artinya sangat lambat, di prioritas jangka pendek kita adalah meningkatkan kapasitas,” kata dia.

    “Sehingga di beberapa daerah koneksi internetnya juga bisa lebih cepat. Tidak hanya luas tapi lebih cepat,” imbuhnya.

    (dem/dem)

  • Mendes PDT Lepas Ekspor Perdana 3.500 Kendang Jimbe Blitar ke China

    Mendes PDT Lepas Ekspor Perdana 3.500 Kendang Jimbe Blitar ke China

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melepas ekspor kendang ‘Djembe’ atau dikenal dengan nama jimbe ke China senilai Rp 17,6 miliar. Produk ini dikelola oleh BUMDes di Desa Ngoran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

    Dalam acara Lepas Ekspor Kendang Djembe Desa Sejahtera ASTRA Blitar-China di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar (5/11), Yandri mengajak semua komponen bangsa, terutama yang terlibat di pedesaan, untuk melakukan hilirisasi.

    “Seperti Kendang Djambe ini membuktikan bahwa dari produk pinggiran bisa jadi produk internasional,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

    Kendang Djembe menjadi bagian dari hilirisasi produk desa dengan memanfaatkan kulit sapi untuk bernilai tinggi hingga bisa diekspor. Berhasilnya ekspor 3.500 ini merupakan kerja sama berbagai pihak seperti Kemendes PDT, Astra, desa, serta masyarakat. Sebanyak 24 unit kontainer Kendang Djembe akan dikirim secara bertahap selama satu tahun.

    Yandri meyakini hal ini bisa menjadi contoh seluruh desa dari berbagai daerah dengan kualitas yang terjaga sesuai potensi masing-masing.

    “Ngoran akan saya canangkan di mana-mana bahwa Desa Ngoran adalah desa top Indonesia. Produk ekspor itu hari ini perdana dilakukan dan harus kontinuitas dengan kualitas yang harus terus kita pertahankan. Jangan sampai jumlahnya berkurang karena trust adalah modal utama kita dalam memasarkan,” tutur Yandri.

    Selain pelepasan ekspor Kendang Djembe, Yandri juga meresmikan Gudang Finishing dan Konsolidasi Ekspor Desa Sejahtera Astra (DSA) Blitar dan meninjau produk UMKM. Ia mengapresiasi BUMDesa yang berhasil meningkatkan nilai jual bahan baku desa seperti nanas menjadi minuman dan kopi yang dipasarkan ke berbagai daerah hingga mancanegara.

    Seperti yang diketahui, hilirisasi adalah bagian dari program unggulan Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Dengan hilirisasi produk desa, swasembada pangan dapat terwujud dan mendukung program makan bergizi gratis, mengingat desa memiliki potensi besar dan sumber daya alam melimpah, serta keterlibatan pihak swasta seperti Astra.

    Hadir pula Kepala Desa Ngoran Imam Saiful, Anggota DPR RI Fraksi PAN Dapil Jawa Timur VI Ahmad Rizki Sadig, Pj Bupati Kabupaten Blitar Jumati, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan.

    Lebih lanjut, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, Chief Of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Fasilitator & Local Champion Desa Sejahtera Astra Blitar, Forkopimda Kabupaten Blitar, dan warga binaan Desa Sejahtera Astra Blitar.

    (akd/akd)

  • Ini Daftar Program Digitalisasi dan Konektivitas Menkomdigi Meutya

    Ini Daftar Program Digitalisasi dan Konektivitas Menkomdigi Meutya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki sejumlah program selama pemerintahan sekarang. Ini mencakup konektivitas hingga pengembangan talenta digital dalam negeri.

    Dalam pemaparannya saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan sejumlah rancangan program dan program jangka pendek kementeriannya. Rancangan program dibagi menjadi tiga bagian yakni inclusive, empowering, serta trusted dan sovereign.

    Untuk inklusif, Meutya menjelaskan diwujudkan dalam konektivitas. Mulai dari terkait konektivitas broadband, Seperti konektivitas broadband, penyiaran, layanan pos, dan komunikasi khusus.

    Terkait konektivitas broadband, ini juga terkait manajemen spektrum frekuensi, peningkatan akses kualitas keterjangkauan, mendorong industri perangkat digital dalam negeri dan memastikan industri telekomunikasi yang berkelanjutan.

    Untuk empowering atau memberdayakan terkait ekosistem digital. Yakni pertumbuhan ekonomi digital, SDM digital nasional berdaya saing, dan masyarakat digital produktif.

