Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPR RI

  • Menteri Agus Andrianto Minta Pencandu Narkoba Wajib Direhabilitasi untuk Cegah Kelebihan Kapasitas di Lapas

    Menteri Agus Andrianto Minta Pencandu Narkoba Wajib Direhabilitasi untuk Cegah Kelebihan Kapasitas di Lapas

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto menegaskan, pencandu dan penyalahguna narkoba harus di rehabilitasi bukan di penjara. Langkah ini, menurut Agus merupakan bagian dari upaya untuk mencegah kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan (lapas).

    “Undang-undang mengamanatkan pencandu dan penyalahguna narkoba wajib di rehabilitasi. Jadi, kita harus komitmen bersama untuk mewujudkan hal ini, karena itu tujuannya,” ujar Agus Andrianto dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Agus menambahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BNN Marthinus Hukom sepakat rehabilitasi harus menjadi solusi utama bagi pencandu narkoba, bukan penahanan di penjara. Menurut Agus, kewajiban rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    “Mudah-mudahan ke depan, asesmen medis dan hukum bisa dilakukan secara daring melalui Zoom. Hal ini memungkinkan kita untuk segera menentukan langkah rehabilitasi bagi pencandu narkoba sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ungkapnya lagi.

    Ia berharap tidak ada penafsiran yang berbeda mengenai kewajiban rehabilitasi ini, baik di kalangan aparat kepolisian, BNN, maupun pihak terkait lainnya.

    Kesepakatan yang jelas mengenai hal ini sangat penting agar program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menangani over kapasitas dan overcrowding lapas dapat berjalan efektif.

    Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

    Rehabilitasi medis mencakup pengobatan dan pemulihan kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan sosial dan mental pencandu narkoba.

    Selain itu, Pasal 55 mengatur permohonan rehabilitasi bisa diajukan oleh pencandu itu sendiri atau keluarganya kepada lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Untuk pecandu narkoba yang masih di bawah umur, permohonan rehabilitasi dapat diajukan oleh walinya.

    Pemohon rehabilitasi kini bisa melakukannya secara online melalui website resmi BNN. Setelah mendaftar, pemohon akan mengisi formulir pendaftaran dengan biodata yang diambil dari kartu identitas resmi seperti KTP, SIM, atau paspor.

    Namun, bagi pencandu yang tertangkap aparat, penyelidikan akan dilakukan untuk memastikan apakah yang bersangkutan murni seorang pencandu atau terlibat dalam sindikat narkoba.

    Jika terbukti hanya sebagai pemakai, maka BNN dapat langsung mengirimkan pencandu ke pusat rehabilitasi tanpa melanjutkan proses hukum ke pengadilan. Namun, jika terkait sindikat, proses hukum tetap akan diteruskan hingga pengadilan.

  • Janji Mentan Amran, Milenial Bakal Digaji Rp10 Juta Jika Jadi Petani

    Janji Mentan Amran, Milenial Bakal Digaji Rp10 Juta Jika Jadi Petani

    GELORA.CO –  Kabar baik dari pemerintah. Kementerian Pertanian (Kementan) bakal memberikan gaji Rp10 juta bagi generasi milenial yang mau menggarap sawah di sejumlah lahan.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat dengan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 November 2024.

    Mentan Amran mengatakan saat ini sudah ada 3 ribu generasi milenial yang mendaftarkan diri menjadi petani.

    “Petani milenial kami, ikutan ada 3.000 sekarang, yang mendaftar sudah 20.000 kita ikutkan. Jadi kita optimalkan adalah lahan, ada teknologi, kemudian ada milenial,” jelas Mentan.

    Amran mengatakan pemerintah bakal memberikan insentif sebesar Rp10 juta per bulan.

    “(Petani) milenial, berpendapatan minimal Rp10 juta per bulan, bersih,” tutupnya.

  • Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina

    Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator nilai Nicke bawa kemajuan besar bagi Pertamina
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengapresiasi Nicke Widyawati, yang posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina digantikan Simon Aloysius Mantiri. Menurut Nasim, Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan. 