    “Prinsip memberdayakan diarahkan untuk membentuk ekosistem digital yang mampu menumbuhkan ekonomi digital melalui peningkatan nilai transaksi digital dan daya saing bisnis, mewujudkan sumber daya manusia digital mewujudkan masyarakat digital dan selanjutnya prinsip dipercaya dan berdaulat,” jelasnya, Selasa (5/11/2024).

    Terakhir untuk Trusted dan Sovereign terkait pemerintah digital, ruang digital produktif dan informasi dan komunikasi publik.

    Program jangka pendek

    Kementerian Komdigi juga menyiapkan sejumlah program jangka pendek. Salah satunya adalah penataan kelembagaan mengingat adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komdigi.

    “Penataan kelembagaan termasuk penataan struktur organisasi proses bisnis, program kerja pasca-transformasi dan menjadi Kementerian Komdigi,” ungkap Meutya.

    Program Jangka Pendek juga mengenai penyelesaian regulasi teknis bersama kementerian/lembaga terkait. Beberapa di antaranya adalah rancangan peraturan pemerintah RPP Turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan rancangan peraturan Presiden atau Perpres dari kelembagaan PDP itu sendiri.

    Pemerataan telekomunikasi dengan menyediakan layanan 4G. Ini dilakukan pada wilayah non 3T dan ditargetkan sebanyak 65 desa.

    Pembagunan Pusat Data Nasional (PDN) juga jadi salah satu program. Meutya mengatakan selain yang sudah diketahui Cikarang, lokasi lainnya tidak akan diungkapkan kepada publik karena alasan kerawanan atau menjaga national interest.

    Talenta digital juga jadi fokus jangka pendek. Akan ada 100 ribu talenta digital pada tahun 2024.

    “Jadi untuk 2024 kami hampir insyallah nanti dapat targetnya 100 ribu talenta digital, kurang saat ini posisi kurang 4.600 lagi untuk kita lakukan literasi digital untuk sampai kepada target itu,” ucapnya.

    (dem/dem)

  • Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Komdigi Bakal Rahasiakan Lokasi PDN Baru, Jaga Keamanan Data Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pembangunan pusat data nasional (PDN) selanjutnya bakal dirahasiakan lokasinya guna menjaga keamanan data nasional.

    Meutya menyampaikan bahwa dirahasiakannya pembangunan PDN guna menjaga keamanan data negara agar tidak kembali diretas atau diambil orang tak berkepentingan.

    “kami mohon izin mungkin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga nasional interest,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Eks Ketua Komisi I DPR mengatakan, meski PDN nantinya akan dirahasikan keberadaanya. Akan tetapi, Komdigi akan membuka lokasi-lokasi PDN tersebut kepada Komisi I, namun saat rapat tertutup bukan rapat terbuka.

    Di sisi lain, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

    Namun, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1. 

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. 

    Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan mulai dari 22 Oktober 2022.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada Februari 2024, Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Aries Kurniawan sempat menyatakan bahwa PDN I akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara keseluruhan kita sudah mendekati angka 32%, ya. Insyaallah Agustus siap resmikan. Rencananya Pak Presiden Joko Widodo yang akan meresmikan sebagai salah satu tonggak pertama kali kita mempunyai pusat data terintegrasi,” ujar Aries, dikutip dari laman resmi Kemenkominfo pada Selasa (9/7/2024).

    Aries menjelaskan bahwa percepatan pembangunan PDN dilakukan dengan metode design, supply, dan installation. Nantinya, setelah desain disetujui secara paralel proses lain mengikuti untuk mengejar waktu dan menjaga kualitas pekerjaan.

    “Kita perkirakan pada 17 Agustus 2024 gedung sudah selesai dibangun dengan kondisi arsitek luar atau fasad dan interior sudah selesai dilaksanakan, termasuk, area jalan parkir, taman dan lanskap keliling gedung,” tuturnya.

    Dia mengungkap bahwa perangkat kelistrikan juga sudah siap dan dilakukan commissioning test. Nantinya, PDN di Cikarang dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt (MW) pada kesempatan operasi optimal.

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • 27.921 Rumah di Jawa Barat Dapat Bantuan Pasang Listrik Gratis

    27.921 Rumah di Jawa Barat Dapat Bantuan Pasang Listrik Gratis

    Jakarta –

    Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk provinsi Jawa Barat telah mencapai 27.921 rumah tangga. Angka itu melebihi target awal sebesar 25.900 rumah tangga.

    Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Didit Waskito mengatakan secara nasional program ini menyasar 150.000 rumah tangga tidak mampu di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan contact center 136,” ujar Didit dikutip dari situs Gatrik Kementerian ESDM, Selasa (5/11/2024).

    Program BPBL dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum mampu menyambung listrik karena ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik.

    Didit menuturkan selain meningkatkan akses listrik kepada masyarakat, program BPBL juga menerapkan kaidah keselamatan ketenagalistrikan. Badan usaha yang melakukan penyambungan listrik di rumah warga telah terakreditasi dan tenaga teknik yang melakukan pembangunan dan pemasangan telah tersertifikasi.

    “Melalui program ini, kami berharap susut jaringan dari sambungan ilegal melalui penarikan kabel ke tetangga dapat berkurang,” terang Didit.

    Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon nyampaikan apresiasinya terhadap program BPBL di Tasikmalaya. Ia menjelaskan Program ini merupakan salah satu usaha Pemerintah dan DPR untuk menjalankan peran negara di tengah masyarakat agar dapat menikmati akses listrik.

    “Sambungan pasang baru ini diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai kWh tersendiri,” jelasnya.

    Dony berharap Kementerian ESDM melalui Ditjen Ketenagalistrikan terus melanjutkan program BPBL dengan mempertimbangkan manfaatnya yang begitu besar bagi masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya.

    Kemudian, Staf Ahli Direksi Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Nimrod Gordon Sitorus menyampaikan pihaknya berkontribusi sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemerintah dalam meningkat taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan akses listrik kepada masyarakat. Menurutnya program BPBL merupakansalah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik PLN ke seluruh Nusantara.

    “PLN berkolaborasi dengan mitra melangkah bersama melaksanakan tugas mulia yang diberikan oleh Kementerian ESDM,” ujar Gordon.

    Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Tasikmalaya, Dian Dana Wiarsa menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pogram BPBL di Kota Tasikmalaya yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sehingga dengan Program ini masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan listrik dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kelistrikan,” ujar Dian.

    Penerima manfaat BPBL di Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Mastini (40 tahun) menyampaikan rasa syukurnya. Selama kurang lebih 16 tahun sejak mendirikan rumah bersama suaminya, ia belum memiliki listrik sendiri dan harus berbagi sambungan listrik dengan tetangganya. Melalui bantuan listrik yang kini sudah mandiri, ia dapat gunakan untuk menyalakan mesin air, penerangan dan televisi.

    “Terima kasih kepada Pemerintah yang sudah memberikan bantuan ini, sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ujar Mastini.

    (ada/ara)

  • Pusat Data Nasional Molor, Menteri Meutya Hafid Kaget

    Pusat Data Nasional Molor, Menteri Meutya Hafid Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengoperasian Pusat Data Nasional akan diundur. Operasional PDN itu telah diundur selama dua kali.

    Awalnya direncanakan akan dimulai Agustus 2024 dan diundur pada Januari 2025. Dia mengaku kaget dengan pengunduran jadwal tersebut.

    “Kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional. Nah ini pun kami terimanya juga agak kaget sekaligus harus mitigasi. Harus siap-siap,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI, Selasa (5/11/2024).

    Dia menjelaskan pembangunan dan prosesi serah terima dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

    Namun dia tak menjelaskan secara perinci alasan pengunduran tersebut. Rencana itu terungkap setelah peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pertengahan tahun ini.

    Karena pengunduran ini, dia juga meminta adanya anggaran untuk perpanjangan PDNS. Karena anggaran sebelumnya belum termasuk rencana tersebut.

    “Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS. Dengan asumsi kita confident PDNnya selesai. Tapi nampaknya akan ada keterlambatan,” jelasnya.

    Pembangunan PDN jadi salah satu program Kemenkomdigi. Namun dia mengatakan lokasi pembangunan PDN lainnya tidak akan diungkap kepada publik, kecuali yang sudah diketahui di Cikarang.

    “Kami mohon izin mungkin dan para pimpinan untuk posisi pusat data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Karena ini bersifat juga terhadap kerawanan atau menjaga national interest,” ucap Meutya.

    (fab/fab)

  • Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Bocoran! Bulog Bakal Jadi Badan Langsung di Bawah Prabowo

    Jakarta –

    Bocoran! Perum Bulog akan menjadi badan sendiri langsung di bawah Presiden. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (5/11/2024).