    ”Apresiasi besar untuk Bu Nicke. Dalam kepemimpinannya, Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” jelas Nasim kepada media hari ini, Selasa (5/11). 

    Selama menakhodai Pertamina, jelas Nasim, Nicke berhasil menorehkan kinerja yang luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan. ”Yang tidak terlupakan, pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan saat itu, banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim. 

    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. ”Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” imbuhnya. 

    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut. 

    Tidak hanya itu. Nasim menyebut, Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM. ”Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” jelas Nasim, yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR. 

    Karena pondasi Pertamina yang kuat itulah, Nasim optimistis, Simon Aloysius Mantiri akan mampu melanjutkan performa membanggakan seperti dilakukan Nicke. ”Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim. 

    Optimisme Nasim bukan tanpa alasan. Nasim menyebut, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman. Sebelum menjadi menggantikan Nicke, misalnya, Simon sudah terlebih dahulu menjadi Komisaris Utama Pertamina, sehingga sangat mengenal BUMN ini. Simon, kata Nasim, juga berpengalaman memimpin berbagai perusahaan. ”Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat,” pungkas Nasim.

    Terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga memberi pernyataan senada. Terkait Nikce Widyawati, Herman mengatakan, bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah. ”Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid 19 maupun krisis ekonomi global,” kata Herman. 

    Karena itulah, lanjut Herman, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.  

    Sumber : Elshinta.Com

  • Komdigii Prioritaskan Kedaulatan dan Pengamanan Data, Target Jangka Pendek

    Komdigii Prioritaskan Kedaulatan dan Pengamanan Data, Target Jangka Pendek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

    Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan.

    “Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Prioritas ini, kata Meutya sebagai bentuk komitmen setelah adanya masalah kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri.

    “Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa. Jadi keamanan data itu penting,” ucapnya.

    Di sisi lain, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

    Namun, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024. 

    “Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ucap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama. 

    Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

    Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G. 

    “Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

    Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

    “Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

  • Legislator: Nicke Bawa Kemajuan Pertamina

    Legislator: Nicke Bawa Kemajuan Pertamina

    Jakarta: Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama Pertamina. Rekam jejak Nicke selama memimpin Pertamina diapresiasi sejumlah legislator.
     
    Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengatakan Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Menurut dia, sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan. 
     
    “Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina,” kata Nasim melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
    Selama menakhodai Pertamina, lanjut Nasim, Nicke menorehkan kinerja luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.
     
    “Yang tidak terlupakan, pada 2020 Pertamina mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan, saat itu banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim. 
     
    Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022. 
     
    “Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina,” ujar dia.
     
    Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut. 
     

    Tidak hanya itu, Nasim menyebut Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM. 
     
    “Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” kata Nasim yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR. 
    Patut dilanjutkan

    Karena pondasi Pertamina yang kuat itulah, Nasim optimistis, Simon Aloysius Mantiri akan mampu melanjutkan performa membanggakan seperti dilakukan Nicke. “Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim. 
     
    Optimisme Nasim bukan tanpa alasan. Nasim menyebut, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman. Sebelum menjadi menggantikan Nicke, misalnya, Simon sudah terlebih dahulu menjadi Komisaris Utama Pertamina, sehingga sangat mengenal BUMN ini. 
     
    Simon, kata Nasim, juga berpengalaman memimpin berbagai perusahaan. “Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat,” kata Nasim.
     
    Terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga memberi pernyataan senada. Terkait Nikce Widyawati, Herman mengatakan, bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah. 
     
    “Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid-19 maupun krisis ekonomi global,” kata Herman. 
     
    Karena itulah, lanjut Herman, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Bantuan Pangan hingga Program SPHP Diusulkan Mulai Tahun Depan

    Bantuan Pangan hingga Program SPHP Diusulkan Mulai Tahun Depan

    Jakarta –

    Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

    Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

    Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita,” terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

    “Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan,” jelas Wahyu.

    Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

    “Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun,” terangnya.