    Wahyu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Selama ini, Bulog mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    Dalam aturan tersebut, Bulog yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan diperbolehkan melakukan pelayanan publik dan bisnis sekaligus.

    Oleh sebab itu, menurut Wahyu, Presiden Prabowo Subianto memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog sembari menunggu terbitnya Keputusan Presiden.

    “Saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus, saya diperintahkan ‘Mas Wahyu, ubah transformasi kelembagaan Bulog. Kita akan kembali lagi 52 tahun seperti dulu.’ Makanya di awal dilaporkan, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” kata Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Ketika ditanya mengenai lebih lanjut terkait rencana tersebut, Wahyu menekankan Bulog ke depan tidak lagi menjadi bagian BUMN Pangan, dan langsung di bawah Presiden.

    “Bulog nanti kita menjadi lembaga pemerintah lainnya lah ya. (Nggak masuk BUMN?) Nggak dong. Fungsinya coba dipelajari di sejarah gitu ya. Kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya apa? Badan Urusan Logistik. Ini kan kita kembali mirip seperti itu ya. (Di bawah siapa?) Langsung di bawah Presiden dong,” jelas Wahyu saat ditemui usai rapat.

    Terkait usulan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin menaungi Bulog, Wahyu menyebut tidak tahu-menahu perihal itu. Dia menekankan perintah Prabowo langsung kepadanya hanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog.

    “Saya tidak tahu, tapi perintah Pak Presiden kepada saya untuk menyiapkan transformasi kelembagaan. Urgensinya supaya kuat,” jelas Wahyu.

    Sebagai informasi, usulan menarik Bulog ke bawah Kementan sebelumnya berawal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Selain Bulog, Sudaryono juga mengusulkan PT Pupuk Indonesia (Persero) masuk dalam koordinasi Kementan. Tujuannya agar memudahkan komunikasi di sektor pangan dari hulu ke hilir.

    “Kita ingin bagaimana, ini kita tidak mengubah organisasi. Intinya organisasi tetap ada di situ semua tapi ‘Ketua Kelasnya’ adalah Menteri Pertanian. Karena selama ini pupuknya yang ngurus Menteri BUMN, perdagangan pupuknya Menteri Perdagangan. Kemudian si petani yang ngurus pertanian. Begitu panen Bulog punya BUMN lagi. Kita tidak bisa perintah Bulog untuk menyerap hasil panen petani,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9/2024) lalu.

    (hns/hns)

  • Kominfo Dirombak Jadi Komdigi, Bakal Ada Dirjen Baru

    Kominfo Dirombak Jadi Komdigi, Bakal Ada Dirjen Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Perubahan ini juga akan berdampak pada organisasi termasuk direktorat di bawahnya.

    Menteri Komdigi, Meutya Hafid menjelaskan akan terjadi perubahan pada eselon 1 yakni memperluas tugas yang terkait digital yang biasanya di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika).

    “Kalau sebelumnya satu giat tugas terkait seluruh dunia digital itu ada di tangan Pak Hokky [Situngkir, Dirjen Aptika]. Mungkin nanti di depan kita akan berbagi tugas dengan luasnya atau besarnya PR-PR terkait dengan dunia digital tersebut,” kata Meutya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Selain itu, soal ekosistem digital juga akan memiliki direktorat khusus. Termasuk juga untuk teknologi baru akan mendapatkan tempat baru.

    Meutya mengatakan semua itu masih ide dan belum disahkan. Masih ada proses yang perlu dilewati.

    “Ini baru usulan kami kepada KemenPANRB dan nanti di level Sesneg kemudian keluar Perpress,” jelas dia.

    Dia menjelaskan akan ada ketidaknyamanan karena perubahan struktur. Misalnya ada perpindahan pegawai dan harus melakukan hal baru.

    “Di awal kami juga sudah berdiskusi banyak tentang perubahan struktur yang cukup besar dan pasti mungkin ada kekurangnyamanan di mana Bapak-Ibu harus berpindah, harus melakukan hal baru,” tutur Meutya.

    Penataan organisasi jadi salah satu program yang dilakukan Meutya dan kementeriannya. Dia juga membuka diri jika ada masukan untuk perubahan yang disebutnya sebagai ruang perbaikan dalam tata kelola struktur organisasi.

    “Pada prinsipnya perubahan nomenklatur nama Kementerian menjadi Komunikasi dan Digital memang membuat ruang juga untuk perbaikan di dalam dan juga tata kelola sistem struktur organisasi di dalam,” jelas dia.

    (dem/dem)