    (hns/hns)

  • Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Titiek Soeharto Pimpin Raker Komisi IV dengan Mentan, Wanti-wanti soal Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

    Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

    “Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

    Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

    Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

    Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

    “Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

    Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

  • Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Proyek Tanggul Laut Raksasa Masih Menunggu Lahan

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

    Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

    “Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter,” kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

    Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

    “Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar,” ujarnya.

    Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

    “Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya,” kata dia.

    Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    (shc/hns)

  • Komisi I DPR apresiasi Kemenkomdigi berantas judi online di internal

    Komisi I DPR apresiasi Kemenkomdigi berantas judi online di internal

    Jakarta (ANTARA) – Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pemberantasan judi daring atau online dengan menindak tegas oknum di lingkungan internal kementerian yang ikut terlibat.

    “Apresiasi atas komitmen yang telah ditunjukkan Kementerian Komunikasi dan Digital atas tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Digital kepada para pegawai di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam praktik judi online,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

    Hal itu disampaikannya saat membacakan salah satu butir kesimpulan rapat kerja perdana Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Komisi I DPR RI juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melanjutkan komitmen pemberantasan judi online dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga lainnya.

    Di samping itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas dukungan kampanye damai Pilkada 2024 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal monitoring, pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio (SRF), dan dukungan logistik pengamanan ruang digital.

    “Serta memastikan transparansi informasi kepada masyarakat terkait Pilkada 2024 sehingga dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 sehingga berjalan tertib, aman, dan damai,” ujarnya.

    Selain itu, Komisi I DPR RI meminta Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dan pandangan anggota Komisi I DPR RI dalam perbaikan kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital ke depannya.

    Rapat perdana Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kali ini beragendakan dua pembahasan, yakni rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kemenkomdigi.

    Namun, pembahasan dalam rapat kemudian ikut menyinggung pula soal kasus judi daring atau online yang turut melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di dalamnya, sebagaimana yang menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.

    Baca juga: Komisi X dorong pemerintah evaluasi kebijakan soal kesejahteraan dosen
    Baca juga: Waka Komisi I harap Kemenkomdigi optimalisasi pelayanan publik digital
    Baca juga: Anggota DPR: Benahi ketimpangan faskes untuk skrining kesehatan gratis

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Meutya Sebut Jumlah Pegawai Kemenkomdigi Terlibat Judi Online Kemungkinan Bertambah

    Meutya Sebut Jumlah Pegawai Kemenkomdigi Terlibat Judi Online Kemungkinan Bertambah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kemungkinan pegawai Kemenkomdigi yang terlibat kasus perjudian online akan bertambah. Dia mengatakan hal itu berdasarkan informasi penahanan dari pihak kepolisian.

    “Sampai saat ini nama yang kita terima ada 11. Namun demikian, kemungkinan juga akan terus ada penambahan sesuai dengan yang sudah ditahan oleh kepolisian,” ungkap Meutya Hafid seusai rapat bersama dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

    Meutya mengatakan ke-11 nama ASN Kemenkomdigi itu tengah diverifikasi. Lebih lanjut, setelah terkonfirmasi dan mendapatkan surat penahanan maka ke-11 pegawai tersebut langsung dinonaktifkan dari ASN.

    “Jadi ini bukan pengamatan internal. Ini adalah data dari kepolisian yang sudah kita verifikasi ke dalam,” ucapnya.

    Dia belum bisa memberitahukan kepada publik mengenai status 11 pegawainya karena menurutnya hal itu berada di ranah pihak kepolisian. Namun, Meutya memastikan pegawai yang terlibat tidak ada yang berasal dari eselon 1 maupun eselon 2 di kementeriannya.

    “Setahu saya tidak (jabatan strategis). Namun demikian, yang mengetahui persis jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian. Setahu saya tidak ada eselon 1 atau eselon 2,” kata dia.

    Dia menuturkan proses pengembangan penyidikan masih terus dilakukan dengan pihak kepolisian. Dia pun tidak bisa menargetkan kapan kasus ini akan bermuara.

    “Jadi kita enggak bisa sampaikan bahwa ini akan berhenti di mana, akan berapa lama. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami, berapa lama yang diperlukan,” pungkasnya.